1Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan Tantangan

Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan Tantangan

Rahma Iryanti

Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM

Yogyakarta, 5 September 2014

Outline Pembahasan

1. Fakta dan Kondisi

2. Penyebab Kesenjangan

3. Dampak

4. Strategi Kebijakan

FAKTA DAN KONDISI KESENJANGAN

TINGKAT KEMISKINAN MENURUN PERIODE 2009-2014 Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau

turun 0,11% dibandingkan Maret 2013. Namun, penurunan ini diikuti dengan kenaikan kesenjangan (GINI Ratio)

• Sejak tahun 2011, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi kemiskinan sekarang sudah mencapai tahap yg kronis dan kondisi makroekonomi yang belum optimal.

• Disparitas antar propinsi masih terjadi dengan tingkat kemiskinan propinsi di Indonesia Bagian Timur relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Barat.

• Di lain pihak, GINI Coeficient terus mengalami kenaikan sehingga mencapai 0.42 pada tahun 2013

4

• Lapangan kerja yang terserap tidak seperti yang ditargetkan karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,78% dari target 6,3%

• Tingkat inflasi yang cukup tinggi pada bulan Juli dan Agustus 2013

• Pendorong kenaikan inflasi akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2013

• Perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk miskin.

Berbagai Kondisi Ekonomi Yang Terjadi Mendorong Lambatnya Penurun Kemiskinan dan Kesenjangan

Penurunan Kemiskinan dan Target tingkat Kemiskinan 2009-2014

4

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

10

12

14

16

18

20

22

24

26

19

90

19

93

19

96

19

99

20

00

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Tingkat Kemiskinan Index Gini

Pre-krisis

Post-krisis dan reformasi

Krisis Keuangan

Sumber: BPS, diolah sendiri

GAP KOEFISIEN GINI ANTAR PROPINSI Kecenderungan gap antar propinsi semakin lebar dengan

GINI Nasional Mendekati Angka GINI Tertinggi

5

0.35

0.37 0.38

0.41 0.41 0.413

0.26

0.29 0.30 0.30

0.29

0.313

0.40

0.38

0.41 0.42

0.44 0.442

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nasional Bangka Belitung Papua

Sumber: BPS, diolah sendiri

Kesenjangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, negara maju

pun mengalami masalah serupa

• Setiap negara mempunyai perbedaan cara mengatasi permasalahannya yang terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan, serta tingkat kesulitan mengatasinya.

• Pengalaman di sebagian negara menunjukkan bahwa negara yang menghasilkan PDB besar, pendapatan per kapita yang tinggi, dan distribusi pendapatan relatif merata, mempunyai koefisien gini yang relatif rendah.

Ketimpangan di Indonesia

• Sebelum krisis ekonomi 1997/1998

– Pertumbuhan ekonomi telah berhasil mengurangi kesenjangan (Akita et al, 2011), (van der Eng, 2009), and (Cameron, 2000).

• Menjelang krisis

– Kesenjangan mulai melebar (Frankema & Marks, 2009; Leigh & van der Eng, 2010; van Leeuwen & Foldvari, 2012)

– Meskipun pertumbuhan merata di seluruh tingkat ekonomi, ketimpangan wilayah mulai terjadi dengan pertumbuhan di Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Hill, 2008; Hill et al, 2008), and

• Setelah krisis ekonomi

– Ketimpangan cenderung meningkat terutama antar kelompok ekonomi dan antar kota-desa (Akita, 2002; Akita & Miyata, 2008, Skoufias, 2001; Sumarto, 2013; Suryadarma et al, 2005, 2006; Yusuf and Rum, 2013).

7

PENINGKATAN KESENJANGAN INDONESIA TERTINGGI DI ASIA

Sumber: Bank Dunia, 2012; diolah dari World Development Indicators, Susenas

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-10

-5

0

5

10

15 % Perubahan per tahun

% P

erub

ahan

sela

ma p

erio

de te

rten

tu

Perubahan Koefisien Gini Beberapa Negara Asia

Change over Period (LHS) Change per Year (RHS)

2000-

2012 2004-

2009 2002-

2008

2002-

2008

1999-

2005

2002-

2008 1999-

2009 2000-

2009

2004-

2008

2001-

2007

Indonesia memiliki peningkatan tertinggi selama periode dan peningkatan per tahun tertinggi kedua

8

Kesenjangan Terjadi bukan Hanya dari Sisi Ekonomi namun terjadi pada sisi Non-Ekonomi

