-
Men i rnbang
UNDANC-UNDANG NOMOR I2 TAHUN 1970I 'ENTANG
PERUT}AI IAN DAN TAMI}AHAN UNDANG.UNDANGI 968NOMOR 6 TAHUN
TENTANG PENANAIIAN MODAL DALAM NEGERI
DENCAN I1AIIN4AT TL]I IAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUTJLIK
INDONESIA
a. balrrva garis besar polit ik perpajakan Negara
dalammenghadapi pembangunan meliputi :. peningkatan ta-i ' lu n ga
n l)e nre rin tah rnelalui peningkatan penerimaan, me-rangs3ng
tabungan masyarakat, rnendorong investasidan produksi serta
membantu redistribusi penghasilanke arah yang lebih seimbang dan
mudah cli dalam ad-ministrasinya;
b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia,perlu segera
diciptakan suatu ikl irn fiskal yangbaikbagipengusaha-pengusaha,
khuzusnya. bagi penanam-pena-nam ntodal;
c. bahwa berhubung clengan perubahan-perubahan yangdilakukan
dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925,maka undang-undang Nomor 6
Tahun 1968 tentangPenaneman Modal Dalam Negeri perlu disesuaikan
de-ngan perubahan-pe rubahan tersebut.
: l. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (l), pasal 20ayat ( l
) dan pasal 23 ayat (2) ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan l lakyat SementaraNomor XXl
lVMPRSl lg66;
It'lengingat
-
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pena-' naman Modal
Dalam Negeri;
4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah di-ubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 1970 (L.N.
Tahun 1970 No.43).
M E M U T U S K A N :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN DAN
TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN1968 TENTANG PENANAMAN MODAL
DALAM NE-GERI.
Pasal IUndang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeridiubah dan ditambah sebagai berikut :
I. Pasal l0 ditambah dengan satu, ayat baru, ayat 3 yang
berbunyisebagai berikut :(3) Kelonggaran tersebut pada ayat (l) dan
ayat (2) pasal ini berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang
ini.
tI. Pasal ll dihapuskan.Pasal 12 diubah seluruhnya sehingga
berbunyi sebagai berikut :Kepada perusahaan-perusahaan yang menanam
modalnya dalam usaha-usaha di bidang termaksud dalam pasal 9' ayat
(l) diberikan kelong-garan-kelonggaran perpajakan sebagai berikut
:ke-l. BEA MATERAI MODAL :
Pembebaran bea meterai modal atas penempatan modal.ke-2. BEA
MASUK DAN PAJAK PENJUAT AN :
Pembebasan atau keringanan bea masuk atau pembebasm
pajhk-penjualan (mpor) pada waktu pemasukan barang-barang
modal(termasuk alat-alat perlengkapan), yang diperlukan untuk
usaha-usaha pembangunarr dan rehabilitasi, keadaan wilayah
Indonesin.
ke"3. BEA BALIK NAMA :Pembobaran Bea Balik Nama atas akte
pcndaftaran kaPsl untukpertama kallnya di lndonesia yang dilakukan
dalam masa sampsidengan 2 tahun setetah saat mulai berproduksi,
satu dan laindengan mempcrhatikan jnis u$ahanya, masa sampai dengan
2(dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain
dengan
-
IV.
memperhatikan jenis usahanya.ke'4. PAJAK PERSEROAN :
Kelonggaran-kelonggaran di dalam pajak perseroan :a. Kompensasi.
kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat
(l) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.b. Kompensasi kerugian yang
diderita selama 6 (enam) tahun
pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7
ayat(2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
c. Penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh
sesuaidengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
d. Perangsang penanaman seperti yang diatur dalam pasal
4bOrdonansi Pajak Perseroan 1925;
ke-5. PAJAK DIVIDEN :a. Pembebasan Pajak Dividen selama 2 (dua)
tahun terhitung dari
saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan ke-pada
para pemegang saham;
b. Jangka waktu 2 tahun tersebut dapat diperpanjang
dengantambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalampasal
l3 ayat (2) .
Pasal I 3 . t l iubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai
berikut l( l) Kepada badan-badan baru yang menanam moclalnya di
bi6ang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah, Menteri
Keuanganberwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk
jangkawaktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat
perusa-haan tersebut mulai berproduksi.
