KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) Disampaikan oleh: Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
(DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN
KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH)
Disampaikan oleh:Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG (2005-2025)
NO INDIKATOR 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TujuanPembangunan
Kesehatan
SASARAN
1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat & daerah
3. Pengem-bangan upaya & pembiaya-an kesehatan
4. Pengem-bangan & pember-dayaan SDM Kesehatan
STRATEGI
Masyarakat sehat yang
mandiri dan
berkeadilan
NILAI
VISI, MISI, dan NILAIKEMKES 2010-2014
1. Pemberdayaan masyarakat.2. Upaya kesehatan yg
bermutu dan berkeadilan 3. Ketersediaan dan
pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Tata kelola kepemerintahan yg baik.
• Pro Rakyat• Responsif• Inklusif• Efektif. • Clean
Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
VISIMISINILAI
1
2
3
45
6
7
8
8 PROGRAM UNGGULAN KEMENKES 2010-2014
Isu Kesehatan Globaldi WHA-64
• Negara anggota WHO diharapkan mendukung reformasi WHO ke arah yang lebih efektif, efisien, responsif, objektif, transparan dan accountable untuk dapat lebih mengutamakan equity, social justice and human rights for all.
KERANGKA KONSEP DIREKTORAT BUK DASAR
Peningkatan AKSES & MUTU pelayanan kesehatan dasar
Outcome
1. Dinkes Propinsi/ Kabupaten/ Kota
2. Puskesmas3. Fasyankes lain4. Masyarakat
Output
Prioritas/ StrategisTugas & FungsiDukungan untuk daerah
Input
1. Promotif2. Preventif3. Peningkatan akses4. Kebutuhan SDM5. Program Lintas
Sektor
Prioritas
• NSPK• Sosialisasi/ Advokasi• Bimtek/ Dukungan/
Fasilitasi• Evaluasi
Kebijakan
Kegiatan
PENDEKATAN REFORMASI UPAYA KESEHATAN
Extrinsic influences Intrinsic influences
REFORM
Berfungsi dg. baik
Ada tapi tidak
berfungsi
Belum ada
• Paradigma• Kebijakan• Kelembagaan• SDM• Program• Sistem
REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATANREFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
TERTIERTERTIER
SEKUNDERSEKUNDER
PRIMERPRIMER
KETENAGAANKETENAGAAN
ANGGARANANGGARAN
OBATOBAT
INFRA INFRA STRUKTURSTRUKTUR
PERAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT MASYARAKAT DAN SWASTADAN SWASTA
Upaya Kesehatan Berbasis Upaya Kesehatan Berbasis MasyarakatMasyarakat
Posyandu: 266.287Posyandu: 266.287
Poskesdes: 51.996Poskesdes: 51.996
Poskestren: 1.040Poskestren: 1.040
PosyanduPosyandu
PoskestrenPoskestren
PoskesdesPoskesdesSumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes, 2010
21
NO. NAMA PROVINSIPUSKESMAS PERAWATAN
PUSKESMAS NON
PERAWATAN
PUSKESMAS PEMBANTU
(PUSTU)JUMLAH
1 Nanggroe Aceh Darussalam 116 199 881 11962 Sumatera Utara 140 366 1801 23073 Sumatera Barat 85 161 857 11034 Riau 53 140 723 9165 Jambi 59 110 547 7166 Sumatera Selatan 82 211 983 12767 Bengkulu 39 131 466 6368 Lampung 58 207 776 10419 Kepulauan Bangka Belitung 18 40 155 213
10 Kepulauan Riau 26 40 204 27011 DKI Jakarta 52 289 2 34312 Jawa Barat 237 791 1600 262813 Jawa Tengah 252 615 1759 262614 DI Yogyakarta 42 79 321 44215 Jawa Timur 396 550 2252 319816 Banten 50 167 267 484
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (1)
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. NAMA PROVINSIPUSKESMAS PERAWATAN
PUSKESMAS NON
PERAWATAN
PUSKESMAS PEMBANTU
(PUSTU)JUMLAH
17 Bali 28 86 523 637
18 Nusa Tenggara Barat 81 69 494 644
19 Nusa Tenggara Timur 110 199 893 1202
20 Kalimantan Barat 93 138 806 1037
21 Kalimantan Tengah 69 105 834 1008
22 Kalimantan Selatan 48 166 593 807
23 Kalimantan Timur 93 124 633 850
24 Sulawesi Utara 84 86 457 627
25 Sulawesi Tengah 68 92 650 810
26 Sulawesi Selatan 208 208 1300 1716
27 Sulawesi Tenggara 70 163 462 695
28 Gorontalo 23 53 250 326
29 Sulawesi Barat 35 46 209 290
30 Maluku 56 100 311 467
31 Maluku Utara 27 73 226 326
32 Papua Barat 36 70 271 377
33 Papua 86 211 553 850
TOTAL 2920 6085 23059 32064
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (2)
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
• Peskesmas Perawatan Jmlh TT >10 :Puskesmas yang diberi tambahan ruangan & fasilitas menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupn ranap sementara.
• Fungsi : merupakan Pusat Rujukan Antara melayani Gawat Darurat sebelum dibawa ke RS
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Puskesmas Perawatan dan Non PerawatanTahun 2011
8234
8737
90059133
7600780080008200840086008800900092009400
DES 2008 DES 2009 DES 2010 JUNI 2011
KENAIKAN JUMLAH PUSKESMAS
KATEGORI KEPEMILIKAN RS UMUM RS KHUSUS TOTAL
RS Publik Pemerintah 518 91 609
Swasta Non Profit 454 203 657
TNI 103 5 1266
POLRI 26 0 26
RS Privat Swasta 63 165 228
BUMN 7 68 254
Total 1171 532 1703
KONDISI RUMAH SAKIT SAAT INI
Keterangan :
RS Pemerintah Terdiri dari: Kemenkes, Pemprop, Pemkab, Pemkot
RS Organisasi Non Profit Terdiri dari: Organisasi Sosial, Organisasi Agama
RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya
• Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = 237.641.326 Jiwa (BPS)• Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = 31.026.400 Jiwa• Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : 76.400.000 Jiwa• Jumlah TT saat ini : 128.343 TT• Jumlah TT Kelas 3 : 61.794 TT• Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta
Rasio Kebutuhan TTRasio Kebutuhan TT Dalam Menghadapi Dalam Menghadapi Universal CoverageUniversal Coverage
• Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran 109.298 TT x Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T)
Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN KESIAPAN FASYANKES
Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )Bumerang ! Keseimbangan demand side
dan Supply side.Kesiapan Jenjang Sistem Rujukan
Khususnya kecukupan TT RSPemerataan Pemberi Pelayanan?
Paket Manfaat Standard Pelayanan Medik
Standar Alat dan bahan, standar obatKendali Mutu dan Kendali Biaya
Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Bina Upaya Kesehatan - KEMKES Bina Upaya Kesehatan - KEMKES 2012 - 20142012 - 2014
Universal Coverage
Revitalisasi Pelayanan PHC
Pengembangan e-Health
Pengembangan World Class Health Care
Membangun Budaya
Melayani
Menunjang UP4B
28
Desentralisasi/ Otonomi Daerah
Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah
Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat.
Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 :
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Dalin11. Farmasi12. K-3
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darutat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Pengendalian Infeksi11. Farmasi12. K-313. Rehabilitasi Medis14. Yan intensif15. Yan gizi16. Yan darah
5 Pelayanan5 Pelayanan
12 Pelayanan12 Pelayanan
16 Pelayanan16 Pelayanan
SURVEI AKREDITASI RS
SURVEI AKREDITASI RS
STANDAR AKREDITASI NASIONAL
AKREDITASI NASIONAL
AKREDITASI BARU
NASIONAL
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITSTANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITBARU NASIONALBARU NASIONAL
SASARAN II: Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien
SASARAN IV :MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab)
SASARAN I: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
SASARAN III: Sasaran Keselamatan
Pasien RS
STANDAR AKREDITASI
RUMAH SAKIT
MDG’sMDG’s
Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB (6 bab)
Sasaran I: Penurunan angka kematian bayi & peningkatan kesehatan ibu
1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar.
