1 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI Oleh: Oleh: Oleh: Oleh: Menteri Menteri Menteri Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei 201 201 201 2013 MAKNA REFORMASI BIROKRASI UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI PUBLIK YANG LEBIH BAIK 2 LANDASAN HUKUM PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025; PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Menteri Menteri Menteri Menteri Dalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam Negeri
Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei 2012012012013333
MAKNA REFORMASIBIROKRASI
UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN
TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI
PUBLIK YANG LEBIH BAIK
2
LANDASANHUKUM
� PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANGGRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASITAHUN 2010-2025;
� PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010TENTANG ROAD MAP REFORMASIBIROKRASI TAHUN 2010-2014.
KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
2
BEBERAPA MASALAHBIROKRASI PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
3
� MASIH ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANGTUMPANG TINDIH;
� ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BELUM TEPAT FUNGSIDAN TEPAT UKURAN (TERMASUK ORGANISASI PEMDA);
� MASIH ADANYA PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG;� PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MENGAKOMODASI
KEPENTINGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT;� MANAJEMEN SDM YANG BELUM EFEKTIF DAN OPTIMAL
UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR;� POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG BELUM
MENDUKUNG TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN,EFEKTIF, PRODUKTIF, DAN PROFESIONAL;
TUJUAN DAN SASARAN
BIROKRASI REFORMASITujuan Sasaran
Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur
pemerintah.
Meningkatnya kinerja birokrasi yg berorientasi hasil melalui perubahan
secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen
strategis birokrasi pemerintah
4
3
5
SEMBILANPROGRAM
UTAMA REFORMASI BIROKRASI
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Ketatalaksanaan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Manajemen Perubahan
KEBER-HASILAN
REFORMASI BIROKRASI
SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN SERTA
KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS BIROKRAT PELAKSANA
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM
PP NOMOR 41 TAHUN 2007
1. Dasar Pembentukan dengan Perda.2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat,
Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan).3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan
Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD.4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD
(Badan atau Kantor).5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD.6. Eselon.7. Staf Ahli.8. Perangkat Daerah Otonom Baru.9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus.10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007)
1. Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD).
2. Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah.
3. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD).
4. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal.
5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif.6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon
Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib).7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah
penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007)
8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD.
9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan.
10. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural).
11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas.
12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. 13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam
rangka pembinaan dan evaluasi.14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur.15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal.16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRINSIP – PRINSIP PENATAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
1. Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat.
2. Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran (struktur), pendelegasian kewenangan, tata kerja yang jelas, dll.
3. Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing.
4. Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sikronisasi program pusat dan daerah.
5. Pengembangan Jabatan Fungsional.
ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
6
10,739.32
16,686.40
8,942.47
10,006.33
3,708.04
5,313.78
3,884.33
9,141.03
2,508.12
8,352.92
12,808.90
29,804.417,175.62
30,041.184,725.53
32,328.606,108.52
5,240.26
6,825.51
11,431.90
1,959.02
5,021.93
2,229.99
4,926.97
12,034.94
4,945.56
6,515.75
5,669.62
7,486.30
3,853.29
2,518.47
8,676.30
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
dalam miliar rupiah
39.11%
41.56%
51.02%
31.19%
34.20%
41.58%
49.59%
35.80%
38.40%
46.18%
28.10%42.26%
35.86%
50.13%
53.39%
46.35%
38.89%
37.93%
40.05%
23.67%
44.56%
49.02%
48.79%
47.12%
47.31%
46.70%
42.49%
49.22%
48.78%
47.41%
36.12%
29.00%
24.44%
0% 20% 40% 60%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013
1,300.48
723.65
730.71
1,290.21
426.13
579.90
543.16
735.29
384.60
706.01
12,808.902,102.40
607.14
1,933.58
628.36
2,807.21
624.83
479.36
806.69
1,524.88
249.12
550.06
313.43
488.45
969.07
577.48
821.95
604.16
581.35
458.01
301.77
947.78
427.92
0 4,000 8,000 12,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
11.04%
8.16%
22.05%
15.30%
16.68%
21.86%
30.72%
12.76%
20.14%
16.01%
28.10%12.00%
10.03%
15.19%
25.60%
18.28%
18.72%
18.82%
17.72%
11.82%
21.78%
28.04%
29.05%
22.12%
17.17%
28.32%
19.04%
24.28%
24.21%
29.17%
21.50%
11.80%
10.06%
0% 20% 40%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2013
7
9,438.84
15,962.76
8,211.76
8,716.13
3,281.91
4,733.88
3,341.17
8,405.74
2,123.53
7,646.92
0.00
27,702.016,568.48
28,107.604,097.16
29,521.395,483.68
4,760.90
6,018.82
9,907.02
1,709.89
4,471.87
1,916.56
4,438.53
11,065.87
4,368.08
5,693.80
5,065.46
6,904.95
3,395.29
2,216.70
7,728.52
2,656.41
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
60.19%
51.02%
57.77%
36.85%
39.60%
46.74%
55.09%
42.51%
45.94%
55.92%
0.00%52.26%
47.06%
59.56%
64.06%
54.28%
44.32%
42.25%
48.18%
28.00%
52.58%
53.99%
54.89%
53.81%
55.91%
51.09%
51.67%
56.10%
53.33%
51.78%
39.81%
35.32%
31.75%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013
7,726.19
11,550.84
5,492.14
7,121.37
1,949.89
3,798.20
2,845.77
6,042.65
1,798.94
6,339.78
0.00
20,354.22
3,759.48
24,570.68
3,459.42
24,151.73
4,445.67
4,232.84
4,975.21
7,117.42
1,709.89
3,094.94
1,484.11
3,843.67
9,354.98
3,389.76
5,060.07
4,183.52
6,331.13
2,630.47
1,561.04
7,259.61
2,330.29
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
60.37%
52.59%
57.24%
34.77%
34.30%
45.38%
53.63%
39.59%
45.02%
56.11%
0.00%54.14%
50.69%
60.62%
65.76%
56.82%
43.02%
40.61%
47.62%
26.62%
52.58%
53.04%
53.54%
53.28%
56.61%
48.48%
52.35%
55.60%
52.30%
49.07%
35.75%
34.58%
30.25%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2013
8
1,712.65
4,411.92
2,719.62
1,594.76
1,332.02
935.68
495.40
2,363.09
324.58
1,307.13
0.007,347.80
2,809.00
3,536.92
637.74
5,369.65
1,038.01
528.06
1,043.61
2,789.60
0.00
1,376.92
432.45
594.86
1,710.89
978.32
633.73
881.94
573.82
764.82
655.67
468.91
326.11
0 2,000 4,000 6,000 8,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
59.39%
47.32%
58.87%
50.35%
51.17%
53.26%
65.29%
52.40%
51.82%
54.98%
0.00%47.67%
42.93%
53.09%
56.19%
45.20%
50.96%
62.46%
51.06%
32.26%
0.00%
56.28%
60.07%
57.49%
52.33%
62.77%
46.81%
58.62%
68.26%
63.91%
54.55%
52.80%
49.34%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KOTA SE-INDONESIA TA 2013
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO POKOK
PERMASALAHAN
ARAH KEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007
1 DASAR PEMBENTUKAN
DENGAN PERATURAN
DAERAH (TERJADI
POLITISASI DALAM
PEMBENTUKAN SKPD).
DASAR PEMBENTUKAN
SKPD DIATUR DENGAN
PERDA (MENGATUR
POLA ORGANISASI)
SEDANGKAN
KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI,
NOMENKLATUR,
SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA
KERJA PERANGKAT
DAERAH DIATUR
DENGAN PERATURAN
GUBERNUR /
BUPATI/WALIKOTA.
PASAL 2 RPP REV PP
41 TAHUN 2007.
ALT 1
PASAL 2
1. POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
BERPEDOMAN PADA PERATURAN
PEMERINTAH INI.
2. PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2)
DIATUR DENGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.
ALT 2
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN
PADA PERATURAN PEMERINTAH INI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.Penataan SKPD provinsi harus pararel denganpenataan perangkat gubernur, sebagai wakilpemerintah.
2.Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan RUUASN Dan UU 32 Tahun 2004.
3.Pembentukan UPT Kementerian dan Lembagadilakukan secara selektif dan harus mendapatrekomendasi Menteri Dalam Negeri selakuKetua DPOD dan Koordinator BinwasPenyelenggaraan Pemda.
4.Pengangkatan Kepala UPT K/L harusmendapatkan rekomendasi dan dilantik olehGubernur.