18. Urusan Pertanahan a. Program dan Kegiatanslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2010/7.Bab_III_Ur_Wajib_18-20.pdf · tindak lanjut pelaksanaan isi putusan dan kajian hukum ... ini

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

225

18. Urusan Pertanahan

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e) Penyediaan jasa peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan

kantor

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa administrasi kantor

l) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

3) Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya

b) Pengelolaan Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.

d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD.

e) Penyusunan profil SKPD lima tahun terakhir.


Tahun Anggaran 2010

226

5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a) Penyuluhan hukum pertanahan

b) Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

c) Pelayanan izin peruntukkan penggunaan tanah

d) Intensifikasi retribusi bidang pertanahan

e) Monitoring dan evaluasi tanah kas desa (TKD)

f) Monitoring dan evaluasi tata guna tanah

g) Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan

h) Tertib administrasi pertanahan

i) Tertib administrasi tanah kas desa (TKD) dan Sultan Ground (SG)

j) Penyusunan kebijakan pertanahan

k) Peningkatan kapasitas pemda di bidang manajemen pertanahan

melalui workshop, seminar, dan jaring aspirasi

l) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

a) Fasilitasi penyelesaian konfilk-konflik pertanahan

b) Pengawasan pemanfaatan tanah

c) Pengawasan dan penyelesaian masalah TKD

d) Penyelesaian masalah pertanahan

7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

a) Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

b) Pemeliharaan sistem informasi

c) Penyusunan dan updating database pertanahan

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan

adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan

b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak untuk

12 bulan.


Tahun Anggaran 2010

227

c) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang selama 12

bulan.

d) Pembayaran tenaga kontrak dan belanja alat kebersihan dan

bahan pembersih selama 12 bulan..

e) Perbaikan komputer, mesin ketik dan perlengkapan kantor .

f) Penyediaan belanja alat tulis kantor selama 12 bulan.

g) Penyediaan barang cetakan dan 13 macam penggandaan.

h) Pelaksanaan perawatan komponen listrik dan elektronik selama

12 bulan.

i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu selama 12 bulan.

j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan 166 kali konsultasi

k) Penyediaan kebutuhan materai, perangko dan jasa pengiriman

l) Pangelolaan jasa kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan.


a) Pemeliharaan gedung/kantor selama 12 bulan.

b) Pangelolaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan

c) Pemeliharaan peralatan mebelair selama 12 bulan

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a) Penyelenggaraan diskusi pertanahan 2 kali, 5 orang mengikuti

seminar kearsipan, 1 orang mengikuti diklat pertanahan, 5 orang

mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa.

b) Penyusunan file pegawai, daftar nominatif dan bezeting PNS,

penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat, penjagaan dan

pemrosesan KGB, penjagaan dan pemrosesan pensiun pegawai,

pemrosesan KARIS/KARSU dan Askes dan pembuatan laporan

bulanan.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


a) Penyusunan 2 buku laporan capaian kinerja dan laporan

penetapan kinerja

b) Penyusunan 12 buku laporan bulanan/SPJ, 12 buku laporan

realisasi fisik dan keuangan (RFK), 1 catatan atas laporan

keuangan.


Tahun Anggaran 2010

228

c) Penyusunan 1 buku RKA, 1 buku RKA ABT, 1 buku DPA ABT, 1

buku Renstra DPPD, 1 buku Renja SKPD.

d) Penyusunan 12 buku laporan bulanan, 1 buku LPPD, 1 buku

LAKIP, 1 buku laporan tahunan, 2 kali monitoring pemasangan

patok SG dan monitoring pemasangan papan informasi.

e) Penyusunan profil DPPD, leaflet IPPT, TKD dan SG sebanyak

150 eksemplar


Pemanfaatan Tanah

a) Pelaksanaan penyebaran informasi melalui publikasi media cetak

pertanahan 3 kali, iklan media cetak 6 kali, iklan layanan

masyarakat 6 paket, pemasangan 5 buah papan informasi.

b) Pelaksanaan inventasisasi 1.255 peta persil TKD yang sudah

bersertifikat, inventarisasi tanah kosong di 3 kecamatan (Ngaglik,

Pakem, Mlati), inventarisasi 2.331 bidang P4T di Girikerto Turi.

c) Pemrosesan 967 permohonan izin masuk dan 675 permohonan

izin terselesaikan.

d) Pelaksanaan kajian 45 kasus permohonan keringanan retribusi

dan surat tanggapan, penyusunan draft Perbup tentang Tata

Cara Pemberian, Pembebasan, Pengurangan dan Keringanan 1

buah retribusi IPT

e) Pelaksanaan monitoring perizinan TKD di 52 lokasi

f) Pelaksanaan monitoring dan evalusi pemanfaatan tata guna

tanah pada 2 kawasan (4 kecamatan) dan Penyediaan neraca

penatagunaan tanah Kecamatan Kalasan

g) Pelaksanaan monitoring dan penggunaan perolehan tanah pada

30 badan hukum

h) Pelaksanaan sosialisasi pertanahan 54 kali, pembentukan

pokmas sadar tertib pertanahan di 18 desa (4 kecamatan),

Pelayanan Pendaftaran Tanah dan Konsultasi Pendaftaran

Tanah (Larasita) di 45 desa

i) Pemrosesan 15 rekomendasi magersari SG yang dipakai Pemda

dan pensertifikatan 185 bidang TKD


Tahun Anggaran 2010

229

j) Penyusunan kajian akademis berupa 1 draft peraturan tentang

kebijakan pemanfaatan tanah kosong, 1 draft peraturan tentang

single basemap

k) Pelaksanaan 1 kali seminar, 1 kali penjaringan dan 1 kali

workshop

l) Pelaksanaan penunjangan dan monitoring pensertifikatan 100

bidang tanah UKM

6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

a) Penyusunan laporan kajian hukum perkara pertanahan sebagai

tindak lanjut pelaksanaan isi putusan dan kajian hukum

pelaksanaan penyelesaian 17 kasus sengketa dan konfllik

pertanahan

b) Pelaksanaan pengawasaan dan penertiban pemanfaatan tanah,

tinjau lokasi 75 tempat di 12 kecamatan

c) Pelaksanaan pengawasan penyelesaian masalah TKD di 56

lokasi, terfasilitasi penyelesaian 14 masalah TKD sesuai hukum

yang berlaku.

d) Fasilitasi penyelesaian 11 masalah tanah sesuai hukum yang

berlaku dan 4 masalah dalam proses.

7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

a) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Layanan

Informasi Mandiri (SLIM) Pertanahan di 2 kecamatan (Ngaglik

dan Gamping)

b) Pangelolaan sub domain [email protected] dan SIM

pertanahan dan update berita selama 12 bulan

c) Pelaksanaan update single base map, penyediaan data base

pertanahan antara lain TKD, lokasi perizinan perubahan

peruntukkan, data peta persil dan status tanah, pembuatan peta

IPPT di 820 lokasi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran)

Pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2010 telah berhasil

memroses permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT)


Tahun Anggaran 2010

230

sebanyak 967 buah, 506 buah disetujui (52,33%), 169 buah ditolak

(17,48%) dan 292 buah dalam proses (30,20%) sebagaimana

digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 30. Kondisi Perizinan Pemanfaatan Tanah Tahun 2010

dalam proses

30,20%

ditolak

17,48%

disetujui

52,33%

disetujui ditolak dalam proses

Sumber: DPPD Kabupaten Sleman

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui

pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terus

diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak

1.225 bidang di Kecamatan Moyudan, Minggir dan Seyegan serta

penyusunan neraca penatagunaan tanah di Kecamatan Kalasan. Guna

kepastian status tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan tanah

kas desa sampai tahun 2010, dilakukan proses sertifikasi 185 bidang

tanah kas desa, pemrosesan 15 rekomendasi izin pakai tanah-tanah

Sultan Ground (kekancingan), dan pemrosesan 22 permohonan izin

Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa, meliputi 2 izin

pelepasan, 12 izin sewa menyewa, dan 8 izin perubahan peruntukan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian

Pertanahan Daerah yang didukung Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Dinas

ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian

Pertanahan Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun


Tahun Anggaran 2010

231

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, dan Koperasi. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi

organisasi tersebut adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah 44

orang SDM dari DPPD dan 16 orang SDM dari Bidang Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Koperasi. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan pertanahan menurut

golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar

Rp4.765.778.948,00 realisasi Rp4.562.340.126,00 atau 95,7%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp215.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp205.020.811,00 atau

95,34%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran

sebesar Rp166.795.000,00 realisasi Rp162.480.883,00 atau

97,41%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran

sebesar Rp68.800.000,00 realisasi Rp57.358.500,00 atau 83,37%

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp163.200.000,00

realisasi Rp161.230.000,00 atau 98,79%


Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp2.028.671.000,00

realisasi Rp1.885.569.236,00 atau 92,95%

6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar

Rp212.816.000,00 realisasi Rp Rp198.711.000,00 atau 93,37%

7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran

sebesar Rp172.700.000,00 realisasi Rp171.612.000,00 atau 99,37%


Tahun Anggaran 2010

232

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan

permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus

segera diatasi. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan

kegiatan untuk mengatasi masalah serta mengangkat potensi yang ada.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan

yang dilaksanakan oleh SKPD DPPD sebagaimana lampiran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan

pemilikan tanah belum optimal. Solusi yang ditempuh adalah dengan

mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan berupa pemberian

surat peringatan serta peningkatan peran aparat dalam pengawasan

pemanfaatan tanah.

2) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal. Solusi yang

dilakukan adalah peningkatan kerjasama dengan Sustainable

Capacity Building Development (SCBD).

