MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANKIASIF1KASIKEAMANANDANAKSESARSIPDINAMIS DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsIp dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan tugas administrasi dan tercapainya pengelolaan arsip yang baik; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan petunjuk pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Mengingat: ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANKLASIFIKASIKEAMANANDAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATORBIDANGKESEJAHTERAANRAKYAT.
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat yang. selanjutnya dalam Peraturan. ini disebut Petunjuk
Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah
acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pemberkasan
arsip.
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
PasaI 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 4 -Pasal 3
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 23 April 2014
MENTERI KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUNG LAKSONO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 18 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1006
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretaris Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat
=::h ?;L .suArta;mo ~.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIANOMOR 04 TAHUN 2014TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DANAKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.
SISTEMATIKA
BABI PENDAHULUAN
A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Ruang LingkupD. Dasar HukumE. Pengertian
BAB II KETENTUAN UMUM
A. AzazB. TujuanC. PengorganisasianD. Sarana dan PrasaranaE. Sumber Daya Manusia
BAB III KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS
A. Klasifikasi Keamanan ArsipB. Pengamanan Fisik Arsip dan Informasi ArsipC. Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis
BAB IV KLASIFIKASI AKSES
A. Pengguna Yang Berhak di Lingkungan Internal InstansiB. Pengguna Yang Berhak di Lingkungan Eksternal Instansi
BAB V PENUTUP
--l
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah satu elemenpokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada setiaplembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya padaPasal 40 ayat (4) disebutkan "untuk mendukung pengelolaan arsip dinamisyang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasiarsip, jadwal retensi arsip, serta sisteIIl klasifikasi keamanan dan akses arsip."
Sebagai suatu subsistem di dalam sistem kearsipan, sistem klasifikasikeamanan dan akses arsip terintegrasi dengan subsistem klasifikasi arsip, danjadwal retensi arsip. Kenyataan di lapangan, masing-masing subsistetn tersebutsering berdiri sendiri baik dalam proses penyusunan maupun dalampelaksanaannya. Akibatnya pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip tidakdapat terlaksana secara efisien dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Disisi lain, arsip dinamis juga belum dapat dimanfaatkan dalam manajemenorganisasi secara maksimal.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah juga telah menerbitkanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Undang-undang ini telah mengubah paradigma paradigma bangsa Indonesia,bahwa semula informasi arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publikmenjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup.Bahkan dalam undang-undang ini mewaJibkan semua badan publik sebagaipencipta arsip supaya menyediakan informasi yang dikuasainya kepada publik
baik ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
baik diminta maupun tidak diminta. Padahal menurut Undang-Undang Nomor43 dan Undang-Undang Nomor 14 tersebut apabila salah dalam memberikaninfornasi kepada publik akan merugikan berbagai pihak, baik bagi perorangan,masyarakat, organisasi termasuk pemerintah. Di sisi lain bagi pihak-pihak yangdengan sengaja ataupun tidak menyediakan informasi yang seharusnyadikecualikan, atau sebaliknya tidak menyediakan informasi yang seharusnyaterbuka akan mendapatkan sanksi administrasi dan pidana.
Begitu pentingnya layanan informasi bagi publik dan dampaknya bagikemaslahatan bersama, maka hal tersebut perlu diatur secara cermat terhadapjenis-jenis informasi arsip dari aspek pengamanan dan ke\\(enangan akses arsip.Oleh karena itu penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Pengamanan danAkses Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat sangat mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan. Melalui PetunjukPelaksanaan Klasifikasi Pengamanan dan Akses Arsip di LingkunganKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diharapkan layananinformasi arsip bagi publik di lingkungan lingkungan Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpaada pihak-pihak yang dirugikan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Klasifikasi Keamanan dan AksesArsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator.Bidang KesejahteraanRakyat dimaksudkan untuk:a. mendorong unit-unit kerja agar dalam melaksanakan pemberkasan arsip
dinamis dilaksanakan dengan tertib disertai daftar arsip aktifnya;b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan
dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsipyang telah ditetapkan;
c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehila'ngansehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitasarsip dapat tetap terjaga.;
d. melindungi arsip dan pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturansehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yangtidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
2. Tujuan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 3 -
2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Klasifikasi Keamanandan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat yaitu:a. menjadi acuan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan
prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis KementerianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mencakup:
1. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka,terbatas, dan rahasia.
2. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuanpengelola arsip, serta daftar informasi terbatas dan rahasia.
3. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna internal danpengguna eskternal.
D. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 11 tahun. 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayaniill Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5071;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan ...
Rakyat Nomordan Tata KeIja
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 4 -
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, danFungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I KementerianNegara;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan24jPERjMENKOjKESRAjVIIj20 10, tentang OrganisasiKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; .
E. Pengertian
1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk danmedia sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasikemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupanbermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalamkegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritasdalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidangpengelolaan arsip dinamis.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyaitugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengankegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyaitugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenanganhukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untukmempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsipdinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsipberdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannyaterhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
9. Klasifikasi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
-5 -9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip
berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaantugas dan fungsi tertentu.
10. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsipberdasarkan klasifikasi keamanannya.
11. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihakyang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugasdan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki. informasi yang apabiladiketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihakyang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsipenyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertibanumum.
14. Penggunaan Arsip adalah adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsipbagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;
15. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal darilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
16. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasaldari luar Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturanketersediaan informasi sesuai kewenangan hukUm dan otorisasi legalpemanfaatan informasi publik;
18. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawabdi bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
BABII oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 6 -
BABIIKETENTUANUMUM
A. Azas
Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan KementerianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dengan menerapkanazas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasidalam pelaksanaan di lapangan. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi danakses arsip dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatmeliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operating proseduratau prosedur tetap, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
B. Tujuan
Tujuan penetapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkunganKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Tersedianya informasi Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagipublik;
2. Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan;
3. Terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai KementerianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
c. Pengorganisasian
Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan KementerianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Arsip yang tercipta di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatdapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia.
2. Tiga klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya. Semakintinggi tingkat klasifikasi. informasinya semakin tinggi pula tingkatpengamanannya;
3. Tiga klasifikasi tersebut berbeda pula dalam pengaturan aksesnya. Semakintinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturanaksesnya;
4. Setiap ...
informasi Kementerian Koordinator Bidangdikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
-7-4. Setiap pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat hanya
dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dankewenangannya;
5. Publik dapat mengaksesKesejahteraan Rakyat yangyang telah ditentukan.
D. Sarana dan Prasarana
1. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak statis untuk arsip biasa,filing cabinet untuk arsip terbatas, dan brankas atau almari besi untuk arsiprahasia. Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkatkeamanan hardware yang diadakan.
2. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengantingkatan klasifikasi informasi.
E. Sumber Daya Manusia
Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Penata Arsip yang bertugas mengelolaarsip harus dipilih dari pegawai yang profesional, baik dalam substansikearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. Pengelola Arsip tersebutharus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan.
BABIII oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 8-
BABIIIKLASIFIKASIKEAMANANARSIPDINAMIS
A. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis
Arsip Dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan.Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dankewenangan seseorang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh informasi.Bersamaan dengan itu, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsipmenyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentukepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturanterhadap akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan umum yang telahdibahas, arsip dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatterbagi menjadi beberapa kategori yaitu:
1. Biasa/Umum/Terbuka
Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yangtermasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang tidakmemiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat seperti;
a. Arsip Dinamis dari lingkungan Sekretariat Kementerian seperti; BiroPerencanaan, Biro Umum, Biro Informasi dan Persidangan, Inspektoratdan Sekretariat Korpri dan Staf Ahli.
b. Arsip Dinamis dari lingkungan Deputi seperti; Deputi Bidang KoordinasiLingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Deputi' Bidang KoordinasiPerlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Deputi Bidang KoordinasiKesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Deputi BidangKoordinasi Pendidikan. dan Agama, Deputi Bidang KoordinasiKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Deputi BidangKoordinasi Perlindungan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, DeputiBidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan PemberdayaanMasyarakat.
2. Terbatas ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
-9-
2. Terbatas
Arsip dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yangtermasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang dari segibobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kineIja unitteknis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Adapun arsip terbatas yaitu:
a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi BagianKepegawaian seperti; personal file, hasil pertimbangan BapeIjakat, DP3,
rekam medis pegawai.
b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi BagianPerlengkapan seperti; dokumen instalasi air bersih, dokumen instalasi kabel,dokumen denah ruang bangun KementerianKoordinatorBidang Kesejahteraan
Rakyat.
c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektoratseperti; Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal,
Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen.
d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuanganseperti; daftar gaji karyawan, berkas pengelolaan anggaran di setiap unit
kerja.
e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsipseperti; daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
3. Rahasia
Arsip Dinamis yang tergolong ke dalam kategori ril-hasia mengandungdampak yang luas hingga mengganggu kineIja Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahtreraan Rakyat seperti:
a. Arsip Dinamis yang tercipta dari Biro Informasi dan Persidangan seperti:kasus/sengketa hukum, HAKI,dan personal file.
b. Arsip dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti: sertifikat tanah,rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan
lain-lain.
B. Pengamanan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 10 -
B. Pengamanan Fisik Dan Informasi Arsip
1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip
Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitaspengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamananruangan, dan media simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi,arsip kategori terbatas di simpan pada jiling cabinet, dan arsip kategorirahasia di simpan pada almari besi.
2. Penentuan Pengelola Arsip
Pengelola arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis diBagian Arsip dan Penata Arsip di Central File Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat. Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktifsangat berperan dalam pengamanan arsip di Records Centre (Pusat Arsip)sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis danatau penata arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelolaarsip di centraljile.
3. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia
Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk ke dalampengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan aksesyang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Records Centre(Pusat Arsip) dan Central Fill
C. Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis
1. Keuangan
KODEKLASI- DASAR UNIT
NO KLASI-FIKASI HAK
JENIS ARSIP PERTIM- PENG-FlKASI
KEAMAN-AKSES BANGAN OLAHAN
1 KEU. Pelaksanaan, Terbuka Umum Bila yang Biro01.0L04 penatausahaan tidak berhak Umum
dan mengetahui-pertanggung- nya tidakjawaban beresikoanggaran
2. KEU...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK lNDONESIA
- 11 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
2 KEU. Surat Setoran Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.00 Pajak (SSP) tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
3 KEU. Surat Setoran Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.01 Bukan Pajak tidak berhak Umum(SSBP) mengetahui-
nya tidakberesiko
4 KEU. Surat Terbuka Umum Bila yang Biro02.02.02 Pengembalian tidak berhak Umum
Belanja (SSPB) mengetahui-nya dapatberesiko
5 KEU. Dokumen Terbuka. Umum Bila yang Biro02.02.07 Uang tidak berhak Umum
Persediaan mengetahui-nya dapatberesiko
6 KEU. Dokumen SPP- Terbuka Umum Bila yang Biro02.02.08 LS tidak berhak Umum
menget3hui-nya tidakberesiko
7 KEU. Daftar Gaji Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.09 tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
8. KEU ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 12 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
8 KEU. Kartu Gaji Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.10 tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
9 KEU. Pembukuan Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.11 Anggaran tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
10 KEU. Laporan Arus Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.12 Kas tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
11 KEU. Laporan Terbuka Umum Bila yang Biro
02.02.13 Keuangan tidak berhak Umum
Tahunan mengetahui-nya tidakberesiko
12 KEU. Kuasa Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.00 Pengguna tidak berhak Umum
Anggaran mengetahui-nya tidakberesiko
13 KEU. Kuasa Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.01 Pengguna tidak berhak Umum
Barang/Jasa mengetahui-nya tidakberesiko
14 KEU. Pejabat Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.02 Pembuat tidak berhak Umum
Komitmen mengetahui-nya tidakberesiko
15. KEU ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 13 -
KODEKLASI- DASAR UNIT
JENIS ARSIPFIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASl- AKSESKEAMAN- .BANGAN OLAHFIKASI AN
15 KEU. Pejabat Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.03 Pembuat tidak berhak UmumDaftar Gaji mengetahui-
nya tidakberesiko
16 KEU. Pejabat Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.04 Penandatanga tidak berhak Umumnan SPM mengetahui-
nya tidakberesiko
17 KEU. Pejabat Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.05 Penandatanga tidak berhak Umumnan SPM mengetahui-
ya tidakberesiko
18 KEU. Unit Akuntansi Terbuka Umum Bila yang Biro04.04.06 Pengguna tidak berhak Umum
Barang (UAPB) mengetahui-nya tidakberesiko
19 KEU. Unit Akuntansi Terbuka Umum Bila yang Biro04.04.07 Pengguna tidak berhak Umum
Akuntansi mengetahui-(UAPA) nya tidak
beresiko20 KEU. Panitia Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.08 Pengadaan tidak berhak UmumBarang dan mengetahui-Jasa nya tidak
. beresiko21 KEU. Panitia Terbuka Umum Bila yang Biro
04.04.09 Penerimaan tidak berhak Umum
Hasil mengetahui-
Pengadaan nya tidak
Barang dan beresiko
Jasa
22. KEU .
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 29 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSESBANGAN OLAHFIKASI AN
11 REN. Rencana Terbatas Pihak Bila yang Biro
05.05.03 Anggaran yang tidak berhak Peren-Belanja terkait mengetahui- canaanKedeputian nya tidak
beresiko
12 REN. Dokumen Terbatas Pihak Bila yang Biro
06 Paska Bencana yang tidak berhak Peren-(MOUdan POK) terkait mengetahui- canaanTahun 2007- nya tidak2008 beresiko
13 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.00 Sekretariat yang tidak berhak Peren-DJSN terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
14 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.01 Komnas FBPI yang tidak berhak Peren-terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
15 REN. Dana Hibah Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.02 KomnasFB yang tidak berhak Peren-terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
16 REN. Verifikasi Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.03 Penanganan yang tidak berhak Peren-Pasca Bencana terkait mengetahui- canaanTahun 2008 nya tidak
beresiko
17 REN.. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.04 Komisi Penang- yang tidak berhak Perencagulangan AIDS terkait mengetahui- naanNasional Tahun nya tidak2008 beresiko
18. REN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 30 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASl AN
18 REN. Subsidi Pangan Terbatas Pihak Bila yang Biro I
07.07.05 Program Raskin yang tidak berhak Peren-dan Cadangan terkait mengetahui- canaanBeras nya tidakPemerintah beresiko2008
19 REN. Kegiatan The Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.06 Ist Asian Beach yang tidak berhak Peren-Games 2008 di terkait mengetahui- canaanBali nya tidak
beresiko
20 REN. Dana Bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.07 Kemanusiaan yang tidak berhak Peren-Pemerintah RI ' terkait mengetahui- canaankpd Pemerintah nya tidakMyanmar beresiko
21 REN. Kekurangan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.08 kewajiban yang tidak berhak Peren-pemerintah terkait mengetahui- canaankepada Perum nya tidakBulog tahun beresiko2008
22 REN. Dana untuk Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.09 'keperluan yang tidak'qerhak Peren-operasional terkait mengetahui- canaanbantuan nya tidaklangsung tunai beresiko(BLT)
23 REN. Dana Bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.10 Kemanusiaan yang tidak berhak Peren-kepada terkait mengetahui- canaanPemerintah nya tidakPalestina beresiko
24. REN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 31 -
KLAS1- DASAR UNITKODE F1KASl HAK PERTIM- PENG-NO KLAS1- JENISARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHF1KASl AN
24 REN. Dana untuk Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.11 keperluan yang tidak berhak Peren-operasional terkait mengetahui- canaandan nya tidakpembinaan beresikokepramukaan
25 REN. Dana kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.12 safeguarding yang tidak.berhak Peren-untuk program terkait mengetahui- canaanRaskin Tahun nya tidak2008 beresiko
26 REN. Dana kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.13 Sosialisasi dan yang tidak berhak Peren-Percepatan terkait mengetahui- canaanProgram & nya tidakKegiatan beresikoBid.Kesra
27 REN. Dana Kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.14 Bantuan yang tidak berhak Peren-Penanganan terkait mengetahui- canaanPasca Bencana nya tidak
beresiko
28 REN. Dana bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.15 untuk kegiatan yang tidak berhak Peren-pembangunan terkait mengetahui- canaanpemukiman nya tidakterpadu bagi beresikoeks anggotaTPN-OPMyang.kembali keNKRI
