18€¦ · dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang. Penanggung

PERATT'RAN OAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOII,IOR 6 TAHUN 2AO7

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

Mengingat : 1.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Nomor 34Tahun 20A0 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten dapatmenentukan dan menetapkan jenis-jenis retribusi yangpotensial untuk dikembangkan bagi kepentinganpembangunan Daerah selain yang telah ditentukan dalamPeraturan Pemerintah tersebut;

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, danpengendalian usaha konstruksi serta menciptakan iklimusaha yang sehat di daerah, perlu dilakukan kegiatan izinusaha jasa konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Retribusi lzinUsaha Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat ll dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, danNusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1958 Nomor 122: Tambahan LembaraNegara Republik lndonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

b.

c.

2.

3.

Negara Republik lndonesia Nomor 3685) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3833);

5..Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentangPernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor a437):

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentangPerinrbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembara'n Negara Republiklndonesia Nomor 4438):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otononr (Lembaran Negara Republiklndonesia lahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor3955);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2000 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3956);

10. Peratu.ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaa n Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor3e57);

11. Peratu.ran Penlerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanan Keuangan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4139);

13. Peraturarr Daerah Nomor B Tahun 2000 tentangKewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai DaerahOtonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah lPTahun 2000 Nomor 11); l,

128

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentangPembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (LembaranDaerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor15);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah KabupatenLombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2001 Nombr20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHAJASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan

1 . Daerah adalah Kabupaten LombokTengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupatidan Perangkat Daerah.

3, BupatiadalahBupatiLombokTengah,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalahDPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5, Surat Permohonan lzin (SPl) adalah Surat permohonan untukmendapatkan lzin Usaha di bidang, Jasa Konstruksi yang diajukan olehPerusahaan .

6, Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan pekerjaankonstruksi layanan Usaha Jasa pelaksbnaan pekerjaan konstruksi danlayanan Usaha Jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaiankegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yangmencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tatalingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkansuatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1999tentang jasa konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan

14.

15,

r129

jasa konstruksi nasional.

11.

12.

L

10.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah lzin yang diberikan kepadaPerusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidangjasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabalyang ditunjuk.

U n it Kerja Pelaksana adalah organ isasi yang bertugas menyelen ggarakanpemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.

Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuanterhadap klasifikasidan kualifikasiatas kemampuan usaha di bidang jasakonstruksi yang berbentuk perusahaan.

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasidankualifikasi atau kompetensidan kemampuan usaha bidang jasa konstruksiyang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat BadanUsaha (SBU).

Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalahbadan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputikegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa PelaksanaanKonstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.

Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang berdomisili di wilayahkabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian perusahaan induknyadan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak .

Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan)dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuaidengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.

Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantorpusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.

Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagaipenanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.

Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaanyang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan danPenanggung jawab teknis.

Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuaidengan asli IUJK perusahaan.

Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan, yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya.

Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsiadalah Tim yang dibentuk olehGubernur untuk melakukan pembinaan diseluruh propinsi.

Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk olehbupati untuk melakukan pembinaan diseluruh kabupaten

Retribusi IUJK adalah pungutan daerah atas pemberian lzin Usaha JasaKonstruksiyang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperatu ran perundang-u ndangan retribusi diwajibkan u ntuk melakukanlgpembayaran retribusi. (,

21.

22.

23.

130

24.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudari pemerintah daerah yang bersangkutan.

26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten LombokTengah.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan' dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalamra ngka melaksanakan ketentua n peratu ran perundang-u ndangan retribusi.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusidaerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusiyang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagaipembayaran atas pelayanan pemberian IUJK.

Pasal 3

Obyek retribusiadalah setiap pelayanan pemberian IUJK.

Pasal 4

Subyek retribusiadalah orang pribadiatau badan yang memperoleh IUJK.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi I U J Kd igolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

LINGKUP BI DANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasiusaha jasa konstruksi.

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputijasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan pekerjaan

(1)

(2)

r131

konstruksi.

(3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiperusahaan yang berdomisili di wilayah daerah.