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan jasa alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat

j) Rapat kordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa keamanan


Tahun Anggaran 2010

233

2) Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan gedung

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


a) Pengelolaan kepegawaian

b) Bimtek, workshop, seminar, lokakarya



a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

Masyarakat

a) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat

b) Pengawasan dan pengendalian keamanan

6) Program Pemeliharaan Kamtaramtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

a) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

Siskamswakarsa

b) Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas

c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

d) Monitoring kesiapsiagaan keamanan pasar

e) Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor

f) Pemantauan penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan

pengisian perangkat desa

7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

b) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan bagi pejabat dan PNS

c) Fasilitasi kerukunan umat beragama

d) Fasilitasi pembinaan kaum rois dan pelatihan imam dan khotib

e) Fasilitasi pembinaan Gerakan Penghayatan dan Pengamalan isi

kandungan Al Qur’an ( GPPA)


Tahun Anggaran 2010

234

f) Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undang-undang Zakat

dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

g) Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS)

h) Fasilitasi dan pembinaan pondok pesantren

i) Fasilitasi dan pembinaan tempat ibadah dan kegiatan

keagamaan

j) Implementasi wawasan kebangsaan

k) Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM

8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pembinaan wasbang dan pemantapan ideologi negara

b) Peningkatan pemahaman wasbang

c) Pemantauan dan pendataan WNA/MNI Keturunan, Non-

Government Organization (NGO), Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), dan Lembaga Asing

9) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Penyuluhan kepada masyarakat

b) Koordinasi forum-forum diskusi politik

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

d) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

2010

e) Tim koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah

f) Forum komunikasi antar partai

g) Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

PILKADA

h) Pendampingan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), Pemilihan

Kepala Dukuh (PILDUK), dan pengisian perangkat desa

i) Forum kewaspadaan dini masyarakat

10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

b) Koordinasi penanggulangan bencana


Tahun Anggaran 2010

235

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan

bencana

d) Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

e) Pengembangan sistem informasi kebencanaan

f) Antisipasi penanggulangan bencana alam

11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

dengan kegiatan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di

masyarakat


Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri sebagai berikut:


a) Pengelolaan jasa surat menyurat selama 12 bulan


langganan selama 12 bulan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e) Pelaksanaan perbaikan 20 unit peralatan kerja selama 12 bulan

f) Penyediaan jasa alat tulis kantor selama 12 bulan

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor selama 12 bulan

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan

j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan

k) Pelaksanaan jasa pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan

l) Pelaksanaan penyediaan jasa keamanan, 1 orang selama 12 bulan


a) Pemeliharaan 2 unit gedung, 2 unit posko dan 1 unit bak air

selama 12 bulan

b) Pemeliharaan rutin/berkala 33 unit kendaraan dinas selama 12

bulan


Tahun Anggaran 2010

236


a) Pengelolaan pelayanan kepegawaian untuk 125 orang dan 2 kali

pembinaan kepegawaian

b) Pelaksanaan 12 kali latihan Korsik Pemda dan 28 kali kegiatan



a) Penyusunan laporan bulanan, laporan tahunan, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), 16 kali monitoring kegiatan dan 2 kali evaluasi kegiatan.

b) Penyusunan RKA/DPA, penyusunan 24 buku Laporan Keuangan,

dan penyusunan 2 dokumen LPJ Keuangan.

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD masing-masing 2 kali dan

Renstra SKPD 2 kali.

d) Penyusunan 50 eksemplar profil data hasil pembangunan SKPD.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

Masyarakat

a) Pelaksanaan 4 kali pembinaan Pol PP untuk 90 orang, 3 kali

pembinaan Satpam untuk 40 orang, 4 kali rapat Koordinasi

Trantib Kecamatan untuk 30 orang, 15 kali kerjasama dengan

aparat keamanan dan Posko Siaga Ketentraman dan Ketertiban

selama 365 hari.

b) Pelaksanaan 10 kali pengamanan pejabat dan foreder pejabat/tamu

VIP, 10 kali pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan,

Pengamanan Pemilukada, 15 kali Pildukuh dan Perangkat desa, 8

kali pengamanan unjuk rasa, 1 kali pengamanan pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati, 5 kali pelatihan Kamling, 5 kali penyuluhan

Bidang Ketentraman dan Ketertiban, pembuatan 1000 buah leaflet,

5 buah spanduk dan 1000 buah brosur.

6) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

a) Pembinaan 110 orang Linmas tingkat kabupaten dan 200 orang

Linmas tingkat Kecamatan, pelaksanaan optimalisasi Ruang


Tahun Anggaran 2010

237

Pusat Pengendalian Komunikasi (Rupusdalkom) selama 12 bulan

dan pembentukan serta 3 kali pembinaan 30 orang Tim SAR Air.

b) Pelaksanaan operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas di

17 kecamatan, 32 kali pengerahan Linmas, Karya Bhakti Linmas

untuk mendukung TMMD sebanyak 2 kali/42 hari; Pelaksanaan

fasilitasi dan koordinasi kasatgas desa dan Kasi Trantib

Kecamatan sebanyak 103 orang di 17 kecamatan, Pelaksanaan

implementasi wasbang/upacara bendera 8 kali dan Pelaksanaan

pembelian 2 buah terompet untuk kegiatan korsik Pemda.

c) Pelaksanaan 11 kali koordinasi dengan Komunitas Intelejen

Daerah.

d) Pelaksanaan 4 kali monitoring kesiapsiagaan petugas keamanan

pasar di 14 pasar.

e) Pelaksanaan pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket

kantor selama 12 bulan di 17 Kecamatan

f) Pelaksanaan 159 kali pemantauan penyelenggaraan Pemilukada,

Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa.

7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pelaksanaan 2 kali pertemuan Forum Kerukunan Umat

beragama

b) Pelaksanaan Upacara Hari Jadi Kabupaten Sleman, pelaksanaan

HUT Proklamasi Kemerdekaan RI; Kegiatan Syawalan dengan

Gubernur DIY dan Kegiatan Syawalan Karyawan dan Karyawati

Pemda Sleman 2 kali, Pisah Sambut dan Peresmian Gedung 2 kali.

c) Pelaksanaan pembinaan rohani pejabat dan PNS untuk 2000

orang PNS/4 kali, 10 kali pembinaan dan pengajian Malam Jumat

Bergema untuk 1.500 orang PNS; 17 kali Safari Jum’at dan 18

kali Tarawih Keliling.

d) Pelaksanaan 3 kali Sarasehan Kerukunan Umat Beragama untuk

225 orang.

e) Pelaksanaan 2 kali Fasilitasi Pelatihan Imam dan Khotib untuk

150 orang, 2 kali Pembinaan Kaum Rois untuk 150 orang.


Tahun Anggaran 2010

238

f) Pelaksanaan 2 kali Fasilitasi pembinaan Gerakan Penghayatan dan

Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) untuk 150 orang.

g) Pelaksanaan 3 kali Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi

Undang-undang Zakat untuk 420 orang dan pembentukan UPZ

h) Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Lomba Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS) di 9 desa

i) Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi di 9 Pondok Pesantren

j) Fasilitasi dan pembinaan tempat ibadah dan kegiatan

keagamaan untuk 80 orang

k) Pelaksanaan Upacara tanggal 17, HUT RI di 17 kecamatan

l) Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM di 10 kecamatan

8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan

ideologi negara untuk 60 orang di Cangkringan dan Ngemplak

b) Pelaksanaan Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan bagi

Generasi Muda Antar Etnis dan Suku di Depok dan Godean

sebanyak 80 orang; 22 kali deteksi dini cegah dini (deni ceni);

monitoring dan 2 kali update data bekas anggota organisasi

terlarang di 17 kecamatan.

c) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM)

dan lembaga asing di 17 kecamatan

9) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM di 3

Kecamatan untuk 120 orang; 2 kali penyuluhan peningkatan

organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh 40 organisasi

kemasyarakatan; sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan

dalam politik di Kalasan dan Gamping yang diikuti oleh 50 orang

b) Verifikasi bantuan keuangan kepada 12 partai politik.

c) Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 87 kali

d) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah 1 tahap pelaksanaan Pemilukada


Tahun Anggaran 2010

239

e) Pertemuan 4 kali forum komunikasi antar partai yang diikuti oleh

40 orang

f) Pelaksanaan 9 kali fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi

penyelenggaraan Pemilukada.

g) Pendampingan Pilkades 1 kali, Pendampingan Pilduk 34 kali,

pendampingan pengisian perangkat desa 10 kali dan

penyusunan naskah ujian

10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

a) Sosialisasi daerah rawan bencana yang diikuti 15 angkatan di

Cangkringan, Prambanan dan Berbah, dan Pelaksanaan

pembangunan Gardu Pandang di Tunggularum, Wonokerto,

Kecamatan Turi.

b) Pelaksanaan operasional dan pelatihan penanggulangan

bencana dan pengurangan resiko jatuhan batu di Gedangatas

Prambanan

c) Pelaksanaan operasional dan pelatihan SAR untuk 45 orang

dalam 2 angkatan; Gladi Lapang Bencana secara terpadu dalam

4 angkatan di Kepuharjo, Cangkringan; serta Pelaksanaan Wajib

Latih Penanggulangan Bencana yang diikuti 30 orang (2

angkatan)

d) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan

prasarana penanggulangan bencana 9 unit Early Warning

System (EWS) di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan

Ngemplak serta operasional dan pemeliharaan bunker di

Tunggularum, Kaliurang, Kaliadem dan di Pakem

e) Penyusunan 10 buku Contingency Plan dan 10 buku updating

Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPBA).

f) Pelaksanaan gladi lapang dan koordinasi penanggulangan

bencana alam yang tersebar di 9 Kecamatan


Pelaksanaan pembinaan anggota Linmas kecamatan dan


Tahun Anggaran 2010

240

pemantauan satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang

tersebar di 17 kecamatan 12 bulan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan urusan

kesatuan bangsa dan politik sebagaimana buku lampiran)

Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah

Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2010, pelaksanaan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung serta

pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan

lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan

peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan pelaksanaan

pemilukada.

Upaya-upaya terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan,

pemahaman wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bagi

aparat dan tokoh masyarakat serta dengan meningkatkan kerja sama

dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah

keamanan dan ketertiban di wilayah.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan

langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui

forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang beranggotakan unsur

Pemerintah Daerah, KODIM, Polres, Kejaksaan Negeri dan BIN. Upaya

lain yang ditempuh untuk cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang

berpotensi menimbulkan konflik SARA dilakukan dengan melibatkan

tokoh agama dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan

melalui pengamanan kegiatan penting seperti pada saat pemilihan

kepala desa, patroli sambang desa, pengamanan hari besar, serta

pelatihan penanggulangan huru hara.


Tahun Anggaran 2010

241


Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan

Penanggulangan Bencana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman

Nonor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan

Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh

Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian

Umum pada Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang

Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan Kecamatan. Secara

rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah

tersebut adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbanglinmas dan PB sebanyak 101

orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri menurut golongan dan pendidikan adalah

sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri sebesar Rp6.355.659.590,00 dan terrealisasi

sebesar Rp5.933.030.343,00 atau 93,35%. Secara rinci anggaran dan

realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:


Rp411.070.155,00 dan teralisasi sebesar Rp385.107.081,00 atau

93,68%.


Tahun Anggaran 2010

242


Rp577.451.850,00 dan teralisasi sebesar Rp548,027.810,00 atau

94,90%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran

Rp68.878.600,00 dan teralisasi sebesar Rp65.893.100,00 atau

95,67%.


kinerja dan Keuangan, anggaran Rp140.552.300,00 dan teralisasi

Rp39.239.750,00 atau 99,07%.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban

dengan anggaran sebesar Rp300.570.050,00 dan teralisasi sebesar

Rp277.337.550 atau 90,23%.

6) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal, anggaran sebesar Rp696.292.750,00

dan teralisasi sebesar Rp634.234.550,00 atau 91,09 %.

7) Program Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan anggaran

sebesar Rp1.479.692.985,00 dan teralisasi sebesar

Rp1.432.521.385,00 atau 96,81%.

8) Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan

anggaran sebesar Rp72.500.000,00 dan teralisasi sebesar

Rp66.040.500 atau 91,09%.

9) Program Pendidikan Politik Masyarakat anggaran sebesar

Rp1.547.255.500,00 dan teralisasi Rp1.473.417.000 atau 95,17%.

10) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam

dengan anggaran sebesar Rp1.140.289.260 dan teralisasi sebesar

Rp982.414.227 atau 86,15%.


dengan anggaran sebesar Rp144.086.260 dan teralisasi sebesar

Rp143.529.510 atau 99,61%.


Tahun Anggaran 2010

243


Proses penyusunan program dan kegiatan pada urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri dilakukan setelah mendengarkan hasil

focus group discussion dari para pemangku kepentingan, hasil

koordinasi dan konsultasi dengan berbagai forum yang ada di

Kabupaten Sleman seperti Kominda, serta masukan dari FKUB;

evaluasi atas kegiatan deteksi dini dan upaya cegah dini serta analisis

kondisi sosial politik di masyarakat. Hasil forum tersebut kemudian

digunakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan agar

tercapai situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh SKPD Bidang

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan

Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana,

sebagaimana terlampir.


Permasalahan di urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

antara laian:

1) Masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan

narkoba di wilayah Kabupaten Sleman,

2) Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku

kejahatan

3) Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan

teknologi berbasis informasi (cyber crime)

Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar

aparat keamanan, mengefektifkan forum-forum seperti Kominda, deteksi

dini cegah dini (deni ceni), meningkatkan pembinaan wawasan

kebangsaan, sosialisasi dan penegakan peraturan kepada masyarakat.


Tahun Anggaran 2010

244

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan



a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan

perpustakaan

b) Fasilitasi rapat dan tamu

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

d) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi

e) Penyediaan jasa administrasi keuangan

f) Belanja perawatan dan pengobatan

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan

penggandaan

h) Koordinasi dan konsultasi

i) Penyediaan jasa pengamanan

j) Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

k) Pengadaan asuransi dewan

l) Penyusunan angka kredit petugas fungsional

m) Pembinaan jasa konstruksi

2) Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur

a) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah dinas

b) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

g) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

h) Pemeliharaan rutin/berkala taman



a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran


Tahun Anggaran 2010

245

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil Sekretariat Daerah

f) Penyusunan profil DPRD dan Sekretariat DPRD

g) Penyusunan profil data SKPD

h) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD

i) Penyusunan renstra SKPD

4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

a) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah

c) Fasilitasi keuangan bupati, wabup, sekda dan setda

d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat

e) Pengadaan sarana dan prasarana kerja

f) Belanja perawatan dan pengobatan KDH dan Wakil KDH

g) Forum Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian (DILKEJAKPOL)

5) Program Penataan Peraturan perundang-undangan

a) Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan

b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum

d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum

e) Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

f) Pendokumentasian dan publikasi produk hukum

g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

h) Penyusunan juknis bantuan stimulan

i) Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Perda nomor 4 tahun 2010

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

j) Penyiapan bahan rancangan Perbup tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

k) Fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi/rapat

risalah

l) Fasilitasi pendampingan Pansus Non Raperda dan Renja Dewan


Tahun Anggaran 2010

246

m) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan

n) Sosialisasi peraturan perundang-undangan


a) Pengelolaan kepegawaian

b) Peningkatan kualitas aparat kehumasan

c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya

d) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah

e) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

f) Pelatihan profesional petugas PBB

7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur

a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur

negara

b) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

b) Seleksi penerimaan calon PNS

c) Penempatan PNS

d) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

e) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

f) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

g) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

h) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

i) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

j) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

k) Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan

silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)

l) Pengembangan pelayanan kepegawaian

m) Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan LP2P

n) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak

o) Pengujian kesehatan PNS

p) Medical Check Up


Tahun Anggaran 2010

247

q) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja

r) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK)

s) Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS

t) Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan

u) Pemberhentian PNS (pensiun)

v) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian

w) Pembinaan administrasi kepegawaian instansi

x) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial PNS

y) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha

z) Sosialisasi pengembangan usaha

9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah

b) Monitoring, evaluasi dan formulasi kinerja OPD

c) Penyusunan tolok ukur kinerja

d) Analisis pengembangan tata hubungan kerja

e) Monitoring, evaluasi dan analisis ketatalaksanaan

f) Penyusunan analisis jabatan

g) Analisis beban kerja

h) Monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur kerja

i) Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda

b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta

c) Pelayanan keprotokolan

d) Layanan pengaduan/keluhan melalui multi canal akses

e) Layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten Sleman

f) Publikasi media internal

g) Publikasi media massa dan tatap muka

h) Pengembangan citra positif dan promosi Kabupaten Sleman

i) Pengembangan materi informasi melalui cyber media

j) Fasilitasi pameran

k) Media relation

l) Pembuatan visualisasi kegiatan Kabupaten Sleman


Tahun Anggaran 2010

248

m) Pengembangan jaringan informasi publik

n) Monitoring dan evaluasi BUKP

o) Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi

Dana Desa

p) Operasional TPAPD, Tunjangan BPD, Bantuan RT/RW,

Tunjangan Operasional Dukuh

q) Operasional bantuan Pilkades, Pildukuh dan Dana Alokasi Desa

r) Pemrosesan dan peresmian BPD Antar Waktu

s) Konsolidasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

t) Penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

u) Penyelesaian sewa tanah kas desa dan penyelesaian LHP

v) Fasilitasi TMMD dan Karya Bhakti TNI

w) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik

x) Analisis dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat

y) Pameran pelayanan publik

z) Layanan informasi publik

aa) Fasilitasi pendampingan Panitia Tetap DPRD (Pansus, Panitia

Anggaran, Badan Legislasi, BKD)

bb) Pelayanan informasi dan pengaduan

cc) Pelayanan Perizinan

dd) Pengolahan Perizinan

ee) Kordinasi Penyelesaian Perizinan

ff) Promosi pelayanan perijinan

gg) Pengolahan sistem informasi perizinan

hh) Pengelolaan ijin HO

ii) Pengendalian ijin HO

jj) Kajian dan fasilitasi Badan Kredit Desa

kk) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan

ll) Fasilitasi lomba antar wilayah

mm) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya

nn) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik

oo) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup


Tahun Anggaran 2010

249

pp) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi

qq) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik

rr) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi

ss) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sosial

tt) Koordinasi bidang pembangunan

uu) Rapat koordinasi pemerintahan

vv) Monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan/pertanian

dan perkebunan

ww) Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat

xx) Pendampingan dan pelayanan perijinan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

yy) Pelayanan ijin penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

aaa) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

bbb) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan perindagkop

di kecamatan

ccc) Pengelolaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

11) Program Adminstrasi Pemerintahan Daerah

a) Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi perkotaan

b) Penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman

c) Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintah kecamatan

d) Monitoring dan evaluasi administrasi desa

e) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

f) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

a) Pengembangan sistem informasi hukum

b) Pelayanan bantuan hukum

c) Penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara

d) Fasilitasi pengkajian regulasi dan permasalahan hukum

e) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

f) Penyuluhan hukum

13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b) Penjaringan aspirasi masa reses


Tahun Anggaran 2010

250

c) Kunjungan kerja komisi

d) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

e) Pengadaan jasa asuransi dewan

f) Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perelengkapannya serta

Sekretariat DPRD

g) Monitoring pembangunan

h) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

i) Peningkatan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah,

BKD, Badan Legislasi

j) Pelantikan DPRD Antar Waktu

k) Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa

l) Pembentukan Panwas Pilkada, fasilitasi penyampaian visi misi

calon Bupati/Wakil Bupati dan monitoring Pilkada

m) Public Hearing APBD

14) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik

a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan kehumasan

b) Monitoring, evaluasi dan fasilitasi koordinasi perekonomian

daerah

c) Fasilitasi dan koordinasi BUMD

d) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan

potensi perkeonomian

e) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan

usaha perkeonomian

f) Kajian, monitoring dan fasilitasi pemberian bantuan kepada

organisasi kemasyarakatan

g) Pengkajian, perumusan bidang pemuda dan olahraga,

perlindungan perempuan, anak dan agama

h) Evaluasi dan pengendalian pembangunan

i) Monitoring kegiatan APBD dan APBN

j) Pengendalian pengadaan barang dan jasa

k) Fasilitasi pelaksanaan public hearing dalam rangka sosialisasi

penetapan Perda


Tahun Anggaran 2010

251

15) Program Pendidikan Kedinasan

a) Pendidikan dan pelatihan teknis

b) Pendidikan penjenjangan struktural

c) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

d) Ujian kedinasan

16) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Pengembangan invensi dan inovasi teknologi

b) Pengembangan kelembagaan riset dan pemanfaatan teknologi

c) Penguatan kelembagaan litbang daerah

d) Pengelolaan sistem informasi penggajian

e) Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan

f) Pengadaan perangkat lunak berlisensi

g) Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi

h) Pengelolaan internet dan intranet

i) Pengelolaan dan pengembangan sistem gateway SMS

j) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan

k) Pengelolaan dan pengembangan pusat data/data center

l) Pengelolaan sistem informasi pasar

17) Program Penegakan Hukum

a) Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap

pelanggaran perda

b) Operasi penertiban

c) Pengawasan perijinan usaha industri

d) Fasilitasi program anti korupsi

18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah

a) Penyusunan Analisa Standar Biaya

b) Penyusunan Standar Barang dan Jasa

c) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

d) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2010

e) Penyusunan Laporan Keuangan dan Publikasi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009


Tahun Anggaran 2010

252

f) Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan

g) Penyusunan Laporan Periodik

h) Pendampingan dan implementasi SIPKD dan regulasi

i) Annual Report Tahun 2009

j) Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah

k) Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi

Penyerapan Anggaran

l) Pelaporan SPT masa dan tahunan (PPh 21) Tahun 2010

m) Manajemen Kasda

n) Operasional Pos Bantuan Keuangan

o) Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah dan rekonsiliasi

bank

p) Pengadaan kendaraan dinas

q) Pengadaan peralatan dan mesin

r) Pengadaan mebelair dan perlengkapannya

s) Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang

t) Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU

u) Penghapusan Aktiva Tetap

v) Penyusunan dan pengesahan DPAL

w) Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD

x) Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA

y) Penyusunan anggaran kas

z) Penyusunan instruksi anggaran

aa) Evaluasi Laporan Barang dan TPTGR

bb) Pengkajian dan pemanfaatan asset daerah

cc) Pendistribusian barang daerah

dd) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah

ee) Pelatihan pengurus barang dalam penggunaan SIM ASET

ff) Pengkajian hibah gedung SD

gg) Penyempurnaan SIM aset

hh) Penyusunan SK Bendahara Klarifikasi dan SK Bendahara

ii) Analisis data dan penerbitan SP2D

jj) Analisis data dan penerbitan SKPP


Tahun Anggaran 2010

253

kk) Analisis data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D dan kartu gaji

ll) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil

provinsi

mm) Forkom dan monev pengelolaan administrasi gaji

nn) Pembinaan bendahara

oo) Validasi SPJ dan koordinasi administrasi pelaksanaan APBD

pp) Administrasi pengelolaan keuangan daerah

qq) Sofware pengelolaan keuangan daerah

rr) Pengadaan plakat dan kalender

ss) Penyusunan draf regulasi pengelolaan barang daerah

tt) Penyusunan dokumen status penggunaan aset daerah

uu) Survey dan analisis investasi

vv) Evaluasi investasi

ww) Pengadaan tanah

xx) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

yy) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

zz) Pembayaran Pajak PBB

aaa) Legalitas tanah (sertifikat tanah), IPT, HO, UKL-UPL, IMB

Puskesmas

bbb) Penatausahaan hasil kegiatan pembangunan

ccc) Optimalisasi pendapatan UPTD/Kebun Dinas

ddd) Pelaporan barang inventaris, barang TK, SD, SMP, SMA dan

SMK

eee) Kajian kebijakan investasi

fff) Pengadaan kendaraan dinas

ggg) Tindak lanjut Perpres Gaji ke-13

hhh) Regulasi pengendalian Kasda

19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Pendaftaran calon WP dan pemantauan WP daerah

b) Pemeriksaan pajak daerah

c) Pemantauan WP daerah dan pemantauan malam natal dan

tahun baru

d) Intensifikasi pajak reklame


Tahun Anggaran 2010

254

e) Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA

f) Pengelolaan titik lokasi reklame

g) Penetapan pajak daerah

h) Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah

i) Penyediaan surat ketetapan pajak PPJU

j) Penagihan pajak daerah

k) Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah

l) Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan Kaliurang

m) Pembinaan WP daerah

n) Pengembalian PHR

o) Evaluasi PAD

p) Bagi hasil pajak

q) Pengelolaan PBB

r) Pendataan dan pemeliharaan basis data

s) Pembinaan dan operasional BPHTB

t) Pemeliharaan stadion

u) Penyusunan dan pemasaran Stadion Maguwoharjo

v) Kajian sarana dan prasrana aset kabupaten

w) Penyusunan pedoman pengelolaan Stadion Maguwoharjo

x) Analisis potensi PAD

y) Penyusunan draft Raperda Pajak Hotel dan Raperbup Petunjuk

Pelaksanaan

z) Penyusunan draft Raperda Pajak Restoran dan Raperbup

Petunjuk Pelaksanaan

aa) Penyusunan draft Raperda Pajak Hiburan dan Raperbup

Petunjuk Pelaksanaan

bb) Penyusunan draft Raperda Pajak Reklame dan Raperbup Nilai

Sewa Reklame

cc) Penyusunan draft Raperda Pajak Air Bawah Tanah dan

Raperbup Petunjuk Pelaksanaan


Tahun Anggaran 2010

255

dd) Penyusunan draft Raperda Bea Perolehan Hak Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan

BPHTB

ee) Pengalihan kewenangan BPHTB

ff) Rekonsiliasi data ketetapan pajak daerah.

20) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan daerah

d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya

e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan audit hasil

pemeriksaan BPK

f) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

g) Penatausahaan LHP

h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

i) Gelar Pengawasan Daerah

j) Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan

k) Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah

l) Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

m) Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dan

sistem pengendalian mutu

n) Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

otonomi daerah

o) Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan pelaksanaan

tugas OPD

21) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan


Tahun Anggaran 2010

256

22) Program Penataan dan Penyempurnaan Kabijakan Sistem dan

Prosedur

a) Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan dan Layanan Publik

b) Penyusunan PKPT, UPKPT


Tingkat pencapaian program dan kegiatan sub urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum dan perangkat daerah adalah sebagai berikut:


a) Pangelolaan administrasi surat menyurat selama 12 bulan


langganan selama 12 bulan

c) Pengelolaan administrasi keuangan dan barang selama 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

f) Pemeliharaan 64 paket peralatan kerja

g) Penyediaan 37 paket alat tulis kantor

h) Penyediaan 119 paket blangko persuratan

i) Penyediaan 109 paket komponen instalasi listrik untuk kantor

j) Penyediaan 5 paket peralatan dan perlengkapan pendukung kerja

k) Penyediaan 7 paket peralatan kebutuhan rumah tangga kantor

l) Fasilitasi rapat dan tamu selama 12 bulan

m) Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat koordinasi eksternal

selama 12 bulan

n) Fasilitasi keamanan kantor selama 12 bulan

o) Fasilitasi kebutuhan jasa pengemudi, petugas administrasi dan

petugas lainnya selama 12 bulan

p) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan

q) Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-

undangan selama 12 bulan


a) Pelaksanaan pembayaran PBB Rumah Dinas bupati, wabup dan

rumah pejabat di 3 lokasi.


Tahun Anggaran 2010

257

b) Pelaksanaan pengadaan 1 paket peralatan rumah jabatan/dinas.

c) Pemeliharaan rumah dinas bupati, wabup dan sekda selama 12

bulan

d) Pemeliharaan 50 gedung kantor dan pelaksanaan sewa 10 lahan

yang digunakan untuk pasar.

e) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa 137

kendaraan roda empat dan 277 kendaraan roda dua.

f) Pemeliharaan 1 paket perlengkapan rumah jabatan/dinas.

g) Pemeliharaan 54 paket mebelair.

h) Pemeliharaan 3 unit taman gedung perkantoran, rumah dinas

dan gedung pelayanan umum.



a) Penyusunan 384 eksemplar laporan bulanan, 32 eksemplar

laporan tahunan dan 24 eksemplar LAKIP.

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran selama

12 bulan.

c) Penyusunan 25 eksemplar perencanaan kerja SKPD dan 25

eksemplar RKA SKPD.

d) Penyusunan 3 buku profil Setda.

e) Penyusunan 2 dokumen profil DPRD dan Setwan

f) Penyusunan 500 eksemplar profil data Dinas Pasar

g) Penyusunan 60 eksemplar profil data hasil pembangunan SKPD

h) Penyusunan 60 eksemplar renstra SKPD.


Kepala Daerah

a) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah

melalui 12 kali koordinasi penanganan permasalahan

pemerintahan umum, 6 kali pelaksanaan forum komunikasi

kebijakan Pimpinan Daerah dan 12 kali Rakorpim.

b) Fasilitasi keuangan bupati, wabup, sekda dan setda selama 12

bulan


Tahun Anggaran 2010

258

c) Fasilitasi bupati/wabup, pimpinan DPRD , eselon II dan mantan

bupati/wabup, mantan pejabat eselon II serta fasilitasi mantan

pimpinan DPRD.

d) Pengadaan sarana dan prasarana kerja melalui pengadaan 25

stel pakaian dinas bupati dan wabup, 3 stel sepatu dan tas bupati

dan wabup, 2 stel pakaian dinas upacara aspri dan 2 stel pakaian

sipil aspri.

e) Terealisasinya belanja perawatan dan pengobatan KDH dan

Wakil KDH, serta mantan bupati dan wabup.

5) Program Penataan Peraturan perundang-undangan

a) Penyusunan 16 perda dan 1 draft raperda.

b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui 2 kali

pembinaan kadarkum, 2 kali pembinaan pokmaskum, 1 kali

pembinaan pokjanal, 1 kali pembinaan PTUN dan 4 kali

sosialisasi produk hukum pusat dan daerah.

c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum 1 kali.

d) Pelaksanaan 4 kali evaluasi dan pengkajian produk-produk

hukum.

e) Penyusunan 45 buah Peraturan Bupati dan 411 Keputusan

Bupati.

f) Penyusunan 15 buah Lembaran Daerah, 45 buah Berita Daerah,

250 Buku Informasi Perundang-undangan, 250 buku Abstrak

Perundang-undangan, 250 buku warta perundang-undangan, dan

450 himpunan Peraturan Perundang-undangan.

g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI)

Hukum Kabupaten dan 17 Kecamatan.

h) Penyusunan 1 draft bantuan stimulan aspal, 1 draft bantuan

stimulan prasarana dasar permukiman, 1 draft bantuan stimulan

irigasi, dan 1 draft bantuan stimulan pasar.

i) Penyusunan 1 buah Perbup Tindak Lanjut Perda nomor 4 tahun

2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.


Tahun Anggaran 2010

259

j) Penyiapan 1 draft bahan rancangan Perbup tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

k) Fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi/rapat

risalah melalui penyusunan 12 kali risalah rapat dan notulen rapat

sebanyak 150 eksemplar.

l) Fasilitasi pendampingan Pansus Non Raperda dan Renja Dewan

yaitu 1 rekomendasi pansus tanggapan LKPJ Bupati, 1 dokumen

Renja Dewan, 1 dokumen kode etik tata tertib DPRD.

m) Penyusunan 47 eksemplar laporan pelanggaran perundang-

undangan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan.

n) Sosialisasi 3 buah peraturan perundang-undangan.


a) Pengelolaan pelayanan kepegawaian selama 12 bulan dan

fasilitasi kenaikan pangkat 33 orang Pejabat Fungsional

Arsiparis (PFA)

b) Pelaksanaan peningkatan kualitas aparat kehumasan melaui 1

kali forkom kehumasan, 2 kali forkom keprotokolan dan workshop

pengembangan pribadi dan 6 kali mengikuti

seminar/lokakarya/bimtek/sosialisasi/rapat koordinasi.

c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya bagi 16 orang

pegawai.

d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 503

Calon PNS Daerah melalui diklat pra jabatan golongan I dan II

bagi ex honorer, diklat pra jabatan golongan III bagi CPNS umum

dan diklat pra jabatan golongan I dan II bagi CPNS umum.

e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi 48 PNS

Daerah.

f) Pelatihan profesional bagi 143 orang petugas PBB

g) Pelaksanaan seminar dan pendampingan kunjungan kerja DPRD


Tahun Anggaran 2010

260

7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur

a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur

negara melalui penyusunan 1 dokumen bahan untuk

forkompanda dan forkompanas, 1 kali penyelenggaraan

forkompanda, 1 kali keikutsertaan dalam forkompanas sebanyak,

dan penyusunan 1 dokumen evaluasi pelaksanaan

pengembangan budaya kerja.

b) Pelaksanaan peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai

melalui 4 kali pembinaan kerja, dan 1 kali studi orientasi.

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Pelaksanaan pengiriman peserta diklat struktural sebanyak 54

orang

b) Penyusunan 1 dokumen formasi kebutuhan CPNS, pelaksanaan

pendaftaran dan seleksi penerimaan calon PNS yang diikuti

5.000 orang peserta dan penetapan NIP sebanyak 185 orang

c) Pemrosesan penerbitan 1.287 SK penempatan pegawai.

d) Penyediaan 1 sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

PNS.

e) Pelaksanaan pemeliharaan database manual sebanyak 4.013

file, penyajian database kepegawaian dalam 48 buku,

pengembangan 1.015 file database (entri data pegawai), dan

pengelolaan 9.228 berkas/dokumen data manual.

f) Pelaksanaan penyusunan formasi JFU dan jabatan fungsional

tertentu pada 46 OPD, analisis kebutuhan pegawai pada 46

OPD, penyusunan 2 buah kajian jabatan fungsional, dan

penyusunan 1 dokumen pedoman standar kompetensi

g) Pelaksanaan seleksi dan penetapan 69 orang PNS untuk tugas

belajar (TB) dan Ijin Belajar Khusus (IBK).

h) Terselengaranya penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana

Karya Satya bagi 405 orang, pemberian penghargaan purna tugas

kepada 400 orang, pembekalan bagi 533 orang PNS calon purna

tugas, dan pemantauan kinerja PNS pada 46 OPD


Tahun Anggaran 2010

261

i) Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku pada 46 OPD, pembinaan perkawinan dan

perceraian pada 12 OPD, pertimbangan penyelesaian 11 kasus

pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat

j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penerbitan surat izin

bagi peserta IB, TB, dan IBK bagi 411 orang, 6 kali pemantauan

perkembangan studi peserta TB dan IBK, pengembangan SDM

untuk 86 orang, dan penyampaian bantuan studi lanjut bagi 32

orang perawat

k) Pelaksanaan penyusunan instrumen pengembangan diklat meliputi

analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,

dan penyusunan 1 jenis buku pedoman diklat.

l) Pencetakan 2.054 buah KTP pegawai, pengusulan penetapan

712 buah Karis/Karsu, 491 buah Karpeg dan 822 buah Kartu

Taspen; pemrosesan cuti bagi 122 orang dan KGB bagi 17

orang; serta penerbitan 400 buah rekomendasi Taperum.

m) Terkompilasinya laporan harta kekayaan penyelenggara negara

pada 46 OPD dan LP2P untuk 9.577 orang

n) Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak

pada 46 OPD

o) Pelaksanaan pengujian kesehatan PNS yang mengalami

gangguan kesehatan jasmani dan rohani bagi 19 orang PNS

p) Pelaksanaan medical check-up bagi pejabat struktural dan

sebagian fungsional sejumlah 534 orang

q) Pemrosesan nota pertimbangan kepangkatan dan SKKP bagi

1.848 orang serta nota pertimbangan SK peninjauan masa kerja

bagi 3 orang pegawai

r) Penyelenggaraan pengendalian dan penetapan penilaian angka

kredit (PAK) jabatan fungsional sebanyak 1.469 orang

s) Pemrosesan SK pengangkatan bagi 917 CPNS/PNS dan

Pelaksanaan pengambilan sumpah PNS bagi 535 orang

t) Penyediaan 5 jenis rekomendasi jabatan dan kepangkatan


Tahun Anggaran 2010

262

u) Penerbitan 599 SK pensiun pegawai

v) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian 3 kali

w) Tertatanya 1.519 file/berkas kepegawaian di instansi

x) Pelaksanaan koordinasi penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial bagi 63 PNS.

y) Pelaksanaan 7 kali fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha.

z) Sosialisasi pengembangan usaha bagi 200 orang.

9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Penyusunan hasil evaluasi kelembagaan berupa 1 dokumen dan

draft pembentukan lembaga LPSE, Jabfung, BPPS sebanyak 1

dokumen

b) Penyusunan 1 dokumen hasil capaian kinerja OPD dan 1 draft

perbup tentang pemberian penghargaan

c) Penyusunan 1 draft perbup tentang tolok ukur kinerja

d) Penyusunan 1 dokumen hasil analisa pengembangan tata

hubungan kerja 3 OPD

e) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tata hubungan kerja pada 3

OPD, pembinaan penggunaan dan pemanfaatan tata naskah

dinas pada 5 OPD, monitoring dan evaluasi penggunaan tata

naskah dinas pada 5 OPD

f) Penyusunan hasil analisis jabatan pada 6 OPD

g) Penyusunan hasil analisis beban kerja pada 6 OPD

h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur pada

10 obyek, Penyusunan dokumen analisa sistem dan prosedur

kerja sebanyak 5 jenis sisdur, penyusunan 5 draft regulasi sisdur

i) Penyusunan 7 dokumen analisa sarana dan prasarana kerja dan

7 draft regulasi sarana dan prasarana kerja

j) Penyusunan 1 dokumen kajian penerapan status PPK BLUD dan

penyusunan SK Bupati tentang Tim Penilai PPK BLUD

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda selama

12 bulan

b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta bagi 680 orang


Tahun Anggaran 2010

263

c) Pelaksanaan 620 kali keprotokolan pimpinan; 222 kali

pelayanan keprotokolan kegiatan instansi; penyediaan 1 paket

peralatan protokol; pelayanan administrasi pejabat terkait dengan

keprotokolan selama 12 bulan; 156 kali kegiatan layanan

penerimaan tamu di Kabupaten Sleman; pembuatan notulen

audiensi pada 87 kegiatan audiensi; penyusunan 300 buku

panduan tamu

d) Pengelolaan layanan pengaduan/keluhan selama 12 bulan

melalui 1 sistem multi canal akses

e) Pengelolaan layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten

Sleman, meliputi: (1) publikasi melalui leaflet dan booklet

sebanyak 4 jenis; (2) 156 kali operasional ruang audio visual; (3)

pembuatan 526 sambutan/makalah bupati; (4) Penyediaan 1

paket media publikasi potensi Kabupaten Sleman di kantor

Bupati; (5) pembuatan 5.170 buku kerja tahun 2010 dan 2011.

f) Penerbitan 2 edisi tabloid Varia Sleman dan 2 edisi tabloid Akar

g) Sosialisasi kebijakan di media televisi melalui 30 kali siaran dan

sosialisasi kebijakan di media radio melalui 325 kali siaran

h) Pengembangan citra positif dan promosi Kabupaten Sleman

melalui 4 paket advetorial di media massa, 8 paket baliho

promosi dan 18 buah spanduk promosi.

i) Pengembangan materi informasi cyber media melalui 1 kali

evaluasi materi website Sleman, 4 kali koordinasi dan fasilitasi

pengisian materi website Sleman, pengelolaan materi Sub-

Domain Humas selama 12 bulan

j) Fasilitasi pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman 1 kali

dan fasilitasi pameran potensi daerah di Alun-alun Yogyakarta

sebanyak 2 kali

k) Kegiatan media relation berupa: (1) fasilitasi media massa

kepada 17 media; (2) 3 kali press tour; (3) 15 kali media

gathering; (4) 400 kali release media; dan (5) 12 kali jumpa pers

l) Pembuatan visualisasi kegiatan Kabupaten Sleman, meliputi : (1)

pembuatan 2 paket videotron; (2) 270 kali penayangan videotron;


Tahun Anggaran 2010

264

(3) pembuatan 1 paket CD visualisasi hasil pembangunan; dan

(4) pembuatan 1 paket CD visualisasi hasil kinerja 10 tahun

masa jabatan bupati

m) Fasilitasi dan koordinasi KIM untuk 14 kelompok dan 2 kali

sosialisasi kebijakan terpadu

n) Penyusunan 1 dokumen pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

BUKP

o) Pelaksanaan penelitian proposal, monitoring dan evaluasi

penggunaan Alokasi Dana Desa dari 86 desa

p) Pendataan dan penyaluran TPAPD, Tunjangan BPD, Bantuan

RT/RW, Tunjangan Operasional Dukuh untuk 14.927 orang pada

86 desa

q) Penyaluran bantuan Pilkades, Pildukuh dan ADD kepada 86

desa

r) Pemrosesan dan fasilitasi peresmian BPD Antar Waktu untuk 8

orang

s) Pelaksanaan 4 kali rapat koordinasi pemerintahan desa dan

inventarisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

peserta dari 17 kecamatan

t) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 7 desa

u) Penyelesaian perjanjian sewa tanah kas desa pada 44 bidang

dan tindak lanjut LHP untuk 44 LHP

v) Fasilitasi TMMD di 2 kecamatan dan 15 kali fasilitasi Bhakti TNI

di 15 kecamatan

w) Evaluasi pencapaian IPM bidang kesehatan, pertanian dan

pendidikan, monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik di

RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman,

persiapan keikutsertaan OPD dalam seleksi calon peserta lomba

citra pelayanan prima sebanyak 3 OPD dan penyusunan 1

dokumen hasil analisa peningkatan kualitas pelayanan di

kecamatan


Tahun Anggaran 2010

265

x) Survey IKM di RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan

Puskesmas Sleman

y) Pelaksanaan pameran pelayanan publik di Jakarta

z) Operasional layanan informasi publik selama 12 bulan

aa) Fasilitasi 6 kali kegiatan Panitia Tetap dan BK

bb) Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang dilaporkan melalui 18

buku laporan

cc) Pelayanan perizinan sebanyak 72 perizinan

dd) Pengolahan perizinan sebanyak 72 perizinan

ee) Koordinasi penyelesaian perijinan sebanyak 72 perizinan

ff) Sosialisasi dan promosi pelayanan perizinan sebanyak 72

perizinan

gg) Pemeliharaan database dan sistem informasi perizinan

hh) Pelaksanaan 70 kali rapat pengelolaan ijin HO dan penerbitan

2.018 ijin HO

ii) Pengendalian ijin HO sebanyak 90 ijin

jj) Penyusunan 1 dokumen kajian pengelolaan Badan Kredit Desa

kk) Pelaksanaan 152 kali rakorpim kecamatan, 108 kali rakorpim

instansi dan 24 kali rakor pemerintahan

ll) Pelaksanaan lomba antar wilayah berupa 39 kali/lomba pada 17

kecamatan

mm) Pelaksanaan 56 kali pertemuan koordinasi antar ormas dan

kelompok agama; 50 kali pelayanan dan rehabilitasi masalah

kesra; 36 kali pembinaan/ penanggulangan penyalahgunaan

NAPZA; 86 kali pembinaan organisasi kepemudaan dan

olahraga; 56 kali komunikasi antar umat beragama; 26 kali

monev pelayanan KB

nn) Pelaksanaan 137 kali koordinasi pengendalian perubahan

pemanfaatan tanah pada 16 kecamatan dan fasilitasi pelayanan

perijinan (IMB dan HO) sebanyak 300 ijin pada 16 kecamatan

oo) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang

lingkungan hidup pada 11 kecamatan berupa 28 kali koordinasi


Tahun Anggaran 2010

266

pengelolaan sampah dan limbah dan 22 kali koordinasi

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

pp) Pelaksanaan koordinasi pendataan dan monev industri kecil

sebanyak 38 kali, pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi

sebanyak 22 kali, pendataan dan monev ketahanan pangan

sebanyak 29 kali

qq) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik

pada 11 kecamatan berupa monev fasilitas umum sebanyak 47

kali dan monev sampah dan limbah sebanyak 29 kali

rr) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana

ekonomi pasar dan fasilitas lainnya sebanyak 9 kali pada 7

kecamatan

ss) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana

sosial sebanyak 17 kali pada 6 kecamatan

tt) Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pembangunan di

Kecamatan Moyudan 2 kali

uu) Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan sebanyak 4

kali pada Kecamatan Prambanan

vv) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketahanan

pangan/pertanian dan perkebunan di Kecamatan Prambanan 4

kali

ww) Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat

sebanyak di Kecamatan Turi 4 kali

xx) Penempatan lokasi KKN dan perijinan KKN di masyarakat

sebanyak 39 perijinan tersebar pada 17 kecamatan

yy) Penerbitan surat keputusan izin penelitian dan PKL sebanyak

2300 izin selama 12 bulan

zz) Penyusunan 15 buku Indeks Kepuasan Masyarakat

aaa) Koordinasi pelaksanaan kewenangan perindagkop selama 12

bulan di 17 kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan urusan

perindagkop sebanyak 7 urusan di 17 kecamatan

bbb) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan IUJK selama 12 bulan


Tahun Anggaran 2010

267

11) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

a) Penyusunan data administrasi kota di 17 kecamatan berupa 17

buku data administrasi Kecamatan dan 1 buku rekap data

administrasi Kota

b) Pelaksanaan 3 kali rapat koordinasi dan penelitian dokumen

batas kecamatan, survey/pelacakan kembali dan penentuan

garis batas wilayah sementara kecamatan Sleman pada 31 titik,

pemasangan pilar batas wilayah kecamatan Sleman pada 31 titik

c) Pelaksanaan 2 kali bimbingan/fasilitasi penyusunan renstra

SKPD kecamatan, 2 kali monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas kecamatan, 2 kali monitoring dan evaluasi penyusunan

monografi kecamatan, 1 kali evaluasi pelaksanaan tugas

kecamatan untuk penilaian peringkat kecamatan

d) Pelaksanaan bimbingan monitoring dan evaluasi penyusunan

dan pelaksanaan siklus tahunan desa pada 86 desa, monitoring

dan evaluasi pengisian buku administrasi desa pada 17

kecamatan.

e) Pembinaan dan monev siklus tahunan desa 57 kali; pembinaan

tertib administrasi keuangan dan kekayaan desa 60 kali;

pendampingan pengelolaan ADD66 kali; pendampingan

pengelolaan arsip desa 52 kali; dan inventarisasi TKD dan SG

pada 59 lokasi/dokumen

f) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

yang menghasilkan 65 dokumen laporan dan supervisi terhadap

172 Peraturan Desa

12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

a) Pengembangan sistem SJDI Hukum (SIM Hukum) di pusat

jaringan (Bagian Hukum SETDA) dan anggota jaringan (17

kecamatan)

b) Pengkajian dan penyusunan peta permasalahan hukum

sebanyak 16 buku, pemberian bantuan terhadap perbuatan

hukum perdata, pidana dan TUN (3 jenis perkara) dan fasilitasi

relaas panggilan sidang sebanyak 445 buah


Tahun Anggaran 2010

268

c) Penyelesaian sengketa terhadap 1 jenis gugatan perdata dan 4

kasus TUN

d) Fasilitasi kajian mengenai regulasi dan permasalahan hukum

e) Penyuluhan Hukum 41 kali

13) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

a) Penyusunan 10 draft raperda inisiatif dan non inisiatif DPRD dan

pembayaran 10 orang staf tenaga ahli fraksi

b) Pelaksanaan 3 kali penjaringan aspirasi masa reses anggota

DPRD

c) Pelaksanaan 21 kali kunjungan kerja

d) Pelaksanaan 4 kali seminar dan pengiriman bimtek, workshop dan

seminar 8 kali

e) Fasilitasi pengadaan asuransi 50 orang anggota dewan

f) Penyediaan 150 stel pakaian dinas dan atribut dan 55 buah

penunjuk papan nama

g) Monitoring hasil pembangunan 25 kali

h) Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih

i) Kunjungan kerja badan kelengkapan DPRD 6 kali

j) Pelaksanaan 2 kali rapat paripurna istimewa

k) Pelaksanaan 10 kali monitoring pilkada dan 2 kali penyampaian

visi misi calon bupati dan wakil bupati

14) Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik

a) Penyusunan 1 draft dokumen kajian arah pengembangan promosi

daerah, 1 draft dokumen agenda promosi daerah dan 1 paket

dokumen monitoring promosi daerah

b) Penyusunan draft dokumen data bidang transportasi informal,

draft dokumen pengembangan taman kuliner, dan dokumen

penataan PKL

c) Tersusunnya dokumen data ekonomi sarana prasarana dan

tenaga kerja, kajian ekonomi regional serta evaluasi rumah potong

hewan

d) Penyusunan dokumen laporan hasil koordinasi BUMD

e) Penyusunan daftar prioritas pengendalian pembangunan di 32


Tahun Anggaran 2010

269

SKPD, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan 3 kali,

pengendalian pembangunan 60 kali dan terkoordinasinya kasus

pembangunan 24 kali

f) Pelaksanaan peninjauan lapangan dan pengendalian formatik 100

kali

g) Penyusunan model dokumen pengadaan dan Pelaksanaan

pemantauan proses pengadaan barang/jasa

h) Penyusunan draft peraturan bupati tentang mekanisme layanan

informasi publik dan draft perbup tentang pelayanan aduan

i) Pelaksanaan kajian dan fasilitasi pemberian bantuan kepada

organisasi sosial kemasyarakatan 25 kali dan penyusunan

dokumen kajian

j) Fasilitasi public hearing 4 kali

15) Program Pendidikan Kedinasan

a) Pelaksanaan pengiriman peserta diklat teknis dalam dan luar

negeri sebanyak 194 orang dan pelaksanaan ujian sertifikasi

pengadaan barang/jasa 197 orang

b) Pelaksanaan pengiriman peserta diklatpim 54 orang

c) Penyusunan kurikulum diklat 3 buku

d) Penyelenggaraan ujian kedinasan bagi 31 orang dan ujian

persamaan ijazah 29 orang

16) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Pelaksanaan lomba rancang bangun iptek, lomba karya tulis

ilmiah, seminar iptek 1 kali, pemberian hibah 2 kelompok riset

potensial dan 1 kali pameran mini teknologi.

b) Fasilitasi 2 kelompok riset pelajar SMU dan SLTP, koordinasi

jaringan pengembangan iptek antar lembaga bagi 10 organisasi,

dokumentasi penemuan/pengembangan iptek Kabupaten Sleman

1 buku, penyusunan 1 buku daftar iptek aplikatif terbaru.

c) Pelaksanaan 12 bulan fasilitasi Dewan Riset Daerah selama.

d) Penyediaan data dan informasi gaji pegawai yang up to date.

e) Pengelolaan 12 aplikasi sistem informasi.


Tahun Anggaran 2010

270

f) Penyediaan 1 paket acuan untuk proses migrasi sistem ke open

source, dan tersedia1 paket aplikasi Sistem informasi berbasis

open source.

g) Penyediaan 1 paket aplikasi sistem informasi eksekutif.

h) Pelaksanaan pelayanan internet melalui email, surat warga, dan

buku tamu secara berkelanjutan selama 12 bulan.

i) Pangelolaan sistem SMS sebagai media informasi yang praktis

dan cepat selama 12 bulan

j) Terpasangnya wireless di 3 desa dan terpasangnya fiberoptic di 3

SKPD.

k) Penyediaan 2 perangkat data center.

l) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pasar selama 12 bulan.

17) Program Penegakan Hukum

a) Pelaksanaan 41 kali operasional PPNS terhadap pelanggaran

Perda.

b) Pelaksanaan 84 kali operasi penertiban.

c) Pelaksanaan pengawasan perijinan 40 unit usaha industri

d) Fasiilitasi program anti korupsi


dan Kekayaan Daerah

a) Penyusunan 175 buku analisis standar biaya.

b) Penyusunan 400 buku standar harga barang dan jasa.

c) Penyusunan 90 buku Juklak APBD 2010.

d) Penyusunan 75 buku Laporan Realisasi dan Evaluasi APBD

2010.

e) Penyusunan 95 buku Perda LPJ 2009, 95 buku Penjabaran LPJ

2009, 75 buku Laporan keuangan SKPD, dan Pelaksanaan

publikasi laporan keuangan di 6 media massa.

f) Penyusunan 160 laporan Tugas Pembantuan.

g) Penyusunan 60 buku laporan periodik.

h) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di

46 SKPD.


Tahun Anggaran 2010

271

i) Penyusunan 500 buku dan 25 CD Annual Report

j) Penyusunan 12 laporan realisasi penerimaan daerah.

k) Penyusunan 6 laporan penyerapan anggaran

l) Terlaksananya laporan SPT masa tahun 2010 dalam 13 data

m) Pemeliharaan data dan dokumen dari kas daerah, laporan

analisis realisasi penerimaan daerah selama 12 bulan

n) Pelaksanaan operasional pos bantuan keuangan bagi 22

organisasi sosial dan 25 organisasi profesi

o) Pangelolaan 12 dokumen Kas Daerah dan Pelaksanaan

rekonsiliasi rekening bank.

p) Pelaksanaan pengadaan 23 kendaraan dinas roda empat dan 22

kendaraan dinas roda dua.

q) Pelaksanaan pengadaan 22 jenis peralatan dan mesin.

r) Pelaksanaan pengadaan 27 jenis mebelair dan perlengkapannya

s) Pelaksanaan 3 paket berat pemeliharaan gedung, kendaraan dan

peralatan mesin

t) Penyusunan 6 buku rencana kebutuhan barang per instansi.

u) Pelaksanaan penghapusan 3 jenis aktiva tetap.

v) Penyusunan 250 buku perda APBD 2010, 250 buku Perbup

penjabaran APBD 2010, 250 buku perda perubahan APBD 2010,

250 buku Perbup penjabaran Perubahan APBD 2010, 125 buku

raperda APBD 2010, dan 175 buku Raperbup Penjabaran APBD

2011.

w) Penyusunan 490 Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2010 dan 490

buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2010.

x) Penyusunan 95 buku Cash Budget APBD 2010 dan 90 buku

Cash Budget Perubahan APBD 2010

y) Penyusunan 120 buku Instruksi perubahan APBD 2010 dan 120

buku Instruksi APBD 2011

aa) Evaluasi laporan pengurus barang 46 SKPD dan 3 kali fasilitasi

tuntutan ganti rugi.

bb) Kajian pemanfaatan 3 bidang aset.