29 REN Dana Terbatas Pihak Bila yang Biro07.07.16 Tambahan yang tidak berhak Peren-
Anggaran terkait mengetahui- canaanBABGOC2008 nya tidak
. beresiko
30. REN ...
I
- I
I
I
I
I
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 32 -
KODEKLASI- DASAR UNITFIKASI HAK PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM-KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
30 REN. Dana Kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.17 Penanganan yang tidak berhak Peren-Pasca Konflik terkait mengetahui- canaandan Pengungsi nya tidakdi 6 Kabupaten beresiko
31 REN. Kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.18 Pemulangan yang tidak berhak Peren-TK! terkait mengetah,ui- canaanBermasalah nya tidakdan Keluarga beresikoTahun 2008
32 REN. Bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.19 Penanganan yang tidak berhak Peren-Pasca Bencana terkait mengetahui- canaanTahap II nya tidak
beresiko
33 REN. Penanganan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.20 pengungsi ex yang tidak berhak Peren-Timor Timur terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
34 REN. Bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.21 pemerintah RI yang tidak berhak Peren-kepada terkait mengetahui- canaanPemerintah nya tidakMadagaskar beresiko
35 REN. Kegiatan WOC Terbatas Pihak Bila yang Biro,07.07.22 2009 yang tidak berhak Peren-
terkait mengetahui- canaannya tidakberesiko
36 REN. Kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07,23 penanganan yang tidak berhak Peren-terhadap TPN- terkait mengetahui- canaanOPM di Papua nya tidakmelalui beresikopendekatankesra
37. REN oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 33 -
KODEKLASI- DASAR UNITFlKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES
FlKASI BANGAN OLAHAN
37 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.24 Komnas Flu yang tidak berhak Peren-
Burung TA terkait mengetahui- canaan
2009 nya tidakberesiko
38 REN Keperluan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.25 Operasional yang tidak berhak Peren-
(Save terkait mengetahui- canaan
Guarding) nya tidak
Bantuan beresiko
LangsungTunai (BLT\
39 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.26 Dewan yang tidak berhak Peren-
Kesejahteraan terkait mengetahui- canaan
Nasional nya tidak
(DJSN)thn beresiko
2009
40 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.27 Komisi yang tidak berhak Peren-
'Penang- terkait mengetahui- canaan
gulangan AIDS nya tidak
IKPAN\ beresiko
41 REN. Bantuan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.28 Bahan yang tidak berhak Peren-
Bangunan terkait mengetahui- canaan
Rumah nya tidak
Maluku Tahun beresiko. 2009
42. REN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 34-
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
42 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.29 Kepramukaan yang tidak berhak Peren-TA.2009 terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
43 REN. Kekurangan Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.30 Dana Bantuan yang tidak berhak Peren-Kemanusiaan terkait mengetahui- canaanPemerintah RI nya tidakkepada beresikoPemerintahMyanmar
44 REN.07.07 Subsidi beras Terbatas Pihak Bila yang Biro.31 untuk yang tidak berhak Peren-
masyarakat terkait mengetahui- canaanberpendapatan nya tidakRendah thn beresiko2009
45 REN.07.07 Dana kegiatan Terbatas Pihak Bila yang Biro.32 safeguarding yang tidak berhak Peren-
untuk program terkait mengetahui- canaanRaskin 'Tahun nya tidak2009 beresiko
46 REN.07.07 Cadangan Terbatas Pihak Bila yang Biro.33 beras yang tidak berhak Peren-
pemerintah terkait mengetahui- canaanTA.2009 nya tidak
beresiKo
47 REN.07.07 Repatriasi WNI ' Terbatas Pihak Bila yang Biro,.34 dari Papua yang tidak berhak Peren-
Nugini terkait mengetahui- canaanTA.2009 nya tidak
beresiko
48 REN.07.07 Penanganan Terbatas Pihak Bila yang Biro.35 dan yang tidak berhak Peren-
Pemulangan terkait mengetahui- canaanTK! nya tidakBermasalah beresiko
49. REN oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 35-
KODEKLASI- DASAR UNITFIKASI HAK
NO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM- PENG-KEAMAN- AKSES
FIKASI BANGAN OLAHAN
49 REN Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro07.07.36 Dewan yang tidak berhak Peren-
Kesejahteraan terkait mengetahui- canaanNasional nya tidak(DJSN) thn beresiko2010 .
50 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.37 Komnas Flu yang tidak berhak Peren-Burung TA terkait mengetahui- canaan2010 nya tidak
beresiko
51 REN. Operasional Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.38 Komisi yang tidak berhak Peren-Penang- terkait mengetahui- canaangulangan AIDS nya tidak(KPAN) beresiko
52 REN. Sail Banda Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.39 TA.2010 yang tidak berhak Peren-terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
53 REN. TKI Terbatas Pihak Bila yang Biro
07.07.40 Bermasalah yang tidak berhak Peren-terkait mengetahui- canaan
nya tidakberesiko
54 REN. Dokumen Terbatas Pihak Bila yang Biro
08 Revisi Intern yang tidak berhak Peren-Anggaran terkait meng;etahui- canaanRutin nya tidak
beresiko
55 REN.. Lakip Terbuka Umum Bila yang Biro
09.09.00 Kementerian tidak berhak Peren- .mengetahui- canaannya tidakberesiko
56. REN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 36 -
KLASI-DASAR UNIT.KODE
FIKASI HAKPENG-NO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM-
KEAMAN- AKSESFIKASI BANGAN OLAH
AN
56 REN. Lakip Terbuka Umum Bila yang Biro09.09.01 Setmenko tidak berhak Peren-
mengetahuin canaanya tidakberesiko
57 REN. Lakip Biro Terbuka Umum Bila yang Biro09.09.02 JPubli tidak berhak Peren-
k mengetahuin canaanya tidakberesiko
58 REN. Lakip SAKIP Terbuka Umum Bila yang Biro09.09.03 JPubli tidak berhak Peren-
k mengetahuin canaanya tidakberesiko
59 REN. Laporan Terbatas Pihak Bila yang Biro10.10.00 Bulanan yang tidak berhak 'Peren-
terkait mengetahuin canaanya tidakberesiko
60 REN. Laporan Terbatas Pihak Bila yang Biro10.10.01 Triwulan yang tidak berhak Peren-
terkait mengetahuin canaanya tidakberesiko
61 REN. Laporan Terbatas Pihak Bila yang Biro10.10.92 Semesteran
,yang tidak berhak Peren-terkait mengetahuin canaan
ya tidakberesiko
62 REN. 'Laporan Terbatas Pihak Bila yartg Biro10.10.03 Tahunan yang tidak berhak Perene
, terkait, mengetahuin canaanya tidak '
, beresiko
63. REN oo'
l
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAH'J:'ERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 37 -
KLASI-DASAR UNITKODE
FIKASI HAKPENG-NO KLASI- JENIS ARSIP
AKSESPERTIM-
KEAMAN-OLAHFIKASI BANGAN
AN
63 REN. Dokumen- Terbatas Pihak Bila yang Biro11.11.00 dokumen yang yang tidak berhak Peren-
berkaitan terkait mengetahuin canaandengan ya tidakPercepatan beresikoPembangunanSULTENG
64 REN. Inpres Sulteng Terbatas Pihak Bila yang Biro11.11.01 dan Desk yang tidak berhak Perenca
Percepatan terkait mengetahuin naanPembangunan ya tidakSULTENG beresiko
8. KERUMAHTANGGAANIURUSAN DALAM
KODE KLASI- DASAR UNITNO KLASI- JENIS ARSIP FIKASI HAK PERTIM- .PENGO
FIKASI KEAMAN- AKSES BANGAN -LAHAN
1 RUM. Tata Ruang Biasa Umum Bila yang BiroOO tidak. berhak Umum
mengetahui-nya tidakberesiko
2 RUM. Keamanan Terbatas Pihak Bila yang Biro01 yang tidak berhak Umum
terkmt mengetahui-, nya dapat
beresiko
3 RUM. Kebersihan / Biasa Umum Bila yang Biro02 Keindahan tidak berhak Umum
Ruang Dan mengetahui- ..Halaman nya tidak
beresiko
4.RUM ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 38 -
KLASI-UNITKODE DASAR
FIKASI HAKNO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM- PENG-
KEAMAN- AKSESBANGAN OLAHFIKASI
AN
4 RUM. Ruang Rapat Biasa Umum Bila yang Biro
03.03.00 tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
5 RUM. Kendaraan Biasa Umum Bila yang Biro
03.03.01 Dinas tidak berhak Umummengetahui-nya tidakberesiko
.
6 RUM. Konsumsi Biasa Umum Bila yang Biro
03.03.02 Rapat / tidak berhak UmumJamuan mengetahui-Pimpinan nya tidak
beresiko
9. INFORMASI DAN PERSIDANGAN
KODE KLASI- DASAR UNIT.NO KLASI- JENIS ARSIP FIKASI HAK PERTIM- PENG-
FIKASI KEAMAN AKSES BANGAN OLAH-AN
1 SID. Pengembangan Terbuka/ Umum/ Bila yang Biro00.00.00 Sistem Biasa Publik tidak qerhak Infor-
Informasi: mengetahui- masi- naskah nya Tidak dan.
stakeholder beresiko Persi-reguest, dangan
- naskahtentangpemetaan
. tim proyek .
rancangan ...