(4) Klasifikasiusaha jasa konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas :

a. Untuk Jasa Konsultansi Perencana , dan Jasa Konsultansi Pengawasankonstruksi :

1. Jasa konstruksi bersifat umum;

2. Jasa konstruksi bersifat spesialis.

b. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi

1. Jasa konstruksi bersifat umum;

2. Jasa konstruksi bersifat spesialis.

(5) Klasifikasisebagaimana dimaksud pada ayat4 meliputi bidang pekerjaanarsitektur', sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB V

CARA MENGUKUR IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

IUJK diukur berdasarkan jenis usaha, bentuk usaha dan klasifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusiIUJK didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biayapenyelenggaraan pemberian izin. 1

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untukadministrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatanusaha jasa konstruksi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

;:?iji:dan besarnya retribusi IUJK untuk badan usaha ditetapkan seba0ai

y

132

;;;l(Rp)

I

-"*r rl(Ril--l

Kualifikasi ;;;l(Ro)

I

Gret 7

(Rp)No.

Administrasi&lzin

Gret 4 I

-1BpL-l

Gret 5 I

--,*-l75.000

1.BiayaAdministrasi

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Biava Reoistrasi

1.lzinBaru/Ulang

175.000 175.000 425.000 925.000 1 925.000 r.925.000 7.425.000

2.lzinPerubahanData

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

3.lzinPeroanianoan

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100,000

A. Tarif untuk Jasa Pelaksana Konstruksi

Fl Tarif rrntrrk.lasa )erencana /Jasa Penqawasan

No.Administrasi&

lzin

Kualifikasi

Gret 1

'(Rp)Gret 2

-ArL-

Gret 3

(Rp)

Gret 4

(Rp)

1.BiayaAdministrasi

75.000 75.000 75.000 75.000

Bi ava Reoistrasi

1. lzin BaruiUlanq 42s.000 425.000 925.000 2.425.000

2.lzin PerubahanData

50.000 50.000 50.000 50.000

3,lzinPeroanianoan 50.000 50.000 50.000 50.000

BAe vrir

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian lzin Usaha

diterbitkan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

IUJK mempunyai masa bbrlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

untuk setiap t<aii naUis masa berlaku. f,

133

BAB X

I(ETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

(1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijualdisewakan, wajib direncanakan / dilaksanakan dan diawasi pembangunannyaoleh perusahaan yang memiliki lzin Usaha Jasa Konstruksi (luJK).

(2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikanlayanan jasa Konsultansi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaankonstruksi serta layanan jasa Konsultansi pengawasan konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksisebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemegang luJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum / pubrik yang dibangun denganpola dikerjakan sendiritidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 13

(1) IUJK diterbitkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dim'aksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.(2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin (SPl) secara lengkapdan sah.

Pasal 15

(1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di wilayah Daerahwajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Daerah KabupatenLombok Tengah.

(2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakankewajiban membayar biaya yang ditetapkan.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Unit Kerja Pelaksana pemberianIUJK:

a. Laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau buran

Desemberl ?v

134

b. Laporan pelaksanaan pekerjaan di luar iJaerah dilakukan 30 hari setelahpekerjaan selesaidan dilakukan berita acara serah terirna;

c. Laporan Perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14harisetelah adanYa Perubahan.

(2) Pengguna Jasa / Pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasitentangadanya pekerjaan konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)pekerjaan konstruksi yang menunjuk badan usaha yang memiliki IUJK dandiatur sbb:

a. Bagi lnstansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta makainformasinya harus disampaikan kepada Tim Pembina Jasa KonstruksiDaerah;

b. Bagi lnstansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi dijajaranpemerintah daerah yang sumber dananya dariAPBN/APBD diwajibkanmemberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakanpekerjaan konstruksi setelah SPK / Kontrak diberikan dan Laporandisampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

BAB XII

PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK

Pasal 17

(1) Unit Kerja Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian IUJKadalah Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

(2) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Bupati.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu olehsuatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 18

Perusahaan men gaj u kan permohonan secara tertu lis kepada Bu pati melalu i

Unit Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dengan caramengisi formulir yang telah ditetapkan.

Formulir yang berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh Unit KerjaPelaksana bersangkutan dan diatur sebagai berikut :

a. Formulir yang telah diambilditetapkan hanya berlaku sampaidengan 90hari.

b. Pengambilan formulir dilakukan. pada Unit Kerja Pelaksana

Petugas perusahaan yang mengambil formulir wajib menandatangani tandabukti pengambilan formulir.

Formulir berupa Surat Permohonan ljin (SPl) tersebut harus melampirkan ,

a. Data Administrasi;

rrr \vr r'l rvrevvul rrsree rrrvrsr"n"''""

f

(1)

(2)

(3)

(4)

135

b. Data Personalia;

c. Data Keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.

(5) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.

(6) Kepada pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratandikembalikan untuk dilengkapi.

(7) Pengumuman Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

(8) Setiap pemegang IUJK yang masa berlakunya telah melampaui batas sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukanpermohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(9) Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan Registrasi Ulanguntuk perpanjangan lzin maka dikenakan biaya administrasi dan biaya her-registrasi.

BAB XIV

PERSYARATAN IUJK

Pasal 19

(1) FotokopiAkte Pendirian Perusahaan terakhir.

(2) Susunan Pengurus / Komisaris dan Direksi serta Penanggung jawabPerusahaan.

(3) Susunan Kepemilikan Saham Perusahaan.

(4) Neraca perusahaan terbaru.

(5) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

(6) Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menunjuk Tenaga TeknikPerusahaan sebagai Penanggung jawab Teknis Perusahaan .

(7) Curiculum Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai Penanggung jawabTeknis Perusahaan dilengkapi dengan Fotokopi Sertifikat Keahlian /Keterampilan yang berlaku.

(8) Latar belakang dan Jenis Usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Usaha Jasa Konsultansi Perencana dan Jasa KonsultansiPengawasan Kualifikasi Kecil maupun non kecil maka PJT harusberpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil maka PJTbidang usaha yang berlatar balakang arsitektur atau sipil atau tatalingkungan menggunakan SKA/SKT sesuai dengan pendidikannya danberiatar belakang teknis Arsitektur /Sipil / Teknik Penyehatan;

c. Untuk usaha Jasa Pelaksana Konstiuksi Kualifikasi kecil, maka PJTbidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikalmenggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatarbelakang teknis listrik atau teknik mesin;

d. Untuk usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non Kecil makaPJT bidang usaha yang berlatar balakang arsitektur atau sipil atau tata

P136 l/

(e)

(1)

(2)

(3)

lingkungan menggunakan sKA dengan tingkat pendidikan sl yangberlatar belakang teknis Arsitektur /sipir / Teknik penyehatan;

e. Untuk usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Kualifikasi Non Kecil maka pJTbidang usaha yang berlatar berakahg mekanikal dan elektrikalmenggunakan sKA/sKT dengan tingkat pendidikan s1 yang berlatarbelakang teknis listrik atau teknik mesin.

Fotokopi bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memiliki IUJK harus menyampaikan permohonanperpanjangan registrasinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumhabis masa berlakunya.

Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuaidengan kelulusan registrasi LpJKdan sesuai dengan latar belakang penanggung jawab reknik peiusahaan.

Bagi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasiGret 5,6 dan 7, harus mempunyai Kekayaan Bersih diatas 1 milyar danmempunyai kantor dengan ruang minimal 30 m2 sedangkan perusahaanyang kekayaan bersihnya kurang 1 Milyar diberikan dispensasi untuk dapatmenggunakan rumah tinggal dengan ruangan kantor berukuran minimal 1Sm2 sebagai tempat kerja.

Bagi Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksiwajib mempunyai kantorminimal 30 m2.

Pasal 21

(1) Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampiran-lampirannyadiserahkan ke Unit Kerja Pelaksana.

(2) Dokumen SPI diberi Nomor Urut pendaftaran oleh petugas penerimadokumen SPI selanjutnya pemohon wajib diberikan tanda terima DokumenSPI.

(3) selanjutnya diserahkan kepada Tim Evaruasi permohonan IUJK.(4) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK da'n harus melampirkan Fotokopi

sBU dan luJK perusahaan induknya, dan harus mempunyai satu orangPenanggung jawab teknis yang berdomisili diwilayah Daerah.

Pasal22(1) Dokumen yang telah diterima kemudian diperiksa kelengkapan dan

kebenarannya oleh Tim Evaluasi permohonan IUJK.(2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan

pemeriksaan dilapangan yang terdiri atas :

a. keberadaan kantor perusahaan dan luas yang dipakainya;b. Kehadirannya tenaga PJT nya dengan melihat Sp-pJT.

(3) Unit Kerja Pelaksana harus mengecek atau memeriksa ke lapangankebenaran data yang tertera dalam SBU yang diregistrasioleh LPJK denganmengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan4.,kualifikasinya dan perusahaan harus membuktikan : ,f

(4)

137

a. jumlah kekayaan bersih perusahaan;

b. jumlah dan nama tenaga kerja teknis yang dipersyaratkan;

c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-2asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikanoleh LPJK.

(4) Jika hasil pengecekan atau perneriksaan menyimpulkan bahwa sBU yangdiajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar atau ada keraguan karena adaperubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasilpengecekan atau perneriksaan lapangan, maka Tim Evaluasi PermohonanIUJK harus melaporkan kepada Pimpinan Kantor Unit Kerja Pelaksana danselanjutnya mempertanyakan kebenaran data yang diperolehnya kepadaLPJK Daerah Propinsi , sementara lUJKnya ditunda sampai kebenarantentang SBU telah ada penjelasan dari LPJK.

(5) Setiap dokumen yang-telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.

(2) Surat Pengikatan antara Pengusaha dan tenaga teknisnya kemudiandikeluarkan SP-PJT ( Surat Penetapan - Penanggung Jawab Teknis ) yangdikeluarkan oleh I nstansi Teknis

(3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan

a. Pemberian Surat Penetapan Penanggung Jawab Tenaga Teknik ( Sp-PJT) yang terdiri atas:

1. Untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecilmaka PJT bidang usaha yang berlatar balakang arsitektur atau sipilatau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT dengan tingkatpendidikan paling rendah STM dan berlatar belakang teknisArsitektur /Sipil / Teknik Penyehatan;

2. Untuk untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal danelektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan palingrendah STM yang berlatar belakang teknis listrik atau teknikmesin;

3, Untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non Kecilmaka PJT bidang usaha yang berlatar balakang arsitektur atau sipilatau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikanpaling rendah S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur /Sipil/Teknik Penyehatan;

4. Untuk untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal danelektrikal menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan palingrendah S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;

5. Untuk usaha jasa Konsultansi Perencana /Pengawas makadiperlukan SKA dengan tingkat pendidikan S.

b. Perusahaan tersebut diberikan nomor kode IUJK sesuai denganketentuan yang berlaku.

(4) Dalam hal Unit Kerja Pelaksana tidak mempunyai kewenangan teknis makapenerbitan SP-PJT dilakukan oleh Dinas Kimpraswil A

b138

(1)

(2)

(5) Hasilpemeriksaan disahkan oleh Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.

(6) sP-PJT digunakan untuk menghadiri kegiatan aanwizing, mengikutipeninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta ditunjukkan padapelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Daerah sebagai wujudpembinaan langsung pemerintah daerah kepada tenaga teknis.

Pasal 24

Setelah dilakukan peninjauan lapangan maka pada setiap akhir bulan hasilpemeriksaan dokumen dan lapangan tersebut kemudian diperlakukan dengancara:

a. Diumumkan di Unit Kerja Pelaksana terhadap perusahaan yang memohondan disetujui pada papan pengumuman Unit Kerja Pelaksana;

b. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 25

IUJK dap,at diambil di Unit Kerja Pelaksana tempat domisili perusahaandengan menunjukan tanda buktiyang sah.

IUJK harus diambil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) harisejak tanggaldiumumkan.

IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud padaayat (2), dinyatakan batal/gugur.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

Pembayaran tarif Retribusi dan denda sebagaimana Pasal 21, dilakukan keBendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupatidan langsung dilakukanoleh perusahaan melalui pengiriman antar rekening bank.