(2) Menterl Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa
bebaspajak termaksud pada ayat (l) pasal ini dalanr hal-hal
dipenuhiketentuan-ketentuan sebagai berikut :a. apabila penanaman
modal tersebut dapat menarnbah dan
menghemat devisa Negara $ecara berarti, diberikan tambahanmasa
bebas pajak I (satu) tahun;
b. apabila penanilnan modal tersebut dilakukan di luar
Jawa,diberikan tambahan masa bebas pajak I (satu) tahun;
c. apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yangbesar,
karena keperluan menibangun prasarana dan/atau meng-hadapi risiko
yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikantambahan masa bebas
pajak I (satu) tahun;
-
d. dalam hal-hal yang oleh Penrerintah diprioritaskan secara
khususdiberikan tambahan masa bebas pajak I (satu) tahun.
(3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan ternraksud dalam
pasal12 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diberikan
tam-bahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan
yangsangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.
V. Pasal 15 dihapuskan.VI. Pasal 1? diubah selurnhnya sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal
9,pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal
16dilakukanoleh Menteri Keuangan.
Pasal 2Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya
atas per-
nrintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan
untuk pe.nanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku
dan atas itubelum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman
Modal.
Pasal 3Undang-undang ini mulai berlaku pada hari
diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya,'memerintahkan
pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam l,embaran Negara
RepublikIndonesia.
Disahkan di Jakarta.Pada tanggal 7 Agustus 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.
Diundangkan di JakartaPada tanggal ? Agurtua 1970
S O E H A R T OJENDER.AL TNI
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIArtd.
A L A i l 4 S J A HMAYOR JENDERAL TNI
.
LEMBARAN NECARA REPUBLIK INDONESIA,TAHI.JN I97O NO. 47
-
P E N J E L A S A NATAS
I.JNDANG.UNDANG NOMOR 12 TAHUN I97OTENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG.I']NDANGNOMOR 6 TAHIJN 1968
TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERT
U M U M :Dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri, yakni
bagian dari
kekayaan masyarakat lndonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda,
baikyang dimiliki oleh Negara maupun Swasta Nasional atau swasta
Asing yangberdomisili di Indonesia untuk diabdikan kepada
pembangunan ekonominasional, telah ditetapkan Undang-undang No. 6
Tahun 1968 tentang Pe'nanaman Modal Dalam Negeri.
Undang-undang tersebut selain berisikan ketentuan-ketentuan
tentangpengaturan modal dalam Negeri, garis besar
pengusaha'pengusaha dan perusa'haan-perusahaannya, pembaharuan dan
peningkatan daripada Peraturan Pe'merintah No. l0 Tahun 1959,
memuat pula ketentuan-ketentuan tentangPembebasan dan keringanan
perpajakan, untuk lebih merangsang pemupukanmodal serta lebih
mengarahkan penanaman pada bidang usaha yang sesuaidengan program
pembangunatt Pemerintah.
Berhubung dengan diadakannya perubahan-perubahan dalam
ordonansiPajak Persero.n tSZ5 untuk lebih diserasikan dengan garis
besar politikperpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka
ketentuan'keten'iuan
-tentang lembebasan dan keringanan perpajakan yang diatu.r
dalam
Undang.undini Prnunu'nan Modal Dalam Negeri perlu diseragamkan
dandisesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru dari Ordonansi
PajakPerseroan 1925.
-
PASAL DEMI PASAL :
Pasal l.I. Tambahan ayat (3) pasal 10 ini diperlukan agar ada
persesuaian dengan
kelonggaran yang telah. diberikan dalam pasal 9 yung
membatasijangka waktu pemutihan modal selama lima tahun'seiak
berlakunvaUridang-undang.
II. Penghapusan pasal I I dikarenakan hal tersebut diatur lebih
lanjut dalampasal l2 ke-1.
IlI. Pasal 12 yang baru mengatur tentang kelonggaran-kelonggaran
per.pajakan yang diberikan kepada perusahaan perusahaan modal
dalamNegeri :ke-l pembqbasan bea meterai modal atas penempatan
modal, semula
diatur datam pasal I I (lama).Cukup jelas.
