Menimbang : a. Mengingat 1. PERATTTRAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH I i NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG N N PENGELOLAAI\ BARANG MILIK DAERAH DENGAI\I RAHMAT TI]IIAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH, bahwa untuk menata dan mengatur barang milik daerah agar dapat berfungsi optimal, perlu disusun regulasi berkenaan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa perlunya regulasi berGnaan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adatah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruT a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daeratr Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I BaIi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20L3); Undang-Undang Nomor 17, Tahun 20A3 bntang Keuangan Negara .(Lembaran Negara Republik Iirdonesia Tatrun 2003 Nomot 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004'tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tattun 2004 Nomor 53, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 3}'Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Irmbanin Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat <ian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia c. '2. 3. 4. 5. 6.
41
Embed
2 TENTANG - mataram.bpk.go.id · Pengelola Barang Pasal 4 (1) Bupati aditah pemegang ke[uasaan pengelolaan barang milik daeralr. (2) Pemegang kekuasaan pengeiolaan barang nritik daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang : a.
Mengingat 1.
PERATTTRAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAHI
i NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG N
N
PENGELOLAAI\ BARANG MILIK DAERAH
DENGAI\I RAHMAT TI]IIAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,
bahwa untuk menata dan mengatur barang milik daerah agar dapat berfungsi
optimal, perlu disusun regulasi berkenaan dengan Pengelolaan Barang MilikDaerah;
bahwa perlunya regulasi berGnaan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah
adatah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruT a, dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daeratr Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I BaIi, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tatnrn 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20L3);
Undang-Undang Nomor 17, Tahun 20A3 bntang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Iirdonesia Tatrun 2003 Nomot 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004'tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tattun 2004
Nomor 53, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 3}'Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan
Irmbanin Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat <ian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
c.
'2.
3.
4.
5.
6.
,/
'l'alrun 200r{ Nonror 126. 'fnnrtlrhnrr l..r.rnrbittatt Negara lteptrblik lrrclonesia
Nontor 4438):
8 Peraturan Pemerintah Nonror 40 'l'nhun 1994 tentang Runralt Ncgara(Lenrbaran Negara Republik lnclonesia 'l'ahun 1994 Nomor 69. 'l'ambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Trhun 2000 tentang Kervenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi scbagai Daerah Otonom (Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nonror 54. Tarnbahan Lentbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
lO. Peraiuran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonror 201, 'l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan-Pemcrintah Nomor 105 Talrun 2000 tentang Pengelolaan dan'Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nontor 202,'farrtbaltatt l,etnbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4022);
, 12. P€raturan Pemerintah Nonror 2 'l'nhun 2001 tcntang Qengatnanan dan
Pengatihan Barang Milik/Kckayaan Ncgarn dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otortomi Daerah,
li. I)eraturan Pcnrerintah Nonror 6 'l'ahun 2006 tcntang Pengelolaan Barang
Milik Negzua/Dierafr (Lembaran Ndgara ltepublik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nepfuUtit lndonesia Nomor a609);
14, Keputusan'Prcsiden Nomor 80 Tahurr 2003 tcntang Pedoman Pelaksanaanpengadaan Barang/Jasa lnstansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
4iubah lerakhir dcngan l)crnturan Prcsidcn Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Prbsiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
i'edontan Pelal'.sanaan Perrgadaan Barang/Ja sn I nstansi Penteri ntal:.
1.5 l,cruluralr Dacrnh Nottttlt' I 't'nlttrrt 2000 :crntnng Kcwcnnttgan Kitltrrl:llclt
l.ombok Tengah Sebagai Dncrah Otonont (l-embaran Daerah Kabupaten
l,ornbok Tengah Tnhun 2000 Nclmor I l);
l(r l)eraturan Daerah Nontor I I Tahun 2000 tcrrtang Pembentukah Pcrangkat
Daeralr Kabupaten Lonrbok 'l'engah (l-ctttbitratt Dacrah Kabupaten Lonrbok'l'engah Tahun 2000 Nornor l5):
Menetapkarr I)ER ATURAN DAERAI-I TENTANG PENCEL,OLAAN BARANC MILIK
DAERAH,
BAB I
K ETENTTJA N I.J JVI I.J IVt
Pasnl I
Dalatn Peraturan Daerah ini yang dimaksrrd dengan'
57
l.')
4.
5.
6.
7
8
Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
Pem€rintah Daerah adalah Pemelintah Daerah Kabupaten Lombok'fengah
Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pen$elola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungiawabmenetapkan kebijakan diln pedoman serta melal(ukan pengelolaan barang
milik daerah.
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenanganan penggunaan
barang milik daerah.
