2 Tahun 2020dsk-global.com/shared-files/477/document-rp-101-pmk-07...Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan

PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIANOMOR101/PMK.07/2020

TENTANG

PENYALURANDANPENGGUNAANTRANSFERKE

DAERAHDANDANADESATAHUNANGGARAN2020UNTUKMENDUKUNGPENANGANANPANDEMICORONA

VIRUSDISEASE2019(COVID-19)DANPEMULIHANEKONOMINASIONAL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal

2ayat(2)LampiranUndang-UndangNomor2 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2020 tentangKebijakan Keuangan Negara dan StabilitasSistem Keuangan untuk PenangananPandemiCoronaVirusDisease2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka MenghadapiAncaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau StabilitasSistem Keuangan menjadi Undang-Undang,perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Penyaluran danPenggunaan Transfer ke Daerah dan DanaDesa Tahun Anggaran 2020 untukMendukung Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) danPemulihanEkonomiNasional;

Mengingat : 1. Pasal17ayat(3)Undang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4916);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun2020 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentangKebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untukPenanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/ataudalam rangka Menghadapi Ancamanyang Membahayakan PerekonomianNasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6516);

4. PeraturanPresidenNomor54Tahun2020 tentang Perubahan Postur danRincian Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2020(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 94) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 72 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2020 tentangPerubahanPosturdanRincianAnggaranPendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2020 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor155);

5. PeraturanPresidenNomor57Tahun2020 tentangKementerianKeuangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor217/PMK.01/2018 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor1862)sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 229/PMK.01/2019 tentangPerubahan Kedua atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor217/PMK.01/2018 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPENYALURANDANPENGGUNAANTRANSFERKE DAERAH DAN DANA DESA TAHUNANGGARAN 2020 UNTUK MENDUKUNGPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHANEKONOMINASIONAL.

BABI

KETENTUANUMUMPasal1

DalamPeraturanMenteriini,yangdimaksuddengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desayang selanjutnya disingkat TKDDadalahbagiandariBelanjaNegarayangdialokasikan dalam AnggaranPendapatandanBelanjaNegarakepadaDaerah dan Desa dalam rangkamendanai pelaksanaan urusan yangtelah diserahkan kepada Daerah danDesa.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur,bupati atau wali kota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahandaerah.

3. Daerah Otonom yang selanjutnyadisebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah berwenangmengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem NegaraKesatuanRepublikIndonesia.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagiDaerah provinsi atau bupati bagiDaerah kabupaten atau wali kota bagiDaerahkota.

5. Desa adalah desa dan desa adat atauyang disebut dengan nama lain yang

selanjutnya disebut Desa adalahkesatuan masyarakat hukum yangmemilikibataswilayahyangberwenanguntukmengatur danmengurus urusanpemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnyadisingkat DBH adalah dana yangdialokasikan dalam AnggaranPendapatandanBelanjaNegarakepadaDaerah berdasarkan angka persentasetertentudaripendapatannegarauntukmendanai kebutuhan Daerah dalamrangkapelaksanaandesentralisasi.

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnyadisingkat DAU adalah dana yangdialokasikan dalam AnggaranPendapatandanBelanjaNegarakepadaDaerah dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antar Daerahuntuk mendanai kebutuhan daerahdalam rangka pelaksanaandesentralisasi.

8. Dana Alokasi Khusus Fisik yangselanjutnya disebut DAK Fisik adalahdana yang dialokasikan dalamAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegarakepadaDaerahtertentudengantujuan untuk membantu mendanaikegiatan khusus fisik yang merupakanurusan daerah dan sesuai denganprioritasnasional.

9. Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran2020 yang selanjutnya disebutCadangan DAK Fisik adalah DAK Fisikyang dialokasikan sebagai bagian dariProgram Pemulihan Ekonomi Nasionalakibat dampak pandemi Corona VirusDisease2019(COVID-19).

10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yangselanjutnya disebut DAK N onfisikadalah dana yang dialokasikan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja

Negara kepada Daerah dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatankhusus nonfisik yang merupakanurusanDaerah.