1. Kesenjangan ekonomi ditunjukan dengan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat

2. Kesenjangan non-ekonomi ditujukan dengan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya

3. Kesenjangan antar wilayah masih terus terjadi

KESENJANGAN EKONOMI

VS NON-

EKONOMI

ANTAR WILAYAH

Indonesia Timur vs Indonesia Barat

Perkotaan vs Perdesaan

ANTAR KELOMPOK EKONOMI

Pekerja Formal vs Pekerja Informal

Pertanian vs Non-Pertanian

PENYEBAB KESENJANGAN

Faktor yang Saling Terkait Penyebab Kesenjangan Kurangnya akses pelayanan dasar peningkatan SDM semasa kecil mempengaruhi daya saing kelompok menengah ke bawah

11

Pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah

ke bawah relatif tinggi

Tidak disertai dengan peningkatan upah yang

signifikan

PERTUMBUHAN PENDUDUK

KEBIJAKAN SEKTORAL

KONEKTIVITAS

• Kebijakan tidak pro-poor

• Perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan lambatnya penurunan kemiskinan (Suryahadi et al., 2012)

• Booming beberapa komoditas tertentu seperti batu bara, kelapa sawit, pertambangan lainnya yang hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas (Burke and Resosudarmo, 2012)

• Meningkatnya harga barang tambang di dunia secara umum dibandingkan pertanian (Yusuf (2013, forthcoming)

Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung

ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah dan secara

umum di Indonesia Bagian Timur

KEBIJAKAN TENAGA KERJA

• Kakunya pasar tenaga kerja formal terutama kebijakan tenaga kerja tentang upah minimum

• Berkurangnya kebutuhan tenaga kurang terampil, meningkatnya

KELOMPOK EKONOMI

Kesenjangan Ekonomi : Laju Pertumbuhan Ekonomi Tidak Seimbang Antar

Kelompok Ekonomi Dalam Kurun Waktu 2008-2012

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

Annu

al gr

owth

rate

%

Percentiles

2008-2012 growth Growth in meanMiskin Rentan Menengah Atas

29 juta 70 juta 100 juta 50 juta

12% 40% 80% +Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

An

nu

al g

ro

wth

ra

te

%

Percentiles

2008-2012 growth Growth in mean

( Sumber: BPS & TNP2K) 3

Kesenjangan Ekonomi: Pertumbuhan di perkotaan lebih tidak merata

dibandingkan di perdesaan

13

Sumber: TNP2K, Prof. Suahasil Nazara

Intervensi sangat diperlukan untuk group menengah dan terendah.

Khususnya yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, akses

terhadap modal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan

ekonomi produktif

• Di perdesaan, pertumbuhan pengeluaran, meningkat mulai percentile ke 40 dan 30 persen terkaya di atas rata-rata.

• Di perkotaan, pendapatan riil buruh diperkirakan tidak mengalami perubahan, sementara pendapatan riil tenaga profesional meningkat.

• Jumlah buruh non-pertanian meningkat

5.61

0

2

4

6

8

10

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

Perkotaan

2008-2012growthGrowth inmean

3.54

0

2

4

6

8

10

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

Perdesaan

2008-2012growth

Kesenjangan Ekonomi: Perbedaan yang menyolok pendapatan pertanian

dan non-pertanian menyebabkan kesenjangan

14

15% 6%

7%

72%

Others Industry

Unemployment Agriculture

Lapangan Pekerjaan Penduduk Miskin di Desa, Maret, 2010

0

1,000

2,000

2009 2010 2011 2012 2013

(rib

u r

up

iah

)

Pertanian Industri Kosntruksi

Perdagangan Transportasi

Upah Sektoral tahun 2009-2014

Sumber: BPS (diolah sendiri)

Distribusi kemiskinan menurut head count index disebabkan tidak bekerja sebesar 6,18% di daerah kota sementara di daerah desa 3,78%.