I
I
I
- I
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
5 KKB. Koordinasi Terbuka Umum Bila yang Asdep11 01.00 Keluarga tidak berhak Urusan
Berencana. mengetahui- Kependunya tidak dukanberesiko dan KB
6 KKB.ll Kependudukan Terbuka Umum Bila yang Asdep01.01 tidak berhak Urusan
mengetahui- Kependunya tidak dukanberesiko dan KB
13. KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODEKLASI- IJASAR UNITFlKASI HAK
NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSESPERTIM- PENGc
FlKASI ANBANGAN OLAH
1 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang AsdepOO Bidang tidak berhak Kebuda-
Kebudayaan mengetahuin yaanya tidakberesiko
2. KPO .. ,
MENTERI KOORDINATOR BIDAt'lG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 47 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
2 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
00.01 Bidang tidak berhak PariwisPariwisata mengetahui- ata
nya tidakberesiko
3 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
00.02 Bidang tidak berhak PemudaPemuda mengetahui-
nya tidak'beresiko
4 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
00.03 Bidang tidak berhak Olah-Olahraga mengetahui- raga
nya tidakberesiko
5 KPO. Pekan Produk Biasa Publik Bila yang Asdep
00.04 Kreatif tidak berhak Kebu-Indonesia mengetahui- dayaan
nya tidakberesiko
6 KPO. Warisan Dunia Biasa Publik Bila yang Asdep00.05 tidak berhak Kebu-
mengetahui- dayaannya tidakberesiko
7 KPO. Revitalisasi Biasa Publik Bila yang Asdep00.06 Museum Dan tidak berhak Kebu-
Benda Cagar mengetahui- dayaanBudaya nya tidak
beresiko
8 KPO. Sail Indonesia Biasa Publik Bila yang Asdep00.07 tidak berhak Pariwi-
mengetahui- satanya tidakberesiko
9 KPO. Pengembangan Biasa Publik Bila yang Asdep00.08 Budaya Kreatif tidak berhak Pariwi-
mengetahui- satanya tidak
. beresiko10. KPO ...
- - ---------
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 48 -
KLASI- DASAR UNITKODE FlKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP AKSESKEAMAN- BANGAN OLAHFlKASI AN
10 KPO. Baksyacaraka Biasa Publik Bila yang Asdep
00.09 tidak berhak Kebu-mengetahui- dayaannya tidakberesiko
11 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
00.10 Revitalisasi tidak berhak Pemu-
Gerakan mengetahui- da
Pramuka nya tidakberesiko
12 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
01.00 Lintas tidak berhak Pemu-
Nusantara mengetahui- da
Remaja dan nya tidak
Pemuda Bahari beresiko
13 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
01.01 Penyelenggara- tidak berhak Olah-
an Multievent mengetahui- raga
Olahraga nya tidakberesiko
14 KPO. Koordinasi Biasa Publik Bila yang Asdep
01.02 Peningkatan tidak herhak OIah-
Prestasi mengetahui- raga
Olahraga nya tidakberesiko
15 KPO. Peningkatan Biasa Publik Bila yang Asdep
01.03 Prasarana dan tidak berhak OIah-
Sarana mengetahui- raga
Olahraga nya tidakberesiko
16. KPO ...
- II
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 49 -
KLASI- DASAR UNITKODE FlKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFlKASI AN
16 KPO. Peningkatan Biasa Publik Bila yang Asdep
01.04 Pembudayaan tidak berhak Olah-Olahraga mengetahui- raga
nya tidakberesiko
14. LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANANSOSIAL
KODEKLASI- DASAR UNIT
NO KLASIFI- JENIS ARSIPFlKASI HAK PERTIM- PENG-
KEAMAN- AKSESKASI AN
BANGAN OLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 LKS Pelestarian Terbuka! Umum! Bila yang Asdep00.00.00 Lingkungan Biasa Publik tidak berhak Urusan
Hidup mengetahui- Pelesta-
- Ekspedisi nya tidak rian dan
NKRI beresiko Pemu-
- Gerakan lihan
Menanam Ling-
Semiliar kungan
Karane: Hidup
2 LKS Pemulihan Terbuka! Umum! Bila yang Asdep00.00.01 Lingkungan Biasa Publik tidak berhak Urusan
Hidup mengetahui- Pelesta-nya tidak rian danberesiko Pemu-
lihanLing-kunganHidup
3 LKS Bencana Alam Terbuka! Umum! Bila yang Asdep01.01.00 Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Bencananya tidakberesiko
4. LKS ..
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 50 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
4 LKS Perubahan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep01.01.01 Iklim Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Mitigasinya tidak danberesiko Adap-
tasiPeru-bahanIklim
5 LKS Konflik Sosial Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep01.01.02 Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Konfliknya tidak Sosialberesiko
15. PENDIDIKAN DANAGAMA
. KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAKNO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN AKSES
PERTIM- PENG-FIKASI AN
BANGAN OLAH
1 PAG.OO.OO Pendidikan Terbuka Umum/ Bila yang Asdep.00 Dasar . Publik tidak berhak Pendi-
mengetahui- dikannya tidak Dasar,beresiko PAUD
danPendi-dikan
, Masya-rakat
2 PAG.OO PAUD dan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep00.01 pendidikan Biasa Publik tidak berhak Pendi-
