2 3 - Selamat datang - data.jakarta.go.iddata.jakarta.go.id/base/dokumen/BIB-2017.pdf · data.jakarta.go.id KATA PENGANTAR INFORMASI APBD 2017 ... PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN,

2 3

INFORMASI

2017APBD

Januari 2017

ppid.jakarta.go.id

data.jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

INFORMASIAPBD 2017

MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTA

Dokumen dapat diakses melalui:ppid.jakarta.go.iddata.jakarta.go.idapbd.jakarta.go.id

Januari 2017

ppid.jakarta.go.id

data.jakarta.go.id

4 5

INFORMASI

2017APBD

Tren Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (DKI Jakarta & Nasional 2012 – TW III 2016)

Nilai PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun/rupiah)

:

Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2017 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 guna memastikan perubahan serta akselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Pembangunan DKI Jakarta 2017

MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTAotak penuh perut penuh dompet penuh

ASUMSI MAKROARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN DKI JAKARTA 2017

6 7

INFORMASI

2017APBD PROSES PENYUSUNAN APBD 2017

8 9

INFORMASI

2017APBD

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 62,47 trilliun, meningkat 9,28 persen atau naik Rp 5,3 triliun dibandingkan

APBDP 2016.

Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 63,61 trilliun, naik 10,89 persen atau meningkat Rp 6,2 triliun dibandingkan

APBDP 2016.

Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah yang mencapai sebesar Rp 1,14 Triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka selisih pendapatan dengan belanja pada APBDP 2016 yang sebesar Rp 203,9 Miliar.

penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pinjaman Daerah untuk proyek MRT. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Pembayaran Utang Pokok dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PT Patungan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

TOTAL APBD 201770,19 triliun rupiah

41,49

18,77

2,21

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

PenerimaanPembiayaan

PengeluaranPembiayaan

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Belanja Barangdan Jasa

Belanja Modal

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja BantuanSosial

Belanja Bunga

Belanja BantuanKeuangan

Belanja TidakTerduga

Pendapatan Hibah

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Bagi Hasil

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah

0,68

35,23

2,21

3,15

15,62

0,45

5,13

BALAIKOTA DKI JAKARTA

PENDAPATAN ASLI DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH

PENDAPATAN PEMBIAYAAN BELANJA

62,47

20,14

3,23

1,46

2,50

0,05

0,35

0,32

3,07

16,61

15,88

63,61

28,05

35,56

7,72

6,58

RINGKASAN APBD 2017(Dalam Triliun Rupiah)

10 11

INFORMASI

2017APBD PENDAPATAN DAERAH KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

12 13

INFORMASI

2017APBD KOMPONEN PAJAK DAERAH

14 15

INFORMASI

2017APBD

16 17

INFORMASI

2017APBD 10 SKPD DENGAN BELANJA TERBESAR

18 19

INFORMASI

2017APBD KOMPONEN BELANJA DAERAH

KOMPOSISI BELANJA DAN PEMBIAYAAN TERBESAR

REALISASI2012

REALISASI2013

REALISASI2014

REALISASI2015

APBD-P2016

APBD2017 63,61 T

57,36 T

43,01 T

37,79 T

38,30 T

31,55 T9,68 8,789,701,391,93

0,01

1,04

0,68

2,08

0,37

0,21

0,35

0,32

0,102,50

2,50

1,99

1,461,71

2,25

1,46

1,81

2,13

1,440.65

1,56

3,07

12,6412,64

12,62

10,63

16,81

16,61

10,69

10,41

10,24

12,62

15,88

10,04

10,47

15,86

19,91

20,14

1,33

3,230,05v

BELANJA PEGAWAI (belanja tidak langsung)

BELANJA TIDAK TERDUGABELANJA MODAL

BELANJA BUNGABELANJA BANTUAN SOSIALBELANJA PEGAWAI (belanja langsung)

BELANJA SUBSIDIBELANJA BANTUAN KEUANGANBELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA HIBAH

20 21

INFORMASI

2017APBD

PENDIDIKAN KESEHATAN

17,49 T 8,27 T

309,42 MSKY HOSPITALKonsep rumah sakit di atas jalan dan sungai untuk mengatasi keterbatasan lahan. Sky Hospital rencananya akan dibangun sebagai pengembangan RSUD Tarakan.

KETUK PINTULAYANI DENGAN HATI

Penanggulangan masalah kesehatan melalui mekanisme

pendekatan keluarga antara lain melalui, kunjungan rumah,

motivasi perilaku hidup bersih dan sehat, home care, home surveilance, dan melakukan

rujukan kasus sesuai ketentuan dan prosedur.

621 MPREMI BPJS - PBI

Dalam rangka universal health coverage, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan premi BPJS

bagi penerima bantuan iuran daerah (PBI) yang ber-KTP dan KK DKI dan

menerima layanan kesehatan kelas III. Pada tahun 2017 telah

teranggarkan bagi 3 juta PBI.

257,64 MREHAB & PEMBANGUNAN PUSKESMASTerdiri dari 6 lokasi pembangunan dan 23 lokasi rehab total

246,17 MPEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN RSUKTerdiri dari 2 lokasi pembangunan dan 3 lokasi pengembangan

BOPSEKOLAH NEGERI - 1.569,23 MMADRASAH NEGERI - 120,54 MPAUD SWASTA - 80,81 M

BOSSEKOLAH NEGERI - 889,83 M

SEKOLAH SWASTA - 727,48 M

KJP2.440,22 M610.658 - PESERTA DIDIK

KJMU56,09 M3.116 - PESERTA DIDIK

SUBSIDIPANGANKJP402,79 M

REHAB SARPRASREHAB 129 SEKOLAH -

1.819,12 MPEMAGARAN 14 SEKOLAH -

9,5 M

22 23

INFORMASI

2017APBD

KESEMPATAN KERJA DAN USAHA

24 25

INFORMASI

2017APBD

RPTRA

TAMAN RTH, MAKAM &HUTAN KOTA

RUSUNAWA

4,66 T

Anggaran pembangunanrusun dan sarana

prasarana pendukung

Target pembangunan

tersebar di 4 (empat) wilayah

0,25 T

0,09 T

0,16 T

11.105 unit

1,07 T

0,85 T

Meliputi:

Pengadaan Tanah

Pengelolaan RPTRA

Pembangunan RPTRA

1.88

6 2.71

4

240

378

2.10

1 3.41

3

3.03

03.

968

3.60

3 4.70

7

3.92

9 5.01

0

5491 unit

4272 unit

1154 unit

118 unit

PPSUPenanganan Prasarana dan SaranaUmum Tingkat Kelurahan

- Pengadaan Tanah- Penataan- Pemeliharaan- Pembangunan

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Total Alokasi AnggaranPPSU 6 Wilayah

Rumah Susun Sederhana SewaTARGET PEMBANGUNAN

TARGET PEMBANGUNAN

& ANGGARAN

& PENGELOLAAN RPTRA

& ANGGARANTARGET PEMBANGUNAN

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

26 27

INFORMASI

2017APBD PENANGGULANGAN KEMACETAN & LALU LINTAS

12,73 T

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT MRT JAKARTA

4.442,45 M

PROGRESS PEMBANGUNAN MRT

REALISASI 2016 - 62,22 %PROYEKSI 2017 - 85-90 %

KORIDOR SELATAN-UTARA FASE I

RUTE Lebak Bulus - Bundaran HI TARGET OPERASI Awal 2019KAPASITAS 173.400 orang/hariHEADWAY 5 menitWAKTU TEMPUH 30 menit

PENYERTAAN MODAL DAERAHKEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO

1.200 MDIANTARANYA UNTUK PEMBANGUNAN LRT

Public Service ObligationPT Transjakarta

2.831,33 M

Penanaman Modal Daerahkepada PT Transjakarta

420 M

JUMLAH ARMADA

2016 - 1.957 BUS2017 - 3.414 BUS

PEMBANGUNAN DANPEMELIHARAAN PEDESTRIAN

512,85 M

Jakarta Pusat 115,04 MJakarta Utara 72,28 MJakarta Barat 57,78 MJakarta Selatan 70,57 MJakarta Timur 72,10 M

ERP adalah penerapan jalan berbayar secara elektronik pada

kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.

2016 - Tahap Lelang2017 - Pengawasan Pembangunan

Sistem ERP

MRT

BRT

LRT

PEDESTRIAN

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, FLY OVER, UNDER PASS

3.746,48 M

Pengadaan Tanah 600,24 MFO, UP, Perlintasan Tidak Sebidang 852,98 MJalan dan Jembatan 2.293,26 M

INFRA-STRUKTUR

28 29

INFORMASI

2017APBD

ProgramPro Rakyat

Lainnya

PROGRAM DI TINGKAT RT/RW/KOMUNITAS

PEMBINAAN ROHANI, AKHLAK,DAN PEMBENTUKAN KARAKTER PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBUDAYA

Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,88 T untuk pelaksanaan beberapa program di level RT/RW/Komunitas. Secara rerata, anggaran penguatan RW dengan anggaran per RW di tahun 2017 sebesar Rp 1,055 milyar. Pada tahun 2017, secara rerata di setiap RW di Provinsi DKI Jakarta, telah teralokasi anggaran Posyandu sebesar Rp 32,80 juta, Jumantik sebesar Rp 83,46 juta, Operasional RW sebesar Rp 1,2 juta/bulan, Operasional RT sebesar Rp 975 ribu/bulan.

PENGUATANRT/RW/LMK

POSYANDU JUMANTIK

PKK PUSKESMAS HIBAH PPMK

Rp

KEGIATAN KELURAHANLAINNYA

Pelaksanaan pembinaan rohani, akhlak, dan karakter selain melalui pendidikan formal juga dilakukan melalui pendidikan non formal dan informal. Untuk itu telah dialokasikan program beserta anggaran sebesarRp 305,78 Milyar yang antara lain untuk :

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jakarta yang berbudaya multikultur, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesarRp 205,35 M yang antara lain untuk :

LEMBAGA PENGEMBANGANTILAWATIL QUR’AN (LPTQ)

DEWAN MESJIDINDONESIA

MAJELIS ULAMAINDONESIA

LEMBAGA PENGEMBANGANPESPARAWI DAERAH (LPPD)

GEREJA PANTEKOSTAJEMAAT GIDEON

PARISADA HINDU DHARMAINDONESIA DKI JAKARTA

LEMBAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN BUDHA

(LPKB)

SEKRETARIAT PUSAT PENGKAJIAN PENGEMBANGAN

ISLAM JAKARTA

FORUM KERUKUNANUMAT BERAGAMA (FKUB)

JAMBORE PEMUDA DAERAH (JPD) JAKARTA

HIBAH UNTUK DEWANKESENIAN JAKARTA

PELATIHAN SENI BUDAYA BAGI GURU TK DAN SD

PELATIHAN SENI BUDAYA SERTA PEMBINAAN UNTUK

SANGGAR-SANGGAR

PEMILIHAN & PEMBERDAYAAN ABANG DAN NONE

JAKARTA 2017

PELAKSANAAN LEBARANDAN GEBYAR BUDAYA

BETAWI

PENYELENGGARA PELATIHAN & PEMBINAAN KESENIAN TRADISIONAL

BETAWI

PEMBINAAN SENI BUDAYADI RUMAH SUSUN DAN

RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)

PENGEMBANGANPERKAMPUNGANBUDAYA BETAWI,SETU BABAKAN

APRESIASI DAN LOMBA KESENIAN NUANSA RELIGI

PPSU

GAJI TENAGA PENDIDIKDI MADRASAH

PEMBERANGKATAN UMROH 154 ORANG MARBOT

HIBAH MASJIDDAN MUSHOLLA

PELAYANAN JAMAAHHAJI PROV DKI JAKARTA

30 31

INFORMASI

2017APBD TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINSI DKI JAKARTAGLOSSARY

PENDAPATAN DAERAh Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BELANJA DAERAh Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pen-gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran bersangkutan.

PEMBIAyAAN DAERAhSetiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

PAJAK DAERAh Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber-dasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat-kan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BELANJA LANGSUNG Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

PUBLIc SERvIcE OBLIGATION (PSO) Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat dis-paritas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN/Swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin atau terjangkau oleh sebagian be-sar masyarakat (publik).

PENyERTAAN MODAL DAERAh Bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usa-ha dengan mendapat hak kepemilikan.

ELEcTRONIc ROAD PRIcING (ERP) Penerapan jalan berbayar secara elektronik pada ka-wasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.

MASS RAPIT TRANSIT (MRT)Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta berat.

LIGhT RAIL TRANSIT (LRT)ATAU KERETA API RINGAN Angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

BUS RAPID TRANSIT (BRT)Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.

PELAyANAAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non periz-inan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen di-lakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAh (BOS)Pemberian BOS dimaksudkan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasi seko-lah bagi siswa di sekolah swasta.

BIAyA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peser-ta didik terdaftar.

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)Kartu yang disediakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peser-ta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.

KARTU JAKARTA MAhASISwA UNGGUL (KJMU) Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada maha-siswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar aktif di PTN.

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAh (PBI) Warga yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jakarta yang menerima layanan fasilitas kes-ehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.

KETUK PINTU LAyANI DENGAN hATI (KPLDh) Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamak-an upaya promotif dan preventif yang diawali dengan pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sam-pai dengan pemenuhan hak-hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evalu-asi hasilnya, termasuk kewajiban keluarga menjalank-an perilaku hidup bersih dan sehat.

PROGRAM PEMBERDAyAAN MASyARAKATKELURAhAN (PPMK) Program pemberdayaan masyarakat kelurahan Provin-si DKI Jakarta.

PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAhAN Pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, baha-ya dan menggangu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan, dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/ asset pub-lik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.