1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan

8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan

1/5

INSTRUKSI

ERSAMA

MENTERI

ESEHATAN

EPUBLIK

NDONESIA

DAN

KEPAI.AKEPOLTSIANEPUBLIKNDONESIA

NOMOF;

7slMEN.KES.n

ST.B/I

/1984

NOMOR

POL:

NS/03/lll/1

84

TENTANG

PENTNGIGTAN

UBUNGAN

ERJA

SAMA

DALAM

RANGKA

PENGAWASAN

DAN PENYIDIKAN

TNDAK

IDANA

DI

BIDANG

OBAT,OBAT

TRADISIONAL'

MAKANAN,

MINUMAN,

KOSMETIKA,

ALAT

KESEHATAN'

NARKOTIKA

Menimbang

Mengingat

DAN BAHAN

BERBAHAYA

BAGI KESEHATAN

MENTERIKESEHATAN EPUBLIKNDONESIA

DAN

KEPAI.A

KEPOLTSIAN

EPUBLIK

NDONESIA

: a.

bahwa erdapat

petunjuk

makin

meningkatnya

enyimpangan/

penyalahgunaanan atau

pelanggaran

eraturan

erundang-

undingan

di bidang

obat,

obat radisional,

akanan,

minuman,

kosmeiika,

lat

kesehatan,

arkotika an

bahan

berbahaya

agi

kesehatan

ang

erjadi

i beberapa

ilayah

ndonesia;

b. bahwa dalam

rangka

meningkatkan

ubungan

erja sama

pengawasandan

peny id i kan

indak

p idana

_pe r lu

ada

keseragaman

ahasa,

gerak

dan

langkah

antara

Departemen

Kesehalan

epublik

ndonesia

an

Kepolisian

epublik

ndonesia

sesuai

dengan

eraturan

erundang-undangan

ang

berlaku;

c. bahwa

pelaksanaan

engawasan

an

penyidikan

indak

pidana

yang

dimaksud

alam

hurufb,

perlu

dituangkan

alam

bentuk

lnstruksi

ersama.

:

1. Ordonansi

oodwit,

tbl.

1931

Nomor 09;

2 . Ordonans i

Pengu j ian

Bahan -bahan

a rmas i ,

S tb l .

1936

Nomor

660:

3.

Ordonansi

ahan

Berbahaya,

tbl.

1949

Nomor 77;

4. Ordonansi

bat

Keras,

Stbl.

1949

Nomor

19;

5.

Undang-Undang

omor

1 Tahun

1946 entang

Hukum

Pidana

(Lembaran

egara

ahun

1958Nomor

127);


2/5

6 . Undang -Undangomor9

Tahun

1960 en tang okok -pokok

Kesehatan

Lembaran

egara

ahun1960

Nomor131,Tambahan

Lembaran

egara

Nomor 068);

7 . Undang -Undangomor10 Tahun1961 en tangPene tapan

Peraturan emerintah

engganti ndang-Undang

omorI Tahun

1961 entang arangmenjadi ndang-Undang

Lembaran

egara

Tahun

1961 Nomor

215 ,

Tambahan

LembaranNegara

Nomor2210);

8.

Undang-Undang

omor

1

3

Tahun 1961

entang

Ketentuan-

ketentuanPokok

Kepolisian

Negara

Lembaran

Negara

Tahun

1961Nomor 45,Tambahan embaran

egaraNomor 289);

9. Undang-Undangomor11 Tahun1962 entangHygiene ntuk

Usaha -usaha

ag i

Umum

(Lembaran

NegaraTahun

1962

Nomor48, Tambahan embaranNegara

Nomor2475);

10 .

Undang -Undang omor 7

Tahun

' l

963 ten tang

Farmas i

(Lembaran

egaraTahun

1963Nomor81,

Tambahan embaran

NegaraNomor2580);

11 .Undang -Undang omor 9 Tahun

1976 en tangNarko t i ka

(Lembaran

egaraTahun1976Nomor

37, Tambahan embaran

Negara

Nomor

3086);

12.

Undang-Undangomor8

Tahun1981 entang

HukumAcara

Pidana

Lembaran

Negara

Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan

LembaranNegaraNomor3209);

13.

