1O - Bali...Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan SDA Nasional dari Unsur Non Pemerintah Pasal 12 (1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diusulkan oleh kelompok

#$-*g1rr'4tt

Menimbang:

Mengingat :

SALINANFJRESII:,EN

REI-)UELIK INDOI{ESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1O TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sumber daya air merupakan karunia T\rhan YangMaha Esa untuk menjamin kelangsungan hidup yangharus dikelola secara menyeluruh, terpadu, danberkelanj utan;

bahwa untuk menjamin pengelolaan sumber daya airyang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintahmelakukan koordinasi antarpemangku kepentingan baikantarkementerian / lembaga maupun unsurnonpemerintah, perlu membentuk Dewan Sumber DayaAir Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Presiden Republik Indonesia tentang DewanSumber Daya Air Nasional;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

a.

b.

c.

l.

c

MEMUTUSKAN

bphn.go.id

Menetapkan

l'!.ri lrri ii: r f.:rJli:ll ll., l,.i!li,,f :h:lA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN RtrPUBLIK INDONESIA TENTANGDEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

I . Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnyadisebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasipengeloiaan sumber daya air pada tingkat nasional.

2. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atautindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapaitujuan pengelolaan sumber daya air.

3. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upayamerencanakan, melaksanakan, memantau, danmengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber dayaair, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaliandaya rusak air.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Repubtik Indonesiayang memegang kekuasaal pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

6. Menteri adalal-r menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

7. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsidan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.

Pasal 2 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

bphn.go.id

l-',1? F.- !lD r r.lt][-l'l.li]1"- ll", ll''lDONI:SIA

-.) -

Pasal 2

(1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidangsumber daya air dilakukan untuk memaduserasikanberbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukanpada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayahsungai.

(3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air padatingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(41 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air padatingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber dayaair pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah Sungai yang ditetapkal oleh Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber dayaair pada tingkat nasional dibentuk Dewan SDA Nasional.

(21 Dewan SDA Nasional merupakar lembaga non strukturalyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden.

(3) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Ibukota NegaraRepublik Indoncsia.

Pasal 4

(1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangankepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional dibidang pengelolaan sumber daya air serta mengoordinasikanpenetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaansumber daya air antarpemangku kepentingan.

(2) Dalam

bphn.go.id

ffiPF! E: ID E I.I

R[rruRLtK. ..IDONEStA

-4-

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presidendalam penetapan kebijakan nasional dan penanganan isustrategis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaansumber daya air;

b. koordinasi dan sinkronisasi penetapan dan pelaksanaankebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya airantarpemangku kepentingan; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan nasional pengelolaan sumber daya airantarpemangku kepentingan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas;a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Ketua Harian;

d. Anggota; dan

e. Sekretaris.

(21 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian sebagaimana dimaksudpada ayat (I) huruf a, huruf b, dan huruf c merangkapsebagai anggota.

(3) Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dijabat oleh menteri yang mempunyai tugasmenyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, danpengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraanpemerintahan di bidang perekonomian.

(4) Wakil Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, dijabat oleh menteri yang mempunvaitugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, danpengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraanpemerintahan di bidang kemaritiman.

(5) Ketua . .

bphn.go.id

PRE:iIDENr? g P LtR L- ll

g,k,v*r*i>).'!!

PRESIDENI:1 T-.F] UBLIK II.JD ONES IA

6-

14) Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia

bagian barat;

b. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesiabagian tengah; dan

c. 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesiabagian timur.

(5) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsurnonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiriatas organisasi atau asosiasi yang mewakili aspekkonservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.

(6) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (l), ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7(l) Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional dibentuk

Sekretariat Dewan SDA Nasional, yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan SDANasional melalui Sekretaris Dewan SDA Nasional.

(21 Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 8(1) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (l), mempunyai tugas memberikandukungan administratif dan teknis operasional kepadaDewan SDA Nasional.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sekretariat Dewan SDA Nasional menyelenggarakanfungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan programkerja serta laporan kegiatan Dewan SDA Nasional;

b. pemberian dukungan administratif kepada Dewan SDANasional;

c. pemberian dukungan teknis operasional kepada DewanSDA Nasional;

d. Pelaksanaan . ..

bphn.go.id

lJR E:J ID E I{F I I-1IlBLIK II'IDONESIA

-7-

d. pelaksanaan pembinaan orgalisasi, administrasikepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana De',l'anSDA Nasional; dan

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sertapen5rusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan SDANasional.

Pasal 9

(1) Sekretariat Dewan SDA Nasional terdiri atas paling banyak3 (tiga) Bagian.

(21 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri a:aspaling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 10

Di lingkungan Sekretariat Dewan SDA Nasional dapat ditetapkanjabatan fungsionai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerjaSekretariat Dewan SDA Nasional diatur dengan PeraturanMenteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparaturnegara.

e

BABIII ...

bphn.go.id

ffiYlqyrr:!F

FTRESIDENIi ETJUELII( INDONESIA

-6-

BAB III

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian KesatuPengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan SDA Nasional

dari Unsur Non Pemerintah

Pasal 12(1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah

diusulkan oleh kelompok organisasi atau asosiasi yangdiwakilinya melalui tata cara pemilihan secara demokratis.

(21 Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (l), difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Pasal 13(1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah

diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.(2\ Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), dapat dilakukan penggantian antarwaktu apabilayang bersangkutan:

a. mengundurkan diri;b. meninggal dunia;c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap

paling sedikit selama 1 (satu) tahun;d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempur-yaikekuatan hukum yang tetap; atau

e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.(3) Persyaratan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari

unsur nonpemerintah diatur lebih lanjut oleh KetuaDewan SDA Nasional.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDANasional yang berasal dari unsur nonpemerintah yangmenjalani penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasionalatas usul unsur yang diwakilinya.

Bagian Kedua .

bphn.go.id

ffitPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9-

Bagian Kedua

Jabatan, Pengangkatan, dan PemberhentianSekretariat Dewan SDA Nasional

Pasal 14

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon II.aatau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(21 Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.aatau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.aatau Jabatan Pengawas.

Pasal 15

Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.(1)

(21 Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan pegawaidi lingkungan Sekretariat Dewan SDA Nasional diangkat iandiberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Sekretariat.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Ke{a Dewan SDA Nasional

Pasal 16

(1) Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) bulan.

(21 Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional dandihadiri para anggota.

(3) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berhalangan, sidang Dewan SDANasional dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan SDA Nasional.

(41 Dalam hal Wakil Ketua Dewan SDA Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (3) berhalangan, sidang Dewan SDANasional dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.

(5) Dalam . .

bphn.go.id

*:w$,-t!qy*tli

PR TJ S,ID E Nr.] L-:PU8t- ( ttn D()NESt A.

-10-

(5) Dalam melaksanakan persidangan, Dewan SDA Nasionaldapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah,perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/a:aumasyarakat terkait.

(6) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilankeputusan Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut olehKetua Dewan SDA Nasional.

Pasal 17

(1) Ketua Dewan SDA Nasional berwenang:a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional;

b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata carapengambilan keputusan Dewan SDA Nasional;

c. memimpin sidang Dewan SDA Nasional sesuai denganketentuan tata tertib persidangan dan tata carapengambilan keputusan; dan

d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidanganDewan SDA Nasional.

(2\ Ketua Dewan SDA Nasional dalam melaksanakankewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dibantuoleh Wakil Ketua Dewan SDA Nasional.

(3) Ketua Harian Dewan SDA Nasional mempunyai tugasmelaksanakan tugas sehari-hari Ketua Dewan SDA Nasional.

(4) Sekretaris Dewan SDA Nasional mempunyai tugas memberiarahan kepada Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasionaldalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan SDANasional.

Pasal 18

(l) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DewanSDA Nasional, Ketua Dewan SDA Nasional dapatmembentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli,pakar, dan tenaga profesional di bidang pengelolaan sumberdaya air.

(2) Ketentuan...

bphn.go.id

PRESIDENPT.-PURLII( INDONESIA

-11-

(21 Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas kelompokkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan menteri yang mempunyai tugasmenyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, danpengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraanpemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1), Dewan SDA Nasional harus menyampaikanlaporan tertulis kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kalidalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat ha:usmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baikdi lingkungan internal Sekretariat Dewan SDA Nasional maupundengan satuan organisasi lain di luar SekretariatDewan SDA Nasional.

Pasal 21

Kepala Sekretariat harus mengawasi staf dan mengarr:billangkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dalam hal te{adi penyimpangan.

Pasal22Kepala Sekretariat harus bertanggung jawab, memimpin,mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagipelaksanaan tugas staf.

Pasal 23...

;\

bphn.go.id

Altt{?, =tl,

ff"*",v*f*4p*{=!fIIiESIDEN

ErrutJL[( ll|DONESIA

-12-

Pasal 23

Kepala Sekretariat harus mengikuti, mematuhi petunjuk, ianbertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan SDA Nasio:ralserta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada KetuaHarian Dewan SDA Nasional melalui Sekretaris Dewan SDANasional.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi daristaf di lingkungan Sekretariat Dewan SDA Nasional harus diolahdan dipergunakan sebagai bahan penJrusunan lapo:anlebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas danfungsi Dewan SDA Nasional dibebankan kepada AnggaranKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai denganterbentuknya Sekretariat Dewan SDA Nasional, tugas dan fungsikesekretariatan dilaksanakan oleh unit organisasi yang selamaini telah memberikan dukungan administratif dan teknisoperasional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaansumber daya air.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

bphn.go.id

f.}.)'{!*>*{jFRESIOEN

REPIJELIK INDONESIA-13-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal l8 Januari 2O17PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

rtd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Perekonomian,

Bidang Hukum dandang-undangan,

Djaman

bphn.go.id