SURAT KEPUTUSAN KE,TUA P,ENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR : W.11.A.24 I 7q0A /HK'00'8 lX | 20t3 TENTANG PANJARBIAYAPERKARAPADAPENGADILANAGAMAKLATEN Menimbang Memperhatikan Agama I(laten : 1. Peraturan Pemerintah 2000 tanggal 20 Juni KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN : 1. Bahwa berdasarkan pasal 91 A ayat 5 Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung; 2. Bahwa guna menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara dipandang perlu penyesesuaian besarnya panjar biaYa Perkara: 3. ^guh*u untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam proses perkara, maka ierdasarka' HIR pasal 182 ayat (1) perlu dimasukan dalam komponen panjar biaya perkara yang disebut Administrasi Penyeleiaian Perkara (APP) yang besarnya sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini;-. 4. Bahwa pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada angka I adatatt secara kolektifdan berkala; 5.Bahwamenunjukpointl,2,3dan4tersebutdiatas'makaSurat I(eputusan Ket"a Pengadilan Agama Kiaten Nomor: w.11.A.24141,01HK'00.8lIvl2013tanggal04April2013, sudahtidaksesuailagi,olehkarenaitudipandangperlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun Z-OOO tentang Perubahan Tarif Bea Materai; 2. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KVIA]027.csK/vv2000 tentang Biaya Perkara PerdatadanTataUsahaNegarayangdimohonkanPeninjauan I{embali; 3. I(eputusan Ketua Mahkamah Agung Republik^^lndonesia Nomor:KMA|42|SK/III/2002tangga|07Maret2002tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor:KMA/027.A/SK/III12000tentangBiaya Perkara Yang dimohonlcan Kasasi; 4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomo.r -: wII-A12107lHk'00.8/XII/2009tanggal31Desember2009 tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 5'PeraturanPemerintahRepubiiklndonesiaNomor:53Tahun 2008tanggal23Juli200stentangJenisdanTarifatasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. RJ*,iru'' Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal'9 Oktober 2009 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agnng Republik Indonesia di Palembang 2009. :1. indang - Unclzrng Nomgl : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-.undangNomorTtahunlgSgtbntangPeradilanAgama 3. HIR pasal 1i9, pasal 120; pasal 121'" pasal 182' ' 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 53 Tahun 2008 Mengingat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SURAT KEPUTUSAN KE,TUA P,ENGADILAN AGAMA KLATEN
NOMOR : W.11.A.24 I 7q0A /HK'00'8 lX | 20t3TENTANG
PANJARBIAYAPERKARAPADAPENGADILANAGAMAKLATEN
Menimbang
Memperhatikan
Agama I(laten
: 1. Peraturan Pemerintah2000 tanggal 20 Juni
KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN
: 1. Bahwa berdasarkan pasal 91 A ayat 5 Undang-Undang Nomor:
50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara
diatur oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa guna menjamin kelancaran persidangan dan
penyelesaian perkara dipandang perlu penyesesuaian besarnya
panjar biaYa Perkara:3.
^guh*u untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam proses
perkara, maka ierdasarka' HIR pasal 182 ayat (1) perlu
dimasukan dalam komponen panjar biaya perkara yang disebut
Administrasi Penyeleiaian Perkara (APP) yang besarnya
sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini;-.
4. Bahwa pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada
angka I adatatt secara kolektifdan berkala;
5.Bahwamenunjukpointl,2,3dan4tersebutdiatas'makaSuratI(eputusan Ket"a Pengadilan Agama Kiaten Nomor:
w.11.A.24141,01HK'00.8lIvl2013tanggal04April2013,sudahtidaksesuailagi,olehkarenaitudipandangperlumenetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
Z-OOO tentang Perubahan Tarif Bea
Materai;2. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia