2 kebijajan dan strategi nasional f

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dan menyetujui hasil ICPD Kairo 1994.a. Mei 1996, Lokakarya Nasional Kespro I di Jakarta

• Peserta : pemerintah + sektor terkait (LSM org. wanita, org. profesi, universitas dan NGO serta lembaga donor)

• Disepakati :

o Definisi kespro → ICPD 1994.

PERKEMBANGAN KESPRO DI INDONESIA

o Lingkup Kespro secara luas :

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

KB.

Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi, termasuk PMS dan HIV/AIDS.

Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi.

Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pencegahan dan Penanganan Infertilitas.

Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis.

Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi, genital, fistula, dsb.

• Penerapan : dilaksanakan secara integratif, dan dikategorikan menjadi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) :

o Kesehatan Ibu dan Bayi baru Lahir.

o Keluarga Berencana.

o Kesehatan Reproduksi Remaja.

o Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi, termasuk IMS-HIV/AIDS.

Dan PKR Komprehensif (PKRK) : PKRE + Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada usia lanjut.

• Identifikasi peran setiap sektor dan pihak terkait → integratif dan sinergis.

b. 1998, ditetapkan SK Menkes No. 433/MENKES/SK/V/1998 → Komisi Kesehatan Reproduksi :

• Pokja Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

• Pokja Keluarga Berencana.

• Pokja Kesehatan Reproduksi Remaja.

• Pokja Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut (untuk PKRK).

Pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS → semua Pokja, khususnya 1 dan 2.

c. 1999, pertemuan Komisi Kespro secara berkala → mekanisme dan tata kerja tiap Pokja.

d. 2000 → sosialisasi di setiap propinsi.

e. 2001 → pelaksanaan PKRE uji coba di 4 propinsi (Jabar, Kalbar, NTT dan Sumsel)

o KIA dan KB (sudah berjalan).

o Kespro Remaja (mengejar ketinggalan).

o HIV/AIDS (merubah pola pikir).

f. Agustus 2003 :

• Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir → KIA (Konvensi Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

• Penambahan komponen baru : Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Gender.

g. Lokakarya Nasional Kespro II (20 Oktober 2003) di Jakarta :

• banyak kendala, antara lain :

o Tingkat Pengambilan Keputusan : Kespro belum menjadi program prioritas.

o Tingkat Koordinasi Nasional : Koordinasi antar sektor belum berjalan.

o Tingkat Pelaksanaan : Pelaksanaan program di tingkat pelayanan dasar belum terkoordinasi dengan baik.

o Tingkat Pecapaian Indikator : Tiap sektor terkait memiliki indikator keberhasilan program sendiri-sendiri.

• Rekomendasi :

o Kesehatan reproduksi harus dijadikan prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia dengan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Reproduksi sampai dengan tahun 2015.

o Kesehatan reproduksi harus dijadikan prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia dengan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Reproduksi sampai dengan tahun 2015.

o Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program kesehatan reproduksi di Indonesia, maka Komisi Kesehatan Reproduksi akan ditingkatkan fungsi, peran dan mekanisme kerjanya.

Menimbnag :

• Luasnya ruang lingkup kesehatan reproduksi → penanganan secara lintas program dan lintas sektor serta keterlibatan LSM, organisasi profesi dan semua pihak yang terkait.

• Saratnya aspek sosial budaya → perlunya adaptasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

• 1998 upaya koordinasi antar sektor, namun belum terpadu dan efisien → Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi.

Tujuan Umum

Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan pemenuhanhak-hak reproduksi secara terpadu, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Tujuan Khusus

a. Meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah dan non-pemerintah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN NASIONAL

b. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi melalui peningkatan fungsi, peran dan mekanisme kerja di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

c. Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi bagi seluruh sektor terkait, di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang mengacu pada kebijakan dan strategi nasional kesehatan .

Ruang lingkup Kespro secara luas di Indonesia

a. Kesehatan Ibu dan Anak.

b. Keluarga Berencana.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/AIDS.

d. Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi.

e. Kesehatan Reproduksi Remaja.

f. Pencegahan dan Penanganan Infertilitas.

g. Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis

Kebijakan Umum

1. Menempatkan upaya kesehatan reproduksi menjadi salah satu prioritas Pembangunan Nasional.

2. Melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia.

3. Melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup.

4. Menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi.

5. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin.

Strategi Umum

1. Menempatkan dan memfungsikan Komisi Kesehatan Reproduksi (KKR) pada tingkat Menteri Koordinator serta membentuk KKR diprovinsi dan kabupaten/kota.

2. Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di bidang kesehatan reproduksi.

3. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan komitmen politis di semua tingkat.

4. Mengupayakan kecukupan anggaran/dana pelaksanaan kesehatan reproduksi.

5. Masing-masing penanggungjawab komponen mengembangkan upaya kesehatan reproduksi sesuai ruang lingkupnya dengan menjalin kemitraan dengan sektor terkait, organisasi profesi dan LSM.

6. Masing-masing komponen membuat rencana aksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

7. Mengembangkan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan masalah spesifik daerah dan kebutuhan setempat, dengan memanfaatkan proses desentralisasi.

8. Memobilisasi sumber daya nasional dan internasional baik pemerintah dan non pemerintah.

9. Menyediakan pembiayaan pelayanan Kespromelalui skema Jaminan Sosial Nasional.

10. Melakukan penelitian untuk pengembangan upaya kespro.

11. Menerapkan Pengarus-utamaan Gender dalam bidang kespro.

12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya kespro.

Kebijakan dan Strategi → kondisi yang diharapkan → Indikator Minimal :

1. Maternal Mortality Ratio.

2. Child Mortality Rate.

3. Total Fertility Rate.

4. Prevalensi infeksi HIV pada umur 15 – 24 tahun menurun sebesar 20%.

5. Setiap orang mampu melindungi dirinya dari penularan IMS dan HIV/AIDS.

6. Penyediaan akses terhadap pelayanan Kesehatan Reproduksi dan hak-hak reproduksi.untuk usia lanjut.

7. Gender Development Index (GDI).

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan dan hak reproduksi.

9. Human Development Indeks (HDI).

10. Gender Empowerment Measure (GEM).

11. Buta Huruf 15-45 tahun.

12. Wajib Belajar 9 tahun

DAFTAR PUSTAKA

1. Dirjen Bina Kesmas Kementerian Kesehatan, Kebijakan

dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di

Indonesia, Jakarta, 2005.

2. Depkes, Program Kesehatan Reproduksi dan

Pelayanan Intergratif di Tingkat Pelayanan Dasar,

Jakarta, 2008.