Undang-Undang omor20

Tahun 1982 entang

Ketentuan-

ke ten tuan okok

Per tahanan

eamanan

NegaraRepub l i k

Indonesia

Lembaran

egaraTahun

1982Nomor51, Tambahan


14 .Pe ra tu ranPemer in tahNomor 27 .

Tahun 1983 ten tang

Pe laksanaan i tab Undang -Undang ukumAcara P idana

(Lembaran

egara

Tahun

1983Nomor36,

Tambahan embaran

NegaraNomor3258);

15.Keputusan

residen

Republikndonesia

omor372

Tahun1962

tentang

lat-alat epolisian husus;

'16.

Keputusan

residen epublik

ndonesia omor

44

dan

45 Tahun

1974

entang

Pokok-pokok

an Susunan

Organisasi

epartemen;


3/5

6 . Undang -Undang

omor9 Tahun

1960 en tang

okok -poko

Kesehatan

Lembaran

egara ahun

1960Nomor131,Tambahan

Lembaran egaraNomor2068);

7 .

Undang -Undang

omor10 Tahun

1961 en tangP ene tapan

Peraturan emerintah engganti ndang-Undang

omor

1 Tahun

1961

entang arang

menjadi ndang-Undang

Lembaran

egara

T a h u n 1 9 6 1 N o m o r 2 1 5 , T a m b a h a n

e m b a r a n

N e g a r a

Nomor2210);

8. Undang-Undang omor

13 Tahun 1961 entang

Ketentuan-

ketentuanPokok KepolisianNegara

Lembaran

NegaraTahun

1961Nomor 45,Tambahan embaran

egaraNomor 289);

9. Undang-Undangomor11Tahun

1962 entang

Hygiene ntuk

Usaha -usaha

ag i Umum

(LembaranNega ra

Tahun

1962

Nomor48, Tambahan embaranNegaraNomor2475);

1 0 . U n d a n g - U n d a n go m o r 7 T a h u n

1 9 6 3 t e n t a n g

F a r m a s i

(Lembaran

egaraTahun1963Nomor

81, Tambahan embaran

NegaraNomor2580);

1 1 .U n d a n g - U n d a n go m o r9

T a h u n1 9 7 6 e n t a n g

N a r k o t i k a

(Lembaran

egaraTahun1976

Nomor37,

Tambahan embaran

NegaraNomor3086);

12.Undang-Undangomor8 Tahun

1981 entangHukum

Acara

Pidana

Lembaran

NegaraTahun 1981

Nomor76, Tambahan

LembaranNegaraNomor

3209);

13.

Undang-Undang

omor20 Tahun 1982

tentangKetentuan-

ke ten tuan okok P e r tahanan

eamananNega ra

Repub l i k

Indonesia

Lembaran

egara

Tahun1982Nomor51

Tambahan


14 .P e ra tu ranP emer in tahNomor

27 . T ahun

1983

ten tang

P e laksanaan i t ab

Undang -Undang

ukumAcara

P idana

(Lembaran

egaraTahun1983

Nomor36, Tambahan

embaran

NegaraNomor

3258);

15.

Keputusan

residenRepublik

ndonesia

omor

372

Tahun1962

tentang lat-alat epolisian husus;


4/5

Kepada

PERTAMA

KEDUA

' 1

Bersenjata

epublikndonesia;

19.

Peraturan

Menter i

Kesehatan

epubl ik

ndonesia omor86

Men.Kes./Per/lV

1977 entang

Minuman

eras;

20.Peraturan

Menter iKesehatan

epubl ik

ndonesia

omor

45

Men.Kes./PerD(l/1983

entang

Bahan

Berbahaya.

M E N G I N S T R U K S I K A N

Semua

Kepala

KantorWilayah

Departemen

esehatan

epub

Indonesia;

Semua

KepalaKepolisian

aerah

Republik

ndonesia.

.

