2. ANALISIS DAN TINJAUAN TEORI 2.1. Studi Literatur...jati, karena sesudah mati sukma mereka diyakini akan pindah ke pohon jadi. Kalau di suatu daerah tidak ada jati, maka jenis ini

2. ANALISIS DAN TINJAUAN TEORI

2.1. Studi Literatur

2.1.1. Tinjauan Tentang Hutan

2.1.1.1. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh

pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di

wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon

dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan

merupakan salah satu aspek Bumi yang paling penting (Ensiklopedi Umum 267).

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat

menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di

dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan

dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar. Untuk sebagian, hutan berkesan

gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan

menganggapnya menakutkan. Namun, jika kita mengikuti pengertian ilmu

kehutanan, hutan merupakan “suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan

atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.” Pohon

sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi,

tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja.

Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak

berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas. Suatu

kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi

lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika

kita berada di hutan hujan tropis, misalnya, rasanya seperti masuk ke dalam ruang

sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan

sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan

hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain

termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

7 Universitas Kristen Petra

8

2.1.1.2. Sejarah Hutan

Pengetahuan manusia tentang hutan dimulai sejak keberadaan manusia di

bumi ini. Diawali pengetahuan hutan yang sederhana, manusia purba memulai

usahanya memperoleh bahan-bahan dari hutan bagi keperluan hidupnya.

Pengetahuan tersebut kemudian secara bertahap berkembang menjadi ilmu

kehutanan seperti pada akhirnya kita kenal pada jaman sekarang ini.

Menurut Altona (1930), penyebaran hutan (jati) di Indonesia pada awalnya

disebarkan oleh orang-orang Hindu, dan jati hanya ada di daerah yang pernah

dikunjungi orang Hindu itu juga. Hal ini dikarenakan menurut kepercayaan

mereka (Hindu Wisnu), demi kebahagiaan jiwa, mereka tidak dapat mengabaikan

jati, karena sesudah mati sukma mereka diyakini akan pindah ke pohon jadi.

Kalau di suatu daerah tidak ada jati, maka jenis ini harus dirantaukan ke sana

(Sejarah Kehutanan Indonesia I 13).

Pada sekitar tahun 900 sudah terdapat pejabat tinggi yang mengurusi

perburuan dan juga mengepalai Jawatan Kehutanan. Rakyat yang tinggal di dalam

hutan dikepalai oleh Juruwana, yang bertugas dalam pengadaan kayu.

Pengawalan hutan dan pemeliharaan jalan serta jembatan dipercayakan pada para

pengalasan. Ada tujuh orang petugas semacam itu yang sudah disebutkan di

dalam buku Pararaton sebelum tahun 1247 (Sejarah Kehutanan Indonesia I 14).

Menurut Prasasti Batutulis dekat Bogor, ada jabatan pengatur lahan

kosong dan lapangan yang ditinggalkan, sedang menurut Altona, kita dapat

menduga, bahwa mereka berwenang memutuskan apakah sesuatu lahan boleh

dipakai untuk usaha tani, ataukah harus ditanami jati dan kayu rimba.

Dikarenakan hubungan perdagangan yang ramai antara Hindustan dan

Indonesia, sehingga kebudayaan Hindu berpengaruh pula atas rakyat Indonesia.

Ketika rakyat di India ada yang memeluk agama Islam, maka agama inipun

menyebar ke Indonesia, hingga lambat laun agama ini merupakan agama sebagian

besar rakyat Indonesia. Masuknya agama Islam dengan akibat politiknya,

menyebabkan sebagian dari umat Hindu di Jawa Tengah melarikan diri ke

pegungungan Tengger, dan sejak akhir abad ke 15, di pegunungan tinggi itu hutan

belantara dibabat untuk dijadikan tanah pertanian (Jasper,1927). Pada waktu itu

hal itu tidak menjadi keberatan karena penduduk masih kurang, terlebih lagi

Universitas Kristen Petra

9

karena letaknya masih di atas zona hujan. Pemukimana baru ini terletak pada

suatu daerah yang sebenarnya penting untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan

lindung untuk penyediaan air. Akibat dari penggundulan hutan di daerah ini lebih

parah lagi, karena adanya larangan adat untuk mebuat sawah, dikarenakan

pencetakan sawah dianjurkan oleh Pemerintah Islam. Sebaliknya, di daerah lain

areal hutan bertambah luas, dan pada abad ke 19 barulah terjadi perambahan hutan

untuk pembukaan lahan untuk pertanian (pegunungan Dieng) dan Blambangan di

Jawa Timur. Baru pada tahun 1900 an, dengan pertumbuhan penduduk dan

pembangunan kebun kopi pemerintah, maka timbulah tanah kosong dalam zone

hujan di hutan pegunungan (Sejarah Kehutanan Indonesia I 20).

Salah seorang wali penyebar agama Islam memakai gelar Sunan Gunung

Jati. Menurut Ten Oever (1912) nama ini diberikan karena beliau bertapa di ebuah

gunung yang diliputi oleh gunung jati, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa

pohon jati sebelum itu sudah drantaukan atau ditanam di situ (Sejarah Kehutanan

Indonesia I 25).

Sesudah majapahit jatuh (1478), Mataram berkembang sebagai ekrajaan

adikuasa di Jawa. Pada masa gemilangnya kerajaan ini, VOC (Vereenidge Oost

Indische Compagnie), biasa disingkat Kompeni, dapat menancapkan kakinya ke

Jawa. Pada mulanya VOC itu sangat takut dengan Mataram. Akan tetapi, lambat

laun VOC menjadi lebih berkasa dari Mataram. Di daerah yang secara berangsur-

angsur tunduk pada VOC, lembaga pemerintahan dari Mataram tetap berfungsi.

Pada awalnya VOC sangat sedikit atau tidak mencampuri keadaan dalam negeri,

juga urusan yang berkaitan dengan kehutanan, dengan syarat bupati di daerah

tersebut memenuhi herendiest (kerja rodi), contingent (jatah penyerahan wajib),

dan sumbangan komoditi. (Sejarah Kehutanan Indonesia I 35).

Orang pertama yang khusus mengadakan penelitian tentang kehutanan

pada masa VOC adalah Brascamp (1922). Ia bukan saja berhasil mengisi atau

memperbaiki informasi untuk sejarah umum, tetapi ialah yang berjasa sebagai

orang pertama yang menonjolkan betapa pentingnya bahan baku kayu, khusunya

kayu jati, bagi VOC, yang karena didorong untuk memilikinya juga menentukan

arah politik yang dijalankan (Sejarah Kehutanan Indonesia I 36).

Universitas Kristen Petra

10

Pada permulaan awal abad ke-18, Mataram memindah sebagian rakyatnya

ke daerah yang jauh, untuk mematahkan perlawanan dari daerah yang

memberontak. Misalnya Sumedang, yang sejak dini sudah mengadakan penjualan

kayu dan ternak denga VOC di Batavia. Pada tahun 1625, rakyatnya dipindah ke

Solo, tetapi kembali lagi ketka Mataram mengepung Batavia. Pada tahun 1641,

dari Mataram dikirim 1000 keluarga untuk mendiamikembali Sumedang dan

Ukur. Banyumas dibangun dengan 300 keluarga, sedangkan 400 keluarga tinggal

di Ciasem di pantai Utara, dan sisanya pergi ke Adiarsa. Sebenarnya, kecuali

daerah Mataram yang sebenarnya, dan beberapa kota pantai, penduduk di

pedalaman Jawa dapat dikatakan jarang. Yaitu hanya 24 jiwa tiap kilometer

persegi. Hampir di seluruh pulau Jawa masih terdapat hutan belantara dan bahan

liar yang sangat luas, yang tidak memiliki arti bagi kehidupan polotik dan

ekonomi (Sejarah Kehutanan Indonesia I 36).

Untuk menelaah sejarah kehutanan di bawah pemerintahan Mataram dan

VOC, sudah tentu pengkajian status hukum dari hutan sangat penting. Menurut

para pembela hukum adat, daerah di luar Solo dan Jogjakarta seperti Kediri,

Madiun, Blora, Grobogan, Banyumas, dan daerah pesisir di utara, berada di luar

Domein (hak milik raja). Menurut faham mereka, hukum ketanahan bagi

penduduk Jawa, sebenarnya serupa saja dengan hukum di daerah Nusantara

lainnya. Ia lebih tua dari hak raja, dan hanya trkait dengan penataan desa. Namun

hal ini sukar diterima dikaernakan penduduk yang begitu jarang di daerah yang

luas, sampai akhir jaman mempunyai hak abadi atas hutan dan lahan liar (Sejarah

Kehutanan Indonesia I 40).

Hak dari Sunan atas kayu dan hutan sangat menonjol dalam beberapa

perundingan dengan VOC. Sunan dari tahun 1709. Yang memberi kekuasaan

penuh kepada VOC untuk meninjau hutan ji jipang (Bojonegoro, Sidayu, Tuban,

Lasem, Joana, dan Pati), karena di Lembang sudah tidak ada lagi kayu yang

memenuhi syarat. Semua mantra di daerah itu diperintahkan untuk meberibantuan

sepenuhnya untuk menebang kayu. Kira-kira tahun 1760, hutan derah Rembang

sebagian besar sudah habis ditebang oleh VOC. VOC kemudian menyuruh orang-

orangnya dari daerah Rembang untuk kayu di BLora, di daerah kekuasaan Sunan.

Oleh karena itu, Sunan atas permohonan Gubernur Pesisir Utara secara tegas

Universitas Kristen Petra

11

melimpahkan hak kepada VOC, untuk menebang hutan bukan saja di daerah

Blora, tetapi juga di semua daerah Kasunanan, yang berbatasan dengan daerah

VOC, tanpa mengeluarkan pembayaran kepada para bupati, Kepala Rendahan,

atau kepala desa.(Sejarah Kehutanan Indonesia I 53).

Di Jakarta, yang boleh dikatakan sudah kehabisan rakyat, dikarenakan

kalah perang, VOC kemudian menganggap dirinya sebagai tuan yang berkuasa

mutlak. Sudah sejak 1620 dikeluarkan larangan penebangan kayu tanpa ijin, dan

pada tahun yang sama diadakan pungutan cukai atas kayu dan hasil hutan. Selam

jaman VOC dapat ditemukan bukti bahwa di daerah sekitar Betawi ada larangan

penebangan kayu tanpa ijin, dan untuk penebangan itu dikenakan pembayaran

cukai 10%. Ketika pada akhir abad ke 18 ketika industry gula di daerah sekitar

Betawi terancam hancur, karena kelangkaan kayu bakar, berulangkali dikeluarkan

larangan membuat lading di dalam hutan, dengan ancaman hukuman. Saat itu,

VOC menganggap semua sumber daya alam sebagai hak miliknya sendiri.

Walaupun di satu sisi VOC sangat menginginkan perluasan jumlah penduduk dan

penanaman tanaman budidaya, karena keduanya berarti peningkatandaya dukung,

namun pembukaan lahan tanpa aturan, dan kehidupan berpindah-pindah secara

berangsur-angsur diberantas. Hal ini dilakukan bukan saja karena alasan

pemerintah dan pungutan cukai, tetapi juga dengan tujuan pelestarian hutan

(Sejarah Kehutanan Indonesia I 60).

Sejak 1690, ketika VOC baru saja mengusai Banyumas Barat, sudah

dikeluarkan larangan pembukaan gaga dalam hutan, di seberang pulau

Nusakambangan, dan memaksa penduduk pindah ke daerah pantai. Pada taun

1800, seorang residen di Cirebon menyerahkan kepada penggantinya agar setiap

tahun membuat perjalanan inspeksi dan mengawasi agar hutan kayu yang sangat

layak untuk pencetakan sawah, jangan sampai dirubah menjadi sawah. Setelah

VOC mengambil alih daerah yang diserahkan Sunan, tatacara pemerintahan

dibiarkan seperi sediakala. VOC mengangkat bupati, yang ditugasi mengelola

hutan. Tetapi para bupati tidak menerima gaji dari VOC, sehingga sesudah

melunasi berbagai contingent kepada VOC, masing-masing harus berusah

menggaruk keuntungan dari jabatannya sendiri, dari sumber daya alam,

diantaranya ialah hutan yang ada di daerahnya. Cukai lama 10% dipakai sendiri

Universitas Kristen Petra

12

oleh bupati di daerah kekuasaan VOC, dan tidak masuk bekas VOC sebagai

pengganti Sunan. Dari hutan ini dilunaskan hutang penyerahan wajib kepada

VOC, sedang di samping itu ada hutan milik bupati, yang dapat disewakan kepada

swasta. VOC membiarkan mereka menjual kayu untuk membantu mereka

mendapatkan penghasilan. Semua penghasilan dari penjualan kayu dapat

digunakan dengan syarat, secara diam-diam, sepanjang dan selama diperbolehkan

oleh VOC dan pejabat tinggi lainnya. Semua penghasilan dari hutan dimanfaatkan

dengan syarat, harus secara diam-diam, sepanjang dan diperbolehkan oleh VOC

dan pejabat tinggi lainnya (Sejarah Kehutanan Indonesia I 61).

Karena kelangkaan kayu semakin meningkat, VOC terpaksa mengambil

tindakan pengamanan untuk masa depan. Salah satunya mengumumkan bahwa

sebagian hutan dari hutan Bupati Tuban dan Lasem sebagai hutan VOC.

Sebaliknya sebagai ganti rugi, mereka diizinkan menyewakan hutanselebihnya

kepada pihak swasta. Hak masyarakat atas hutan pada saat itu sangat sedikit

sekali. Dimanapun, orang yang mengambil keputusan mengenai kehutanan adalah

Sunan, VOC, dan bupati (Sejarah Kehutanan Indonesia I 82).

Satu-satunya hak yang dapat dipandang betul-betul sebagai hak rakyat atas

hutan ialah “undang-undang keramat”, bahwa tidak ada seorangpun yang boleh

menebang pohon yang telah diberi “tetak”. Pemberian tanda ini hanya berarti

bahwa tidak seorangpun boleh memanfaatkan jerih keringat yang dilakukan oleh

seseorang sebagai pekerja paksa. Akan tetapi penduduk tidak dapat dilarang

menebang kayu yang mereka perlukan untuk pembangunan rumah, alat

pengolahan tanah, dan perahu penangkap ikan, sebab kayu tidak dapat diperoleh

dari tempat lain (Sejarah Kehutanan Indonesia I 84).

Oleh rakyat biasa, hutan dianggap sebagai milik umum. Setiap orang

berhak mengambil apa yang dibutuhkannya, misalkan saja seperti kayu bakar dan

kayu yang dibutuhkan sebagai bahan bangunan, tetapi tidak di semua tempat yang

dikehendakinya, melainkan hanya di tempat yang menurut pertimbangan

penguasa hutan tidak mendatangkan kerugian apa-apa. Diluar itu, rakyat tidak

mempunyai hak. Penebangan di sembarang tempat dilarang dengan ancaman

hukuman tertentu. Secara tidak langsung VOC telah merumuskan pendiriannya

sebagai domein. Dalam pasal 1 dari keputusan Agraria tahun 1870, diterangkan

Universitas Kristen Petra

13

bahwa semua lahan yang diatasnya tidak dapat dibuktikan hak miliknya, menjadi

milik negara. Tanah atau lahan adalah milik raja atau tuan tanah, dan karena lahan

di pesisir telah diserahkan kepadaVOC oleh Raja Mataram, maka lahan

dipantaipun menjadi miliknya. Hutan adalah milik negara, atau sekarang ini milik

VOC, dan hutan kayu hendaklah dipandang sebagai milik nasional (Sejarah

Kehutanan Indonesia I 84).

Dalam Palakat 8 September 1803 disebutkan bahwa, semua hutan di Jawa

di bawah pengawasan VOC sebagai domein (hak milik negara) dan regalia (hak

milik raja dan para penguasa). Tidak seorangpun boleh menebang atau

memangkas, apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau larangan

dilanggar, akan dijatuhi hukuman badan. Plakat ini dikeluarkan untuk Pulau Jawa

pada saat itu, yaitu daratan dan pantai pesisir timur laut Pulau Jawa, yang berada

di bawah kekuasaan VOC, mulai dari Cirebon, sampai pojok timur (Sejarah

Kehutanan Indonesia I 85).

Seiring dengan berjalannya waktu, keadaan VOC semakin lama semakin

memburuk, hingga pada akhirnya pada tanggal 1 Maret 1796, VOC dibubarkan

ole pemerintah Hindia Belanda dan digantikan oleh sebuah konstitusi baru pada

tanggal 17 Maret 1798. Tugas pemerintahan di daerah jajahan di Asia dibebankan

pada Dewan Asia yang terdiri dari 9 anggota. Kemudian ketika Napoleon pada

1806 menjadi raja di Belanda, ia membentuk Kementerian Tanah jajahan, dan

Dewan Asia dibubarkan. Ketika itu orang Belanda mencari jalan bagaimana cara

memperkuat tanah jajahan mereka di Hindia Timur (Indonesia) karena keadaan

pertanahan buruk sekali. Raja kemudian mengangkat Herman Williem Daendels

menjadi Gubernur Jenderal, pada tanggal 28 Januari 1807 (Sejarah Kehutanan

Indonesia II 7).

Daendels mengadakan perubahan di segala bidang dengan caranya yang

tidak terang dan oportunistik. Ia merupakan pelaksana peraturan dengan tangan

besi menjaga supaya perintahnya ettap dipatuhi. Cara bertindaknya tidak halus,

dana adanya nafsu untuk menonjolkan diri sendiri. Akan tetapi peraturan yang

dibuatnya di dalam bidang kehutanan, menunjukkan adanya kemauan

mengadakan perbaikan, baik dari segi produksi dan keuangan, maupun dari segi

kesejahteraan masyarakat. Bisa dibuktikan pada dikeluarknnya pada tanggal 26

Universitas Kristen Petra

14

Mei 1808, 4 bulan setelah ia berkuasa, yang menyatakan akan dibentuk sebuah

badan inspeksi yang membawahi administrasi hutan kayu di seluruh pulau Jawa.

Tidak lama kemudian ia menerima instruksi dari Napoleon yang berisi tentang

beberapa ketentuan menegnai kehutanan, yang mempunyai kecenderungan sama

yang dibuat oleh Daendels (Sejarah Kehutanan Indonesia II 8).

Daendels jelas beranggapan, bahwa peraturan baru tida mungkin

terlaksana, tanpa melimpahkan kewenangan yang luaskepada para penguasa yang

bertanggung jawab atas pemangkuan hutan, untuk dapat menjalankan dan kalau

perlu memaksakan peraturan yang telah dikeluarkan itu, disetai pemberian

jurisdiksi untuk bertindak terhadap pelanggaran hak milik pemerintah atas hutan.

Hal ini dicantumkan padaplakat taggal 21 Agustus 1908 tentang instruksi bagi

ketua dan para anggota administrasi hutan yang memiliki hak untuk menghukum

segala kejahatan dan korupsi yang mungkin dilakukan terhadap hutan atau salah

satu bagian dari administrasi. Juga dijelaskan tentang kewenangan Sekertaris

Inspektur Jendral yang juga bertugas sebagai fiskal. Ia harus memeriksa semua

tindakan pidana administrasi (Sejarah Kehutanan Indonesia II 8).

Azas pokok, yang kemudian menjadi pedomana dituangkan dalam pasal 3

dari Instruksi 21 Agustus 1808yang berisi tentang cara administrasi di dalam

pengelolaan hutan harus mengutamakan tindakan untuk memberikan keuntungan

sebesar-sebesarnya pada negara. Masing-masing wilayah harus mengutamakan

pemenuhan tuntutan tahunan dari pemerintah akan kayu. Semua kegiatan harus

dilakukan dengan dinas paksa dengan pembayaran upah (Sejarah Kehutanan

Indonesia II 15).

Eksploitasi hutan secara besar-besaran akhirnya manyadarkan pemerintah

akan perlunya usaha perbaikan hutan, yang mana membutuhkan ahli kehutanan

yang dapat memberi penerangan tentang pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang

perlu dilakukan dan dapat diberi tugas pelaksanaan pengelolaan hutan. Pada tahun

1847, Gubernur jenderal J.J. Rochussen (1845-1851) mengajukan usul kepada

pemerintahan pusat Hindia belanda, supaya dikirim ke Indonesia beberapa orang

ahli kehutanan yang dididik di Jerman. Pada tahun 1849, dikirim 3 orang ahli, 2

diantaranya teknisi kehutanan (Bennich dan Mullier) dan seorang lagi ahli geodesi

(Balzar). Ketiganya bekerja di Rembang. Pada tahun 1855 didatangkan lagi

Universitas Kristen Petra

15

seorang ahli kehutanan, Von Roessler dari Nassau (Jerman), yang telah bekerja di

sana sebagai pejabat kehutanan selama 15 tahun. Pada tahun 1858 juga diangkat

menjadi Inspektur Bozwezen. pada tahun 1869 ditetapkan organisasi baru dengan

mengadakan pangkat houtvester (Beverluis, 1929), dengan kekuatan para

houtvester sebagai tenaga inti, terciptalah organisasi kedinasan dan personil

khusus yang lebih tangguh. Jawa dan Madura dibagi dalam 13 KPH, yang

masing-masing dikelola oleh houtvester. Formasi pegawai Jawatan Kehutanan

waktu itu sebagai berikut : Seorang Inspektur sebagai kepala jawatan, 13 orang

houtvester tigkat sarjana, 28 sider tingkat menengah, 108 pegawai teknik

rendahan (Sejarah Kehutanan Indonesia II 17).

Keadaan hutan saat itu yang sangat menyedihkan. Boschwezen diserahi

tugas untuk menjamin keuntungan dari hutan secara lestari. Tetapi banyak

kesulitan yang menghalangi untuk menciptakan keadaan yang lebih baik di hutan

jati, diperlukan banyak uang dan personil daripada yang disediakan pemerintah

saat itu. Keadaan ini menimbulkan kesempatan korupsi di dalam jawatan

kehutanan itu sendiri. Beberapa houtvester mendesak pemerintah untuk meninjau

kembali peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Pemerintah lalu

membentuk suatu komisi yang bertugas untuk merancang boschreglement baru

(Sejarah Kehutanan Indonesia II 17).

Salah seorang anggota komisi tersebut bernama A.E.J. Bruinsma. Ia

menunjukkan kelemahan organisasi yang tidak dapat dipertahankan lagi. Ia pun

menunjukkan jalan keluar yang harus ditempuh Boschwezen, untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. untuk itu perlu ada kepastian, bahwa kayu yang

bahwa kayu yang ditebang tidak boleh terlalu banyak. Hutan harus dipetakan

secara cermat dan diinventarisasi, supaya ada kepastian bahwa semua tindakan

harus dijalankan sebaik-baiknya (Sejarah Kehutanan Indonesia II 18).

Akhirnya pada 1897 diterbitkan undang-undang tentang kehutanan yang

baru, yang menjanjikan hutan yang lebih baik di masa depan. Lalu pada 1899 ia

diangkat menjadi hoofdinspecteur, chef Boschwezen, pangkat yang disarankannya

pada 1897. Namun dikarenakan batas wilayah yang dikelola oleh pemangku hutan

yang terlalu luas, hal ini lambat laun menimbulkan penyimpangan-penyimpangan

Universitas Kristen Petra

16

yang kemudian memberi akibat buruk hingga sekarang (Sejarah Kehutanan

Indonesia II 24).

Pada tahun 1926 diputuskan untuk mendirikan Djatibedriff sebagai bagian

dari Boschwezen, yang didorong oleh Direktur Departemen Pertanian saat itu, Dr.

Rutgers. Djatibedriff harus dianggap sebagai suatu perusahaan eksploitasi yang

mematuhi semua ketentuan dalam hal kehutanan. Pemerintah sebagai pemilik

hutan tidak mau melaksanakan pengusahaan hutan itu sendiri, tetapi lebih senang

agar usaha itu dijalankan oleh suatu badan usaha. Badan usaha itu pertama-tama

menebang sebidang hutan, barulah kemudian menanami kembali lahan kosong

bekas tebangan itu. Oleh karena itu, Djatibedriff secara tidak resmi oleh

pemerintah sebagai BUMN yang mana merupakan bagian dari Jawatan

Kehutanan. Pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada KKPH

mengakibatkan kedudukan dan kewenangan inspektur harus diubah. Reorganisasi

dimulai pada 1929, yang mana meletakkan pengawasan tertinggi Jawatan

Kehutanan berada pada Direktur Departemen Pertanian, yang kemudian menjadi

Departemen Perekonomian (Sejarah Kehutanan Indonesia II 37).

Terhitung mulai 1 Januari 1938, Djatibedrijf dan Dinas Kayu Rimba di

Jawa dan Madura dilebur menjadi 1 dengan nama Dienstvak. Pulau Jawa dibagi

menjadi 5 Inspeksi pemangkuan, yaitu Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya,

dan Malang. Sehubungan dengan perubahan Tata Pemerintahan di luar Jawa,

kemudian berubah menjadi 3 inspeksi, yaitu Sumatra (Medan), Borneo

(Banjarmasin), dan Grote Oost (Makasar). Organisasi Jawatan Kehutanan ini

bertahan hinga tahun 1942 ketika terjadi invasi Jepang ke Indonesia (Sejarah

Kehutanan Indonesia II 56).

Lazimnya suatu keadaan sesudah perang, terdapat kerusakan yang terjadi

pada setiap sarana maupun prasana baik akibat pemboman musuh maupun taktik

bumi hangus agar tidak dapat digunakan oleh musuh. Boswezen tidak luput dari

perusakan. Kilang penggergajian Saradan dihancurkan. Tempat penimbunan kayu

berikut kayunya, dibakar (R. Soepriadi, 1974). Hilangnya kekuasaan ini memicu

munculnya loss control di mana banyak terdapat masyarakat yang melakukan

pengrusakan hutan seiring masuknya tentara jepang ke pelosok Pulau Jawa.

Universitas Kristen Petra

17

Hutan-hutan di Karesidenan Semarang, Jepara, rembang, dan Bojonegoro

menderita pengrusakan yang parah (Sejarah Kehutanan Indonesia II 67).

Di dalam masa pendudukan yang relatif singkat ini laju pengrusakan hutan

yang terjadi memang sangatlah luar biasa. Politik perang dan kebijakan

pengelolaan hutan, yang diabdikan untuk pemenuhan kebutuhan perang sama

sekali mengabaikan prinsip kelestarian dalam pengelolaan hutan yang sehat.

Penebangan dan penjarahan hutan untuk mendapatkan kayu sebanyaknya,

menyebabkan devastasi yang menuju kepada kehancuran sendi pengusahaan

hutan. Setelah tentara pendudukan jepang mulai berkuasa di Indonesia,

ditetapkanlah UU no. 1 tentang “Menjalankan Pemerintahan Balatentara” (The

Liang Gie, 1965). Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa bala tentara

Jepang untuk sementara waktu menjalankan pemerintahan militer di daerah yang

didudukinya. Semua badan pemerintah dengan kekuasaannya serta badan hukum

dan undang-undang dari pemerintah Hindia Belanda, untuk sementara tetap diakui

secara sah,asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah milter Jepang

(Sejarah Kehutanan Indonesia II 72).

Pada Juni 1942, Boswezen yang menjadi RingyoTyuoo Zimusyo, tersusun

kembali. Akan tetapi organisasi yang tersusun ini hanya meliputiwilayah Jawa dan

Madura. Hal ini diketahui dari pengisahan Ir. Sewandono yang terlibat langsung

dalam penyusunan kembali Jawatan kehutanan tersebut (Sewandono 1947).

Dikarenakan politik yang dijalankan Jepang mengabdi pada perang, maka di

dalam perkembangannya RingyoTyuoo Zimusyo mengalami beberapa perubahan.

Semula kehutanan termasuk di dalam Departemen Urusan Ekonomi. Tetapi

dikarenakan kebutuhan kayu untuk kapal perang, maka pada akhir tahun 1943

dimasukkan ke dalam Departemen Perkapalan. Kemudian pada tahun 1945 hingga

akhir kekuasaannya, RingyoTyuoo Zimusyo telah masuk ke dalam Departemen

Produksi Kebutuhan Perang). Gerakan Jepangnisasi tanpa mempedulikan keahlian

individu, di mana saat itu tenaga Jepang yang ditempatkan tidak memiliki

pendidikan tentang kehutanan. Hal ini pada akhirnya memperburuk keadaan

kehutanan di Indonesia yang berdampak hingga masa pemerintahan kemerdekaan

(Sejarah Kehutanan Indonesia II 74).

Universitas Kristen Petra

18

Setelah kemerdekaan, Jawatan Kehutanan yang ada berfungsi sebagai

administrator hutan, dengan tugas pokok memanfaatkan hutan sebagai salah satu

sumber produksi untuk kemakmuran rakyat. Dikarenakan waktu yang sangat

singkat sesudah kemerdekaan, belum ada undang-undang dan peraturan-peraturan

pelaksanaan yang menyangkut tugas Jawatan Kehutanan. Untuk mengatasi hal

tersebut, pada Desember 1946 Jawatan Kehutanan menunjuk sebuah badan

pengarang untuk menerjemahkan peraturan-peraturan dinas dari zaman Belanda,

dengan tujuan agar dapat digunakan, sepanjang tidak bertentangan dengan cita-

cita kemerdekaan (Sejarah Kehutanan Indonesia II 79).

Pada waktu Agresi Militer Belanda I bergejolak, hubungan antarwilayah

yang ada di Jawa kurang baik akibat perang, bahkan, beberapa daerah seperti

Kalimantan, Indonesia Timur, Riau, Bangka, Belitung, dan berbagai kota di Pulau

Jawa diuduki oleh tentara Belanda. Akibatkanya, Jawatan Kehutanan yang telah

tersusun, tidak lagi secara bulat menguasai seluruh wilayah RI. Akan tetapi

beberapa daerah hutan, seperti di Jawa Barat sebagian hutan di sepanjang pantai

Utara dan ujung timur Jawa, walaupun berada di genggaman pemerintah Belanda,

namun di dalam kenyataannya daerah itu layaknya daerah tak bertuan, yang

cenderung dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terus berlangusng hingga

Agresi MIliter Belanda II. Setelah penyerahan kekuasaan dalam bulan Desember

1949, dibentuklah Jawatan Indonesia Serikat yang berpusat di Jakarta. Jawatan ini

berasal dari Jawatan kehutanan yang sebelumnya terdapat di Jogja (Sejarah

Kehutanan Indonesia II 84).

Setelah terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), bentuk Negara yang

semula Negara kesatuan diubah menjadi negara bagian, sehingga pada akhirnya

Jawatan Kehutanan yang ada terpecah-pecah dengan pusat di Jakarta. Setelah

timbul pergolakan di dalam negeri yang menuntut RI kembali menjadi negara

kesatuan, Jawatan Kehutanan pun menjadi satu kembali. Sejak itu terbentanglah

tugas dihadapannya yaitu mengurus dan mengusahakan hutan demi kemakmuran

rakyat yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dikrenakan zaman pendudukan Jepang

dan perang kemerdekaan, huta di Indonesia dan sarana pengelolannya mengalami

kerusakan yang parah. Untuk memulihkan daya produksi hutan di Jawa

umumnya, diperlukan pembuatan rencana yang menyangkut peralatan maupun

Universitas Kristen Petra

19

hutannya sendiri. Di dalam perkembangannya, dikarenakan produksi yang ada

pada tahun-tahun 50-an tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk Jawa yang

cenderung bertambang, sementara pengolaha hutan di luar Jawa masih terhambat

oleh tersedianya sarana yang ada. Akibatnya, kurang lebih 400.000 ha hutan

lindung di Jawa rusak, diduduki, dan ditanami tanaman pangan pada saat itu.

Penyadaran kepada warga terhalang oleh tingkat pendidikan warga yang masih

buta huruf dan tingginya tingkat kepadatan di pulau Jawa. Hal ini menjadi beban

yang berat bagi Jawatan Kehutanan pada saat itu (Sejarah Kehutanan Indonesia II

86).

Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.64

tahun 1957, yang membahas tentang penyerahan urusan kehutanan pada daerah

tingkat 1, akan tetapi pelaksanaannya tidak bias berlangsung cepat, bergantng

pada pembentukan propinsi-propinsi. Pada awal tahun 1960-an, di wilayah NKRI,

masih berlaku peraturan lama. Di Jawa masih berlaku Bosordonantie voor Java en

Madura 1927, dan Provinciale Bosbeschermingsverordening (Peraturan

Perlindungan Hutan Daerah). Hal yang serupa juga terjadi pada daerah-daerah di

luar Jawa (Sejarah Kehutanan Indonesia II 90).

Dengan disahkannya ketetapan MPRS no. II/MPRS/1960, industri hutan

ditetapkan menjadi proyek B. Proyek B ini harus merupakan sumber penghasilan

untuk membiayai proyek-proyek lainnya. Pada waktu itu direncanakan untuk

mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat

komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas

negara. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah no.17 -30 tahun 1961 tentang

pembentukan “Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara” (Perhutani) yang

berkembang hingga pada akhirnya saat ini.

2.1.1.3. Jenis-Jenis Hutan

• Berdasarkan Letak Geografisnya

a. Hutan tropika, yakni hutan-hutan di daerah khatulistiwa.

b. Hutan temperate, hutan-hutan di daerah empat musim (antara garis

lintang 23,5º - 66º).

c. Hutan boreal, hutan-hutan di daerah lingkar kutub.

Universitas Kristen Petra

20

• Berdasarkan Sifat-Sifat Musimannya

a. Hutan hujan (rainforest).

b. Hutan selalu hijau (evergreen forest).

c. Hutan musim atau hutan gugur daun (deciduous forest).

d. Hutan sabana (savannah forest).

• Berdasarkan Ketinggian Tempatnya

a. Hutan pantai (beach forest).

b. Hutan dataran rendah (lowland forest).

c. Hutan pegunungan bawah (sub-montane forest).

d. Hutan pegunungan atas (montane forest).

e. Hutan kabut (cloud forest).

f. Hutan elfin (alpine forest).

• Berdasarkan Keadaan Tanahnya

a. Hutan rawa air tawar atau hutan rawa (freshwater swamp-forest).

b. Hutan rawa gambut (peat swamp-forest).

c. Hutan rawa bakau, atau hutan bakau (mangrove forest).

d. Hutan kerangas (heath forest).

e. Hutan tanah kapur (limestone forest).

• Berdasarkan Jenis Pohon yang Dominan

a. Hutan jati (teak forest).

b. Hutan pinus (pine forest).

c. Hutan dipterokarpa (dipterocarp forest).

d. Hutan ekaliptus (eucalyptus forest).

• Berdasarkan Tujuan Pengelolaannya

a. Hutan produksi, yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil

hutan bukan kayu (non-timber forest product).

b. Hutan lindung, dikelola untuk melindungi tanah dan tata air.

c. Hutan suaka alam, dikelola untuk melindungi kekayaan

keanekaragaman hayati atau keindahan alam.

d. Hutan konversi, yakni hutan yang dicadangkan untuk penggunaan lain,

dapat dikonversi untuk pengelolaan non-kehutanan.

• Berdasarkan Sifat-Sifat Pembuatannya

Universitas Kristen Petra

21

a. Hutan Alam (natural forest).

b. Hutan Buatan (man-made forest), misalnya:

Hutan kota (urban forest).

Hutan tanaman industri (timber plantation).

Hutan rakyat (community forest).

2.1.2. Tinjauan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat,

kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang

berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan

rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani, yakni campuran antara pohon-

pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani

sederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yang sangat mirip strukturnya

dengan hutan alam.

2.1.2.1. Jenis-Jenis Hutan Rakyat

• Hutan Milik, yakni hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik.

Ini adalah model hutan rakyat yang paling umum, terutama di Pulau Jawa.

Luasnya bervariasi, mulai dari seperempat hektare atau kurang, sampai

sedemikian luas sehingga bisa menutupi seluruh desa dan bahkan

melebihinya (Suwelo, Ismu S., par. 11).

• Hutan Adat/ Hutan Desa, adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas

tanah komunal; biasanya juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau

untuk kepentingan komunitas setempat (Suwelo, Ismu S., par. 12).

• Hutan Kemasyarakatan (HKm) , adalah hutan rakyat yang dibangun di atas

lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara. Dalam

hal ini, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan itu diberikan kepada

sekelompok warga masyarakat; biasanya berbentuk kelompok tani hutan

atau koperasi. Model HKm jarang disebut sebagai hutan rakyat, dan

umumnya dianggap terpisah (Suwelo, Ismu S., par. 13).

2.1.2.2. Hasil Produksi Hutan Rakyat

Hutan rakyat jaman sekarang telah banyak yang dikelola dengan orientasi

komersial, untuk memenuhi kebutuhan pasar komoditas hasil hutan. Tidak seperti

Universitas Kristen Petra

22

pada masa lampau, utamanya sebelum tahun 1980an, di mana kebanyakan hutan

rakyat berorientasi subsisten, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani

sendiri. Pengelolaan hutan rakyat secara komersial telah dimulai semenjak

beberapa ratus tahun yang silam, terutama dari wilayah-wilayah di luar Jawa.

Hutan-hutan, atau tepatnya kebun-kebun rakyat dalam rupa hutan ini

menghasilkan aneka komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam.

Terutama hasil-hasil hutan non-kayu (HHNK). Bermacam-macam jenis getah dan

resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain. Bahkan kemungkinan aneka rempah-

rempah yang menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropah ke Nusantara, sebagian

besarnya dihasilkan oleh hutan-hutan rakyat ini.

Belakangan ini hutan-hutan rakyat juga dikenal sebagai penghasil kayu

yang handal. Sebetulnya, semua jenis hutan rakyat juga menghasilkan kayu. Akan

tetapi pada masa lalu perdagangan kayu ini terlarang bagi rakyat jelata. Kayu

mulai menjadi komoditas diperkirakan semenjak jaman VOC, yakni pada saat

kayu-kayu jati dari Jawa diperlukan untuk membangun kapal-kapal samudera dan

benteng-benteng bagi kepentingan perang dan perdagangan. Pada saat itu kayu jati

dikuasai dan dimonopoli oleh VOC dan raja-raja Jawa. Rakyat jelata terlarang

untuk memperdagangkannya, meski tenaganya diperas untuk menebang dan

mengangkut kayu-kayu ini untuk keperluan raja dan VOC.

Monopoli kayu oleh penguasa ini dilanjutkan hingga pada masa

kemerdekaan. Di Jawa, hingga saat ini petani masih diharuskan memiliki

semacam surat ijin menebang kayu dan surat ijin mengangkut kayu; terutama jika

kayu yang ditebang atau diangkut adalah jenis yang juga ditanam oleh Perum

Perhutani. Misalnya jati, mahoni, sonokeling, pinus dan beberapa jenis lainnya.

Hak untuk memperdagangkan kayu sampai beberapa tahun yang lalu masih

terbatas dipunyai oleh HPH, sebagai perpanjangan tangan negara.

• Getah dan Resin

a. Karet (Hevea brasiliensis).

b. Jelutung (Dyera spp.).

c. Nyatoh (Palaquium spp., Payena spp.)

d. Damar mata-kucing (Hopea spp., Shorea javanica).

e. Damar batu (Shorea spp.).

Universitas Kristen Petra

23

f. Kemenyan (Styrax benzoin).

• Buah-Buahan

a. Durian (Durio spp., terutama D. zibethinus).

b. Jambu mente (Anacardium occidentale).

c. Kluwek atau kepayang (Pangium edule).

d. Kemiri (Aleurites moluccana).

e. Kopi (Coffea spp.).

f. Lada (Piper nigrum).

g. Pala (Myristica fragrans).

h. Petai (Parkia speciosa).

i. Tengkawang (Shorea spp.).

• Rempah-Rempah

a. Kulit manis atau kayu manis (Cinnamomum spp.).

b. Cengkeh (Syzygium aromaticum).

c. Aneka jahe-jahean (empon-empon).

• Kayu-Kayuan

a. Jeunjing (Paraserianthes falcataria).

b. Jati (Tectona grandis).

c. Mahoni (Swietenia macrophylla).

• Lain-Lain

a. Rotan (banyak jenis).

b. Cendana (Santalum album).

c. Sagu (Metroxylon sago).

2.1.3. Tinjauan tentang Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan

rekreasi (pasal 1 butir 14 UU no. 5 tahun 1990).

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik

di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,

Universitas Kristen Petra

24

serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal

1 butir 13 UU No. 5 Tahun 1990).

2.1.3.1. Sejarah Taman Nasional

Gagasan dari sebuah taman nasional pertama kali muncul pada awal abad

ke-19. Pada 1810 puitris Inggris William Wordsworth menggambarkan Danau

District sebagai "sebuah bagian dari hak milik nasional di mana setiap orang

memiliki hak bagi yang memiliki mata untuk menerima dan sebuah hati untuk

menikmati". Pelukis George Catlin, dalam perjalanannya ke Amerika Barat,

menjadi khawatir akan masa depan penduduk asli Amerika yang dia temui dan

keajaiban alami yang dia lihat. Tanah terlindungi tersebut dilakukan oleh Amerika

Serikat, ketika Presiden Abraham Lincoln menandatangani "Act of Congress"

pada 30 Juni 1864, menetapakan Lembah Yosemite dan Mariposa Grove di Giant

Sequoia kepada negara bagian California

Namun, visi Taman Nasional belum lengkap di Yosemite, dan

membutuhkan usaha dari John Muir untuk memberikan hasil. Yosemite tidak

menjadi taman nasional secara legal sampai 1 Oktober 1890.

Pada 1872, Taman Nasional Yellowstone diresmikan sebagai taman

nasional pertama di dunia. Tidak seperti Yosemite, tidak ada pemerintah negara

bagian yang melindunginya, jadi Pemerintah Federal mengambil tanggung jawab

secara langsung taman tersebut.

Mengikuti diresmikannya Yellowstone negara lain juga meresmikan taman

nasional mereka. Di Australia, Taman Nasional Royal diresmikan di sebelah

selatan Sydney pada 1879. Taman Nasional Banff menjadi taman nasional

pertama Kanada pada 1887. Selandia Baru memiliki taman nasional pertamanya

pada 1887. Di Eropa taman nasional pertama diresmikan pada 1910 di Swedia.

Terutama setelah PD II banyak taman nasional diresmikan di seluruh dunia.

2.1.4. Tinjauan tentang Iklan

Adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui

suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada

sebagian atau seluruh masyarakat.

Universitas Kristen Petra

25

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang memiliki kekuatan sangat

penting untuk digunakan sebagai alat pemasaran yang membantu dalam hal

penjualan barang dengan memberikan layanan serta gagasan maupun ide-ide

melalui saluran tertentu dalam bentuk animasi yang persuasif. Pengertian ini

mengandung dua makna yaitu iklan yang dipandang sebagai alat pemasaran dan

iklan dalam pengertian proses komunikasi yang memiliki sifat persuasif. Kedua

makna tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu sebagai kegiatan untuk

menjual barang, jasa, ide dan gagasan kepada pihak khalayak.

Suatu iklan yang dibuat agar dapat bersaing dengan iklan-iklan yang lain

haruslah dibuat dengan kreatif. Banyak sekali orang-orang kreatif dalam dunia

periklanan yang menghasilkan karya-karya kreatif. Menurut David Ogilvy sebuah

iklan bukanlah hiburan atau seni melainkan sebuah medium informasi. Melihat

hal tersebut maka iklan yang dibuat secara kreatif harus mampu memberikan

pesan yang jelas. Jika suatu iklan dibuat dengan kreatif namun pesan yang ada

pada iklan tersebut tidak dapat ditangkap dengan jelas oleh pembacanya maka

iklan tersebut menjadi tidak ada gunanya.

2.1.4.1. Sejarah Iklan

Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana.

Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota

menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan tulis

mulai dikenal pada jaman Yunani Kuno, berisi tentang budak-budak yang lari dari

majikannya atau memberitahu akan berlangsungnya pertandingan gladiator. Iklan

pada jaman ini hanya berupa surat edaran. Beberapa waktu kemudian mulai

muncul metode iklan dengan tulisan tangan dan dicetak di kertas besar yang

berkembang di Inggris.

Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial

Intelligencer Maret 1648. Sampai tahun 1850an, di Eropa iklan belum sepenuhnya

dimuat di surat kabar. Kebanyakan masih berupa pamflet, leaflet, dan brosur.

Iklan majalah pertama muncul dalam majalah Harper tahun 1864. Pada masa-

masa itu, periklanan berkembang seiring perkembangan pers yang juga ditandai

berkembangnya perusahaan periklanan dengan fungsi sederhana. Pada abad ke-

18, beberapa toko di Eropa mulai berfungsi sebagai agen yang mengumpulkan

Universitas Kristen Petra

26

iklan untuk suratkabar. Pada abad ke-19 mulai dikenal pembelian ruang iklan

melalui agen perseorangan (menyalurkan lagi ke perusahaan periklanan). Setelah

1880an, perusahaan periklanan meningkatkan fungsi dengan menawarkan

konsultasi dan jasa periklanan lain. Pada peralihan menuju abad ke-20, sistem

manajemen periklanan modern seperti posisi manajer iklan mulai

diterapkan.Periklanan di Indonesia

RTS Masli dalam pengantar buku Reka Reklame menjelaskan bahwa iklan

pertama di Indonesia hanya berupa sebuah pengumuman mengenai kedatangan

kapal dagang Bataviaasche Nouvelles tahun 1744. Pemanfaatan iklan menunjang

pemasarannya antara lain dilakukan oleh surat kabar Bientang Timoor yang hanya

berisi teks.

Pertumbuhan iklan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh modal swasta di

sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 1870. Pada jaman ini, beredar

iklan brosur untuk pertama kalinya. Iklan tersebut berisi promosi perusahaan

komersial. Selain brosur, digunakan pula iklan display.Pada awal abad 20, biro

reklame mulai bermunculan walau tidak bertahan lama karena masalah

perekonomian. Biro reklame pada masa itu dapat dikelompokkan dalam kategori

besar (biasanya dimiliki oleh orang Belanda), menengah, dan kecil (dimiliki oleh

orang Tionghoa dan bumiputera). Biro reklame Indonesia kembali bangkit sekitar

1930-1942. Iklan yang dikeluarkan semakin beragam ( pencarian kerja,

pernikahan, kematian, serta perjalanan). Iklan juga sempat menjadi sarana

propaganda Jepang di Indonesia. Berbagai poster dan selebaran

mengkampanyekan Jepang sebagai “Pelindung, Cahaya, dan Pemimpin”.

Namun, pada masa itu tetap banyak iklan lain seperti pasta gigi, batik,

tawaran kursus dan tak ketinggalan iklan bioskop yang menayangkan film Jepang.

Pasca kemerdekaan, muncul iklan himbauan untuk menyumbangkan dana bagi

kepentingan perjuangan, pertahanan kemerdekaan, pembangunan atau perbaikan

sekolah dan mengaktifkan BPKKP. Iklan ini tercatat sebagai iklan layanan

masyarakat pertama dalam sejarah periklanan Indonesia.

Pada tahun 1963, berdiri perusahaan periklanan InterVista Ltd yang

dikelola (sekaligus didirikan) oleh Nuradi, mantan diplomat yang pernah bekerja

di perusahaan periklanan SH Benson cabang Singapura. Perusahaan ini dianggap

Universitas Kristen Petra

27

sebagai perintis periklanan modern di Indonesia dengan pelayanan menyeluruh

seperti media planning, account management, riset, dan bidang lain.Saat ini,

berbagai perusahaan periklanan di Indonesia tergabung dalam suatu asosiasi yaitu

PPPI. Asosiasi perusahaan periklanan ini terwakili pula dalam keanggotaan

Dewan Pers yang secara resmi dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1967.

2.1.5. Tinjauan tentang Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Iklan Layanan Masyarakat ialah pesan komunikasi pemasaran untuk

kepentingan publik tentang gagasan atau wacana, untuk mengubah, memperbaiki,

atau meningkatkan sikap atau perilaku mereka. Produksi maupun penyiaran media

ini, sebagaian atau seluruhnya dikelola dan atau didanai oleh pelaku periklanan.

Biasanya pesan ILM berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum

atau mengubah suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat yang “tidak baik”

supaya menjadi “lebih baik”, misalnya kampanye “Say no to drugs”. Siapapun

atau lembaga apapun dapat melancarkan ILM. Biasanya pesan ILM. Biasanya

pesan ILM diberi logo, slogan, atau nama sponsor.

2.1.5.1. Sejarah Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat sudah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun

1942 ketika dibentuk The Advertising Council, beberapa hari setelah pembomban

Pearl Harbour. Perang Dunia II telah mendorong terciptanya suatu organisasi para

ahli komunikasi untuk memanfaatkan bakat-bakat terampil dalam memobilisasi

masyarakat Amerika guna memenangkan perang dunia. Semula mereka

menamakan lembaga ini War Advertising Council yang berupaya mendorong

penghematan bahan, mendorong kaum muda menjadi sukarelawan perang,

motivasi rakyat Amerika agar membeli surat-surat berharga untuk membiayai

perang, merekrut perawat, sampai memberikan penjelasan tentang pentingnya

menjaga informasi rahasia. Semua ini menuntut pengerahan vitalitas, penentuan

fokus dan keyakinan dalam pekerjaan untuk kelak dilanjutkan sekalipun perang

sudah usai.

Setelah perang usai dan keadaan masyarakat telah berubah, misi yang

dicanangkan tetap sama. Ad Council telah menggabungkan berbagai kekuatan,

Universitas Kristen Petra

28

diantaranya kalangan periklanan, bisnis, dan media untuk menanggulangi

berbagai pemberitaan kontroversial yang mengancam masyarakat.. Dengan

dukungan yang demikian kuat dari berbagai kalangan, Ad Council tidak hanya

tangguh dan disegani di tengah masyarakat, melainkan juga dapat mencapai

tujuan dengan lebih profesional dan tampil dengan pesan-pesan yang menggigit.

Setelah perang, mereka melakukan kampanye dalam berbagai bidang

untuk melihat kecenderungan kehidupan di Amerika Serikat. Pada dasawarsa

1950-an dilakukan kampanye untuk memeperbaiki sistem pendidikan serta

promosi vaksin polio. Pada dasawarsa 1060-an mereka menggunakan model

seorang Indian yang tengah menangis untuk mencegah bahaya polusi. Kampanye

ini kemudian mendorong lahirnya korps perdamaian. Dan pada dasawarsa 1970-

an mereka melakukan kampanye yang sampai sekarang tetap relevan, kampanye

yang dinamakan Partnership for a Drug-Free America. Kampanye ini akhirnya

disebarluaskan oleh hampir seluruh media massa utama dengan dibantu oleh 200

biro iklan yang mendesain 42 jenis spot untuk televisi, 30 jenis iklan radio, dan 78

jenis iklan cetak. Tujuan kampanye ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa

penggunaan obat-obat terlarang tidak bisa diterima dan benar-benar bodoh.

Kesungguhan kalangan bisnis, periklanan, dan media Amerika Serikat dalam

keikutsertaan memperjuangkan perbaikan lingkungan tersebut patut dijadikan

contoh. Yang penting adalah keseriusan menghadapi masalah secara bersama-

sama. Mereka menyadari, masalah itu sangat mustahil diatasi sendirisendiri.

Di Amerika Serikat, organisasi ini hanya dijalankan oleh 40 orang

karyawan tetap. Namun di luar itu, ada ratusan tenaga sukarela yang setiap saat

siap membantu. Yang menarik, ada 85 anggota Dewan Pengurus yang berasal dari

kalangan yang sangat terpandang. Pertemuan yang diadakan empat kali setiap

tahun rata-rata dihadiri oleh 60 orang anggota dewan. Suatu hal yang nyaris

mustahil bisa dilakukan di negara ini, namun demikianlah adanya.

Pada tahun 1989, Ad Council menerima antara 300 sampai 400

permintaan dari berbagai pihak, seperti berbagai organisasi nirlaba dan

pemerintah, untuk mengampanyekan sesuatu pemecahan masalah sosial.

2.1.5.2. Sejarah Iklan Layanan Masyarakat di Indonesia

Universitas Kristen Petra

29

Iklan Layanan Masyarakat berawal dari kemenangan sekutu pada tahun

1945, tentu saja berarti pula segera kembalinya situasi ekonomi maupun

periklanan seperti masa pra pendudukan Jepang. Beberapa iklan pertama yang

muncul di surat kabar memuat himbauan membantu dana bagi kebutuhan

mendesak pada masa pasca kemerdekaan.

Perjuangan memenangkan perang sebagai pemicu lahirnya layanan

masyarakat di Indonesia itu, ternyata mirip dengan yang terjadi di Amerika

Serikat tahun 1939. Hanya saja, praktisi periklanan Amerika menggunakan iklan

layanan masyarakat ini lebih untuk membentu para korban bangsa Amerika dalam

Perang Dunia I. Selain iklan-iklan penghimpun dana, di Indonesia saat itu praktis

hanya terdapat iklan-iklan yang menawarkan jasa perbaikan radio dan alat-alat

kantor. Memang banyak sekali barang-barang yang rusak akibat peperangan atau

perebutan kembali oleh anggota masyarakat terhadap barang-barang yang

dikuasai anggota tentara Jepang.

Iklan Layanan Masyarakat di Indonesia pada umumnya dibuat secara

sendiri-sendiri oleh biro iklan yang melakukan kerja sama dengan pihak media.

Karena dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya suatu pengorganisasian secara

menyeluruh maka seringkali pesan-pesan yang disampaikan dipersepsikan

berbeda-beda oleh audience.

2.2. Identifikasi Data

2.2.1. Landasan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

2.2.2 Tinjauan tentang Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah

naungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Sebagai Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Perum Perhutani diberi tugas dan wewenang untuk

menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan

hutan di wilayah kerjanya.

Universitas Kristen Petra

30

Sifat usahanya seperti lazimnya sebuah perusahaan umum, yakni

mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam menyelenggarakan pengusahaan hutan dan usaha lainnya Perum

Perhutani berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha dibidang kehutanan untuk

memproduksi barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup

orang banyak dengan harus mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi, kelestarian

serta harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara.

Disamping itu turut aktif pula melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di

bidang ekonomi serta pembangunan pada umumnya.

2.2.2.1. Visi Perum Perhutani

Menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia.

2.2.2.2. Misi Perum Perhutani

a. Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama

Masyarakat.

b. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan.

c. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan

d. serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan

keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan).

e. Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan

profesional.

f. Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan

perekonomian nasional

2.2.3. Tinjauan Taman Nasional Tennger Bromo Semeru (TNBTS)

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe ekosistem sub-

montana, montana dan sub-alphin dengan pohon-pohon yang besar dan berusia

ratusan tahun. Beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru antara lain jamuju (Dacrycarpus imbricatus), cemara gunung

(Casuarina sp.), eidelweis (Anaphalis javanica), berbagai jenis anggrek dan jenis

rumput langka (Styphelia pungieus). Terdapat sekitar 137 jenis burung, 22 jenis

mamalia dan 4 jenis reptilia di taman nasional ini.

Universitas Kristen Petra

31

Satwa langka dan dilindungi yang terdapat di taman nasional ini antara

lain luwak (Pardofelis marmorata), rusa (Cervus timorensis ), kera ekor panjang

(Macaca fascicularis), kijang (Muntiacus muntjak ), ayam hutan merah (Gallus

gallus), macan tutul (Panthera pardus ), ajag (Cuon alpinus ); dan berbagai jenis

burung seperti alap-alap burung (Accipiter virgatus ), rangkong (Buceros

rhinoceros silvestris), elang ular bido (Spilornis cheela bido), srigunting hitam

(Dicrurus macrocercus), elang bondol (Haliastur indus), dan belibis yang hidup

di Ranupane, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya

kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki keunikan berupa laut pasir seluas

5.250 hektar, yang berada pada ketinggian ± 2.100 meter dari permukaan laut. Di

laut pasir ditemukan tujuh buah pusat letusan dalam dua jalur yang silang-

menyilang yaitu dari timur-barat dan timur laut-barat daya. Dari timur laut-barat

daya inilah muncul Gunung Bromo yang termasuk gunung api aktif yang

sewaktu-waktu dapat mengeluarkan asap letusan dan mengancam kehidupan

manusia di sekitarnya (± 3.500 jiwa). Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah

dengan garis tengah ± 800 meter (utara-selatan) dan ± 600 meter (timur-barat).

Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat

kawah Bromo.

Gambar 2.1

Sumber : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Universitas Kristen Petra

32

Suku Tengger yang berada di sekitar taman nasional merupakan suku asli

yang beragama Hindu. Menurut legenda, asal-usul suku tersebut dari Kerajaan

Majapahit yang mengasingkan diri. Uniknya, melihat penduduk di sekitar (Suku

Tengger) tampak tidak ada rasa ketakutan walaupun mengetahui Gunung Bromo

itu berbahaya, termasuk juga wisatawan yang banyak mengunjungi Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru pada saat Upacara Kasodo.

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi:

a. Cemorolawang. Salah satu pintu masuk menuju taman nasional yang

banyak dikunjungi untuk melihat dari kejauhan hamparan laut pasir dan

kawah Bromo, dan berkemah.

b. Laut Pasir Tengger dan Gunung Bromo. Berkuda dan mendaki gunung

Bromo melalui tangga dan melihat matahari terbit.

c. Pananjakan. Melihat panorama alam gunung Bromo, gunung Batok dan

gunung Semeru.

d. Ranupane, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo dan Puncak Gunung Semeru.