masyarakat mengetahui- dikannya tidak Dasar,beresiko pAUD
danPendi-dikanMasya-rakat
3. PAG oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA .
- 51 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP AKSESKEAMAN- BANGAN OLAHFIKASI AN
3 PAG. Pendidikan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
OO00.02 Menengah Biasa Publik tidak berhak Pendi-mengetahui- dikannya tidak Mene-beresiko ngah
danTinggi
4 PAG Pendidikan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
00.00.03 Tinggi Biasa Publik/ tidak berhak Pendi-mengetahui- dikannya tidak Mene-beresiko ngah
danTinggi
5 PAG. Pemberdayaan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
01.01.00 Umat Biasa Publik/ tidak berhak Pember-Beragama mengetahui- dayaan
nya tidak danberesiko Keru-
kunanUmatBera-gama
6 PAG. Kerukunan Terbatas Pihak Bilayahg Asdep
0101.01 Umat yang tidak berhak Pember-Beragama terkait mengetahui- dayaan
nya dapat danberesiko Keru-
kunanUmatBera-gama
7. PAG ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 52 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
7 PAG. Bimbingan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
0101.02 Umat Biasa Publik tidak berhak Bim-Beragama mengetahui- bingan
nya tidak Umatberesiko Bera-
gama,Pendi-dikanAgamadan Kea-gamaan
8 PAG. Pendidikan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
01.01.03 Agama dan Biasa Publik tidak berhak Bim-Keagamaan mengetahui- bingan
nya Tidak Umatberesiko Bera-
gama,Pendi-dikanAgamadan Kea-gamaan
16. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK
KODEKLASI- DASAR UNIT
NO KLASI- JENIS ARSIPFIKASI HAK PERTIM- PENG-
FIKASIKEAMAN AKSES BANGAN OLAH
AN
I PPA. Pemberdayaan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
00.00.00 Perempuan, Biasa Publik tidak berhak UrusanKualitas Hidup mengetahui- Kuali-Perempuan nya tidak tas- gender beresiko Hidup- putus Perem-sekolah puan
2. PPA ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 53 -
KLASI- DASAR UNITKODEJENIS ARSIP
FlKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFlKASI AN
2 PPA. Ketahanan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
01.01.00 Keluarga dan Biasa Publik tidak berhak Urusan
Kesejahteraan mengetahui- Ke1uar-
Anak nya tidak ga danberesiko Kesejah-
teraanAnak
3 PPA. Kesempatan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep
OO 00.01 Kerja Biasa Publik tidak berhak Urusan
Perempuan mengetahui- Kesem-nya tidak patanberesiko Kerja
Perem-puandanEkono-mi Kelu-arga
4 PPA. .Perlindungan Terbatas Pihak Bilayapg Asdep
OO 00.02 Perempuan yang tidak berhak Urusandan Anak terkait mengetahui- Perlin-
- pemberda- nya dapat dungan
yaan beresiko Perem-
perempuanpuan
dan anakdan
perdagangan Anak
orang(trafficking)
Kekerasan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 54 -
KLASI- DASAR UNITKODE FIKASI HAK PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIP KEAMAN- AKSES BANGAN OLAHFIKASI AN
- KekerasandalamRumahTangga(KDRT)
17. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODEKLASI- DASAR UNIT
NO KLASI- JENIS ARSIPFIKASI HAK PERTIM- PENG-
FIKASIKEAMAN- AKSES BANGAN OLAH
AN
I PKP. Pengarus- Biasa Publik Bila yang Asisten
00.00.00 utamaan . tidak berhak Deputi
Kebijakan mengetahui- Urusan
Penanggu- nya tidak Penga-
langan beresiko rusuta-
Kemiskinan maanKebijak-andanAngga-ran
2 PKP. .Pengarus- Biasa Umum Bila yang Asisten
00.00.01 utamaan tidak berhak DeputiKebijakan mengetahui- UrusanPenanggu- nya tidak Penga-langan beresiko rusuta-Kemiskinan maan
Kebij ak-andanAngga-ran
3. PKP ...
li!tl$!
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 55 -
KLASI-DASAR UNITKODE
FlKASI HAKNO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM- PENG-
KEAMAN- AKSESFlKASI BANGAN OLAH
AN
3 PKP. Pemberdayaan Terbuka Umum Bi!ayang AsistenUsaha Mikro tidak berhak Deputi
00.00.02 dan Keci! mengetahui- Urusannya tidak Pengem-beresiko bangan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 58 -
KLASI-DASAR UNITKODE
FIKASI HAKPENG-NO KLASI- JENIS ARSIP PERTIM-
KEAMAN- AKSESBANGAN OLAHFIKASI
AN
2 PPR Jaminan Sosial Terbuka/ Umum/ Bila yang AsdepOO00,01 Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Jaminannya tidak Sosialberesiko
3 PPR Kelompok Terbuka/ Umum/ Bila yang AsdepOO00,02 Rentan Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Penyan-nya tidak dangberesiko Cacat
danLanjutUsia
4 PPR Pemukiman Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep01.01.00 Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Peru-, nya tidak mahan
beresiko danPermu-kiman
5 PPR Perumahan Terbuka/ Umum/ Bila yang Asdep01.01.01 Biasa Publik tidak berhak Urusan
mengetahui- Peru-nya tidak mahanberesiko dan
Permu-kiman
19, STAFAHLI
KODEKLASI-
DASAR UNITNO KLASI- JENIS ARSIP, FIKASI HAK PERTIM- PENG-
FIKASI KEAMAN AKSESBANGAN OLAH
AN ,
1 KAJ, Politik Terbatas Pihak Bila yang Staf AhliOO 00'.00 yang tidak berhak Bidang
terkait mengetahui- Politik",nya dapat Hukumberesiko Keaman
andanHAM
2. KAJ ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 59 -
KODE KLASI-UNITDASAR
NO FlKASI HAKKLASI- JENIS ARSIP PERTIM- PENG-FlKASI KEAMAN- AKSES
BANGAN OLAHAN
2 KAJ. Hukum Terbatas Pihak Bila yang Staf AhliOO00.01 yang tidak berhak Bidang
terkait mengetahui- Politik,nya dapat Hukumberesiko Keaman-
andanHAM
3 KAJ. Keamanan Terbatas Pihak Bila yang Staf AhliOO00.02 yang tidak berhak Bidang
terkait mengetahui- Politik,nya dapat Hukumberesiko Keaman
andanHAM
4 KAJ. HAM Terbatas Pihak Bila yang Staf AhliOO00.03 yang tidak berhak Bidang
terkait mengetahui- Politik,nya dapat Hukum
. beresiko Keaman- .andanHAM
5 KAJ. Kreatifitas Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0101.00 Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- . Kreatifi-nya tidak tas danberesiko Inovasi
Tekno-logi
6 KAJ. Inovasi Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0101.01 Teknologi Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Kreatifi-nya tidak tas dan