Dalam jangka waktu I x24 jam bendaharawan penerima biaya administrasidan Registrasi IUJK wajib rnenyetor ke Kas Daerah pada Bank yangditentukan dan membuat Laporan Pertanggung jawaban PenerimaanKeuangan kepada Bupati.

Pernbayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBI HAN PEM BAYARAN

Pasal 27

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabiatr

(3)

(1)

(2)

(3)

139

(2) Permohona n pengembalian kelebiha n pem bayaran retribusi d iaj uka n secaratertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) telah dilampauidan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonanpengembalian retribusi dianggap d ikabu lkan dan Su rat Ketetapan RetribusiLebih Bayar diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihanpembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkanuntuk melunasi terlebih dahulu utang retribusitersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1 ) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbltkannya Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelahjangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran retribusi.

BAB XVII

PENG U RANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRI BUSI

Pasal 28

Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasanretribusi.

Pembayaran keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajibRetribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XVIII

LEGALISASI

Pasal 29

(1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan /seleksi umum, pemilihan /seleksiterbatas, pemilihan /seleksi langsung dan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

r140

penunjukan langsung.

(2) Legalisasidilakukan oleh lnstansi Pelaksana Penerbit IUJK.

(3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasakonstruksi (IUJK)terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yangtelah melaksa naka n kewaj iban nya sesua i dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK)kepada I nstansi Pelaksana;

b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yangdisampaikan untuk legalisasi harus sesuaidengan aslinya dan denganmenunjukkan aslinya;

c. Perusahaan telah memenuhisemua ketentuan yang disyaratkan sepertilaporan tahunan, kewajiban lainnya ;

d. lnstansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepadaperusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudahmemenuhi ketentuan yang sudah berlaku;

e. Legalisasi ditandatangani oleh Kepala lnstansi yang menerbitkan lzinUsaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB XIX

PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut:

a. Tercapainya mutu hasil produksi/ kerja, sesuai dengan standar bangunanyang berlaku diberbagai tingkatan;

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensitermasuk produktifitas usaha dibidangjasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yangprofesional;

c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertibdan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untukmemilih bidang usaha lain yang tersedia di Daerah;

e. Meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuaiketeram pilan/keah lian nya.

\ Pasal 31

(1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati melalui Tim PembinaJasa Konstruksi Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalambentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanpemantauan, evaluasidan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasakonstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil -

pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap pMub

saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenagapenanggung jawab teknis.

BAB XX

PENGAWASAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 32

(1) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah memilikiwewenanguntuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannyadisetiap pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati melalui rim pembina JasaKonstruksi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatupedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagaiI'Pedoman Umum Pengawasan penerbitan dan penggunaan lUJK".

(3) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harusmengeoek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalamsBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LpJK yaknimengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaanharus membuktikan :

a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;

b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;c, jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-2

asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi Kualifikasi yang diberikanoleh LPJK.

(4) Jika hasilpengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa sBU yangdiajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan ataudata tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan ataupemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolakpermohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nyadibekukan untuk diperbaiki.

(5) Bupati harus mengirim satu (1) kalidalam setahun laporan penerbitan IUJKdan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkanPeraturan Daerah kepada DPRD.

BAB XX

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 33

(1) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah atau pejabat yangditunjuk melakukan inspeksi ke sel u ru h pemba ng u nan pekerjaan konstruksiyang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa perusahaanmempunyai IUJK dan tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produkdan ketepatan waktu pekerjaan dan kehadiran tenaga teknis sesuai

r142

peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah atau Pejabat yangditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparasi danakuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasanusaha perusahaan yang ada diwilayahnya .

(3) Setiap bulan lnstansi yang ada diwilayah daerah yang menggunakanperusahaan jasa konstruksi yang mempunyai IUJK wajib melaporkan kepadaBupati selambat lambatnya 15 hari setelah SPK / Kontrak ditandatanganidengan melampirkan rencana pekerjaan berupa Curva S tentang jadualdanprestasi pekerjaan yang ingin dicapainya setiap akhir bulan

(4) Laporan sebagaimana ayat 3) diatas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaandan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakanpekerjaan konstruksi.

(5) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja Perusahaan mengikuti normaperaturan perundang undangan yang berlaku,

(6) Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan makapengguna jasa yang mempekerjakan perusahaan yang memiliki IUJK wajibmenyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Bupati melaluiTimPembina Jasa Konstruksi Daerah,

(7) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten setiap akhir bulanmelaporkan kemajuan kinerja perusahaan kepada Bupati.

(8) Ketentuan rincitentang batasan Kinerja ditetapkan oleh Tim Pembina JasaKonstruksi Daerah.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PERUSAHAAN

Pasal 34

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah inidikenakan sanksiberupa :

a. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifatringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusahaperusahaan;

b. Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksiterhadap pelanggaran yangbersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuksementara waktu;

c. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksiterhadap pelanggaran yangbersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan,

d. Seluruh pelanggaran2 tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakatatau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK,

Pasal 35

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 di atas sebagaiberikut: fPa. Pelanggaran yang bersifat ringan: l,

143

b.

1 . Perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaandilaksanakannya;

2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;

3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporantahunan;

5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian luJK, perusahaanbelum dapat memulai kegiatan operasionalnya;

6. Terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupunpenanggung jawab teknik perusahaan.

Pelanggaran yang bersifat sedang :

1 . Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud padahuruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kalidengan tenggang waktu masing-maslng 1 (satu) bulan, namun tidakmemenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yangdisampaikan;

2. Bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisaberusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;

3. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwamelakukan tindakan pidana ekonomiatau perbuatan lain yang berkaitandengan kegiatan perusahaan;

4. Perusahaan pemegang luJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan padaperusahaan lain tanpa persetujuan daripemberi kerja;

5. Perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab teknik;

6. SBU ternyata tidak sesuaidengan aturan norma yang dikeluarkan olehLembaga;

7. Pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi

(a) Untuk perusahaan kecilternyata penanggung Jawab proyek bukanpenanggung jawab teknik perusahaan tersebut;

(b) untuk perusahaan non kecil ternyata penanggung JawabPelaksanaan Pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan ataukeahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.

8. Dalam hal sebagaimana angka 7 huruf,a dilakukan maka harus adaserahterima penanggung jawab pelaksanaan dari pJT perusahaankepada penanggung jawab teknis lain yang ditunjuk.

Pelanggaran yang bersifat berat :

1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara meranggar hukum;2. Perusahaan dikenakan sanksioleh lembaga karena dokumennya tidak

benar;

3. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telahmempunyaikekuatan hukum tetap;

f144

c.

4. Perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan lUJKnya, perusahaan tidakmempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;

5. Perusahaan dinyatakan pailit;

6. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yangditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yangbersangkutan;

7. Perusahaan pemegang IUJK meminjdmkan izinnya kepada perusahaanlain;

8. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaranpenyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpapersetujuan da ri pemberi kerja atau meng u lang i kesalahan yang sama ;

9. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuatkekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyekpekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yangsangat cepat;

10. Terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK /sanksibersifat sedang tapimasih mencari pekerjaan lain;

11. Perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melaksanakanpekerjaan di proyek konstruksitidak mempunyai PJT yang ditugaskan kepekerjaan konstruksi;

BAB XXII

SANKSI TEGURAN KEPADA PENGGUNA JASA

Pasal 36

Teguran kepada pengguna jasa.

a. Setiap pengguna jasa yang tidak melaporkan tentang perusahaan yangd itu njuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang menjadi tangg ungjawabnya , maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten dapatmemberikan teguran 1;

b. Jika dalam waktu 15 hari tidak juga diindahkan maka dapat dikeluarkanteguran ke dua dan bila ternyata 15 hari selanjutnya tetap tidak bersediamemberikan laporan maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupatendapat melakukan tindakan

1 . Melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi bagi proyek yangsumber dananya dari APBD/APBN atau;

2. Mengganti Pejabat pengguna jasa;

3. Mencatatnya untuk tidak diberitanggung jawab pada tahun depan;

4. Memberhentikan pekerjaan konstruksidengan membekukan IMB untukproyek swasta .

Pasal 37

(1) lUJKyang telah dibekukan dapatdiberlakukankembali. y

145

(2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) adalah :

a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan

kewaj iban nya sesua i dengan ketentuan yang berlaku ;

b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuaidengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetaP.