Kuasa pengguna barang adalah kepala unit satuan kerja atau pejabat dibawahKepala SKPD yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan barang yangberada dalanr penguas?lartnya dengan scbaik-baiknya
Perencanaan kebutuharr adalah kegiatan merunruskan rincian kebutuhan
barang nrilik daerah untuk nrcnglrr.rbungkart pcngaCaart barartg yang telah lalu
dengan keadaan vang sedang berjalan sebagai dasar dalanr rnelakukan
tindakan yang akan datangt
l0 l)enggunaan adalah keqiatan t,iing clilitktikart olch penq{luna .baranq dalanr
rnenge lola-dan nrelrataLrsairakan bararrg rnilik dacrah ang sesuai derigan tugas
pokok dan lirrrqsi inslitrtsi yang Ircrsanr:,kutan
ll Pcnrtrrrflattrn adaiah 1;enclavaultnazrtt bariirtg rriilik daerah yang tidak
dipergunakan sesuai den.B,an tugas pokok clr,n lungsi lernbaga/satuan kcrjaperangkat daerah, cjalarn bentLrk sewa,'ilirrjarrr pakai, kerjasarna pernanfaatan.
dan iralrqun serah guna serah cicngan tidak rlengubah status kepeniilikan
Sewa adalah pemanfaatan baranq, milik daerah oleh pihak lain dalam iangkarvitktu tcllclltu tlatt tttcttr't itttit ttttt'iitlittl tlill)rt itlllrtl
Pinjanr pakai adalah penyerahan penggunaan bararrg antara penterintah pusat
dengan pemerintah daerah dan antar Penrcrintah Daerah dalam jangka waktutertcntu tanpa r.nenerirna inrbalan dan setclah jangka waktu 1sr-5slrut berakhirdiserahkan kenrbali kepada pengelola barang.
penerimaan ncgara bukan pa.lak{pcndapatan daerah clatt surnber- ltcntbiayaanlainnya
lSangun guna serah adalah pen]aniiratiin baranq nrilik daerah bcrupa tanah
oleh pihak lain dengah cara nrendirikan bangunan dan/atau sarana berikrrtfaslitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalanr jangka
rvaktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kenrbali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirjangka waktu.
Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan c.ara nrendirikan bangunan darr/atau saratla berikut
fasilitasnya, darr sctclah selt:sai pembangunannya discrahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu terlentu yangI
disepakati lluuh
l-.i.
l.l
t2
l.s
l6
; I l'cttqlt;tllttsittt ittlrtlitlt titrtl;rkirrr nrcrr.r-ilrirptrs [lerlng rnilik cjaerah clari daftarlrat'itltg deltqatt lllt:llclt)ill*lnr surar kcprrltrsarr tlari pejabat yang berwenangtrtttttk tltetttbct>askitlt pettrlquttit rl;rrr/irrau kuastr pengguna'barlng dan/ataillcrtr:cltllit llarittt.q tl;u i l;rrr,-,,rltrrrq jirrr;rl., ,r,llrirrrstllsi ctan-lis;t atas bi'rang ya,1glrcrrrrlir rlalrrrrr l)cnlr,lrit\irilnnvil
lll l)crttitttlalr litttr{itttittt ittl,tl.rlrl>rrrralrlrlrr hcpcrrriliktru bararrg nrilik daerahse [raqai tinrl;rk lirrrirrt rlrrri pcnqlutl)usln <lcrrrlarr cara di.iuaf dipcrtukarkan.tli lt ibalrka atatr tf ist'r t lr k lr r r sr.:blgai rrrorltr l llr,r rrcr.irttah,
l') l)cnjualatt aclitlah gtr:ttrr,alilrarr kcgrcrrrilikan barang nrilik negar.a / daerahkepradtr pilrak lititt tlcrtrlittt trrcrrcrinrir l)cnggantian dalam bentukiang.
l(l 'l'trkar ttletlukitt ittlirlitlt ltcrrqllih;ur kcllcnrilikarr barang rnilik daerah sebagaiYang dilakukatt itttlitt'it lrcrrrcrintah glusat rlcrrgan perrierintah daerah, anatarlrctltctirttalt tl;tctitlt, aliru antiuu pcrrrcrirrtllr pus;,t/pemeriltlah daerah clenganllihak lain, clctttlttrt .rn('n('r.ullil l)cnllqlrrriarr clnlarrr bentuk barang, sekuranq-kurangrrya dcnutr rr rri Iir i sci rrrtrarrrl
I I llibalr adalalr Pctrtinlilritrt ktpcrrrilikiru birrnuu rJnri pemer.irrtah pusat kepadapenlcrintalt clact'ith, tlitti perrrcrirrlalr rlacralr kepada pemerintah pusat, antarllctltcrirtralt tlitct'itlt, irtirrr rlur.i l)cllt(!rintith l)usat/petierfntah daerah kepadapihak lairr, tan1lfl rrrr:rrrllerolclr llcrrurtarrliarr.
3-) I'crrtyatitart tttotlitl grcrrrrcrintirlr prrslt/<laerah aclitlah pengalihan kepemilikan[rar:tttt"t rrrilik clacnrlt yrrrru sc:rrrula rrrcltrllakan kckayaan yang tidak clipisahkanrrrcjadi kckayaart vanq rlipisahkarr untuk diperhitungkan sebagairlroclala/sallatll ttcgltnt trrtltrk clacrah pacla llaclan usaha milik negara, badinttsitlta rrrilik clacritlt utau lratlarr hukurn lailrnya yarrg dimiliki negarl
2-l l)cnatausaltaan adalalr rrrngkaian kcgiatan y'ang melipnti pcrnbukua,iventarisali, dan pelaporan barang nrilik claerah slsuai clengan ketc;ltuan yangberlaku.
l'crrilaiart adalah sLratu l)r'oscs kcgiatan perrclitian yang sclektil didnsarkanpad.i data/lhkta yang objcktif' darr rclevan dengan nrenggunakantrlcto(lc/tckttik tct'tcrttu rrrtttrk rrrclrrpcrolclr nilai tlarang rrrilik daerah.
l)aiial trartrrrg perrqrr\ula, yrrrrq scltrrrjrrtrrya disirrgkat dengan DRP, adalahtlallar ylng nrenluat clirta btrarrg yarrg cligurrakan oleh rnasing -nlasingl)cngguna barang.
Dattar bararrg kuasa pcngqLrrla, yang selarrjutnya disingkat dengan DBKP,adalah tlaliar yang nlonrtrit <lata barang yirrrg dirniliki oleh masing-masingkuasa penggun{t barang. \l'ihak lain adalalr pihak-piliak sclain lcnrbaga dan satuan kerja perangkatrlaerah. '\
.
I)asal 2
llarartg urilik dacralt utcliputi
a. Barang yarrg clibcli atau diperoleh atas bebarr AI'}BD;
b. Barang yang bcrasal dari perole han lainnya yang sah;
l]ararrg sebagaimarra t'liruakr;ud pada'dyat (l) hur:uf b rneliputi:
l.i
f(,
21
2u
(1)
59
(2)
a. Baralg yang dipcrolch dari hibal/sr.rnrbangan atau yilllg seJel)ls;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang: atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukunt tetap.
Pasal 3 n
(l) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepistian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai.
(2) Pengefolaan barang rnilikdaerah rneliputi :
a i'erencanaan kebuttrhan dan penganqgarall:I
i u. Pengadaan;
c. Penggurtaan.
d. Pernanfaatan,
e. Pengamanan datt penteliharaan;
t. Penilaiarr;
g Penghdpusarr;
h. Perlindahtanganart;
i. Penatausahaan,
j Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
llAl] llPEJABAT PENGBI.,OLAAN BARANG MILIK DAERAII
Bagian Kesatu
Pengelola Barang
Pasal 4
(1) Bupati aditah pemegang ke[uasaan pengelolaan barang milik daeralr.
(2) Pemegang kekuasaan pengeiolaan barang nritik daerah mempunyai wewenang:
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
' b. Menetapkan penggunaan, penianfaatan atau pemindahtanganan tanah clan
bangunan.
c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang nrilik daerah:
d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang nrilik daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD :
e. Menyetujui usul pemindahtanganar dan penghapusan barang milikdaerah sesuai batas kewenangannya:
f. Menyetujui usul pemanlaatan barang milik ciaerah selain tanah dan/atau
lt:tsul 5( lt Kcptrla Satttat' Kctiit l)crirtrgkirt l)acnrlr rrttllllr l)clrgguna barang milik daerah;
(-'1 l'.cJrttlit .sirttrtri Kcriit l)crirltekirl l)irclrrlr lrcrrvcrrrrrrq dan bertanggungjawab :
rr tttcnrla.itttatr rcrlcilttit kclrrrtrrlt:rrr lxrrlrrg rrrilik daerah bagi satuan kerjapcrarrqkat rlacr:rh yalrg rlipinrpirrrryir,
{, tltctlqttjttk:ttt llcrtnrtltoniul })onLrtlrl)atr sr:ttus untuk penguasaan danl)erlqstrrlililrt tlarattq rtrilik dacralr ynrrg diperoleh dari beban APBD danpcrolclrarr laiirnya yarrrt salr.
t' tttelakuktttr pcncttlnliut rlirrr inv'clrtarisasi bnrang milik daerah yang berada<lalarn perlquasaannya,
rl rrrerrgrurrakan barans rnilik clacrah yang berada dalarl penguasaanya untukkcpcntirrgarr penyelcnr.lqaraan tuqas pokok dan fungsi satuan kerjapcrangkat tlacralr yang rlipirnpirury;r;
lllcrrqanlankan dan nrcnrcliharu traranq ntilik daerah yang berada dalampcnguasaanya:
:
I' rnenga.iukan usul perninda.htahganan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak.. nrenrerlukan persetujuan DPRD dan barangrnilik daerah selain tanah dan btrngunan;
.
g ntenyerahkan tanah' clart barigunarr yang tidak dimanfaatkan untuk tkepcrrtingarr penyelenggar.liln tugas pokok Can I'ungsi satuan kerjaperangkat daerah yang dipinrpinnya kepada Bupati melalui pengelolabarang;
lr inelakukan pengawasan dan pengerrdaliarr atas penggunaan barang milikdaerah yang ada dalarn penguasaannya,
i. menyusun dan menyampaikan laporan barang penggunaan semesteran(LBPS) dan laporan barang penggunaan tahunan (LBPT) yang beradadalam penguasaanya kepada pengelola barang;
Ij Mcngajukan usul pcnctal)an kttu:;rt l)ctt1!:uttu hurartlgkepada Bupati. ll,
I
t(61
(l)
(2)
( .1)
BAB III
PERENCANAANKEBUTUHANDANPENGANGGARANPasal 6
(l) Perencanaan k:butuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan
anggaran len'baga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan
keielsediaan barang milik daerah yang ada'
(2) Perencanaan kebutuha n barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) berpedornan pacla standar batang, standar kebuturhan, dan standar harga;
(3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan ole"h pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau
dinas teknis terkait.