, beresiko InovasiTekno-logi
7. KAJ oo.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 60 -
KODEKLASI-
DASAR UNITNO KLASI- JENIS ARSIP
FlKASI HAKPERTIM- PENG-
FlKASIKEAMAN- AKSES
BANGAN OLAHAN
7 KAJ. Multikul- Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0202.00 turaIisme Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Multi-nya tidak kultural-beresiko lsme
danresolusikonflik
8 KAJ. Resolusi Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0202.01 Konflik Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Multi-nya tidak kultural-beresiko isme
danresolusikonflik
9 KAJ. UKM Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0303.00 Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Usahanya tidak Mikro,beresiko Kecil
I.danMene-ngahdanEkonomiKreatif
10 KAJ. Ekonomi Terbuka/ Umum/ Bila yang Staf Ahli0303.01 Kreatif Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Usahanya tidak Mikro,beresiko Kecil ,
danMene-ngah 'o,
, danEkonomiKreatif
11. KAJ ...
- I,
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHrERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 61 -
KODEKLASI-
DASAR UNITNO JENIS ARSIP
FIKASI HAKPERTIM- PENG-KLASI-
KEAMAN- AKSESBANGANFIKASI OLAH
AN
11 KAJ. Perubahan Terbuka/ Pihak Bila yang Staf Ahli0404.00 Iklim Biasa yang tidak berhak Bidang
terkait meJ;lgetahui- Peru-nya tidak bahanberesiko Iklim
danMitigasiBencana
12 KAJ. Mitigasi Terbuka/ Pihak Bila yang Staf Ahli0404.01 Bencana Biasa yang tidak berhak Bidang
terkait mengetahui- Peru-nya tidak bahanberesiko Iklim
danMitigasiBencana
13 KAJ. PENCAPAIAN Terbuka/ Pihak Bila yang STAF05 MDGs Biasa yang tidak berhak Ahli
I terkait mengetahui- Bidangnya tidak Penca-beresiko paian
Pemba-ngunanMile-nium
14 KAJ. Pembangunan Terbuka/ Umum/ Bila Yallg Staf06.00.00 Daerah Biasa Publik tidak berhak Ahli
Tertinggal mengetahui- Bidab.gnya tidak Pemba-beresiko ngunan
DaerahTerting-gal dan,Perba-tasanNegara
15 KAJ ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 62 -
KLASI- DASAR UNITKODE HAKFIKASI PERTIM- PENG-NO KLASI- JENIS ARSIPKEAMAN- AKSES
BANGAN OLAHFIKASI AN
15 KAJ.06.00 Perbatasan Terbuka/ Umum/ Bila yang S.A.01 Negara Biasa Publik tidak berhak Bidang
mengetahui- Pembanya tidak ngunanberesiko Daerah
. Tertingga! danPerbatasanNegara
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 63 -
BABIVKLASIFIKASIAKSES
Berdasarkan klasifikasi keamanan yang telah diatur di bab sebelumnya, dapatditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis.Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu penggunayang ada di lingkungan internal Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat dan pengguna dari lingkungan eksternal Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:
A. Pengguna yang berhak di lingkungan internal Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat
1. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruharsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagaiberikut:a. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat mempu~yai kewenangan untuk mengakses sehiruh, arsip yang berada dibawah kewenangannya.
b. Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi),yaitu Sekretaris Kementerian, Deputi yang mempunyai kewenanganuntuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikanhak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggidan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telahmendapatkan izin.
c. Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi),yaitu Pejabat Eselon 2 dan eselon 3 yang mempunyai kewenangan untukmengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidakdiberikan hak akses untuk informasi yang terdapat ,pada pimpinan leveltertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanyakecuali telah mendapatkan izin.
2. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Eselon 4, Arsiparis, dan pegawai yangmempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan. tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidakdiberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, .dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinantingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unitkerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
3. Pengawas ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 64 -
3. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsippada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepertipengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
B. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal
1. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategoribiasa/ terbuka.
2. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip padapencipta "arsip dalam rangka mela1;:sanakan fungsi pengawasan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa "Keuangan dan Badan PengawasanKeuangan Pembangunan, contohnya ketika Badan Pemeriksa Keuangansedang dalam tugas mengaudit.
3. Aparat penegal{ hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip padapencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedangditanganinya dalam rangka melakSanakaJi fungsi penegakan hukum;contohnya. ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidanamasalah korupsi.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
- 65 -
BABVPENUTUP
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamisdi Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtreraan Rakyat inidilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator BidangKesejahtreraan Rakyat dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan digunakansebagai dasar untuk melindungi informasi dari a.1<:sesoleh pihak yang berhak.
MENTERI KOORDINATORBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGuNG LAKSONO
Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat