ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT
RIZKY FEBRIANA AL,S.H., M.H
(RIZKY LAW OFFICE)Jln. Sunan Ampel No. 1 Sleman,
Yogyakarta.Telp.0401.3193229.
Sleman, tanggal 12 Agustus 2013
Nota Keberatan Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa Taufiq Akbar
Kadir, S.E Perkara Pidana Nomor:
111/Pid.K/2013/PN.SLMNPadaPengadilanNegeri Sleman
Justice maybe blind, but it can see in the darkKeadilan mungkin
buta, tetapi dapat melihat dalam kegelapan AtasNamaTerdakwa
NamaLengkap : Taufik Akbar Kadir, S.E
TempatLahir : Kulonprogo
JenisKelamin : Laki-Laki
Umur/ TanggalLahir : 48 Tahun/19 Februari
1965Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : Islam
Pendidikan : S1 (Ekonomi)
Pekerjaan : Direktur PT.Hutama Persada
I. PENDAHULUAN
Perkenankanlah saya, Rizky Febriana AL, S.H., M.H advokat pada
Kantor Rizky Law Office yang beralamat di Jln. Sunan Ampel No. 1
Sleman, Yogyakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Juni
2013. Selaku Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam
tingkat pemeriksaan di Pengadilan, pertama-tama menyampaikan hormat
dan ucapan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim atas
kesempatan pengajuan eksepsi dari Penasihat Hukum, tidak lupa pula
kami menyampaikan penghargaan kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah
dengan gigih melaksanakan tugas Penuntutan. Setelah mencermati
dakwaan secara seksama, penasihat Hukum terdakwa hendak mengajukan
eksepsi/ keberatan ke hadapan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa
perkara atas surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara
RP-3/Fd.1/07/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibacakan oleh
saudara Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri
Yogyakarta dalam perkara pidana nomor 111/Pid.k/2013/PN.YK. Dengan
sebelum kami mengajukan eksepsi, tanpa bermaksud mengurangi
independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechtstaat) Terdakwa
Taufik Akbar Kadir, perkenankanlah kami memohon kepada Mejelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan
supremasi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani yang bersih, dengan
mengabaikan unsur subjektivitas, akan tetapi berdasarkan
fakta-fakta dan kebenaran materill dengan menganut Asas Praduga Tak
Bersalah (Presumption Of Innocent) dengan mengutamakan objektivitas
Majelis Hakim yang independen tanpa dicampuri dan dipengaruhi serta
intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kami percaya tentu majelis
akan mempertimbangkan permohonan tersebut.
II. EKSEPSI
Dalam kesempatan ini izinkanlah kami selaku Penasehat Hukum dari
terdakwa TAUFIQ AKBAR KADIR menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi)
terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai berikut
:
Bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum mengenai surat dakwaan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 KUHAP dihubungkan dengan
ketentuan-ketentuan pengajuan nota keberatan (eksepsi) berdasarkan
ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, eksepsi dapat diajukan
dalam 3 (dua) hal, yaitu :1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili
(Exeption Obevoiged Van de rechter);
2. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima;3. Eksepsi
mengenai surat dakwaan batal (Exception Van Rechtswege Nietig)
Bahwa sehubungan dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 156
ayat (1) KUHAP diatas maka bersamaan dengan ini disampaikan eksepsi
terhadap surat dakwaan sebagai berikut :
1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili ( Exeption Obevoegheid
Van de Rechter )
Bahwa seperti diketahui dakwaan dari saudara jaksa/penuntut umum
tersebut adalah mengenai tindak/perbuatan terdakwa Taufik Akbar
Kadir yang bermula ketika terdakwa menggunakan merek yang sama pada
pokoknya dengan merek yang terdaftar milik Komunitas Gula Semut
Kulonprogo untuk barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi
atau diperdagangkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para
petani dan PT.Salarina.Apabila kita cermati surat dakwaan tersebut
bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran Merek yangmana
serangkaian perbuatan hukum terdakwa tersebut adalah bukan
merupakan perkara pidana melainkan perkara Hak Atas Kekayaan
Intelektual yang masih dalam lingkup peradilan Niaga sehingga
Pengadilan Negeri tidaklah berwenang untuk mengadili perkara
tersebut melainkan dalam hal ini yang berwenang untuk menyelesaikan
perkara tersebut adalah Pengadilan NiagaEksepsi Mengenai Surat
dakwaan (Exception Van Rechtswege Nietig)
2. Rumusan Dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2)
huruf b KUHAP; sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan :
Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditanda tangani serta berisi :
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
tersangka.
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan.
Dengan kata lain Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan
materiil. Syarat formil sebagaimana ditentukan dalam huruf a,
sedangkan syarat materil sebagaimana huruf b tersebut diatas.
Kemudian lebih lanjut pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan : Surat
Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf b
di atas batal demi hukum.
Adapun mengenai syaratmateriil tersebutMahkamahAgungRepublik
Indonesia telahmem pedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, No 492/K/KR/1981, Tanggal 8 Januari 1983 yang
menetapkan:
bahwa syarat materiil Surat Dakwaan, adalah adanya perumusan
secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbutan-perbuatan yang
didakwakan terhadap Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang
mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa, keseluruhannya harus mengisi secara cerma
ttepat dan benar, semua unsure dari semua delik yang ditentukan
undang-undang yang didakwakan kepadanya
Apabila kita cermati rumusan dakwaan dalam perkara terdakwa
TAUFIK AKBAR KADIR, tidak jelas apa tindakan dari terdakwa yang
dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana harus dirumuskan
sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, rumusan tindakan
terdakwa dalam dakwaan hanya di dasarkan pada asumsi-asumsi atau
indikasi-indikasi yang masih terlalu summier dan prematur untuk
dinilai sebagai tindak pidana yang tidak didasari bukti-bukti yang
memadai, sehingga Penuntut Umum nampak ragu dalam merumuskan secara
jelas dan tegas apa tindakan terdakwa yang dapat memenuhi unsur
tindak pidana yang didakwakan, sehingga dakwaan Penuntut Umum
menurut Penadapat Penasihat hukum adalah kabur atau obscuur
sehingga harus dinilai sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak
jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana, dengan kata lain
tidak memenuhi syarat materil sehingga berdasarkan pasal 143 ayat
(3) KUHAP dan Yurisprudensi, dakwaan Penuntut Umum adalah batal
demi hukum.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindak
pidana melainkan tindak perkara perdata sehingga terdakwa harus
dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts
vervolging).
Bahwa telah dijelaskan dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa
terdakwa adalah Direktur dari PT.Hutama Persada yang beralamat
dirumah terdakwa sendiri JL.C.Simanjuntak No.304 Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta yang mana telah melakukan kerjasama dengan
CV.Lukita dalam hal mendesain dan mencetak label yang kemudian
desain dari label tersebut bermasalah karena pada label tersebut
menggunakan nama daerah yang menunjukkan tanda indikasi geografis
yang sama dan sejak produk tersebut beredar luas pendapatan para
petani dan PT.Salarina menurun sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan
Jaksa/Penuntut hal itu hanyalah sengketa bisnis khususnya yang
berkaitan dengan merek dagang yang berdimensi keperdataan, oleh
karena itu upaya yang seharusnya dilakukan oleh Para Petani atau PT
SALARINA adalah mengajukan gugatan. Mengajukan terdakwa dalam
proses pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kriminalisasi
perbuatan keperdataan. Berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum
terdakwa berpendapat bahwa seandainya perbuatan terdakwa terbukti
sekalipun bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan
pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dilepaskan dari segala
tuntutan hokum (ontslaag van alle rechts vervolging).
III. PERMOHONAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, Penasihat Hukum
terdakwa memohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk
memutus :
Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa;
Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili
Menyatakan dakwaan batal demi hukum Menghentikan pemeriksaan
perkara terdakwa TAUFIQ AKBAR KADIR
Apabila mejelis berpendapat lain dan memutus eksepsi
bersama-sama dengan pokok perkara mohon putusan seadil-adilnya
:
Penasihat Hukum Terdakwa,
Rizky Febriana AL, S.H,. M.H