11. Dana Otonomi Khusus adalah danayang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara untukmembiayai pelaksanaan otonomikhusus suatu Daerah, sebagaimanaditetapkan dalam Undang-UndangNomor21Tahun2001tentangOtonomiKhusus Bagi Provinsi Papuasebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomor 35 Tahun2008tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor21Tahun2001tentangOtonomiKhususbagi Provinsi Papua menjadi Undang-UndangdanUndang-UndangNomor11Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh.

12. Dana Tambahan Infrastruktur dalamrangka Otonomi Khusus yangselanjutnya disebut DTI adalah danatambahan dalam rangka OtonomiKhusus Provinsi Papua dan ProvinsiPapuaBarat,yangbesarnyaditetapkanantara Pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat berdasarkan usulanprovinsi pada setiap tahun anggaran,yang terutama ditujukan untukpembiayaan pembangunaninfrastruktur.

13. Dana InsentifDaerah yang selanjutnyadisingkat DID adalah dana yangdialokasikan dalam AnggaranPendapatandanBelanjaNegarakepadaDaerah tertentu berdasarkan kriteriatertentu dengan tujuan untukmemberikan penghargaan atasperbaikan dan/atau pencapaian kinerjatertentudibidangtatakelolakeuanganDaerah, pelayanan umumpemerintahan,pelayanandasarpublik,dankesejahteraanmasyarakat.

14. Dana Desa adalah dana yangdialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yangdiperuntukkan bagi Desa yangditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota dan digunakan untukmendanai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.

15. Bantuan Langsung Tunai Desa yangselanjutnya disingkat BLT Desa adalahpemberianuangtunaikepadakeluargamiskinatautidakmampudiDesayangbersumber dari Dana Desa untukmengurangi dampak ekonomi akibatadanya pandemiCorona Virus Disease2019(COVID-19).

16. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara yangselanjutnyadisebutKepalaKPPNadalahpimpinan instansi vertikal DirektoratJenderalPerbendaharaanyangditunjukoleh Menteri Keuangan selakuPengguna Anggaran Bendahara UmumNegaraPengelolaanTransferkeDaerahdan Dana Desa sebagai KuasaPengguna Anggaran Penyaluran DAKFisikdanDanaDesa.

17. Rekening Kas Umum Daerah yangselanjutnya disingkat RKUD adalahrekening tempat penyimpanan uangdaerahyangditentukanolehgubernur,bupati, atau wali kota untukmenampung seluruh penerimaanDaerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yangditetapkan.

18. Aplikasi Online Monitoring SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negarayang selanjutnya disebut AplikasiOMSPAN adalah aplikasi yangdigunakan dalam rangka melakukanpemantauan transaksi dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara

dan menyajikan informasi sesuaidengan kebutuhan yang diaksesmelaluijaringanberbasisweb.

BABII

DANATRANSFERUMUMBagianKesatu

DBHPasal2

(1) Penyaluran DBH triwulan III dantriwulan IVTahunAnggaran2020sertapenyaluran kembali DBH triwulan Idan/atau triwulan II Tahun Anggaran2020 yang ditunda tidakmempersyaratkandokumen:

a. laporan pencegahan dan/ataupenanganan Corona Virus Disease2019(COVID-19):

b. berita acara rekonsiliasi ataspenyetoranpajakpusat;dan

c. laporan kinerja pemerintah daerahdalam pengelolaan sanitasilingkungan,

padaTahun2020. (2) Dokumensebagaimanadimaksudpada

ayat (1) diterima oleh MenteriKeuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan dariPemerintah Daerah paling lambatminggukeduabulanJanuari2021.

(3) Dalam hal dokumen sebagaimanadimaksudpadaayat (1)hurufbbelumditerima sampai dengan batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2),penyaluran DBH Pajak Bumi danBangunan dan DBH Pajak PenghasilanTahun Anggaran 2021 dilakukanpenundaan.

(4) Penyaluran kembali DBH Pajak Bumidan Bangunan dan DBH PajakPenghasilan Tahun Anggaran 2021sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan setelah diterimanyadokumen sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb.

(5) Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sampai dengan ayat (4)dikecualikan untuk DBH Cukai HasilTembakaudanDBHSumberDayaAlamKehutananDanaReboisasi.

BagianKedua

DAUPasal3

(1) Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020bulan Februari sampai denganDesember tidak mempersyaratkandokumen:

a. laporanbelanjapegawai; b. laporanbelanjainfrastrukturDaerah

tahunanggaranberjalan; c. laporan pemenuhan indikator

layanan pendidikan semester IItahunanggaransebelumnya;

d. laporan pemenuhan indikatorlayanan kesehatan semester IItahunanggaransebelumnya;

e. laporan pemenuhan indikatorlayanan pendidikan semester Itahunanggaranberjalan;

f. laporan pemenuhan indikatorlayanankesehatansemesterItahunanggaranberjalan;dan

g. laporan pencegahan dan/ataupenanganan Corona Virus Disease2019(COVID-19).

(2) Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020bulanFebruari sampaidenganAgustusyang belum disalurkan karena tidakmemenuhi persyaratan penyaluran,disalurkan ke RKUD pada periodepenyaluran berikutnya setelahPeraturan Menteri ini diundangkandengan tidak mempersyaratkandokumen sebagaimanadimaksudpada

ayat(1). (3) Penyaluran DAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukanpenundaan penyaluran DAU bagiDaerah yang tidak memenuhi laporanpenyesuaianAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.07/2020 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana DesaTahun Anggaran 2020 dalam rangkapenanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/atauMenghadapi Ancaman yangMembahayakan PerekonomianNasional.

BagianKetiga

DanaOtonomiKhususPasal4

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus danDTITahapIITahunAnggaran2020tidakmempersyaratkan laporan realisasipenyerapan Tahap I Tahun Anggaran2020.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus danDTI Tahap II sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukansetelahMenteriKeuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan menerimapermintaan penyaluran Dana OtonomiKhusus dan DTI tahap II dari gubernurdan pertimbangan dari Menteri DalamNegeri tentang rekomendasipenyalurantahapII.

BABIII

DANATRANSFERKHUSUSBagianKesatu

DAKFisikParagraf1

PenyaluranDAKFisikPasal5

(1) Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran

2020 dilaksanakan per jenis perbidang/subbidang sebesar nilai padadaftar kontrak yang disampaikan olehPemerintahDaerah.

(2) Dalam hal DAK Fisik Tahun Anggaran2020 telah disalurkan perbidang/subbidang,penyaluranDAKFisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sebesar selisih nilai padadaftar kontrak yang disampaikan olehPemerintah Daerah dengan besaranDAKFisikyangtelahdisalurkan.

Pasal6

(1) Penyaluran DAK Fisik per jenis perbidang/subbidang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dilaksanakanpaling lama7(tujuh)harikerja terhitung sejak Kepala KPPNmenerima dokumen persyaratanpenyaluran dengan lengkap dan benardariKepalaDaerah,berupa:

a. Peraturan Daerah mengenaiAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahtahunanggaranberjalan;

b. laporan realisasi penyerapan danadan capaian keluaran (output)kegiatan DAK Fisik per jenis perbidang/subbidang tahun anggaransebelumnya;

c. foto realisasi fisik atas pelaksanaankegiatan DAK Fisik per jenis perbidang/subbidang tahun anggaransebelumnya;

d. rencana kegiatan bidang/subbidangDAK yang Fisik telah per jenisdisetujui per oleh kementeriannegara/lembaga dan tercantumdalam sistem informasiperencanaan dan penganggaranyangterintegrasi;dan

e. daftar kontrak kegiatan DAK Fisikperjenisperbidang/subbidangyangmeliputidatakontrakkegiatan,data

buktipemesananbarangataubuktisejenis, data pelaksanaan kegiatanswakelola, dan/atau data kegiatandanapenunjang.

(2) Penerimaan dokumen persyaratanpenyaluran sebagaimana dimaksudpadaayat (1)melaluiAplikasiOMSPANpalinglambattanggal31Agustus2020.

(3) Laporanrealisasipenyerapandanadancapaiankeluaran(output)kegiatanDAKFisik per jenis per bidang/subbidangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b disertai dengan rekapitulasiSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D)atas penggunaan DAK Fisik per jenisperbidang/subbidangdandisampaikandalam bentuk dokumen elektronik(softcopy).

(4) Daftar kontrak kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e untukDAKFisikBidangPendidikandanBidangKesehatan dapat disampaikan secarabertahap paling lambat tanggal 31Agustus2020.

