35 BAB III OBYEK PENELITIAN III.1. Sejarah Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN dengan kode transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia “PGAS”, merupakan sebuah perusahaan milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama Firma LJN Enthoven & Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh Pemerintah Belanda, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschapij (NV OGEM). Namun, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih kepemilikan firma tersebut dan mengubah namanya menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG). Seiring dengan perkembangan Pemerintahan Indonesia, pada tahun 1961 status perusahaan itu beralih menjadi BPU-PLN. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Gas Negara (PGN). Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, perseroan berubah status hukumnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Setelah itu, status perusahaan diubah dari Perum menjadi Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh notaris Adam Kasdarmaji, S.H.. Seiring dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka, anggaran dasar perusahaan diubah dengan Akta Notaris No.5 dari Fathiah Helmi, S.H. tanggal 13 November 2003, yang antara lain berisi tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
35
BAB III
OBYEK PENELITIAN
III.1. Sejarah Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN dengan kode
transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia “PGAS”, merupakan sebuah perusahaan
milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama Firma LJN Enthoven
& Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh Pemerintah Belanda, perusahaan tersebut diberi
nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschapij (NV OGEM). Namun, pada tahun
1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih kepemilikan firma tersebut dan
mengubah namanya menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG).
Seiring dengan perkembangan Pemerintahan Indonesia, pada tahun 1961 status
perusahaan itu beralih menjadi BPU-PLN.
Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965,
perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Gas
Negara (PGN). Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984,
perseroan berubah status hukumnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan
Umum (Perum). Setelah itu, status perusahaan diubah dari Perum menjadi Perseroan
Terbatas yang dimiliki oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994
dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh
notaris Adam Kasdarmaji, S.H.. Seiring dengan perubahan status perseroan menjadi
perusahaan terbuka, anggaran dasar perusahaan diubah dengan Akta Notaris No.5 dari
Fathiah Helmi, S.H. tanggal 13 November 2003, yang antara lain berisi tentang
36
perubahan struktur permodalan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-26467
HT.01.04 Th. 2003 tanggal 4 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dengan No.94 Tambahan No. 11769 tanggal 24 November 2003.
Pada tanggal 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari
Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham perdana
kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham
dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham perseroan dan
820.987.000 saham baru.
Sejak saat itu, nama resmi Perseroan menjadi PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk. Saham perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan ”PGAS”.
III.2. Landasan Hukum
Landasan hukum perusahaan menggunakan berbagai peraturan perundangan,
antara lain:
1. PP No.19/1965. Dasar hukum pendirian.
2. UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka
kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang cukup
signifikan, tidak hanya terjadi pada sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir
dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya saat ini.
3. Menteri Kehakiman Nomor: C2-7729 HT.01.01.Th.96 Tanggal: 31 Mei 1996
tentang pengesahan badan hukum.
37
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor:
C-19905 HT.01.04.Th.99 Tanggal: 10 Desember 1999.
5. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
III.3. Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi.
Misi Perusahaan
Meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi stakeholder melalui:
• Penguatan bisnis inti di bidang transportasi, niaga gas bumi dan
pengembangannya.
• Pengembangan usaha pengolahan gas.
• Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan
dengan industri migas.
• Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha
lainnya.
38
III.4. Strategi dan Tujuan Perusahaan
Strategi Perusahaan
Menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan pipa transmisi gas yang terpadu
dengan jaringan distribusi yang diharapkan akan tumbuh peran serta pelaku bisnis
disepanjang rantai bisnis gas bumi dari sektor hulu ke sektor hilir, dalam rangka
mempersiapkan Unbundling dan Open Access.
Tujuan Perusahaan
Tujuan Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 sebagai
berikut:
• Mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
• Menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani
kebutuhan masyarakat.
III.5. Kegiatan Usaha Perusahaan
Sebagai Penyedia Utama Gas Bumi, PGN memiliki dua bidang usaha yaitu
distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang
tersebar di seluruh wilayah usaha. Usaha distribusi meliputi kegiatan pembelian gas
bumi dari pemasok dan penjualan gas bumi melalui jaringan pipa distribusi ke
pelanggan rumah tangga, komersial dan industri. Sedangkan usaha transmisi merupakan
kegiatan pengangkutan (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa transmisi dari
sumber-sumber gas ke pengguna industri.