0

400

800

1200

1600

2000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3* 1**

2007 2008 2009 2010 2011 2012

(rib

u r

up

iah

)

Upah Riil Buruh Industri 2007-2012 (2007=100)

Tekstil KertasFurniture LogamIndustri Total UMP Riil (2007=100)

Ketimpangan Upah di Indonesia

• Pekerja dengan keahlian yang tinggi mendapatkan upah relatif jauh lebih besar dibandingkan pekerja biasa

• Upah pekerja formal relatif lebih tinggi dibandingkan upah pekerja di sektor informal

• Pekerja sektor formal lebih banyak di pusat-pusat ekonomi terutama Indonesia Bagian Barat atau daerah dengan kaya hasil bumi

Sumber : Melanie Morten, Stanford University, 2014

Sumber: IEQ Juli 2014, World Bank

Upah per Bulan Per Kabupaten, 2011-2012

Labor Income Pekerja Formal vs Semua Pekerja, 2001-2011

Kesenjangan Ekonomi: Proporsi Tenaga Kerja Mengalami Transformasi

16

Sumber: Sakernas berbagai tahun, BPS

• Terjadi penurunan yang tajam proporsi tenaga kerja di bidang pertanian.

• Perkembangan kearah sektor jasa, namun produkstivitasnya rendah

• Smentara, peningkatan tenaga kerja di bidang industry tidak dapat disubstitusi dengan mudah.

• Kualitas SDM belum siap dan tingginya keahlian yang diperlukan untuk sektor industry.

0

10

20

30

40

50

60

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Employment in Agriculture (% of total employment)

Employment in Industry (% of total employment)

Employment in Services (% of total employment)

Tingkat Pendidikan Penduduk Miskin Relatif Rendah

Tidak Sekolah;

13839519; 37%

SD; 13746992;

36%

SMP; 6313642;

17%

SMA; 3480575;

9%

PT; 236847; 1%

Penduduk Miskin

Tidak Tamat SD; 33.55;

33%

SD; 40.89; 41%

SLTP; 14.22; 14%

SLTA; 10.68; 11%

PT; 0.66; 1%

Perkotaan

Tidak Tamat SD; 44.39;

44% SD; 37.88;

38%

SLTP; 11.53; 12%

SLTA; 5.85; 6% PT; 0.35; 0%

Perdesaan

Tingkat pendidikan penduduk miskin atau kelompok 40% ekonomi terbawah

yang rendah menyebabkan kurang pekerja miskin menjadi kurang

kompetitif untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak (Decent Job)

Sumber: BPS, Simpadu PNPM

KESENJANGAN NON-EKONOMI: PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN & KESEHATAN

0

20

40

60

80

100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

57.5

81.8 89.7 93.2 96.6

29.7

57.2 66.2 79.1 88.1

Persalinan nakes

Persalinan di fasilitas kesehatan

Kesehatan Ibu

Kesehatan Anak

0

20

40

60

80

100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

48.9 66.5 66.6 73.7 73.3

0

20

40

60

80

100

7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun

95.9

81

42.9

4.8

99.4 94.9

75.3

33.1

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

AKSES PENDIDIKAN: Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih tua AKSES KESEHATAN: Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak

Imunisasi dasar lengkap

Angka Partisipasi Sekolah (2012)

Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 18

KESENJANGAN NON-EKONOMI: KESENJANGAN AKSES IDENTITAS DAN INFRASTRUKTUR

DASAR LAINNYA

Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif

0

10

20

30

40

50

60

Ketidakmampuandalam mengakses

penerangan

Ketidakmampuandalam mengkases

air bersih

Ketidakmampuandalam mengakses

sanitasi

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

0

10

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

46.2 34.2

26.5 19.8

10.6

Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%)

• 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir

• Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas membuat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial lainnya

Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi

19

DAMPAK KESENJANGAN

Akibat Kesenjangan Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi

Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar kelompok ekonomi mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi

1. Kesenjangan memiliki potensi dampak negatif terhadap kohesi sosial dan politik. • Meskipun ekonomi tumbuh, namun terdapat persepsi publik bahwa

kesejahteraan belum dinikmati semua orang/belum adil dan merata.

2. Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal: • Perubahan pola permintaan (Marshall 1988) • Perubahan ukuran pasar domestik (Murphy et. al. 1989; Mani 2001) • Berkurangnya kegiatan kewirausahaan (Banerjee and Newman 1993) • Keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan

pertumbuhan ekonomi (Gupta, 1990; Keefer and Knack, 2002; Alesina and Rodrik, 1994; dan Persson and Tabellini, 1994)

3. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi • Masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak

terlindungi/mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial. 21

TANTANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Menciptakan pertumbuhan inklusif.

• Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja memperoleh pekerjaan yang baik (Decent Work), dan ramah keluarga miskin

• Dukungan perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa,

• Menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

KERANGKA DASAR

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Standar hidup pekerja meningkat, terutama bagi penduduk 40% dengan pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin) melalui penciptaan lapangan kerja

Produktivitas meningkat melalui perkuatan unit-unit usaha dalam kegiatan ekonomi (usaha mikro-kecil, usaha pertanian, jasa)

Memberikan perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan memastikan penduduk miskin memperoleh penghidupan berkelanjutan

Penduduk 40 persen terendah

Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah

• Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan

• Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker),

• Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

0,9 juta

14,25 juta

22,39 juta

9,73 juta

Pekerja Rentan jumlahnya 47,3 juta

Nelayan

Petani Gurem

Pekerja InformalPerkotaanPekerja IndustriMikro dan Kecil

Sumber : BPS, 2013 (diolah)

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pro

du

ksi

(ju

ta r

up

iah

)

Perkembangan Produksi

Makanan dan minumanTembakauTekstilPakaian JadiBarang-barang dari kulit dan alas kakiFurnitur

Sumber : BPS,Statistik Industri Sedang dan Besar 2007-2012

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jum

lah

pe

ke

rja

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Makanan dan MinumanTembakauTekstilPakaian JadiBarang-barang dari kulit dan alas kakiFurnitur

• Tantangan dalam mencari pekerjaan yang baik semakin meningkat, sehingga memperlebar kesenjangan antara pekerja dari rumah tangga yang lebih mampu dan mereka yang berasal dari rumah tangga yang lebih miskin

• Membuka lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk.

• Terciptanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru untuk menyerap kesempatan kerja seluas-luasnya

Memperbesar investasi padat pekerja

• Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, dan informasi, pemasaran, dan permodalan, akses kepada sumber keuangan dan akses pasar yang bagus seperti halnya usaha besar.

• Usaha mikro-kecil sebagian termasuk miskin yang tidak memiliki modal. Semakin banyak persentase pendapatan modal yang dinikmati oleh rumah tangga yang lebih mampu akan memperbesar kesenjangan

• Dukungan perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.

Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil

• Memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan,

• Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan,

• Perluasan akses kredit dan sumber permodalan lainnya,

• Perbaikan iklim usaha di wilayah pedesaan, dan Pengembangan sistem inovasi pertanian melalui penelitian dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian.

• Keuangan inklusif di daerah yang belum memiliki lembaga keuangan memadai, terutama pada daerah yang minim lembaga keuangan dan terpencil dan pengembangan branchless banking

Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

80

90

100

110

120

130

140

2010 2011 2012

Tanaman Pangan

Hortikultura

TanamanPerkebunanRakyatPeternakan

Perikanan

Nilai Tukar Petani (2007=100)

Menjamin perlindungan sosial untuk seluruh pekerja

• Perluasan kesempatan kerja yang baik perlu diciptakan untuk penduduk miskin atau pekerja rentan yang umumnya tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Kegiatan ekonomi informal umumnya menjadi salah satu alternatif.

• Jaminan tempat berusaha, kebutuhan permodalan dan teknologi; agar skala usahanya masuk dalam skala ekonomi,

• Menjamin iklim usaha bagi rumah tangga sektor informal perkotaan. Penataan jenis usaha dan skala usaha adalah salah satu intervensi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

• Program jaminan kesehatan mulai diperkenalkan ke seluruh pekerja di sektor informal

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

juta

ora

ng

Pekerja Formal dan Informal

Formal

Informal

MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PENURUNAN KEMISKINAN

Sebagai kebijakan yang terintegrasi (Pro-Poor Growth, Pro-Job, Pro-Poor) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

KEBIJAKAN AFIRMATIF PENGURANGAN KEMISKINAN (PRO-POOR)

Pengembangan Perlindungan Sosial (Bantuan Sosial Berbasis

Keluarga) (Klaster I)

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Klaster II)

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

(Klaster III)

Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Bersubsidi (Raskin),

Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Inti dan Penguatan

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

• Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

• Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil

• Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN

Program Pro Rakyat dalam menunjang pelayanan dasar

(Klaster IV)

Rumah Murah, Air Bersih, layanan kesehatan,

pendidikan, program untuk petani, nelayan

PENUTUP

• Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pemerataan dapat bersinergi dengan positif melalui strategi utama yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk kelompok menengah ke bawah…. kualitas SDM pekerja (menuju decent work)

• Peningkatan akses terhadap asset produktif memperkuat hubungan pertumbuhan di atas

• Terakhir, kebijakan sektoral yang pro-poor dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan

TERIMA KASIH