(5) Batas waktu paling lambat tanggal 31Agustus 2020 sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dikecualikan untukSubbidang Gedung Olah Raga danSubbidangPerpustakaanDaerah.

(6) Pemerintah Daerah mengajukanpermintaan penyaluran DAK Fisiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 5kepada Kepala KPPN melalui AplikasiOMSPAN paling lambat tanggal 31Agustus2020.

Paragraf2

PenyaluranCadanganDAKFisikPasal7

(1) Penyaluran Cadangan DAK Fisik TahunAnggaran 2020 dilaksanakan per jenisper bidang/subbidang sebesar nilaipada daftar kontrak yang disampaikanolehPemerintahDaerah.

(2) Dalam hal Cadangan DAK Fisik TahunAnggaran 2020 telah disalurkan perbidang/subbidang, penyaluranCadangan DAK Fisik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukansebesarselisihnilaipadadaftarkontrakyang disampaikan oleh PemerintahDaerahdenganbesaranCadanganDAKFisikyangtelahdisalurkan.

Pasal8

(1) Penyaluran Cadangan DAK Fisik perjenis per bidang/subbidangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) dilaksanakan paling lama 7(tujuh)harikerjaterhitungsejakKepalaKPPN menerima dokumen persyaratanpenyaluran dengan lengkap dan benardariKepalaDaerah,berupa:

a. rencana kegiatan Cadangan DAKFisik yang telah disetujui olehkementeriannegara/lembaga teknisterkait;

b. daftar kontrak kegiatan CadanganDAKFisikyangmeliputidatakontrakkegiatan, data bukti pemesananbarang atau bukti sejenis, datapelaksanaan kegiatan swakelola,dan/atau data kegiatan danapenunjang;dan

c. daftar kontrak kegiatansebagaimana dimaksud pada hurufb paling sedikit memuat informasitanggal dan nomor kontrak,nama/unit pelaksana kegiatan, nilaikegiatan, volume dan satuankeluaran (output), serta dataperkiraan jumlah tenagakerjayangdibutuhkanuntukpenyelesaian.

(2) Penerimaan dokumen persyaratanpenyaluran sebagaimana dimaksudpadaayat (1)melaluiAplikasiOMSPANpaling lambat tanggal 30 September2020.

(3) Daftar kontrak kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapatdisampaikan secara bertahap palinglambattanggal30September2020.

(4) Pemerintah Daerah mengajukanpermintaan penyaluran Cadangan DAKFisik sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 kepada Kepala KPPN melaluiAplikasiOMSPANpaling lambattanggal30September2020.

Paragraf3

PelaporanPasal9

(1) Pemerintah Daerah menyampaikanlaporan realisasi penyerapandanadancapaiankeluaran (output)kegiatanperjenis per bidang/subbidang DAK Fisikdan Cadangan DAK Fisik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7kepada Kepala KPPN melalui AplikasiOMSPAN paling lambat tanggal 15Desember2020.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diperbaharui sampaidengan penyaluran DAK Fisik tahap ITahunAnggaran2021.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud padaayat(1)ataulaporanyangdiperbaharuisebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah direviu oleh Inspektorat Daerahprovinsi/kabupaten/kota dan menjadisyarat penyaluran DAK Fisik TahunAnggaran2021.

BagianKedua

DAKNonfisikPasal10

(1) Penyaluran DAK Nonfisik TahunAnggaran 2020 dilakukan sekaligussebesar pagu alokasi DAK NonfisikTahunAggaran2020.

(2) Dalam hal DAK Nonfisik TahunAnggaran 2020 telah disalurkan,

penyaluran DAK Nonfisik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukansebesar selisih nilai pagu alokasi DAKNonfisik dengan besaran DAK Nonfisikyang telah disalurkan ditambah sisaDAKNonfisikyangtelahdiperhitungkandalam penyaluran DAK Nonfisik TahunAnggaran2020.