39
III.5.1. Kegiatan Usaha Distribusi
PGN mendistribusikan produk gas bumi melalui jaringan pipa distribusi ke para
pelanggan. Kegiatan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 81% dari total pendapatan
yang diperoleh pada tahun 2004. PGN merupakan pelaku utama dalam kegiatan usaha
distribusi gas di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 94%. Jaringan layanan
mencakup delapan kota utama di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Cirebon, Palembang,
Surabaya, Medan, Batam dan Pekanbaru yang didukung oleh jaringan pipa distribusi
sepanjang 3.097 km dengan kapasitas sebesar 831 MMSCFD. Pasokan Gas dan Kontrak
pembelian sebelum diberlakukan UU Migas No. 22/2001, PGN memperoleh pasokan
gas bumi terutama dari Pertamina DOH Cirebon dan BP Muara Karang untuk memenuhi
kebutuhan pasar gas bumi di wilayah distribusi Jawa Bagian Barat. Sedangkan untuk
wilayah distribusi Jawa Bagian Timur memperoleh pasokan gas bumi dari EMP
Kangean dan Lapindo Brantas, untuk wilayah distribusi Sumatera Bagian Utara
memperoleh pasokan gas bumi dari Pertamina DOH Pangkalan Brandan. Setelah
diberlakukan UU Migas No. 22/2001, PGN memperoleh pasokan gas bumi secara
langsung dari produsen gas bumi antara lain Pertamina, BP Indonesia, Lapindo Brantas,
ConocoPhillips dan Ellipse. Kontrak pembelian gas bersifat jangka panjang antara 10
tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian pembelian gas bumi jangka panjang
dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan pasokan gas bumi secara lebih pasti agar
kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Dalam rangka penetrasi pasar ke wilayah yang menjadi target perusahaan, maka daerah
layanan pasar dibagi menjadi tiga wilayah distribusi, sebagai berikut:
40
1. SBU Distribusi Wilayah I, Jawa Bagian Barat yang terdiri dari Jakarta, Banten,
Bekasi, Karawang, Bogor, Cirebon, Palembang dan Bandung.
2. SBU Distribusi Wilayah II, Jawa Bagian Timur yang terdiri dari Surabaya-
Gresik, Sidoarjo-Mojokerto dan Pasuruan-Probolinggo serta Semarang dan
Makasar.
3. SBU Distribusi Wilayah III, Sumatera Bagian Utara yang terdiri dari Medan,
Batam dan Pekanbaru.
III.5.2. Kegiatan Usaha Transmisi
Kegiatan usaha transmisi meliputi tranportasi gas bumi dari lapangan gas milik
produsen melalui jaringan pipa transmisi bertekanan tinggi ke stasiun penyerahan
pembeli. Dalam kapasitasnya sebagai pengangkut gas bumi dari produsen ke konsumen,
PGN memperoleh pendapatan jasa transportasi (Toll Fee). Khusus untuk melayani PLN
Panaran (Batam), selain mendapat jasa transportasi, perusahaan bertindak sebagai
penjual gas bumi.
PGN mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 1.074 km dengan
kapasitas sebesar 887 MMSCFD dan tingkat utilisasi sebesar 54%. Kapasitas ini
mewakili sekitar 47% pangsa pasar kegiatan usaha transmisi di Indonesia. Jangkauan
layanan transmisi PGN meliputi ruas Grissik-Duri dan Grissik-Singapura dilakukan oleh
anak perusahaan PGN yaitu PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo).
41
III.6. Struktur Organisasi
Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan menangkap peluang
usaha, diperlukan suatu struktur organisasi yang adaptif dan dinamis dalam menghadapi
tantangan usaha yang semakin kompetitif. Berikut adalah bagan struktur organisasi
perusahaan dengan nomor: 000400.K/OT.00/UT/2009. Tanggal 12 Januari 2009.
