1.Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemda_2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : DADANG SUWANDA, SE, M.M, M.Ak, AK, CA

NIP : 196207201983021002

PANGKAT / GOLONGAN

: PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C

JABATAN : DOSEN IPDN (INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI). ITJEN KEMDAGRI

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

: JAKARTA / 20 JULI 1962

ALAMAT : JATINANGOR SUMEDANG

email : kangdadang207 @ yahoo.co.id

HP : 081386082500

2

3

TINJAUAN UMUM PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Dadang Suwanda SE, MM, MAk, Ak, CA

Disampaikan pada Bimtek Anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kepri

Di Hotel Premiere Pekanbaru, 7 Oktober 2014

RUANG LINGKUPPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RUANG LINGKUP DASAR ATURAN

1. Urusan PemerintahanUU No. 32 dan 33 Tahun 2004PP No. 38 Tahun 2007

2. DPRD dan Kepala Daerah PP No. 110/2000,24/2004,37/2005, 37/2006,21/2007 dan 6/2005

3. Kelembagaan / Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 41 Tahun 2007Permendagri 57/2007, 64/2007

4. SDM / Personil Daerah UU No.43/99 Pengganti UU No. 8 / 74

5. Keuangan DaerahPP No. 58, UU No. 33 Tahun 2005Permendagri 13/2006 , 59/2008UU 17/2003 ,01/2004, 15/2004

6. Pelayanan Umum / Public Services

RUU Pelayanan UmumPP 65/2005, 39/2007, 40/2007

7. Kependudukan UU N0. 23 /2006

8. Pembinaan Pengawasan PP No. 79 Tahun 2005 4

5

UU No. 32/2004

Tujuan Otonomi Daerah

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:Peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan dan peranserta masyarakat; serta Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip: demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI

(Ps. 2 ayat (3) UU No.32/2004

Daya Saing Daerah

Pelayanan Publik

Kesejahteraan masyarakat

Pelayanan Penunjang

Seni Budaya & OR

Kes. Sosial

Kes. Ekonomi

Iklim Berinvestasi

Fasilitas / infra struktur

Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB Perkapita, laju inflasi, Pertumbuhan Ekonomi,

Ketimpangan kemakmuran, Ktimpangan

regional

Pendidikan, Kesehatan, Kepemilikan tanah, Kesempatan Kerja,

Kemiskinan, kriminalitas

Pendidikan, Kesehatan, PU, Tata ruang, LH,

Sarana/Prasarana, Perhubungan

Penanaman modal, KUKM, Kependudukan/capil,

ketenagakerjaan, pertanahan, KB/KS, Perpustakaan, dll

Keamanan, kemudahan perijinan, pengenaan

pajak/retrib daerah, dll

Tingkat konsumsi masy, Nilai tukar petani,

produktivitas daerah,

Aksesibiltas daerah, penataan wilayah, fas. Bank/nonbank, listrik,

telepon, restoran, penginapan

Keberhasilan Dinilai dengan

INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA(IPM)

Pelayanan Dasar

S D M

Organisasi/event Kebudayaan dan Olahraga

Kualitas TK, tingkat ketergantungan

ASPEK

FOKUSINDIKATOR

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

KERANGKA HUBUNGAN ANTARA EKPPD DENGAN EKPOD

6

TujuanOTONOMI DAERAH

LPPD

Pengambil Kebijakan

13 Aspek

Pelaksana Kebijakan

9 Aspek

PRESTASI EKPPD

• SANGAT TINGGI

• TINGGI

• SEDANG

• RENDAH

1.Peningkatan Kesra

2.Pelayanan Publik

3.Daya Saing Daerah

LPPD

• Dasar Hukum• Gambaran

Umum• RPJMD

• Ur. Desent• Ur. Wajib• Ur. Pilihan

• TP• PUM

ASPEK YANG DINILAI

EKPPD EKPOD

HAPUSGABUNG

(3 tahunberturut-turut)

7

13 ASPEK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAERAH 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH

3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH

4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD

5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD

6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH BERSERTA TINJUT PELAKSANAAN

7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU

8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY

9. TRANSPARANSI DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENENYERAPAN DAU, DAK & BAGI HASIL

10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PUNGUTAN PAD & PINJAMAN/OBLIGASI DRH

11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD

12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN TEROBOSAN INOVASI BARU

13. TEROBOSAN INOVASI BARU

8

3. TINGKAT CAPAIAN SPM

2. KETAATAN THD PERATURAN / UU

4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6. PERENC PEMBANGUNAN DAERAH

7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN

9 (SEMBILAN ) ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH

9. FASILITASI THD PARTISIPASI MASYARAKAT

9

2003 2004 2005 2006-2007

OTDA

UU 22/99

UU 25/99

PP 105/00

PP 108/00PP 24/2005PP 54/2005PP 55/2005

PP 56/2005

PP 57/2005

PP 58/2005

1999-2002

PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kepmendagri29/02

PenerapanKepmendagri

29/02

UU 17/03 UU 1/2004UU 15/2004

UUD 25/05UU 32/04UU 33/04

Permendagri Nomor 13

Tahun 2006

Permendagri Nomor 59

Tahun 2007

PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT/DAERAH

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

- UU Nomor 17/2003- UU Nomor 1/2004- UU Nomor 25/2005- UU Nomor 32/2005- UU Nomor 33/2005- Dan Aturan Lainnya

2. PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA

- Inpres No. 7/1999

- SK Kepala LAN No 239/1X/6/8/2003

- UU No.25/2004

- SE Mendagri. No. 050/20220/SJ.

SAKD RASK/RKA

RENSTRA

APBD DASK/DPA

SAKIP

RENJA

PROSES

LAKIP

LaporanPertanggungjawaban

Keuangan

RPJP

INDIKATOR KINERJA

LPJSPJSPMUSPD

Panitia Anggaran dan DPRD

1. Lap. Realisasi APBD2. Neraca

3. Lap. Arus Kas4. Catatan atas Lap Keu

5. Lap. Keu PD

SP2D

SPP

SKPD

PEMDA RKPRPJM

SISTEM PENGUKURAN KINERJA

Tingginya KKN Belum

maksimalnya Kinerja

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

• Daya serap anggaran yang

rendah• Akuntabiltas

Tidak tercapainya Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1. Tidak meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2. Tidak meningkatnya Pelayanan Publik3. Tidak meningkatnya daya saing daerah

Terhambatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

12

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMBINAANPEMERIKSAAN1.RIK REGULER2.RIK PANJAB3.RIK PHLN

4.RIK KHUSUS

MA

JELIS

TP

/TG

R

PENGAWASAN

PERENCANAAN

RIK INVESTIGASI

PELAKSANAANBAPPEDA

DIBALEKAN

INSPEKTORAT

13

MA

JELIS

TP

/TG

R

APARAT PENEGAK HUKUM

POLRI

JAKSA

HAKIM

1. OPERASI INTELIJEN2. OPERASI PENYELIDIKAN3. OPERASI PENYIDIKAN

1. OPERASI INTELIJEN2. OPERASI PENYELIDIKAN3. OPERASI PENYIDIKAN4. OPERASI PENUNTUTAN

PENGADILAN

P21

P21

KPK

KEHAKIMAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

14

PENGESAHAN APBD MURNI

1/12/2008

PENGESAHAN APBD

PERUBAHAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN APBD OLEH SKPD & PPK PEMDA TERMASUK :

1.REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH

INSPEKTORAT 2.EVALUASI

PEMERIKSAAAN BPK-RI

PENILAIAN OLEH DPRD ATAS PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN KEUANGAN

SIKLUS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

1/1/2008

1/10/20081/1/20091/4/2009

1/7/20091/8/2009

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan

4. Pelaporan

5. Pertanggung- jawaban

1. S P I

2. Ketaatan thdp Perundangan

3. Disclosure

4. SAPFENOMENA

1. WTP2. WDP

3. Disclaimer4. Adverse

1. Lingkungan Pengendalian2. Penilaian Resiko

3. Aktivitas Pengendalian4. Sistem Informasi & Komunikasi5. Pemantauan dan Pengendalian

1. Nasional

2. Local

Tranparansi

Penyusunan Lap Keuangan

Penyajian Lap Keu

1. UU2. PP

3. Perpres4. Permen

1. Perda2. Perkada

Sistem Akuntansi

1. Lap Arus Kas2. Neraca

3. Lap Realisasi Anggrn

4. CaLK

AUDIT BPK

PENGELOLAAN KEUDA

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

6. Pengawasan

Sumber BPK

STANDAR NORMATIF PEMERIKSAAN BPK

15

16

Dokumen

PROSES AKUNTANSI POKOK

16

Catatan Laporan

SP2D-LS & SPJ

Buku Pembantu

KertasKerja

• Bukti Penerimaan

Kas

• Bukti Pengeluaran

Kas

• Bukti Memorial

Kumpulan Rekening

(Ringkasan dan Rincian)

• Buku Jurnal Penerimaan Kas

• Buku Jurnal Pengeluaran Kas

• Buku Jurnal Umum

• Laporan Realisasi

Anggaran • Laporan Arus Kas

• Neraca Daerah

• Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi

Pencatatan &Penggolongan

Peringkasan

Buku Besar

Buku Jurnal

Laporan Keuangan

Pelaporan

LATAR BELAKANG PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013TANGGAL 3 DESEMBER 2013

PP 71/2010 TENTANG SAP Mengatur:Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Pos-pos Laporan

Keuangan, dan Metode-metode Akuntansi

•2. Panduan Penyusunan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pada Pemda teknik

penyusunan lap serta teknik konversi atas akun anggaran yang berbeda

•Mengatur:•1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Pos-pos Laporan

•Keuangan, dan Metode-metode Akuntansi

•PERMENDAGRI TENTANG SAP BERBASIS AKRUAL

•PERKADA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI SAPBERBASIS AKRUAL

•MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG DAPATMEMBANDINGKAN ANTAR PERIODE DAN ANTAR ENTITAS

•6

1. L APORAN REAL IS AS I ANGGARAN2. L APORAN PERUBAHAN SALDO

ANGGARAN LEB IH (S AL)3. NERACA4. L APORAN ARUS KAS5. L APORAN OPERAS IONAL6. L APORAN PERUBAHAN EKUITAS7. CATATAN ATAS L APORAN

KEUANGAN

KOMPONEN LK

18/04/2023W W W . K S A P . O R GPage 18