TATA RUANG WILAYAH (PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK) • Kegiatan pemanfaatan lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga dikembangkan prinsip pemanfaatan lahan dikenal dengan perencanaan pemanfaatan lahan ( landuse planning). • Prinsip perencanaan pemanfaatan lahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan pola peruntukan pemanfaatan lahan dan dituangkan ke dalam rencana tata ruang. • Walaupun rencana tata ruang yang ada dilaksanakan secara baik dan benar, bila rencana tata ruang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan maka tetap akan terjadi kerusakan lingkungan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
TATA RUANG WILAYAH(PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK)
• Kegiatan pemanfaatan lahan dapat menyebabkankerusakan lingkungan, sehingga dikembangkanprinsip pemanfaatan lahan dikenal denganperencanaan pemanfaatan lahan (landuse planning) .
• Prinsip perencanaan pemanfaatan lahan dalamperencanaan pembangunan di Indonesia dikenaldengan pola peruntukan pemanfaatan lahan dandituangkan ke dalam rencana tata ruang.
• Walaupun rencana tata ruang yang ada dilaksanakansecara baik dan benar, bila rencana tata ruang tidak
sesuai dengan kondisi lingkungan maka tetap akanterjadi kerusakan lingkungan.
• Dalam perencanaan tata ruang melibatkan secara langsung tiga(3) kelompok stakeholders yaitu: pemakai lahan (land users) , timperencana (planning team) dan pengambil keputusan (decision- makers) (FAO,1993).
• Rencana Tata Ruang sebagai kebijakan publik kerapkalimengalami kegagalan, tidak bejalan sebagaimana yangdiharapkan. Kegagalan kebijakan dapat dibagi dua yaitu: (1)tidak terimplementasikan (nonimplementation ), (2) implementasiyang tidak berhasil (unsuccesful implementation ). (Hogwood
dan Gunn)
• Faktor penyebab kegagalan kebijakan yang jarang diungkapkanadalah karena sejak awal perumusan dilakukan secara tidakcermat, tidak didukung oleh informasi yang memadai, asumsi-asumsi dan harapan harapan yang tidak realistis (Wahab, 1997).
• Sebagai kebijakan publik dalam proses Perencanaan tata ruangyang mengikut sertakan masyarakat akan memberikan harapankeberhasilan akan lebih besar.
Menurut Permendagri No.9 Th 1998 psl 12 ayat (1)menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalamproses penyusunan rencana tata ruang adalah meliputi tahap:
(a) persiapan,
(b) penentuan arah pengembangan,(c) identifikasi potensi dan masalah pembangunan,(d) perumusan perencanaan tata ruang dan(e) penetapan rencana tata ruang.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakanbahwa penyusunan rencana tata ruang merupakan kewajiban dan tanggungjawabKepala Daerah. →Perguruan Tinggi atau Konsultan atau swakelola.
Penerimaan rencana tata ruang oleh instansi Pemerintah Daerah sangat pentingmengingat bahwa rencana tersebut akan menjadi acuan instansi dalam menyusunkegiatan pembangunan sektoral.
--------- Muncul perbedaan persepsi
Rencana kebijakan yang akan diajukan kepada dilengkapi dengan Naskah RencanaPeraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan format Peraturan Daerah (Perda).Naskah Raperda disusun oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten dengan dibantu
oleh Bapeda. Pengajuan persetujuan dilakukan oleh Bupati sebagaipenanggungjawab penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pembahasan konsep RTRW dilakukan secara bertahap yaitu pembahasan dalamkomisi dan pembahasan dalam rapat pleno. Dalam pembahasan tersebut DPRDmengundang berbagai instansi terkait (Stake-holders) ilmuan dan LSM.
6. Penetapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah
Penetapan Kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalampembuatan kebijakan publik. Draf yang telah disetujui DPRD disampaikan keMenteri Dalam Negeri dibahas dan diteliti koordinasinya dgn rencana tata ruangnasional.
-------- Setelah 3 bulan berlaku dengan sendirinya.