U N T U K

Meningkatkan

ubungan

erjasama

dalam

angkamelaksanak

pengawasan

an

penyidikan

indak

pidana

di bidang

obat, ob

tradis ional ,

makanan,

minuman,

osmet ika,

la t kesehata

narkotika

dan bahan

berbahaya

bagi

kesehatan

erdasark

peraturan

erundang-undangan

ang

menjadi asar

hukumn

masing-masing

una

keseragaman

ahasa,

gerak

dan

langkah

Melaksanakan

engawasan

an

penyidikan

ebagai

dimaks

pada

diktum

PEBTAMA

engan

memperhatikan

ata

kerjasebag

berikut

1. Pejabat

ertentu

Departemen

esehatan

ang

mengeta

atau mener ima aporan e lah ter iadinya enyimpang

penyalahgunaan

tau

pelanggaran

ukum,

wai ib sege

melakukan

saha-usaha

encegahan

an atau

penindak

administratif

esuai

dengan

wewenang

ang

diatur dala

pe ra tu ran

pe rundang -undangan

ang

men jad i

das

hukumnya

an

ika

dalam

pelaksanaan endapat ambat

dapat

meminta antuan

OLRI.

2.

Apabila

penyimpangan/penyalahgunaan

tau

pelanggar

hukum ersebut

angka

1 di atas

diduga

dan atau

patut

didu

sebagai indakpidana,makapelabat ertentuDepartem

Kesehatan

member i tahukan

al

i tu kepada

POLFII

un

be rsama-sama

menen tukan

indak

peny id i kanyan

diperlukan.

3.

Pejabat

POLRI

mengetahui

tau

mener ima

aporan e la

terjadinya

enyimpangan/penyalahgunaantau

pelangga

hukumdi

bidang ebagaiamana

imaksud

iktum

PERTAM

maka

Kepa la Kepo l i s i an

Daerah

yang

be rsangku

menghubungi

impinan

Departemen

esehatan etingka

wilayahnyantuk ecara ersama-samaenentukanangka

encegahan

an

atau

penindakan

ang

diperluka

z .


5/5

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

4.

Per iy id ikan

erhadap

indak

pidana

ebagaimana

imaks

diktum

PERTAMA

i lakukan

leh

Penyid ik

OLRI

an

at

Penyidik

egawai

egeri

Sipil

ertentu

epartemen

eseha

sesdai

deng?n

peratJran

erundang-un-dangan

ang menj

dasar

hukuirnyi

Oan

pelaksanaannya

ilakukan

enurut

a

cara

yang

diaiur

dalam

Kitab

Undang-Undang

ukum

Aca

Pidana.

Permasalahan

tau

kasus-kasus

ang

meliputi

ebih

dari

sa

*if VinlO tah atau kasusyang rumitdan

b,ersifat

asion

In te rnas iona l

apa t

d i tangan i

o leh

Di rek to ra t

ende

e ngi* t n

Obai

dan

Makanan

Departemen

esehatan

atau

Reserse

epolisian

ingkat

usat.

Masing-masing

epala

Kantor

Wilayah

Departemen

eseha

Jan

f 'epata

iepol is ian

Daerah

menunjuk.

e jabat /Petu

tungsionatnya

intuk

sela lu

mengikut i

e laksanaan

nstru

Bersama

ni.

Permasalahan

tau

kasus

yang

penting itangani

alam

ang

p i x i n n InstruksiBersama ni waj ibdi laporkan epa

bir ftrt

Jenderal

Pengawasan

bat

dan

Makanan

Departe

Kesehatan

an

Kepala-Reserse

epolisian

ingkat

usat'

lnstruksi

ersama

ni

mulai

berlaku

ada

anggal

itetapkan'

D i t e t a p k a n d i

J A K A R T

Pada

anggal

7

Maret

19

KEPALA

KEPOLISIAN

I

ttd'

ANTON

SUDJARWO

JENDERAL

OLISI

MENTERI

KESEHATAN

I

ttd'

dr. SUWARDJONO

URJANINGRA

Tembusan

1.

Menleri

Koordiantor

esejahteraan

akyat

Rl'

2.

Menteri

oordinator

olit ik

an

Keamanan

l'

3.

Menteri

Dalam

Negeri

Rl.

4.

Menteri

ertahanan

an

Keamanan

l'

5.

Menteri

ehakiman

l.

6.

Menteri

euangan

l.

7.

Menteri

enerangan

l.

8.

Panglima

ngkatan

erseniata

.l '

1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan

Documents