ke-2 pembebasan atau keringanan bea mazuk dan pembebasan
pajakpenjualan (impor), semula diatur dalam pasal l5 (lama).Cukup
jelas,
ke-3 pembebasan ini merupakan perluasan daripada pembebasan
me-nurut pesal 8 Ordonansi Bea Balik Nama 1924, yakni atas
kapal.kapal yang didaftarkan untuk periama kali di
Indonesia.Kapal-kapal yang telah dipergunakan/didaftarkan di
Indonesiatidak memperoleh pembebasan ini, sekali pun bagi
investoryang bersangkutan hal itu merupakan pendaftaran untuk
pertamakalinya.Pembebaran tersebut di atas hanya diberikan bilamana
pendaf"taran itu dllakukan dalam mara sampai dengan 2 (dua)
tahunsetelah saat muhl berproduksi,Menurut pengertian yang berlaku,
"sant mulai berproduksi"adalah saat sesuatu usaha buu mulai
berproduksi yang hasilnyadisalurkan di pasaran.Dengan bagian
kalimat terakhir "dengan memperhatikan usaha.nya" dimaksudkan bahwa
pembebasan itu hanya diberikanterhadap kapal yang dlperlukrn dan
dipergungkm dslrm bidangugghanys,
ko4 kelonggsran,k*longFsfan di bld*qg pajak ppysorocn Ia'
kompenmll kcruglan yang ternula tidek diatur dalam Undang
undang Nomor 6 Tahun 1968, kini diatur dalam pasal 12
-
tv.
ke-3 huruf a dan pelaksanaannya sesuai dengan pasal 7 ayat
(l)Ordonansi Fajak Perserour 1925, yaitu kerugian dalarn suatutahun
dapat diperhitungkan dengan laba 4 (empat) tahunber ikutnya;
b. kornpensasi kerugian 6 tahun pertama sejak pendirian,
semulatidak diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968,kini
diatur dalam pasal 12 ke-3 huruf b dan pelaksanaannyasesuai dengan
pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan1925;Kerugian tersebut di
atas yang lazim'disebut kerugian inisetelah diperhitungkan dengan
laba tahun-tahun berikutnyasampaihabis;
c. penghaprrsan dipercepat atas pengeluaran-pengeluaran
untukpenanaman yang cocok dengan program Pernerintah sebagaiyang
dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Per-seroan 1925
yang pelaksanaannya diatur dengan surat kepu-tusan Menler i
Keuangan;
d. perangsang penanarnan modal sebagaimana diatur clalam pasal4b
Ordonansi Pajak Perseroan 1925, berlaku pula
bagiperusuhaan-perusahaan modal dalam negeri.
ke-5 pembebasan pajak dividen semula diatur dalam pasal 12 ayat
(l)la lna.Cukup je las.
Pasal I s yang baru mengatur tentang masa bebas pajak (tax
holiday)yang semula diatur dalam pasal 12.Pasal ini merupakan
ketentuan-ketentuan lebih lanjut daripada pasalla ayat (l ) baru,
Orclonansi Pajak Perseroan 1925.Ayat(l) l lerhubung fasil i tas
masa bebas pajak (tax holiday) ini
merupakan fasilitas, maka fasilitas ini hanya diberikankepada
badan-badan baru (didirikan) yang menanam modal.nya di bidang
produksi yang mcndapat prioritas dariPemerintalr, hal rnana aknn
dinyaiakan dengan surut ke"putusan Menteri Keuangan.
Ayat (2) Dalam rangka lebih mengarahkan penanaman modal
dalamnegeri kepada sasaran-sasaran yang dikehendaki oleh
Pe-merintah, rnaka masa hebas pajak 2 tahun termaksud padaayat (l)
rtapnt diperpanjang dnlam hal"hgl termakaud pada
-
huruf a, b, c dan d.Perpanjangan waktu termaksud pada huruf d
diperuntuk-kan bagi perusahaan modal dalam negeri yang
menanammodalnya di sesuatu tempat atau dalam jenis usaha
yangditentukan oleh pemerintah.
Ayat (3) Ada kemungkinan sesuatu perusahaan yang sangat
diper-lukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mem-buktikan
bahwa kelonggaran-kelonggaran perpajakan seper-ti tersebut dalam
pasal 12 serta ayat (l) dan (2) pasal 13belum cukup untuk berusaha
secara effisien dan effektip.Halyang demikian dapat terjadi apabila
perusahaan tersebutmemerlukan modal yang sangat besar untuk
investasi atauuntuk biaya prasarana.Dalam keadaan yang demikian
Menteri Keuangan dapatmemberikan kelonggaran-kelonggaran itu kepada
setiapperusahaan yang dianggap pantas untuk diberikannya.
V. Penghapusan pasal 15 dikarenakan hal tersebut sudah diatur
dalampasal l2 ke-12 (baru).
VI. Memuat penyesuaian dengan perubahan pasal-pasal.Pasal 2.
Cukup jelas.Pasal 3.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAI.I NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.29zt4