Tabel III.1
Struktur Organisasi PGN
42
KORPORAT
UNIT OPERASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PENGEMBANGAN
DIREKTUR PENGUSAHAAN
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR NON EKSEKUTIF
SATUAN PENGAWASAN
INTERN
BIRO HUKUM KORPORAT
PENGEMBANGAN USAHA
PERENCANAAN ENJINIRING
PEMBANGUNAN
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMASARAN
PENJUALAN KORPORAT
PASOKAN GAS
OPERASI
ANGGARAAN
PENJUALAN KORPORAT
AKUNTANSI
KEUANGAN PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
ORGANISASI DAN PROSES
BISNIS
LOGISTIK
LAYANAN UMUM DAN
PENGAMANAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
KOMUNIKASI KORPORAT
HUBUNGAN INVESTOR
SEKRETARIAT DIREKSI
SBU TRANSMISI DAN SBU DISTRIBUSI
SBU TRANSMISI DAN SBU DISTRIBUSI
43
III.7. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Perusahaan percaya bahwa implementasi tata kelola perusahaan merupakan hal
yang sangat penting untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan investor. Tata
kelola perusahaan yang baik adalah bagaimana perusahaan memberikan keuntungan
yang optimal bagi pemegang saham secara etis, legal, berkelanjutan dan tetap
memperhatikan kepentingan serta keadilan bagi pemangku kepentingan lainnya.
Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan wujud kepatuhan
perusahaan terhadap keputusan Menteri BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Namun lebih dari itu, perusahaan sadar bahwa
cara terbaik untuk mewujudkan tujuan perusahaan adalah dengan menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya.
III.7.1. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Perseroan senantiasa menerapkan dengan sebaik-baiknya seluruh prinsip-
prinsip GCG yang meliputi:
a. Prinsip Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan
mengenai Perseroan.
b. Prinsip Kemandirian berarti bahwa perseroan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44
c. Prinsip Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana
secara efektif.
d. Prinsip Pertangungjawaban merupakan kesesuaian prinsip-prinsip GCG dalam
pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
e. Prinsip Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
para Stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
III.7.2. Organ Perusahaan
Organ Perseroan secara signifikan sangat berpengaruh pada penerapan GCG.
Mereka melaksanakan fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing sesuai
peraturan perundang-undangan. Organ perseroan terdiri dari:
III.7.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Salah satu wewenang
tersebut adalah meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait
dengan pengelolaan perusahaan. Perusahaan menjamin untuk memberikan segala
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada RUPS, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
Perseroan mengenal dua macam RUPS, yaitu:
45
a. RUPS Tahunan yaitu RUPS yang diselenggarakan untuk membahas Laporan
Tahunan yang diajukan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, hasil yang telah dicapai, gambaran umum mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan
perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan.
b. RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat diadakan sewaktu-waktu bila
diperlukan untuk membahas berbagai agenda seperti perubahan Anggaran
Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan/atau Direksi
serta agenda-agenda lain yang dianggap perlu.
III.7.2.2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,
dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas,
tanggung jawab dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan
RUPS, termasuk memantau efektifitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.
Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
a. Komposisi Komisaris
Perseroan menetapkan komposisi Komisaris sedemikian rupa, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Komisaris dituntut
agar bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat
mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis,
46
baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi. Komisaris
Independen paling sedikit berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan
jumlah anggota Komisaris, sehingga terdapat jaminan kemandirian pengambilan
keputusan oleh Komisaris.
b. Tanggung Jawab Komisaris
Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertanggungjawab untuk
memberikan persetujuan atau rekomendasi sesuai kewenangan yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar dan RUPS serta melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus, memberikan pengarahan dan pendapat kepada Direksi dalam
menjalankan kepengurusan Perseroan. Komisaris juga memiliki tanggung jawab
untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG, dan memberikan
saran-saran perbaikan mengenai sistem dan implementasi GCG.
c. Rapat Komisaris
Rapat Komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat
Komisaris terdiri dari Rapat Internal Komisaris dan Rapat Komisaris dengan
mengundang Direksi. Rapat Komisaris dapat diadakan di seluruh wilayah Republik
Indonesia yang ditetapkan oleh Komisaris. Setiap Rapat Komisaris selalu dibuatkan
risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Risalah Rapat Asli
diadministrasikan sebagaimana dokumen Perseroan lainnya.
d. Komite-Komite Komisaris
Komisaris membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan
dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung
47
kinerja Perseroan. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan
Komisaris:
1. Komite Remunerasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi yaitu:
• Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi
tentang:
(1) Penilaian terhadap sistem
(2) Opsi yang diberikan antara lain opsi atas saham
(3) Skema pensiun, dan
(4) Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan pekerja.
• Bertugas secara ad hoc pada saat diperlukan.
2. Komite Nominasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi yaitu:
• Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam Perseroan.
• Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:
• Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan gabungan Komite Remunerasi
dan Komite Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas
Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.
48
4. Komite Good Corporate Governance (GCG)
Tugas dan tanggung jawab Komite GCG, yaitu:
• Mengawasi, memantau, mengkaji dan memberi saran untuk memastikan
prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam sistem pengelolaan Perseroan.
5. Komite Asuransi dan Risiko Usaha
Tugas dan tanggung jawab Komite Asuransi dan Risiko Usaha, yaitu:
• Menelaah rumusan perencanaan, pengendalian risiko terhadap pengambilan
keputusan di bidang bisnis, pengembangan usaha, pengembangan proyek baru
dan skema bisnisnya dipandang dari sisi komersial, hukum dan teknis.
• Menelaah jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam
hubungannya dengan risiko usaha.
• Melaporkan hasil telaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris.
• Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan asuransi dan manajemen
risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.
• Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang
disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh
Perseroan.
6. Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu:
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Charter
Komite Audit Perseroan yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama PGN
Nomor 002/11/KOM-1/2004 tanggal 30 Maret 2004 adalah memberikan pendapat
49
kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh
Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan
dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:
• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan
lainnya, antara lain meliputi:
a. Melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal
perusahaan.
b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh
auditor eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang
tidak memenuhi standar.
c. Menelaah independensi dan obyektifitas auditor eksternal.
d. Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan semua risiko yang
penting telah dipertimbangkan dan pemeriksaan yang dilakukan telah
sesuai dengan standar yang berlaku.
• Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
• Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi
perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
50
• Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas
pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan, dan
• Membuat pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter).
III.7.2.3. Direksi
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS,
termasuk penerapan praktek GCG dalam pengelolaan Perseroan.
a. Komposisi Direksi
Komposisi Direksi ditentukan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan
keputusan secara tepat dan cepat serta memungkinkan Direksi untuk bertindak
secara independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat
mengganggu kapasitasnya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
b. Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Tanggung jawab tersebut bersifat
tanggung renteng, yang berarti bahwa seluruh Direktur bertanggung jawab bersama-
sama hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya,
Direksi senantiasa mengutamakan kepentingan Perseroan secara amanah dan
51
bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip GCG untuk memastikan tercapainya
tujuan Perseroan.
c. Rapat Direksi
Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum sekali dalam satu bulan. Rapat
Direksi dapat diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh
Direksi. Setiap Rapat Direksi selalu dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan
berjalannya rapat dan hasil rapat. Risalah Rapat Asli diadministrasikan sebagaimana
dokumen Perseroan lainnya.
d. Sekretaris Perusahaan
Untuk memperlancar hubungan antar Organ Perseroan dan hubungan antara
Perseroan dengan para Stakeholders, Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan
yang mempunyai fungsi serta tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan,
perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan investor serta
kesekretariatan Direksi. Untuk menjalan fungsinya, sekretaris perusahaan
mempunyai tugas yaitu:
1) Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra
korporat.
2) Bertindak selaku wakil perusahaan dan pejabat penghubung antara perusahaan
dengan seluruh stakeholder dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan
secara akurat dan tepat waktu.
3) Mengendalikan penyampaian informasi kinerja perusahaan dan corporat action
kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa, investor, analis dan para pelaku
pasar lainnya.
52
4) Mengendalikan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan berkala
kepada otoritas pasar modal dan otoritas bursa.
5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat direksi dan komisaris dan rapat
umum pemegang saham, serta mengendalikan administrasi kesekretariatan
Direksi.
Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu :
• Direktur Utama
Fungsi:
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, yang dalam
pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan Direktur lainnya.
- Menetapkan, mengelola, dan mengendalikan pengawasan terhadap pengelolaan
perusahaan, pembinaan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan,
komunikasi korporat, dan hubungan investor.