Pasal 7
pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan
oleliluasa pe'gguna bara'g ya'g berada di barvah li'gkungannya.
Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada pengelola baranq
l)engelola tlai'a,rg t'rersanra pcngguna barang rtrembahas usul tersebut dengan
nrerirpcrlratikan data barang pada pengguna barang dan/atau mengelola barang
untuk ditetapkan sebagai ,"ncanu kebutrrhan barang milik daerah (RKBMD)'
BAB IV
PENGADAAN
I'asal 8
pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkatt prinsip-prinsip efrsien,
.[k;ii tianspara,idan terbuka. bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel'
Pnsal 9
( I ) Irengatuf{tll rl'r€rlgenai pengada.an tanah dilaksanakan sesuai dengan peratura''l
perundang-undangan. ..' '(2) Ketentuan lebih lanjut nrengenai pedonran pelaksanaan pengadaan barang milik
daerah selain tanah di aturdengan Pbraturan Presiden'
tlAI] vPENGGUNAAN
Pasnl l0
Status penggunaarr barang ruilik daerah ditetapkan oleh Bupati
62
l,trsll I I
l)ctrctapatt status penggutl0att [)lrrang milik clacftrh scbaqainrana clintal..surl rlalarrrl)asal l0 dilakukarr dengarr tata cara sebagai bcrikrrr
pcrlggulla barang ntelaporkitrr barang rnilik claerah yarrg diterimanya kepadapengelola barang yarrg disertai usul penggunaan;
pcngelola barang meneliti laporan tersebut dan mcngajukan usul penggunaandir,aksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
l)asnl l2Barartg rnilik daerah dapat ditetapkan status penggunaanya untuk penyelenggaraAn'ttgas pokok dan tirrrgsi lenrbag;r/satuarr kerja perangkat daerah,uniuk diopelasikaloleh pihak lairl dalant raltgka lrrelrjalarrkarr pelayanan umum sesuai tugas pokokdan fungsi lembaga/satuan ker.ia perangkat daerah yang bersangkutan.
Pasnl l3( l) l)errctapan slalt,s penggunaan tanah dan/atau banqunan dilakukan dengan
ketctttuatt baltwa tanah darr/atau bangunan teriebut diperlukan untukke1;entingarr penyelenggaraa. tugas pokok ctarr lirngsi pengguna barangdan/atau kuasf pengguna barang ying bersangkutan
(3) Tanah yang statLls pertgunaanya acla pada pengguna barang dan telahdirencanakatt untuk penyelengaraan tr.rgas pokok dan firngsi penguna barangyang bersangkutan.dapat dilakukan barrgurr gtrna serah dan ban_r{un serah gunasetelah terlebih dahulu diseralrkan kepada Bupati.
nrel;kukarr pengantanan barartu nrilik daerah yatlq bcrada dalanr
pelrguft saa llllva.
(2) Pengarlanan barang tnilik daeralr sel)agnilllalla dittraksud pada ayat ( l)rrrel i put i pengamanan administrasi, pcrlganrana rl ll sik. dan pengamallan htlktlm.
(2) Pen-uguna barang atau pejabal yBllg cliturrjrrk ttteneliti laporan sebagairnana' ' dinr"alsud pada oyut ( l)'clan nlenyusLrn daltar lrasil pcnreliharaan barang yang
dilakukan dalam satu'tahun anggaran sebagai balran utrtttk nlelakukan evaluasi
lnengenai efisiensi pemeliharaarr barartg rrrilik claeralr. I
lll,,'
69
llAIl vl I I
I'liNll,r\lr\Nl':isill 34
Penilaian barang milik daerah dilakurkan dalam rangka penyusunan neraca
perlerirrtah daerah, pemanfaatan dan pentindahtarrganan barang milik daerah.
Pasal 35 l
Penetapan nilai barang nrilik daerah dalanr rangka penyusunan neraca penterintah
daerah dilakukan dengan berpedornan pada Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). r. ,
tFr
Se
t'asal J(r I ,
(l) Penilai barang rnilik daerah berrrpa tanah clar/ntau battgttttan dalant rangka
(3 ) Hasil penilaian barang nrilik daeralr scbagairtrana dir.'rakstrd pada ayat ( I )
ditetapkan oleh Pengelola Baranq.
B.AI} IX.
PDNGIT\l'USAN
. P:rsll3[i '),'.