(3) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi:

a. Dana Bantuan Operasional SekolahAfirmasi;

b. Dana Bantuan Operasional SekolahKinerja;

c. Dana Bantuan OperasionalPenyelenggaraan Pendidikan AnakUsiaDini;

d. Dana Bantuan OperasionalPenyelenggaraan PendidikanKesetaraan;

e. Dana Bantuan OperasionalPenyelenggaraan Museum danTamanBudaya;

f. Dana Bantuan OperasionalKesehatan;

g. DanaBantuanOperasionalKeluargaBerencana;

h. Dana Peningkatan KapasitasKoperasi,UsahaKecilMenengah;

i. Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan;dan

j. DanaPelayananKepariwisataan. (4) Penyaluran Dana Bantuan Operasional

Sekolah sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a dan huruf bdilaksanakan setelah KementerianKeuangan c.q. Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan menerimarekomendasi dari kementerian yangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidangpendidikandankebudayaan paling lambat tanggal 31Agustus2020.

(5) Penyaluran Dana sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufcsampaihuruf j dilaksanakan setelahKementerian Keuangan c.q. DirektoratJenderal Perimbangan Keuanganmenerimalaporanrealisasipenyerapandana dan realisasi penggunaan danaperiodesebelumnyadariKepalaDaerahpaling lambat tanggal 10 Desember2020.

(6) Penyaluran Dana sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dilaksanakandengan:

a. tidak mempersyaratkan batasminimal realisasi penyerapan danadan realisasi penggunaan danaperiodesebelumnya;dan

b. tidak memperhitungkan sisa DAKNonfisikTahunAnggaran2019padaRKUD.

BABIV

DIDPasal11

(1) Penyaluran DID tahap II TahunAnggaran 2020 dilaksanakan setelahMenteriKeuanganc.q.DirekturJenderalPerimbangan Keuangan menerimalaporanrealisasipenyerapanDIDtahapI Tahun Anggaran 2020 dari KepalaDaerahatauBendaharaUmumDaerahpaling lambat tanggal 10 Desember2020.

(2) LaporanrealisasipenyerapanDIDtahapIsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak mempersyaratkan batas minimalrealisasipenyerapanDIDtahapITahunAnggaran2020.

(3) DalamhallaporanrealisasipenyerapanDID tahap I Tahun Anggaran 2020belum diterima sampai dengan bataswaktu sebagaimana dimaksud padaayat (1), penyaluran DID tidak dapatdilaksanakan.

BABV

DANADESAPasal12

(1) Penyaluran Dana Desa tahap III TahunAnggaran2020atauDanaDesatahapIITahun Anggaran 2020 untuk Desaberstatus Desa mandiri dilaksanakansetelah Kepala KPPN menerimadokumen persyaratan penyaluran daribupati/walikota,berupa:

a. peraturan bupati/wali kotamengenaitatacarapembagiandanpenetapanrincianDanaDesasetiapDesadanperaturanbupati/walikotamengenai perubahan tata carapembagian dan penetapan rincianDanaDesasetiapDesa;

b. peraturanDesamengenaiAnggaranPendapatandanBelanjaDesa;dan

c. laporan realisasi penyerapan dancapaian keluaran Dana Desa tahunanggaransebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumenpersyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kepala Desamenyampaikan dokumen persyaratanpenyaluran kepada bupati/wali kota,berupa:

a. peraturanDesamengenaiAnggaranPendapatandanBelanjaDesa;dan

b. laporan realisasi penyerapan dancapaian keluaran Dana Desa tahunanggaransebelumnya.

Pasal13

(1) Dana Desa Tahun Anggaran 2020digunakan untuk BLT Desa sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)untuk bulan keempat sampai bulankeenam dilaksanakan sesuaiketersediaan anggaran Dana Desa perbulannya.

(2) Bupati/walikotamelakukanperekamandata pembayaran BLT Desa melaluiAplikasi OMSPAN paling lambat 31Desember2020.

Pasal14

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidakmenganggarkan dan tidakmelaksanakan kegiatan BLT Desa,penyaluran Dana Desa tahap II TahunAnggaran 2021 dilakukan pemotongansebesar50%(limapuluhpersen).

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikecualikan terhadapPemerintah Desa yang berdasarkanhasil musyawarah Desakhusus/musyawarah insidentil tidakterdapat calon keluarga penerimamanfaat BLT Desa yangmemenuhi kriteria dan/atau tidaktersediacukupanggaranperbulannya.