Danau-danau yang sangat dingin dan selalu berkabut (± 2.200 m. dpl)

sering digunakan sebagai tempat transit pendaki Gunung Semeru (3.676

meter dpl).

2.2.4. Tinjauan tentang Ranupane

Ranupane merupakan daerah yang termasuk di dalam Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang mana daerah ini memiliki luas wilayah

mencapai 3.144,5 ha dengan ketinggian 2.200 m di atas permukaan laut. Pada

daerah ini terdapat suatu desa yang dikelilingi oleh hutan yang dikelola oleh pihak

TNBTS. Menurut Bapak Thomas Hadi Sanjaya, Kepala Desa Ranupane,

penduduk desa ini sebagian besar berasal dari keturunan pelarian dari orang-orang

Majapahit ketika pada saat itu terjadi transisi dari agama Hindu-Budha menjadi

Islam. Dikarenakan mereka tidak mau mengakui agama baru tersebut, mereka

melarikan dari ke lereng Gunung Semeru dan lambat laun dikenal dengan nama

Suku Tengger. Untuk dapat bertahan hidup, mereka pada umumnya bekerja

sebagai petani sayur-mayur, seperti kubis, wortel, bawang pre, dan lain-lain.

Walaupun pekerjaan mereka sebagai petani, mereka masih memiliki suatu

hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan di sekelilingnya. Masyarakat

Universitas Kristen Petra

33

di Ranupane terbiasa untuk menggunakan kayu bakar di dalam kehidupannya

sehari-hari.selain itu, transportasi antara Ranupane dengan daerah di sekitarnya

amat bergantung pada kondisi di daerah terebut. Musim hujan sering

mengakibatkan timbulnya tanah longsor dan pohon tumbang yang menghambat

aktifitas masyarakat Ranupane dengan daerah baik di Lumajang maupun Malang

Selatan.

Gambar 2.2

Jumlah penduduk desa yang mencapai 334 kepala keluarga / 1220 jiwa.

Kebutuhan kayu bakar yang cukup tinggi ini pada awalnya juga memberikan

dampak negatif bagi keadaan hutan di sekitarnya. Tercatat hingga tahun 2006

masih terdapat pencurian kayu hingga 179 batang pohon.

Gambar 2. 2

Sumber : Perum Perhutani KPH Senduro

Untuk menghindari hal tersebut, maka pada awalnya pihak TNBTS melakukan

pelarangan kepada warga untuk menebang pohon untuk mengambil kayu bakar,

Universitas Kristen Petra

34

akan tetapi kemudian diberi kelonggaran bahwa kayu yang boleh ditebang adalah

kayu yang berasal dari pohon yang sudah mati/kering.

Menurut Kepala Desa Ranupane, pernah terjadi suatu hal dimana pernah

terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan rusaknya sebagian hutan di sekitar

sana. Setelah kebakaran tersebut, terdapat beberapa sumber mata air yang

mengering ketika terjadi musim kemarau. Seiring dengan pulihnya hutan yang

rusak tersebut, maka mata air tersebut mulai muncul lagi. Hal ini seolah

memberikan suatu pengajaran bagi penduduk desa bahwa kerusakan hutan akan

memberikan dampak negatif bagi kehidupan di sekitarnya.

2.2.5. Peranan Pemerintah dan Masyarakat

Hutan di Indonesia secara keseluruhan setelah reformasi mengalami

kerusakan yang cukup berat akibat penjarahan pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab. Di daerah Semeru, hal ini juga terjadi sehingga

mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Di Ranupane, masyarakat sekitar

juga melakukan penjarahan hasil-hasil hutan alam, utamanya kayu, baik untuk

kebutuhan hidup mereka sehari-hari maupun dijual kepada pihak lain.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, pada awalnya pemerintah

melakukan operasi gabungan baik dari pihak kehutanan maupun kepolisian untuk

menjaga hutan. Setelah angka pencurian di hutan menurun tajam, cara kerja

pemerintah dalam menjaga hutan kini turut mengikutsertakan masyarakat sekitar.

Hal ini dapat dilihat dari program-progaram yang telah disusun oleh pemerintah

misalkan Program Hubungan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diusung oleh

Perum Perhutani dengan masyarakat di sekitar hutan.

Dalam hal ini, daerah Senduro yang mana luas wilayah Perum Perhutani

rata-rata adalah hutan damar (Agathis Coranthifolia Salibs), masyarakat dapat

berpartisipasi di dalam masa pertumbuhan kayu damar. Dalam hal ini, Perum

Perhutani menyediakan bibit pada lahan-lahan yang kosong, sementara

masyarakat dapat menanami tanah disekelilingnya sekaligus merawat bibit pohon

yang dititipkan oleh Perhutani.

Di daerah Ranupane, yang termasuk di dalam kawasan Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru (TNBTS), juga memiliki keterlibatan secara langsung di

Universitas Kristen Petra

35

dalam menjaga hutan. Terdapat program dari TNBTS yang mana menanami

kembali tanah hutan dengan pepohonan cemara, akibat tinggi daerah Ranupane

yang di atas 2000 m.

2.2.6. Usulan Pemecahan Masalah

2.2.6.1. Permasalahan

Di atas telah dijelaskan tentang hubungan antara masyarakat Ranupane

baik dengan TNBTS maupun dengan hutan. Hanya saja, hubungan dalam bentuk

kampanye kurang dikelola secara baik. Kampanye yang terjadi selama ini

hanyalah penanaman kembali hutan di sekitar Ranupane yang juga melibatkan

masyarakat sekitar. Tidak terdapat interaksi secara positif antara masyarakat

dengan hutan yang dapat dirasakan secara langsung.

TNBTS sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah di dalam menjaga

hutan dirasa kurang mengoptimalkan interaksi mereka baik dengan masyarakat

Ranupane, maupun menciptakan suatu kondisi di mana terdapat interaksi yang

menguntungkan antara masyarakat dengan hutan. Selama ini, banyak terdapat

kejadian baik yang disebabkan oleh alam maupun akibat dari penjarahan yang

pada akhirnya berdampak buruk pada penduduk sekitar, misalnya seringnya

terjadi tanah longsor, pohon-pohon di pinggir jalan menuju Ranupane yang

kadang roboh akibat hujan atau angin yang keras, akibat dari kebakaran hutan

yang mengakibatkan matinya beberapa sumber air di Ranupane, erosi pada tanah,

dan lain-lain.

2.2.6.2. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat dilihat interaksi masyarakat

dengan hutan sangatlah minim. Hal ini lambat laun dapat mengakibatkan

terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari. Seharusnya TNBTS lebih

mengoptimalkan hubungan masyarakat dengan hutan sehingga timbul rasa perlu

dan peduli dari masyarakat kepada hutan di sekitarnya.

2.2.6.3. Pemecahan Masalah

Pertama-tama, pihak dari TNBTS membangun suatu hubungan yang lebih

baik dengan masyarakat Ranupane dengan program-program yang mendekatkan

diri mereka dengan masyarakat. Misalkan mengenai masalah-masalah yang

selama ini selalu mengganggu masyarakat desa, pihak TNBTS secara proaktif

Universitas Kristen Petra

36

berinisiatif mengajak penduduk untuk bersama-sama mengatasinya. Barulah

setelah timbul hubungan yang baik, diusahakan untuk menciptakan interaksi yang

positif baik masyarakat dengan lingkungan hutan di sekitarnya. Kampanye yang

dapat digunakan oleh pihak TNBTS untuk mendekatkan diri dengan masyarakat

sekitar Ranupane antara lain :

a. Memperbaiki jalan desa yang rusak akibat erosi tanah

b. Menanami pohon pada sekitar daerah yang rawan longsor untuk

memperkuat permukaan tanah.

c. Membersihkan pohon-pohon mati/kering di sepanjang jalan menuju

Ranupane (pohon yang rawan tumbang).

d. Penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat akan pentingnya terasering.

Diharapkan dari kampanye di atas timbul suatu hubungan yang lebih baik dari

pihak TNBTS dan masyarakat desa. Selain itu, diharapakan terdapat hasil positif

baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat

Ranupane.

Universitas Kristen Petra