Penghapusan barang nrilik daerah rneliprrti:
a. penghapusan dafi daftar barang pcngguna. clatt/atau kuasa penggLrna'
tr pcnghapusan dari daftar barang nrilik tlacrah
l)asitl 39
(l) Penghapusan barang milik daerah sebagainrana dimaksud dalam pa.sal 38 hurufa. dilakr,rkan dalarn hal baran-q nrilik daerah dirnaksLrd sudah tidak berada Calam
I
penguasaan pengguna barang dan/atau ktrasa pcnggurra barang
(l) Penjualan sebagaimana dimak.surl tlalarrt Pa.sal 47 dilakukan dengan ketentuan
sctragai bcrikut :
a. l'engguna barang mcng$.iuknrr ustrl pcrr.jrralnrr kcpa<ln l)cngelola barang;
b. I'engelola barang mcncliti rlirrr rrrcngknji u.sul pcnjunlnn yang diajukan oleh
l)engguna barang sesuai dcrtgatt kcwcttanganttyn;
c. l)engelola barang mcngeltrarkarr kcllrrtusan untuk nrenyetu.iui atau tidakrnenyetujui usulan pcnjunliln yarrg cliajuknn olclr pengguna barang dalambalas kcwcnangannyn:
tl tJrrtuk pcrrjuulnrt yllltg rtrurrclltrliurt pusclu.irrrtrr lltrllitli illau 1)l'l{l),pcngelola barang mcr{gnjukarr ustrl pcrr.iualnrt discrtni dengan pertinlbanganiltas usulan dimaksud.
(2) l)crrcrbitan porsctujuan pclaksan.riln olclr pcrtgcloa barang untuknt penlualan
scbagaimarra dimaksud pnda ilynt (l) lrtrrul' d dilakuknn setelah mendapatpcrsct(duan tsupati ntnu DPIID
(.'i) l-lasil pcnjualan barang nrilik dacrllr rvajib disetor selunthnya ke rekening kas
r Tanalr ctan / atau bangunan yang relah discrahkan kepada Bupati:
b l'anah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakanuntuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggarannya:
c llararr.q rnilik dacrah sclain tanah dan / atau bflngunnn.
1J) l)ertctapan liarang rnilik dacrllr bcrrrpn tirrralr dan / atau bangunan yang akan.1:'ritrrtltknn sct'tngRintnnn dirnaksut'l pndr Rvat ( l) hunrf n dilnkuken oleh Bupati\('\uilt balas kCwCnAngannyn
(-l) llibah sebagairnana dirnaksud pada .rn, ( l) huruf a dilaksanakan olehpcngelola barang setelah mendapat pcrsetujuan Bupati.
(a) I libah sebagaimana dimaksucl pada ayat ( l) huruf b dilaksanaltan olehpt'nut:loltr htrrirrrp, sclt:lith rrrtlnrlirllitl pr:r'strlrrirrirrr llrprrli
(5) I litralr scbagaintana ditttaksud parlu a.yrt ( l) lrunrl' s dilaksnrrakarr ololr
l)cngguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
lt:tsitl 54
(l) llibah barang milik daerah scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 ayat (l)Iruruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuarr sebagai berikut:
Pengelola barang mengajukanlusul hibalr tanah dan / atau bangunan kepadaBupati disertai dengan alasan/pert imba ngan.,.dan k clengkapan data;
Bupati meneliti dan rncngkaji bcrdaslrkan pcrtimbangan dan syaratsebagaimana dimaksrrd dalam Pasal 521
Apabila nremenuhi syarat scsuai pcrntrrrnn vang berlaku, Bupati dapatrrrcrrtllcrl irrrtlartgkalr rrrtluk nrcrrr.rlirpkirrr rlirtt/irtirrr rrrcrryclrr.itri lannh tlan/alatrb:rngunnn yang nknrt tlilribllrk irn,
Proses persetujuan hibalr dilaksnnaknrr clcrrgnrt bcrpedoman pada ketentuanPasal 43 ayat (l) dan Pasal 45;
t) t
75
e. Pengelola barang nrelaksanakan hitlah tlcngan bcrpecloman pada
persetujuan BuPati;
l. pclaksanaan serah terinra bararrg yang clilribttltkatt ltartts dilrranqkan dalam
c. Apabila rncnrcnulri sy:u'at scstrai l)crilluriur yitrtq trcr litktt llcngqclttla [larang
dapar mempertinrbangkan untuk rncrryctujui scsuai scsuai batas
kcrrvcrrantlarrnya:
cJ l)crttcgrtrtg Kcktrrt.slrrrt l)crrtr{cl()lll,r lJrurlrr{ trrr:tt.yittplitttr r'lt,l(:{ttltlttll
peraturan daerah tentang penyertaan nrodal pertrerirttalt daerah dengan
melibatkan intansi terkait:
e. Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Barang r rrer)yanrpaikan Rancangan
Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milikdaerah atau badan hukurn lai:rnya rnilik daerah yang dituangkan dalam
berita acara serah terima barang:
Pasal 5ll
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar,lrib:rlr. darr lrenycrlaarr nroclal pcnrcrirrlah alas harnrtg rrilik daerah diattrr dalamI'r:urlrrilrn llrt;lrrti 111:rtg;rtt ltt:t 1tt:tl{}tttiril ltttrlrt l.t'lrijlrl.lrrr tttllltlll It,trt',t:l0lititlt lr;tt'itttt{
rnilik dacralr
ti,\t) xlPENA'f AtlSAllAi\N
Bagiitrr Iics:ttu
Pcrtrbu kualt
Pasal f9(l) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus ntelakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Kuasa
Pengguna(DtsKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan
kodcfikasi harang.
(2) Itcrrgcl0ll llitrlrrg lrirrrrs rnclirkul,irrr pt:rrtllrllrrurrt tlrrrt l)(rrr('irlirlirrl lrirrttrrg rttilikdaerah berupa tanah dan/atau bangunan clalanr Dallar Barang Milik Daerah
(DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
(3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) ditetapkan berdasarkan peratuian pertrndang-undangan.
.. '- l):rsal 60
( I) Kuasa pengguna barang/peng),,,,. barartq harus rtrenyinrpan dokuntenkepemilikan barang milik daerah selairr tilnah dan/atau bangunan yang berada tdalam penguasaanya.
(2) Pengelola barang harus menyimllan dokumert kepernilikan tanah dan/ atau
bangunan yang berada dalanr pengelolaartrrya
I
\
fr\
78
ll:ruilnt l\(.(llr:l
Irlr crrtlu'isrtsi
lr;rr:tl (r I
{ I ) l)cnr'gunl lralang nlcllkukiul ul\ ('nlirisilsr lrarirrtr.l nlilik clcralt sekurang-krrr,r rrrlrtva sckal i tlalitttt I i tttit tlrlrr r rr
r .lt l)ii .r:rrrlikirrr dari kctcrtttrln rrr;rt ( I ), tcrlrltlitlr batitttg nrilik daerah yang['criila pcr sctliaarr clan korrrtrrrksr rllrllrrrt l)cnqcriilall, pengguna barang:r'r ...;...::: :::r r.'lllllrir.lSi SClLtl' :,r'',;"
1 '; I'r'rr, r,,urr,r ll,tr,trrll rrrr:nyrttllr,rri.,rrr l,tllrrt ,ttt ltltrrl tvctllIrls{lsi sebn8iimtnA<lirrr;rksurl l)adil ayat ( l) rllrr rrylt (2) kclllrll pcrUlclola barang selambat- tla rrri,utnyl t iga brrlarr sctc:ln lr st.lt,str r rr yit irrvrrrrtirrisasi
rl) Krr,r\il l)('lri-irlultit Ir;11;111q lliilil\ ill('lt!ilsr,ilt l.itl)()litll l]ittittttl KuaSa Pengguna
Scrrr,:stt:rirl (l.llKl'S) rl;rrr l.ill.)()riur llirritttll Kttitsit l)cttg.utttta'l'ahtrnan (LBKPT)u llt r r k (l i \iilrr piri k a n kcllirtlir l)cnt-lgr I llil lrlrt itill.l
( l) l)crnlcloltr tralang harus nrclrlllrirrrllrrrr l-altoratt llarang Pengguna Semesteran(l.lll'S) tlan l-allotatt l:)arattg l)cttgguttit'l'altunatt (l,BPT) sebagaimana
rliri,rkstrtl pacln ayat (2) scrta [.aporan Barartg Milik Daerah (LBMD) berupa
tan;rlr clirrr/rttatr banqttnan sebag,airtrirrra clirttakstrd pada ayat (3).
1r; l)crrrlelola lrarang lrarus mettyusun l,itporan L]arang Milik Daerah (LBMD)bcrrilsarkarr lrasil penghimpu'nan lal)oran sebagaintarla dimaksud pada ayat (4).
\
l':ts:r I 64
[.aporln L]alarrg Milik Daerah (l.t]Ml)) sebitgairrtarta clinrakstrd dalam Pasal 64
rrvat (5 t cligurrakarr sebagai bahan Llnluk nle nyusun neraca petllerintah daerah.
i
79
rlAtl xill>li,M lllNAAN, PBNCAWi\S,\N DA N l'L,NG EN DA LIA N
llrrgiurr Kcs:tlrr
l'errr llirrl:r rr
l'asal 65
Bupati menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dalam melakukanpembinaan pengelolaan barang milik daerah dengan )erpedoman pada ketentuanperaturan perundang-u ndangan.
Bngian Kedrra
Pengawnsnn dan Pengcndalian
I'asal 66
( l) Pengguna barang melakukan pemantauan dan per:ertiban terhadap penggunaan,
ltcrnaltlall:rrr. pcrrr irtcla hliulll:r nil n. lrrrrrir l:rrrs;r lra:rrr, pcntcliltaraa n. da n
(2) Pelaksanaan pemontauan dan penertignn sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (l) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan olelr kuasa pengguna barang.
(3) Kuasa penguna barang dan peng-euna barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional' untuk nrelakukan audit tindak lanjut lrasil pemantauan danpenertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2).
(4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil auditsebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pnsal 67
(l) Pengelola barang lrerwenang untuk urelakr.rkan pemantauan dan investigasi atas
1lr:lirksitttitittl l)cnggullil:rrr. pr:nrlrtllr:rlirrr.<lrrrr ptrrrrirrrllrlrllnuiulitn harnng rrriliktlitctalt. tlitliutt tarrgkir pclrcr tilrirrr l)(:ngttunitiur. pcrrutrrlitirlln, tllrrpemindahtaganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pengelola barangdapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit ataspelaksanaan penggunaan, pernanfaatah dan pemindah tanganan barang milikdaerah.
(3) Hasil audit sebagaimana dimakiud pada ayat (2) sampaikan kepada pengelolabarang u ntuk diti ndaka nj ut i sesurai ketentuan peru ndang-u ndangan.
menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentit.
(2) Pejabat/pegawai selaku pegurus barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usulPengguna Barang, dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjanganyang besarnnya disesuaikan dengan kenranrpuan keuangan daerah.
( I ) Scrrap kcr.rrgian dacrah akibirt kclalaian l)e'ryalahgunaan/pelangaran hukumatris pcll.q,elolaan bararrg rrrilik rlnclalt tlisclcsaikarr rrtclaltri tuntutan ganti rugisr"'Lrir i ilcng:t rt pclrir I u ril ll trrct tr r rtlrr rtrl-rr tttl a ttga tt,
1J) Setiap piirak yang nrcrrgnkibltkirrr kcrugitrn daeralt sebagaiman dimaksud padarr',:rl ( I ) rl:rlilrt clikcrrakarr s;rrrksi aclrnirristratit' d.rn/atau sanksi pidana sesuair1 t' r rqlr r r l)clil I u ran 1lc:r'tr rtrla ttulr rr-rr rtrlrt rtgit n
llr\l! X\/
t( li'l'l':N'l'l lz\ N l'f'lllz\ l,l I lz\ N
l'irs:rl 7 I
(l) 13irrang rnilik daerah berupa tarralr clan / atau bangunan yang telah ada sebelum
bcllakunya Peraturan Daeralr ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikandokunren kepemilikannya. ;
(2) Ivcrrtarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksudpacla ayat ( l) di atur lebih lani+rt oleh pcn.r;elola barang berkoordinasi denganIcrrrbaga yang bertanggug Jawab di bidarrg pertanahan nasional dan instansitck rris terkait. \ :'
(3) Se rnua biaya yang tirnbul sebagiii akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) di
bcbankan pada Anggaran Pcndapalan dan Belanja Daerah.
ll,\l| XVI
l( l'l'l'l':N'l't L\ N l'l'lN t l'l't I l)
I'lsal 72
I)ada saat . berlakunya PerAturan l)itcralt ini, Sentua pcraturan yang mengaturrnengenai penggelolaan barang rrrilik dacrah yang bertentangan dengan Peraturan
I)aerlh ini dinyatakan tidak bcrllktr
+
81
Pasal 73
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LombokTengah.
Ditetapkah di Prayapada tanggal 5 Januari 2007
Diundangkan di Prayapada tanggal 5 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LOMBOK TENGAII,
H. MAS'UD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2OO7 NOMOR 2
Dalam rangka pelaksnaan pengelolaan baranq daerah. Pejabat yang berkompetendituntut untuk memperhatikpn proses paflisipasi, transparansi dan akuntabilitas scbagai '
perwujudan penyelenggaraa,r pemerinlalran yarri-l baik ((ioocl Oovcrnancc)
Yirrrg tlirrt:tksttcl tlettgatl hflsil adnlllr hangurran llcscrll ljrsilirls yang telah disera6knrr.lcll Itlitr. sctclalt bcraklrirnyn.iarrgk. rv.ktu ylng rlillcr.j'rr.jikrin uirtuk bangun gu'ase t ltlt tlrtrt sctclitlt sclesaitty:t Pcltrbrurlltrrrirrr urrttrk'll:ln!ll1l scrir6 guna.
l)itsur 2(r
Arirr (l )
('trl,tr1t jclls.
Ar rrt (2)
C'trl. rrp. jclls.
Arrrl (-l)
Ilrrlul'lr
('rrktrlt .lclls.
I lrrrrrl'lr
('rrktrp.jcl;rs.
llrrrrrl'e
88
Yang dirnaksrd objek bargun guna serarr dan bangun serah guna dalarnketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan atau sarana berikLrtfasilitasn_va.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
CLrkup jelas.
Ayat (6) ,
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup.ielas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
CLrkLrp jelas.
Pasal 29
A1,at (l )
Cukup jelas.
Ayat (2)
' Pe'gamarlan administrasi, meliputi kegiatan pernbukuan.penginventarisasiatt, dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanandokumen kepemilikan secara tertib.
' Pengalllanall fisik antara lain ditujukan untuk mence-9ah terjadinya penurg6anfirngsi bara'g, penurunan jurnlarr baraug dan rrira'grrya barang-
Pasal 30
Ayat (l)
Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengarrcara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah. sedangkan untuk selaintanah dan bangunan a'tara lain dilakukan dengan cara penyimpanan darrpemeliharaan.
Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan rnelengkapi bukti statuskepemilikan.
Yang dirnaksud dengan disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan adalah penerbitan sertifikat hak atastanah milik pemerintalr pusat langsung atas.nama Pemerintah Republik lndonesiadan penerbitarr seertifikat hak atas tanah rnilik pemerintah daerah langsung atasnama pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya pengelola barang untuktanah rnilik pemerintah pusat, dan Bupati untuk tanali milik pemerintalr
-daeral1.
akan menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada nasirr-9-rnasing pengguna barang/kuasa pengguua barang sebagai dasai penggu'aantattah tersebut- Hak atas tanah yang dapat cliterbitkan berupa hak yang diielapkanberdasarkan peraturan perundang-undansarr yang berraku. r
Ayat (2) ll
fr89
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3 I
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayar (l)Yang dirnakslrd dengan pertteliharaan aclalah suatu larrgkaian kegiata' untukrnenjaga kondisi datl nlelnperbaiki senrua baran-9 nrilik cla-erah agar selalu clalanrkeadaan baik dan siap'untuk digtrrrakan secara berclava suna clarr berhasil guna.
Ayat (2)
Daftar kebtltuhan penreliharaan barang nrerupakan bagiarr clar.i claftar kebutulranbarang nrilik dacralr.
Ayar (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat(l)
Yang dirlaksud secara berl<ala aclalah sctiap errarn bulan/pcrscrlcstcr.Ayat (2)
Yang diniaksud dengan penilai irrclepenclen adalalr penilai yang bersertifikatdibidang penilaia'aset yang dikeluarikan oleh pejabat ya'g berrve'a'g.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penilai independen adalal-r penilai yang bersertifikatdibidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 38
CukLrp jelas.
Pasal 39
Ayat ( 1)
Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barangdan/atau kuasa pengguna barang desebabkan karena :
- penyerahan kepada pengelola barang;
- pengalihgunaarr barang nrilik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada
pengguna barang lain ;
- pernusnaharr :
/ sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian. terbakar. sLlsut.
nrenguap. rnencair.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (l )
Yang dirnaksud dengan beralihnya kepenrilikan adalah karena atas barang milikdaerah dirnaksud telah terjadi pernindahtauganan atau dalam ran-9ka menjalankan
r,l- putusan pengadilan yang telah merlperoleh kekuatan hukum tetap dan sudalrn+\' tidak ada upaya hukum lainnya.
Yang dirnaksud karena sebab-sebab lain antara Iain adalalr karena hilang.y *..*.."* kecurian, terbakir, susut, mengltap. nretrcair.
A1,at (2)
Cukup jelas.
Pasal 4 I
Ayat (l )
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
91
Yang clinraksud dengan sesuai dengan ketentuan perunclang-undanganautara lain seperti Undang-undang kepabeallan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (l)Huruf a
- Ticlak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanahclan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubaharr peruntukanclatt/atau fungsi kawasan wilayah, rnisalnya dari peruntukan wilayalrperhantoran rrrenjad i wi layah perdagangan.
- 1-idak sesuai deltgatt penataan kota artinya atas tanah dan/ataubarrgunau rnilik daerah dinraksud perlu dilakukan penyesuaian, yangberakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunap tersebirt.
I Iunrl'b
Yang dihapLlskan adalah bangunan berdiri di atas tanah tersebut Llntllkdirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan bar.u di atas tanah yangsarna (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakandal arn dokumen penganggaran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan lanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagipegawai negeri adalah :
- tarrah clan/atau bangunarr yang nrerupakan kategori rumah negaragolongan Ill.
- taualr, yang merupakan tanah kavring yang menurut perencanaan awalpengadaannya untuk pentbangunau perumaharr pegawai negeri.
Huruf cl
Yang dimaksud dengan kepe'tingan umllnr adalah kagiatan yangmenyarrgkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyaibanyak/bersaltla, dan/atau kepentingan pernbangunan.'
I(ategori bidang-bidang kegiatan yang tennasuk untuk kepeltilgan Llrlllmantara lain sebagai berikut:
- jalan urrlurn,.ialan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersilrclan/atau salurarr pembuangan air:
- rvadLtl<, benclungan datt bangunan pertgairan lainnya termasuk salurapirigasi:
t
92
rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat:
pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal:
peribadatan;
pendidikan atau sekolah;
pasar umum;
. :::L,T:::ffi::TJ,,,.p.,ti antara rain tanggur panaggurangan
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
pos dan telekornunikasi;
sarana olahraga
- stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuklembaga penyiaran publik;
kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilalr negara asing,perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional di barvah naunganperserikatan bangsa-bangsa
fasilitas tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republiklndonesia sesuai dengan tugas pokok dan t'ungsinya.
rumah susun sederhana;
- tempat Pembuangan samPah;
cagar alam dan cagar budaya;
pertanranan;
panti sosial:
pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik;
huruf c
Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-
undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyiaran, dapat
dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPR
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (l)Cukup.ielas
Ayat (2)
Lelang adalah penjualan barang milik daerah dihadapan pejabat lelang.
Ayat (3)
Hnruf a
Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-
barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundangan
93
yang berlaku; misalnya, rumah negara golongan III yang dijual kepadapenghuni, dan kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijualkepada pejabat negara.
Huruf b
Cukupjelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
CLrkup jelas
Pasal 49
Ayat (l)Tukar rnenukar sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditempuh apabilapemerintah tidak dapat rnenyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
Ayat (2)
Yang dirnaksud dengan pihak swasta pada alat ini adalah pihak swasta baik yangberbentuk badan lrukutn marlputt perot'allgan.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 5 1
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat ( l)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Barang rnilik daerah berupa tanalr dan / atav bangunan yang dari awalpengadaannya direncarrakan untuk dihibahkan, tidak mernerlukan adanyapenetapan Bupati.
FIuruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
94
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat(l)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud padaayat ini meliputi :
Barang milik daelah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awalpenadaannya untuk disertakan sebagai modal penrerintah;
Barang milik clacralr selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optirnarr"r ntuk d i sertakarr sebagai modal pemeri ntah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
CukLrp jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
CukLrp jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 6l
Cukup-jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
95
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukupjelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 7l
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukupjelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 49