Tahun Anggaran 2010

272

cc) Pendistribusian barang di 46 SKPD.

dd) Penyelesaian 34 sertifikat tanah atas nama Pemda Sleman

ee) Pelatihan bagi 210 orang pengurus barang

ff) Kajian hibah 20 gedung SD

gg) Penyempurnaan 1 SIM Aset.

hh) Penyusunan SK 68 Bendahara.

ii) Analisis data 1250 SPM dan penerbitan 1000 SP2D

jj) Penerbitan 375 SKPP

kk) Analisis 4.224 data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D dan

kartu gaji

ll) Realisasi pencairan dana perimbanganselama 12 bulan.

pp) Forkom dan monev pengelolaan gaji bagi 185 orang

qq) Pelaksanaan pembinaan 150 bendahara non gaji

rr) Pengelolaan 278 SPJ

ss) Penyediaan 11 MoU hibah

tt) Penyediaan 1 paket Software perencanaan keuangan

uu) Pengadaan 250 plakat dan 1500 kalender

vv) Penyusunan 1 draft Raperbup pengelolaan barang daerah

ww) Penyusunan 50 SK Bupati tentang status penggunaan aset

daerah yang dipergunakan oleh setiap SKPD

xx) Penyusunan 10 buku hasil survey dan analisis investasi

yy) Terssusunnya 20 buku evaluasi investasi

zz) Pengadaan tanah di SMP 1 Kalasan.

aaa) Monitoring dan evaluasi penarikan retribusi selama 12 bulan, dan

optimalisasi pengelolaan 7 unit lahan kebun TPH.

bbb) Intensifikasi dan eksentifikasi pajak dan retribusi di 17 kecamatan

sebanyak 252 kali.

ccc) Pembayaran PBB 25 puskesmas.

ddd) Pelaksanaan sertifikasi tanah dan perijinan 3 puskesmas

eee) Penyusunan 48 berita acara penyerahan hasil kegiatan APBD.

fff) Optimalisasi pengelolaan Pasar Hewan Gamping dan Kebun

Sawungan.


Tahun Anggaran 2010

273

ggg) Pelaporan pengelolaan barang di 3 TK N, 389 SD N, 54 SMP N,

17 SMA N, dan 8 SMK N.

hhh) Pelaksanaan kajian investasi di 2 lokasi

ccc) Pengadaan pakaian untuk pemungut pajak/retribusi berupa 500

rompi juru parkir dan 25 jaket pemungut pajak.

jjj) Pelaksanaan koreksi SPP gaji dan penerbitan SP2D gaji ke-13

untuk penerbitan 156 daftar gaji.

kkk) Mutasi Kasda dan regulasi penyimpanan uang selama 12 bulan

19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Pendaftaran 25.627 wajib pajak daerah.

b) Penyediaan data uji kepatuhan 156 wajib pajak daerah.

c) Pemantauan 138 WP daerah dan pemantauan malam natal dan

tahun baru

d) Intensifikasi pajak reklame bagi 280 WP

e) Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA selama 12 bulan.

f) Pemanfaatan 100 lokasi titik reklame.

g) Penetapan 25.627 Surat Ketetapan Pajak Daerah

h) Analisis pemeriksaan 116 wajib pajak daerah dan pelaksanaan

analisis pemantauan 58 wajib pajak daerah.

i) Penyediaan 1.582.413 lembar surat ketetapan pajak penerangan

jalan umum

j) Penagihan pajak berdasarkan 18.027 Surat Ketetapan Pajak

k) Pelayananan keberatan dan keringanan pajak bagi 102 Wajib

Pajak

l) Pemungutan retribusi masuk kawasan Kaliurang selama 297 hari

m) Pembinaan wajib pajak daerah 12 kali

n) Pelaksanaan pengembalian pajak hotel restoran

o) Pelaksanaan 12 kali evaluasi pendapatan asli daerah

p) Tercapainya target penerimaan pajak daerah.

q) Penyampaian 536.942 SPPT PBB dan penerimaan PBB

Rp.54.324.478.906,00


Tahun Anggaran 2010

274

r) Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Rp33.65.404.512,00

s) Pemeliharaan stadion selama 12 bulan

t) Publikasi dan pemasaran Stadion Maguwoharjo di 2 media

massa

u) Penyusunan 20 buku kajian sarana dan prasarana aset

Kabupaten Sleman

v) Penyusunan 1 pedoman pengelolaan Stadion Maguwoharjo

w) Pelaksanaan 2 analisis pajak dan retribusi

x) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Restoran dan 1 draft

Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran

y) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Restoran dan 1 draft

Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran

aa) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Hiburan dan 1 draft Raperbup

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan

bb) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Reklame dan 1 draft

Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

cc) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Air Bawah Tanah dan 1 draft

Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pajak Air Bawah Tanah

dd) Penyusunan 1 draft Raperda BPHTB dan 1 draft Raperbup

Petunjuk Pelaksanaan BPHTB

ee) Penyusunan 1 dokumen pengalihan BPHTB

ff) Penyusunan 12 dokumen ketetapan pajak daerah yang telah

direkonsiliasi.

20) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan kepala daerah

a) Penyusunan 42 buah Laporan Hasil Pemeriksaan

b) Penyusunan 19 buah LHP kasus

c) Iventarisasi permasalahan pelaksanaan program pembangunan

dan upaya pemecahannya

d) Penyusunan 6 buah laporan hasil pemeriksaan kasus desa

e) Penyusunan 36 buku laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan

f) Penyusunan 16 buku evaluasi pengawasan


Tahun Anggaran 2010

275

g) Pangelolaan 324 buah laporan hasil pemeriksaan sebanyak

h) Penyusunan 10 buku laporan monev LHKPN

i) Terselanggaranya gelar pengawasan daerah

j) Penyusunan 80 buah LHP khusus sebanyak, 20 buah LHR

sebanyak dan pemantauan pengisian lowongan kepala desa dan

perangkat desa di 16 desa

k) Tersusunnya 20 laporan hasil review keuangan daerah sebanyak

Pelaksanaan sosialisasi SPIP

l) Penyusunan 10 buku dokumen sistem Manajemen Mutu

m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi permasalahan otonomi

daerah 1 dokumen, dan Fasilitasi penyelesaian permaslahan

otonomi daerah

n) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penyampaian

lapaoran tugas OPD kepada bupati

21) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur dengan

kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

22) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

dengan kegiatan Penyusunan UPKPT sebanyak 15 buku

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian sebagaimana buku lampiran)

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian serta hasil perkembangan penyelenggaraan dapat

disampaikan sebagai berikut:

1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum

Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2010 difokuskan pada

upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam

pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan

penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan

hukum hingga penindakan pelanggaran hukum.


Tahun Anggaran 2010

276

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada

manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum

dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public

hearing dan konsultasi pakar. Hasil perumusan regulasi dalam bentuk

produk hukum daerah berupa peraturan daerah tergambar dalam

tabel berikut:

Tabel 3.27. Rumusan Regulasi Tahun 2010 No Uraian Keterangan

1 2 3

1. Peraturan Daerah sebanyak 15 buah, meliputi: a . Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa

Nomor 1 Tahun 2010

b . Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa

Nomor 2 Tahun 2010

c . Pendapatan Desa Nomor 3 Tahun 2010 d . Lembaga Kemasyarakatan Desa Nomor 4 Tahun 2010 e . Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Dukuh Nomor 5 Tahun 2010

f . Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 6 Tahun 2010 g . Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009

Nomor 7 Tahun 2010

h . Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010

Nomor 8 Tahun 2010

i . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015

Nomor 9 Tahun 2010

j . Perusahaan Daerah Air Minum Sleman Nomor 10 Tahun 2010 k . Jaminan Kesehatan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 l . Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2010 m . Pajak Air Tanah Nomor 13 Tahun 2010 n . Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 14 Tahun 2010 o . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011 Nomor 15 Tahun 2010

2. R a p e r d a a . Penyertaan Modal Daerah Pembahasan antara

legislatif dengan eksekutif

b . Retribusi IMB Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif

c . Bangunan Gedung Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif

d . Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2010-2029

Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif


Tahun Anggaran 2010

277

1 2 3

e . Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif

f . Pencabutan Retribusi Daerah g . Pajak Reklame Evaluasi Provinsi h . Pajak Hotel Evaluasi Provinsi i . Pajak Restoran Evaluasi Provinsi j . Pajak Hiburan Evaluasi Provinsi 3. Peraturan Bupati sebanyak 45 buah 4. Keputusan Bupati sebanyak 411 buah 5. Perjanjian Kerjasama sebanyak 59

Sumber: Bagian Hukum, Setda

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut

peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi

kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Beberapa Perda di

antaranya mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga, pajak Air Tanah, Jaminan Kesehatan

Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-

2015 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka

penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk

hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan

memahami regulasi yang berlaku. Perkembangan jenis, jumlah,

pendokumentasian, dan pemasyarakatan produk hukum pemerintah

Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.28. Penetapan Produk Hukum Daerah

No Uraian Tahun Anggaran

2006 2007 2008 2009 2010

1. Peraturan Daerah 15 15 8 13 15

2. Keputusan Bupati / Peraturan Bupati 24 27 45 86 45

3. Keputusan Bupati 465 548 336 329 411

4. Instruksi Bupati 1 1 - - -

5. Perjanjian Kerjasama 34 40 26 70 59

6. Keputusan Sekretaris Daerah - - 103 112 99

Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah


Tahun Anggaran 2010

278

Tabel 3.29. Pendokumentasian dan Pemasyarakatan Produk Hukum

No Uraian Tahun Anggaran

2006 2007 2008 2009 2010

1. Kadarkum 1 2 2 2 2

2. Pokjanal 1 2 2 2 1

3. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

10 10 10 10 10

4. Pokmaskum - 2 2 2 2 5. Sosialisasi Peraturan Pusat dan

Daerah 5 5 5 5 4

6. Pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1 2 2 2 1

7. Forkom Komunikasi Hukum 1 1 1 1 1

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan kualitas

kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui

penyelenggarakan sarasehan kerukunan umat beragama dan

pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Sebagai perwujudan transparansi informasi kepada masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan layanan

informasi kepada masyarakat berbasis SMS (Short Massage

Service), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui

dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan buku dan

majalah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi

aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan

penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan

pemeliharaan patok batas. Kebijakan ini sangat strategis untuk

pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama

rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gazetir di

seluruh wilayah kecamatan. Jumlah patok batas yang telah dipasang

sampai dengan tahun 2010 tercatat sejumlah 329 buah.


Tahun Anggaran 2010

279

2) Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah

mengimplementasikan organisasi perangkat daerah sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman. Melalui organisasi perangkat daerah yang

dibentuk tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja

pelayanan pemerintah daerah.

Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan

secara berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target

kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk

mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan

sebagai dasar pemberian penghargaan kepada instansi.

Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat

selalu diupayakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Penerapan ISO

9001:2000 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

dilaksanakan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2010

tercatat sebanyak 25 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 yakni pada 16

Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah

Menengah Kejuruan.

Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk

mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada 3 organisasi perangkat

daerah yaitu RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas

Sleman. Sebelumnya pada tahun 2009 telah dilaksanakan survey

IKM di 3 organisasi perangkat daerah. Sehingga sampai dengan

tahun 2010 telah dilaksanakan survey IKM pada 6 organisasi

perangkat daerah yaitu UPT-PSA, UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor, Kantor Pengelolaan Pasar, RSUD Sleman, RSUD

Prambanan dan Puskesmas Sleman.


Tahun Anggaran 2010

280

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat,

pada akhir tahun 2010 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD

Sleman, semua Puskesmas (25), UPT Laboratorium Kesehatan dan

UPT JPKM. Pada tahun 2011 diharapkan penerapan PPK-BLUD

sudah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3) Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Pengelolan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan

intensifikasi pendapan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan

pendapatan asli daerah sebesar 3,59% dari Rp157.399.974.582,84

pada tahun 2009 menjadi Rp 163.044.777.670,77 pada tahun 2010.

Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Grafik 31. Perkembangan Pendapatan Asli DaerahTahun 2006-2010 (miliar rupiah)

115,53 115,72

139,94157,4 163,1

50

75

100

125

150

2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: DPKKD

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh

melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi

harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan melalui media massa dan website

Pemerintah Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report

terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.


Tahun Anggaran 2010

281

Untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka

pemberdayaan masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal,

pengendalian kredit dana penguatan modal, rekonsiliasi modal, dan

evaluasi dana penguatan modal, serta pengembangan dan

pemeliharaan sistem akuntansi dan komputerisasi pengguliran dana.

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah

melakukan pengendalian asset daerah pada 39 instansi berupa

pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil

sensus barang daerah, pelatihan pengurusan barang daerah, dan

pembenahan administrasi mutasi asset. Sedangkan untuk

mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan

berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah

untuk SMP 1 Kalasan. Guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana

kerja dilakukan pengadaan dan pendistribusian barang kepada SKPD

berdasarkan data kebutuhan barang berupa kendaraan dinas terdiri

dari 23 unit kendaraan roda empat, 22 unit kendaraan roda dua, serta

sarana prasarana kerja lainnya seperti mebelair dan komputer.

4) Kepegawaian

Kondisi sumber daya manusia pegawai negeri sipil di Pemerintah

Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 ditinjau dari tingkat

pendidikan ditampilkan dalam grafik berikut:

Grafik 32. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2008-2010

4.851

327166 339

4112

5378

365

3.714

4.583

404204 279

4.1724.068

183 379

3.6983535

0

1.000

2.0003.000

4.000

5.000

6.000

SD

SLT

P

SLT

A

D.I

- D

.III

D.IV

- S

.1

S.2

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

Seperti pada tahun sebelumnya, perekrutan pegawai pada tahun

2010 tetap menggunakan teknologi informasi (online system).


Tahun Anggaran 2010

282

Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Universitas

Negeri Yogyakarta dalam hal pembuatan materi ujian dan koreksi

hasil ujian untuk menjamin objektivitas seleksi penerimaan calon

pegawai.

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola

merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi

ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas

dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas

sumber daya manusia. Hal ini ditunjang dengan penerapan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai

efek dalam hal pengisian jabatan struktural dan penataan pegawai.

Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit

dari sistem tersebut. Uji kompetensi untuk calon kepala sekolah dan

pejabat eselon IV dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah

Kabupaten Sleman, sedangkan uji kompetensi untuk calon pejabat

eselon III dan II bekerjasama dengan LPKM Fakultas Psikologi UGM.

Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui

pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah

Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional.

Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian

kesempatan tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan

teknis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2010 antara lain berupa latihan pra jabatan

bagi pegawai golongan I sebanyak 503 orang, golongan II sebanyak

398 orang, dan golongan III sebanyak 105 orang. Penyeleksian

peserta tugas belajar sebanyak 69 orang, pemberian surat izin belajar

bagi 478 orang dan pengiriman tugas belajar sebanyak 18 orang

dengan perincian DIII 3 orang, DIV 8 orang dan S2 7orang.


Tahun Anggaran 2010

283

Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan

melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai.

Bentuk penghargaan yang diberikan berupa pemberian Satyalencana

masa kerja 20 tahun dan 30 tahun bagi 405 PNS, serta pemberian

penghargaan bagi 400 pegawai purna tugas. Pada tahun 2010

pegawai yang menerima hukuman/sanksi berjumlah 10 orang, terdiri

dari 5 orang menerima sanksi berat dan 5 orang menerima sanksi

ringan.

5) Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama tahun anggaran 2010 dapat diselamatkan keuangan

negara/daerah sebesar Rp1.060.500.385,00. Pemeriksaan kasus

dilakukan sebanyak 25 kasus dengan hasil 20 kasus (80%) terbukti

kebenarannya, 5 kasus (20%) tidak terbukti kebenarannya dan 19

kasus melibatkan PNS.

Rekomendasi terhadap pemeriksaan 19 kasus yang melibatkan PNS

di antaranya berupa pemberian sanksi hukuman disiplin berat kepada

3 orang PNS, pemberian sanksi hukuman disiplin sedang kepada 1

orang PNS, pemberian hukuman disiplin ringan kepada 1 orang PNS,

TPTGR sebanyak 4 dan pembinaan kepada 1 orang PNS.

Tindaklanjut yang telah dilaksanakana diantaranya sebanyak 3

rekomendasi berupa pemberian sanksi hukuman disiplin berat

kepada 2 orang PNS dan pemberian sanksi hukuman disiplin ringan

kepada 1 orang PNS. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah

kasus menurun dari 38 menjadi 25 atau turun sebesar 7%.


Tahun Anggaran 2010

284

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

dilaksanakan dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden

melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berupa juara III tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se

Indonesia.

Upaya meningkatkan kelancaran kegiatan pembangunan dan

memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan

melalui pemberian bantuan gotong royong pada 86 desa dan bantuan

aspal pada 17 kecamatan. Program pemberian bantuan

pembangunan tersebut mampu menggali partisipasi swadaya

masyarakat dalam pembangunan.

Grafik 33. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2006-2010

5.270

25.251

4.685

38.178

5.480

39.128

6.000

46.068

3.500

36.159

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2006 2007 2008 2009 2010

(dalam juta rupiah)

Bantuan Swadaya Masyarakat

Sumber: Sekretariat Daerah

Grafik 34. Perkembangan Bantuan Aspal Tahun 2006-2010

2.6

542.1

923.6

00

3.9

373.2

486.1

534.2

074.2

077.1

80

2.9

363.5

23

4.6

85250

9390

9 643

3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2006 2007 2008 2009 2010

Drum (buah) Nilai (juta Rp) Swadaya (juta Rp)

Sumber: Sekretariat Daerah


Tahun Anggaran 2010

285

Kebijakan pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada

upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat antara lain melalui

program community development berupa pemberian modal usaha

bagi kelompok ekonomi masyarakat dan penguatan modal pada

Usaha Kecil Menengah (UKM), penyertaan modal pada BUMD dan

melakukan pembinaan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).


Penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat

Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi

Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Dinas/Badan/RSUD,

dan Kecamatan. Organisasi/satuan organisasi tersebut dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

peraturan bupati yaitu:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah,

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan,


Tahun Anggaran 2010

286

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia,


Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian adalah SDM SKPD Sekretariat Daerah

sebanyak 280 orang, Sekretariat DPRD sebanyak 59 orang, Inspektorat

Kabupaten sebanyak 60 orang, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak

69 orang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

sebanyak 131 orang, Kantor Pelayanan Perizinan sebanyak 21 orang,

Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 73 orang, Sekretariat KORPRI

sebanyak 6 orang, dan Kecamatan sebanyak 608 orang.

Secara rinci, SDM penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana

terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian sebesar Rp92.692.593.384,00, realisasi

Rp75.865.667.114,00 atau 81,85%. Secara rinci anggaran dan realisasi

masing-masing program adalah sebagai berikut:


Rp30.770.700.970,00 realisasi Rp24.584.913.228,00 atau 79,90%.


Tahun Anggaran 2010

287


sebesar Rp3.779.842.800,00 realisasi Rp3.550.238.510,00 atau

93,93%


Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp.1.580.205.850,00



Kepala Daerah anggaran sebesar Rp775.905.000,00 realisasi

Rp512.377.675,00 atau 66,04%

5) Program Penataan Peraturan perundang-undangan, anggaran

sebesar Rp1.051.718.500,00 realisasi Rp944.571.050,00 atau 89,81%

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran


81,92%

7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur,

anggaran sebesar Rp220.835.000,00 realisasi Rp157.848.075,00

atau 71,48%

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran sebesar

Rp3.338.685.450,00 realisasi Rp2.915.831.821,00 atau 87,33%

9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran

sebesar Rp978.642.625,00 realisasi Rp880.795.175,00 atau 90,00%.

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar


11) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar

Rp753.449.000,00 realisasi Rp683.319.300,00 atau 90,69%.

12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaran


13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat,

anggaran sebesar Rp8.848.629.800,00 realisasi Rp6.814.767.900,00

atau 77,01%.

14) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaran



Tahun Anggaran 2010

288

15) Program Pendidikan Kedinasan, anggaran sebesar

Rp1.084.120.200,00 realisasi Rp1.042.646.675,00 atau 96,17%

16) Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran


74,86%

17) Program Penegakan Hukum, anggaran sebesar Rp263.770.500,00

realisasi Rp174.639.500,00 atau 66,21%


dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp18.548.543.879,00


19) Program Peningkatan Pendapatan Daerah, anggaran sebesar


20) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, anggaran sebesar


21) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa, anggaran


22) Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur, anggaran sebesar Rp66.830.000,00 realisasi

Rp47.086.600,00 atau 70,46%.


Proses perencanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah mendasarkan pada

rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJP.

Permasalahan di wilayah yang memerlukan fasilitasi dalam kebijakan

dan sinkronisasi langkah di semua lini pemerintahan menjadi prioritas

dalam penyusunan program sub manajemen pemerintahan umum.

Proses perencanaan program dan kegiatan administrasi keuangan

daerah untuk perencanaan pendapatan daerah melalui inventarisasi

potensi pendapatan daerah dan pembahasan dengan DPRD.

Sedangkan untuk belanja daerah melalui penyusunan arah kebijakan


Tahun Anggaran 2010

289

umum, strategi dan prioritas dan untuk perencanaan kekayaan daerah

melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) daerah.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah yang dilaksanakan

oleh SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat

Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi

Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Dinas/Badan/RSUD,

dan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir.


1) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan

umum yaitu semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Disamping itu masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap hukum belum

optimal. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan

mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah

dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan

kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi,

pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum

2) Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek

pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan

aparat pengawasan baik internal maupun eksternal.

3) Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak

sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan. Solusi yang

dilakukan dengan berkoordinasi dan mengusulkan sesuai dengan

kebutuhan formasi lepada Pemerintah Pusat.

18. Urusan Pertanahan a. Program dan Kegiatanslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2010/7.Bab_III_Ur_Wajib_18-20.pdf · tindak lanjut pelaksanaan isi putusan dan kajian hukum ... ini

Documents