(3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SP-PJT nya dicabut dan

otomatis I UJKnYa dibekukan.

(4) SP-PJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukanpenanggung jawab Teknis Perusahaan atau telah diganti.

(5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatursebagaiberikut:

a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembaliIUJK secara tertulis kepada lnstansi Pelaksana;

b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasiltelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, makainstansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;

c. lnstansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJKperusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi danLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasat 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah, diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakpidana di bidang retribusidaerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan,'dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana Oi niOang retribusidlerah; "

f

146

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusidaerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. rnenghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakpidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yangbertangg u ngjawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik lndonesia, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidanayang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini,

maka lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkanPeratu ran Peru ndang-u ndanga n sebelum Peraturan Daerah ini d ikeluarkan,dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukupdiwilayah kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu :

a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;

b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemenkonstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atauPusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM DepartemenPekerjaan Umum;

c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang

menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT deng an masa fD(,

147

(1)

(2)

(1)

(2)

laku paling lama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus

mencari tenaga teknisnYa.

(3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam ay1t ..2'harus. berdomisili di

wilayih Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau kabupaten yang

berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah. (

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

bentuk, -isi

dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dierah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok

Tengah.

pada tanggal i 2007

BUPAT NGAH,

Diundangkan di PraYa

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

l.;'

H. MAS'UD

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2OO7 NOMOR ...

/>V

Ditetapkan di Praya

148

t.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2OO7

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

UMUM

Dalam pembangunan Daerah, jasa konstruksi mempunyai perananpenting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhirberupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasaranamaupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembanganberbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untukmewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materildan spiritualdi era otonomi daerah ini. Selain berperan mendukung berbagai bidangpembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh danberkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalampenyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi Daerah diharapkan semakin mampu mengembangkanperannya dalam pembangunan Daerah melalui p.eningkatan keandalan yang

didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasilpekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Keandalan tersebut tercermin dalam flaya saing dan kemampuanmenyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif,sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnyakemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar,menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, danterampil, serta perlu diwujudkan pula keteitiban penyelenggaraan jasakonstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa

dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyakdiminati oleh anggota masyarakat di Kabupaten Lombok Tengahsebagaimana terlihat dari makin besarnya jurnlah perusahaan yang bergerakdi bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah 'perusahaan ini ternyata belum diikuti denganpeningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataanbahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensipemanfaatan sumber daya manusia, mpdal, dan teknologi dalampenyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal

inidisebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan

keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yangprofesional. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnyapangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belumsepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi Daerah. Kesadaranhukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan,termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa,

r149

dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yangterkait dengan aspek keamanan, keselarnatan, kesehatan, dan lingkungan,agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsisebagaimana yang direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akanmanfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkanagar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraanpekerjaan konstru ksi seca ra optimal. Kond isi jasa konstru ksi Daerah dewasaini sebagaimana tercermin dalam uraian tersebut di atas disebabkan olehfaktor internal, yakni pada umumnya jasa konstruksi Daerah masih,mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, danpermodalan, serta keterbatasan tenaga ahlidan tenaga terampil.

Mengingat berbagai hal tersebut, maka sudah menjadi kewajibanPemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakanpembinaan dan pemberdayaan sektor usaha jasa konstruksi, termasukdengan membuat regulasidalam bentuk Peraturan Daerah 'yang berkenaandengan izin usaha jasa konstru,ksi; yang memberikan pengaturan dankepastian hukum atas eksistensi dan peran usaha jasa konstruksi dalam ikutserta membangun Kabupaten Lombok Tengah.

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

f150

i'r)

Pasal 12 ::a

' ,Cu6up jelas.

,Pasal13; ,,:, ' Cukupjelas.

.Pasal 14 :/'

Cukup jelas.

Pasal 1r#

, Cufup jelas.

Pasal 1 6

Cuktrp jelas.

Pasal 17

,, Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal,20

, ukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas,

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2T

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas,

Pasal 30

Cukup jelas

r151

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas,

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal42Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

ID(,

152