Tugas:
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
perusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya.
- Mengendalikan kegiatan pengembangan usaha, perencanaan enjiniring,
pembangunan, sistem dan teknologi informasi secara korporat.
- Mengendalikan kegiatan pasokan gas, operasi, pemasaran, dan penjualan
korporat.
- Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi,
keuangan korporat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
53
- Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum dan
pengamanan perusahaan, kelogistikan, serta pengembangan organisasi dan
proses bisnis.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan pengawasan pengelolaan
perusahaan.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan komunikasi korporat
dan hubungan investor.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kepatuhan terhadap hukum dan
perundang-undangan.
• Direktur Pengembangan
Fungsi:
- Menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan perusahaan dalam
penyusunan dan evaluasi atas kajian pengembangan usaha, perencanaan dan
rekayasa jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain
beserta fasilitas penunjangnya, pelaksanaan pembangunan jaringan pipa
transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas
penunjangnya dan pengembangan sistem teknologi informasi, serta penyusunan,
evaluasi dan pengendalian rencana jangka panjang perusahaan.
Tugas:
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
satuan kerja di Direktorat Pengembangan serta mengevaluasi pencapaiannya.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan pengembangan usaha dan analisa bisnis jaringan pipa transmisi
54
dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya,
serta kegiatan usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan dan rekayasa jaringan pipa transmisi dan distribusi
gas bumi beserta fasilitas penunjangnya, moda transportasi lain serta kegiatan
usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan jaringan pipa transmisi dan
distribusi gas bumi, moda transportasi lain, serta usaha lainnya.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi.
- Mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pengendalian rencana jangka
panjang perusahaan.
• Direktur Pengusahaan
Fungsi:
- Menetapkan, mengelola dan mengendalikan kebijakan perusahaan dalam
pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi,
fasilitas penunjangnya, serta moda transportasi lainnya, dan perencanaan,
pengendalian pasokan gas, dan niaga gas bumi, serta pengendalian penjualan.
Tugas:
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
satuan kerja di Direktorat Pengusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya.
55
- Merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kebijakan yang
berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan
distribusi gas berikut fasilitas penunjangnya, serta pengoperasian dan
pemeliharaan moda transportasi lainnya.
- Merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kebijakan yang
berkaitan dengan pasokan gas bumi.
- Merencanakan, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kebijakan
strategi pemasaran, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan layanan pelanggan (gas service assurance).
• Direktur Keuangan
Fungsi:
- Menetapkan, mengelola dan mengendalikan kebijakan perusahaan tentang
rencana kerja Direktorat Keuangan dan anggaran perusahaan, kegiatan
perbendaharaan, penyelenggaraan kegiatan akuntansi, penyusunan laporan
keuangan, perpajakan, pengelolaan keuangan perusahaan serta pengelolaan
program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Tugas:
- Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara
korporat serta evaluasi pencapaiannya.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat Keuangan serta evaluasi pencapaiannya.
56
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
terkait dengan perbendaharaan perusahaan.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan Akuntansi
perusahaan, penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan yang terkait dengan
strategi keuangan dan pengendalian investasi perusahaan.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan yang terkait dengan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
• Direktur Umum
Fungsi:
- Merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan tentang pengelolaan
sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, organisasi, proses bisnis serta
GCG dan budaya perusahaan, kelogistikan, layanan umum dan pengamanan
perusahaan.
Tugas:
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
satuan kerja di Direktorat Umum serta mengevaluasi pencapaiannya.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan remunerasi dan hubungan industrial.
57
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan
pendidikan dan pelatihan.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan pengembangan Sistem
Manajemen, Good Corporate Governance, dan Budaya Perusahaan serta
pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang
berkaitan dengan kelogistikan, termasuk tata cara pengadaan barang dan jasa.
- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan layanan
jasa, penyediaan dan pemeliharaan gedung kantor, serta pengamanan perusahaan.
• Direktur Non-Eksekutif
Fungsi dan Tugas:
- Direktur Non Eksekutif mempunyai fungsi dan tugas khusus yang diberikan oleh
Direktur Utama dan tugas-tugas tertentu yang belum tertampung di Direktorat