2. RS siap PONEK 24 jam di masing –masing kab/kota minimal 1 RS.
3. RS kab/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya.
KEBIJAKAN PONEK DI RS
Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan
neonatal secara komprehensif dan terintegrasi.
PROGRAM PONEK DI RSPROGRAM PONEK DI RSPeningkatan kemampuan
layanan kesehatan PONEK di RS Kab/Kota melalui peningkatan
sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk
Termasuk didalamnya: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan merupakan solusi untuk mengurangi serta meminimalisasi risiko
PATIENT SAFETY
Suatu sistem dimana RS membuat asuhan kepada pasien lebih aman
Tujuan:Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya
04/17/23
EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RSEVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS
Evaluasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan di RS
1. Kebijakan & Strategi Implementasi UU RS
2. SDM Kesehatan
3. Fasilitas & Logistik Kesehatan
4. Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6. Pembinaan upaya sistem Rujukan Kesehatan
Wilayah Cakupan RujukanRS Kab/Kota
1. Perlu disepakati dengan Perda2. Tidak terbatas pada struktur organisasi
dan administrasi3. Harus mempertimbangkan fungsi dan
geografis
Menjamin Sistem Rujukan Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisienyang Efektif dan Efisien
Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan :
1. Target Jumlah Penduduk
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina : Puskesmas Praktek Swasta Rumah Bersalin RS lain yang kemampuannya lebih rendah
Jarak ?Jarak ?
Waktu Tempuh ?Waktu Tempuh ?
Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit
RS
SDM
1 jam ke RS
Akses
TransportasiTidak Ada Batas Wilayah
• Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT)• Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS • SK Penetapan Klasifikasi RS • Nomor Registrasi RumahSakit• Surat izin operasional
Diajukan kepada DinasKesehatan Provinsi
Telaah teknis dan kelayakanOleh Dinas Kesehatan
Provinsi
RekomendasiDinas Kesehatan Provinsi
Permintaan akan ditelaah oleh
Kemenkes
E-Planning Kementerian Kesehatan RI
Buk.depkes.go.id
Diajukan ke Kementerian Kesehatan RI
RANCANGAN ALUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN ALKES RS/LABKES DI LINGKUNGAN DITJEN BUK
KASUBAG TU BUKR
TIM ANALISIS
KOORDINATOR PERENCANAAN
KABAG PI BUK USULAN RS DAN LABKES
SESDITJEN BUKE PLAN
2
1
3
4
6
6
5ANALISAUSULAN DEKONUSULAN TPINSTRUMEN DATA BASE KEBUTUHAN RSKONDISI RS
KESIMPULANKESIMPULAN
1. Komitmen Daerah untuk Universal Coverage Komitment Seluruh Stakeholder :
a. Pemerintah Pusat (Internal Depkes Dan Antar Departemen Terkait),
b. Pemerintahan Prov. Dan Kab/Kota
c. Komitmen Dinas Kesehatan
d. Komiten Pemberi Pelayanan Kes Perlu peningkatan jenjang sistem rujukan untuk
mendukung jejaring pelayanan terpadu dalam mewujudkan universal coverage 2014
KESIMPULAN (2)KESIMPULAN (2)
Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional :
1.Akreditasi RS baru (Nasional) menuju Standar Internasional dgn mengadopsi 14 standar JCI, berlaku mulai 2012
2.Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi wajib 3 th sekali masa toleransi okt 2011
3.Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60% , Th 2014 = 90% perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi memberi daftar RS yg belum akreditasi
4.Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni 2012
5.Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70 % (2012)
6.Melaksanakan standar akreditasi baru nasional mulai 2012