(3) Hasil musyawarah Desakhusus/musyawarah insidentilsebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam peraturan kepalaDesa yang diketahui oleh PemerintahDaerah kabupaten/kota atau pejabatyangditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) disampaikanolehPemerintahDaerahkepadaKepalaKPPNmelalui AplikasiOMSPAN sebagaisyarat penyaluran Dana Desa tahap IITahunAnggaran2021.

BABVI

KETENTUANLAIN-LAINPasal15

(1) Dalam rangka mendorong kebijakanpenanganan pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/ataumendorong pemulihan ekonomi,Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan dapat mengusulkan

perubahanketentuanpenyaluranTKDDkepadaMenteriKeuangan.

(2) Dalam pengusulan perubahanketentuan penyaluran TKDDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan dapat berkoordinasi dengankementerian/lembaga nonkementerianterkait.

(3) Dalam hal Menteri Keuanganmenyetujui usulan perubahanketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (1), perubahan ketentuanpenyaluran TKDD ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan yangditandatangani oleh Direktur JenderalPerimbangan Keuangan atas namaMenteriKeuangan.

Pasal16

Ketentuan mengenai penyaluran danpenggunaanTKDDyangtidakdiaturkhususdalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakanberdasarkan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDana Alokasi KhususNonfisik sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 9/PMK.07/2020 tentangPerubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 48/PMK.07/2019tentang Pengelolaan Dana AlokasiKhususNonfisik;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDanaAlokasiKhususFisik;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum,danDanaOtonomiKhusus;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor141/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDanaInsentifDaerah;

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDana Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor50/PMK.07/2020 tentang PerubahanKeduaatasPeraturanMenteriKeuanganNomor 205/PMK.07/2019 tentangPengelolaanDanaDesa;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.07/2020 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana DesaTahun Anggaran 2020 dalam rangkaPenanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/atauMenghadapi Ancaman yangMembahayakan PerekonomianNasional;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.07/2020 tentang PengelolaanCadangan Dana Alokasi Khusus FisikTahunAnggaran2020;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor6/KM.7/2020 tentang PenyaluranDana Alokasi Khusus Fisik BidangKesehatan dan Dana BantuanOperasional Kesehatan dalam rangkaPencegahan dan/atau PenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19);dan

i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor18/KM.7/2020 tentang PerpanjanganBatas Waktu Penerimaan DokumenPersyaratan Penyaluran Dana AlokasiKhusus Fisik dan Batas WaktuPenyampaian Daftar Kontrak KegiatanPencegahan dan/atau PenangananCoronaVirusDisease 2019 (COVID-19)TahunAnggaran2020.

BABVII

KETENTUANPERALIHANPasal17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulaiberlaku:

a. penyaluran DAK Fisik dan CadanganDAK Fisik Tahun Anggaran 2020dilaksanakan sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor130/PMK.07/2019 tentang PengelolaanDana Alokasi Khusus Fisik, PeraturanMenteri Keuangan Nomor35/PMK.07/2020 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana DesaTahun Anggaran 2020 dalam rangkaPenanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/atauMenghadapi Ancaman yangMembahayakan PerekonomianNasional, dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 76/PMK.07/2020tentang Pengelolaan Cadangan DanaAlokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran2020, sampai dengan selesainyapengembanganAplikasiOMSPANsesuaidenganPeraturanMenteriini;dan

b. permohonan penyaluran Dana Desatahap III Tahun Anggaran 2020 atauDana Desa tahap II Tahun Anggaran2020 untuk Desa berstatus DesaMandiri:

1. yangtelahdiajukanolehbupati/walikotakepadaKepalaKPPN;dan

2. yang telah disampaikan olehbupati/wali kota kepada KepalaKPPN namun diperlukanpenyesuaian/perbaikandokumen,

penyaluran Dana Desa tersebutdilaksanakan sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor50/PMK.07/2020 tentang PerubahanKeduaatasPeraturanMenteriKeuanganNomor 205/PMK.07/2019 tentangPengelolaanDanaDesa.

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.

DitetapkandiJakartapadatanggal5Agustus2020MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,ttd.SRIMULYANIINDRAWATIDiundangkandiJakartapadatanggal5Agustus2020DIREKTURJENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA,ttd.WIDODOEKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR866