16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Peranan Pengertian ...

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut Karni (2000) adalah sebagai berikut:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan status yang

dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah

tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau

status”.

Jadi berkaitan dengan penelitian ini, peranan diartikan sebagai fungsi yang

diharapkan dari audit internal, yaitu dalam pencegahan kecurangan.

2.2 Audit

2.2.1 Pengertian Audit

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba

disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa

dan diteliti secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung

jawab.

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada

perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen

semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu

yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang

17

dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama

manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit.

Berikut ini adalah definisi audit menurut Arens Alvin A. , Mark S. Beasley

dan Randal J. Elder (2011):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence

aboutinformation to determine and report on degree of correspondence

between the information and established criteria. Auditing should be done

by a competent, independent person”.

Menurut Agoes (2012) pengertian audit secara umum yaitu:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan

sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti

pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak kompeten dan independen terhadap

laporan keuangan yang telah di buat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan

mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan memberi kewajaran atas laporan

keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang,

auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang

memadai sehubungan dengan pelaksanaan audit. Selain itu auditor harus bertindak

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan kode etik

profesi.

18

2.2.2 Jenis-Jenis Audit

Terdapat tiga tipe audit yang dikemukakan oleh Arens et al (2011) yaitu

audit operasional (operational audit), audit ketaatan (compliance audit), dan audit

atas laporan keuangan (financial statement audit). Berikut ini adalah penjelasan

mengenai tipe-tipe auditor tersebut :

1. Audit Operasional (Operational Audits)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan

metode operasi suatu organisasi. Pada saat selesainya audit operasional

biasanya manajemen mengharapkan rekomendasi auditor untuk

meningkatkan kegiatan operasinya

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audits)

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah klien telah

mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan, sperti

pelaksanaan ketentuan upah minimum, pelaksanaan undang-undang

perpajakan, dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan

Perusahaan.

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan

keuangan secara keseluruhan informasi yang diuji telah disajikan sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada umumnya kriteria yang telah

ditetapkan tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu

Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

19

Dari berbagai jenis audit yang dilakukan kecuali audit laporan keuangan,

keseluruhan audit memiliki tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana

manajemen mengoprasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki,

meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

2.3 Audit Internal

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu

organisasi,yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi melalui

pemberian saran untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam menjalankan

kegiatan operasional secara keseluruhan dan membantu manajemen dalam

mencapai tujuan organisasi tersebut.

Audit internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar

profesi audit internal (Tugiman, 2006).

2.3.1 Pengertian Audit Internal

Istilah internal audit terdiri dari dua kata yaitu internal (intern) dan

auditing (audit). Bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit yang dilakukan

oleh pihak intern atau perusahaan dengan menggunakan pegawai perusahaan itu

sendiri. Berbeda dengan eksternal audit yaitu audit yang dilakukan oleh pihak luar

perusahaan atau pihak yang independen, dalam ini akuntan publik. Berikut ini

dijabarkan dalam tabel 2.1 di halaman berikutnya mengenai perbedaan auditor

internal dengan auditor eksternal:

20

Tabel 2.1

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Keterangan AUDITOR INTERNAL AUDITOR EKSTERNAL

Pemberi Kerja Perusahaan dan unit-unit

pemerintah

Kantor Akuntan Publik

Organisasi Nasional Institute of Internal

Auditors (IIA)

American Institute of

Certified Public

Accountants (AICPA)

Gelar Sertifikasi Certified Internal

Auditor (CIA)

Certified Public Accountant

(CPA)

Lisensi untuk Praktik Tidak ada Ada

Tanggung jawab utama Kepada dewan komisaris Kepara pihak ketiga

Ruang lingkup audit Semua aktivitas dalam

suatu organisasi

Terutama laporan keuangan

Sumber: Agoes, Sukrisno (2012)

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal di Indonesia dalam

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004 definisi audit internal adalah

sebagai berikut:

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang

21

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance”

Sebagai wujud perannya dalam assurance service, aktivitas auditor intern

adalah untuk memastikan apakah lingkungan pengendalian intern organisasi telah

memadai, efektif dan setiap orang di organisasi mengikutinya dalam aktivitas

kegiatan operasional sehari-hari. Sedangkan sebagai wujud dari peran consulting

service, auditor intern perlu membangung lingkungan pengendalian yang efektif

dan kondusif diantaranya mensosialisasikan pedoman pengendalian intern dan

memfasilitasi assessment terhadap sistem internal control.

Sedangkan definisi dari audit internal menurut Kumat (2011) adalah

sebagai berikut:

“Audit internal adalah agen yang paling ‘pas’ untuk mewujudkan internal

control, risk management dan good corporate governance yang pastinya

akan memberikan nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah:

1. Suatu aktivitas yang independen dan objektif

2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan

operasi organisasi

4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya

5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan

meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, serta proses pengaturan

dan pengelolaan organisasi.

22

Berikut ini dijabarkan dalam tabel 2.2 mengenai perbandingan konsep inti

Audit Internal lama dengan Audit Internal baru sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan Konsep Inti Audit Internal

Audit Internal Lama (1947) Audit Internal Baru (1999)

Internal Control Risk Management, Control,

Governance Process

1. Fungsi penilaian yang

dibentuk dalam suatu

organisasi

1. Suatu aktivitas objektif

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian

jaminan karyawan

3. Mengkaji dan mengevaluasi

aktivitas organisasi sebagai

bentuk jasa yang diberikan

bagi organisasi

3. Dirancang untuk

memberikan suatu nilai

tambah serta meningkatkan

kegiatan organisasi

4. Membantu agar para

anggota organisasi dapat

menjalankan tanggung

jawabnya secara efektif

4. Membantu organisasi dalam

usaha mencapai tujuannya

5. Memberi hasil analisis

penilaian rekomendasi

konseling dan informasi

yang berkaitan dengan

aktivitas yang dikaji dan

menciptakan pengendalian

efektif dengan biaya wajar.

5. Memberikan suatu

pendekatan disiplin yang

sistematis untuk

mengevaluasi dan

meningkatkan keefektifan

manajemen risiko,

pengendalian dan proses

pengaturan dan pengelolaan

organisasi.

Sumber : (Tugiman, 2009)

23

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah

aktivitas pengujian yang memberi informasi tentang keadaan atau jaminan yang

dilakukan secara independen, dan objektif serta kegiatan konsultasi yang

dirancang untuk pemberian nilai tambah untuk perbaikan suatu sistem aktivitas

yang ada di suatu perusahaan maupun organisasi. Aktivitas tersebut diharapkan

dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya yaitu melalui pendekatan

yang sistematis serta kedisiplinan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan

serta keefektifan manajemen atas risiko, pengendalian dan proses transparan,

kompeten, dan bersih.

2.3.2 Pengertian Auditor Internal

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan audit internal, terdapat

istilah yang disebut auditor internal yang harus diketahui untuk dapat

membedakan antara audit internal dengan auditor internal.

Menurut Mulyadi (2008) pengertian dari Auditor internal yaitu:

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (negara

maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan

organisasi serta menentukan keandalah informasi yang dihasilkan oleh

berbagai bagian operasi.”

24

Sedangkan menurut Hery (2010) yang dimaksud dengan auditor internal adalah:

“Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan)

dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah

memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus.”

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa auditor

internal memiliki peranan yang penting dalam mengevaluasi dan memperbaiki

kinerja manajemen dan informasi yang diberikan oleh auditor dapat menghasilkan

rekomendasi yang diaplikasikan oleh pihak manajemen sehingga akan dapat

meningkatkan dan memperbaiki kinerja manajemen.

2.3.3 Fungsi, Tujuan dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen memberi landasan

tindakan manajemen yang selanjutnya. Fungsi audit internal ini tidak akan

berhasil dan berjalan tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan

yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang kuat, serta berinisiatif dan

mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2006) adalah sebagai berikut:

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi

penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan

mengevaluasi kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Tujuannya

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan

tanggung jawabnya secara efektif.”

25

Menurut SPAP yang dikeluarkan IAI (2012) fungsi audit internal

dinyatakan sebagai berikut:

“ Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa

dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur

struktur pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal

yang efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan

pelaporannya, kualikasi staf dan sumber dayanya.”

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa

penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi tersebut secara

efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut dapat

disimpulkan, bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi

manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur

pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil yang serupa berupa

saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan

dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang selanjutnya.

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa:

“Tujuan, wewenang dan tanggung jawab fungsi Audit Internal harus

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”

Maksud dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan, wewenang,

dan tanggung jawab audit internal didalam suatu perusahaan harus dijelaskan

secara rinci dan jelas dalam sebuah dokumen tertulis yang formal dan disetujui

26

oleh dewan komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian

audit khususnya mengenai ruang lingkup audit.

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2009) adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar

dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu,

pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan

saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan

pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) (Sawyer,2005) adanya internal

audit adalah bertujuan untuk menentukan:

a. Apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat

diandalkan

b. Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan

diminimalisir

c. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan prosedur internal yang

bisa diterima telah diikuti

d. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi

e. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis

f. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif

Tujuan audit internal dapat tercapai apabila fungsi dari audit internal

berjalan dengan baik. Untuk itu, Audit Internal harus mengetahui tugas dan

tanggung jawabnya secara jelas.

27

Tanggung jawab seorang Audit Internal menurut Komite SPAP Ikastan

Akuntansi Indonesia dalam Standar Prodesi Akuntan Publik (2001) yaitu:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan

valuasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain

kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang

setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung

jawabnya tersebut auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang

berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”

Menurut Tunggal (2000) tanggung jawab departemen bagian audit adalah

sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagai audit internal adalah menerapkan program

audit internal perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil

dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan

rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan

menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit

internal dalam mengembangkan program audit tahunan dana membantu

dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar

memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan

instruksi untuk are audit yang ditugaskan dari auditing supervisor,

senior auditing memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit.

28

4. Tanggung jawab staf auditor adalah dalam melaksanakan tugas audit

pada suatu lokasi audit.

2.3.4 Kriteria Auditor Internal yang Memadai

Audit internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar

profesi audit internal. Menurut Hery (2010), standar profesi audit internal

meliputi:

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya

terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para

pemeriksa internal.

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan

seksama para auditor internal.

3. Lingkup pekerjaan audit internal

4. Pelaksanaan tugas audit internal

5. Manajemen unit audit internal

2.3.4.1 Independensi Auditor Internal

Agar seorang auditor internal efektif melaksanakan tugasnya, auditor harus

independen atau bebas dari pengaruh-pengaruh objek yang akan diauditnya. Hal

ini dapat tercapai jika ia diberikan kedudukan yang disyaratkan dalam organisasi

dan meliki tingkat objektifitas yang diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh

Tugiman (2006) tentang independesi adalah:

“Keadaan tidak bergantung kepada sesuatu hal atau orang lain karena telah

mandiri”

29

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010), Independen adalah:

“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor

melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum. Auditor tidak

dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.”

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya

independensi yang dimiliki auditor internal, maka auditor internal dapat

melakukan pekerjaannya secara efektif dan objektif yang memungkinkan auditor

membuat pertimbangan penting secara independen agar tidak ada lagi mental

yang buruk dan menyimpang dari seorang auditor internal.

Independensi menurut Tugiman (2006) menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Status Organisasi

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan

untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang

diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen

senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari

pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas

dari berbagai campur tangan pihak lain.

2. Objektivitas

Merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki oleh auditor

internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor internal ini tidak

boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah apabila dibandingkan

dengan penilaian yang dilakukaan oleh pihak lain. Dengan kata lain

30

penilaian tidak boleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh

pihak lain. Sikap objektif auditor internal mengharuskan pelaksanaan

pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan yakin dengan hasil

pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan tidak akan membuat penilaian

dengan kualitias yang tidak benar atau meragukan. Auditor internal tidak

boleh ditempatkan dalam keadaan yang membuat mereka tidak dapat

membuat penilaian yang objektif dan profesional.

2.3.4.2 Kemampuan Profesional

Menurut Tugiman (2006) kemampuan profesional adalah sebagai berikut:

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit

internal dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap

pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau

keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin

ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan

pantas.”

Menurut Tugiman (2006) cakupan kemampuan profesional, yaitu:

1. Bagian Audit Internal, harus :

a. Memberikan jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang

pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan

pemeriksaaan yang akan dilaksanakan .

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab

pemeriksaan.

31

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal

akan diawasi sebagaimana mestinya.

2. Auditor Internal harus :

a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu

yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan

berkomunikasi secara efektif.

d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang

berkelanjutan.

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam

melakukan pemeriksaan.

2.3.4.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan menurut Tugiman (2006) yaitu:

“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi

terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang

dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.”

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan

evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

1. Keandalan informasi

Pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan

integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara

32

yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi

dan melaporkan suatu informasi tersebut.

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan rencana, prosedur dan peraturan

perundang-undangan.

Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk

meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan,

rencana prosedur, hukum dan peraturan yang memiliki akibat penting

terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta

harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.

3. Perlindungan terhadap harta.

Pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dipergunakan

untuk melindung harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu,

memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

Pemeriksa internal harus menial keekonomisan dan efisiensi penggunaan

sumber daya yang ada.

5. Pencapaian tujuan.

Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program

untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi,

atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

33

2.3.4.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaandinyatakan oleh Tugiman (2006)

sebagai berikut:

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan,

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan

menindaklanjuti (follow up).”

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Tugiman (2006), dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus

meliputi:

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang

kegiatan yang akan diaudit.

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan

pemeriksaan.

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan,

untukmengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan,

serta untuk memperolehberbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang

akan diperiksa.

f. Penulisan program pemeriksaan.

34

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil

pemeriksaan akan disampaikan.

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis,menginterpretasi,

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pcngevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang

lingkup kerja harus dikumpulkan

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan

rekomendasi.

c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila mcmungkinkan

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki dcmikian.

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kcpastian bahwa

sikap objektif auditor tcrus dijaga dan sasaran permeriksaan dapat

dicapai.

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat

oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit

internal.

35

3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan

Internal auditor harus melaporkan hasil pcmeriksaan yang dilakukannya.

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah

pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai

dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan

dan diserahkan secara formal atau informal.

b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat,

sebelum mengeluarkan laporan akhir.

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan lepat

waktu.

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil

pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula

berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.

e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan

yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.

f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan

disampaikan.

36

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow

up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah

dilakukan tindakan yang tepat.

Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004)

kegiatan pemeriksaan, yaitu:

“pelaksanaan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi,

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang

memadai untuk mencapai tujuan penugasan.”

Dari pengertian diatas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi Informasi

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai,

handal, relavan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan

b. Analisis dan Evaluasi

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil

penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat

c. Dokumentasi Informasi

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan

untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan

d. Supervisi penugasan

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya

kemampuan staf.

37

2.3.4.5 Manajemen Bagian Audit

Tugiman (2006) menyatakan bahwa pimpinan audit internal harus

mengelola bagian audit internal secara tepat.Pimpinan audit internal bertanggung

jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :

1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab

yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan

2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.

3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar

profesi.

Pimpinan audit internal harus :

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab

untuk bagian audit internal.

2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit

internal.

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai

pedoman bagi staf auditor.

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan

sumber daya manusia pada bagian audit internal.

5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor

eksternal.

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

38

Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa pimpinan audit internal

harus mengelola bagian audit internal dengan tepat dan baik, selain itu pimpinan

audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal.

2.3.5 Tahap-tahap Audit Internal

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam audit internal menurut

Sawyer (2005), yaitu:

1. Melaksanakan Penelitian Pendahuluan

Menentukan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan audit

nantinya, dengan mempelajari kegiatan yang dilakukan departemen/bagian

yang akan diaudit.

2. Menyusun Audit Program

Membuat daftar kegiatan audit secara spesifik sebagai panduan dalam

pelaksanaan audit di lapangan

3. Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan

Mempraktekan prosedur audit yang telah disusun dalam audit program.

4. Menentukan Kelemahan yang Ada

Membuat gambaran perbandingan secara spesifik tentang bagaimana

seharusnya suatu kegiatan dilakukan dan kondisi nyata yang ditemui

dalam pelaksanaan audit.

39

5. Menyiapkan Kertas Kerja

Mendokumentasikan hasil dari audit, penemuan-penemuan selama audit,

serta catatan-catatan yang dibuat selama proses audit yang menjelaskan

lingkup audit tersebut.

6. Melaporkan Hasil Audit

Menyajikan hasil audit, baik secara losan maupun tulisan, menyatakan

opini, tujuan, lingkup, penemuan, dan rekomendasi dari audit tersebut,

serta menjelaskan tindakan korektif yang disarankan.

7. Review

Mengkaji ulang, draft audit dengan auditee dan membahas respon yang

diterima, serta menilai tindakan korektif yang sekiranya dapat dilakukan

untuk meningkatkan kinerja auditee nantinya.

2.3.6 Laporan Internal Auditor

Laporan internal auditor merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan

proses pemeriksaan dimana internal auditor mengiktisarkan segala temuan yang

diperolehnya di lapangan yang ditentukan berdasarkan luasnya pemeriksaan, dan

dapat dikatakan bahwa dalam fase ini internal auditor berhubungan dengan pihak-

pihak berkepentingan dalam perusahaan terutama kepada bagian dimana ia

bertanggung jawab.

Laporan internal auditor memiliki 4 fungsi utama:

1. Kesimpulan bedasarkan audit, laporan auditor mengiktisarkan segala

bukti yang diperoleh selama audit, dan menyajikan kesimpulan dari audit

yang dilakukannya.

40

2. Pengungkapan keadaan, didalam laporannya, auditor menggambarkan

bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Hal ini dapat dijadikan

sumber informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi dengan melihat

bagian mana yang bekerja dengan baik dan mana yang tidak.

3. Kerangka kerja manajerial, rekomendasi yang diberikan auditor dalam

laporannya sebagai kesimpulan dan pekerjaannya dapat dijadikan

pedoman bagi manajemen untuk menentukan langkah-langkah perbaikan

yang diperlukan dan dapat dijadikan referensi untuk bagian-bagian

lainnya, dan untuk memastikan langkah-langkah perbaikan yang telah

dilakukan oleh manajemen yang bersangkutan.

4. Penjelasan atas pertimbangan auditee, adakalanya terjadi perbedaan

sudut pandang antara auditor dengan bagian yang diaudit, bagaimanapun

harus dilakukan usaha untuk mencari kesesuaian pandangan tersebut.

2.4 Kecurangan (Fraud)

Kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun. Pada kenyataanya fraud

hampir terdapat dalam setiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran manajemen

sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh.

Fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan,

pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian dan lain-lain. Kekeliruan

(errors) adalah kesalahan yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan yang

tidak sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang

mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain.

41

Sedangkan irregularities merupakan kesalahan yang disengaja dilakukan oleh

manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material

terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (fraud).

2.4.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam SPAI

(2004) definisi kecurangan adalah :

“Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap

peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat

untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakuakan dengan sengaja demi

keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh

orang di luar organisasi tersebut. “

Sedangkan Tunggal (2012) mengartikan fraud adalah sebagai berikut:

“Fraud is an advantage gainded by unfair or wrong ful means, an

infraction of the rules of fair trade; a false representation of fact made

knowingly; without belief in its truth, recklessly, not caring whether it is

true or false”

Pada dasarnya fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa

merugikan berbagai pihak. Fraud merupakan suatu hal yang sangat sulit

diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis

sehingga perlu penangganan yang sistematis.Akan tetapi kita harus optimis bahwa

bisa dicegah atau paling tidak bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian

anti fraud.

42

Menurut Hall (2001), fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat

material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepihak lain dengan tujuan

untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta

tersebut, fakta yang akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku,

suatu tindakan yang curang (fraudulentact) harus memenuhi lima kondisi ini:

1. Penyajian yang salah.

Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan

2. Fakta yang sifatnya material.

Suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong

seseorang untuk bertindak

3. Tujuan.

Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan

tersebut salah

4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi.

Penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang

menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya

5. Perbuatan tidak adil atau kerugian.

Kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi

korban fraud.

43

2.4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Tunggal (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab

fraud, yang akan dijelaskan dihalaman berikutnya:

a. Intensif atau tekanan.

manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk

melakukan fraud.

b. Kesempatan.

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk

melakukan fraud.

c. Sikap atau rasionalisasi.

Ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan

manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur,

atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang

membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Karni (2000) menyatakan pendapatnya tentang faktor penyebab

terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

a. Lemahnya pengendalian Internal

a. Manajemen tidak menekan perlunya peranan pengendalian intern

b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict

interest

d. Auditor Internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar.

44

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang

a. Banyaknya utang

b. Pendapatan rendah

c. Gaya hidup mewah

3. Tekanan non finansial

a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa

harus dikonsultasikan dengan bawahannya

c. Penurunan penjualan

2.4.3 Klasifikasi Kecurangan

Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Menurut Karni

(2000), yaitu :

1. Kecurangan Manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang

lebih atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime

(kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu

kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan

menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan korporasi adalah

kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh

keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

45

2. Kecurangan Karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan.

Dibandingkan dengan dengan kecurangan yang dilakukan

manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan

bawahan jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak

mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang

yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk kecurangan.

3. Kecurangan Komputer

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan

operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer

yang berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer.

2.4.4 Tanda-Tanda Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (Fraud) dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau

pemeriksaan intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda kecurangan tersebut.

Tunggal (2006) menyatakan bahwa beberapa tanda kecurangan, antara lain:

1. Terdapatnya perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok

dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan

4. Pengendalian operasi yang tidak baik

5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan

46

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa tanda-tanda kecurangan dapat

diketahui dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi untuk

menutupi kecurangan sehingga timbul perbedaan-perbedaan angka.

Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas ada

karyawan dapat menyebabkan kecurangan, karena karyawan dapat bertindak

semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.

Kecurangan dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakukan rotasi

pekerjaan sehingga karyawan mengetahui rahasia atau hal-hal penting yang

berkaitan dengan pekerjaannya.Selain itu, pengedalian operasi yang tidak baik

dapat membuat kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar, misalnya adalah

banyaknya sumberdaya yang hilang sehingga kegiatan operasi menjadi tidak

efisien.Hilangnya sumberdaya tersebut karena situasi karyawan dalam keadaan

tertekan karena frustasi atau merasa diperlakukan tidak adil.

2.5 Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Kasus fraud yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup

besar bagi perusahaan. Apabila fraud tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka

akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus

mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud.

Pencegaan fraud menurut BPKP (2008) merupakan upaya terintegrasi

yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (Fraud triangle), akan

dijelaskan di halaman berikutnya yaitu:

47

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.

2. Menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi

kebutuhannya.

3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas

tindakan fraud yang dilakukan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat

memperkecil peluang terjadinya fraud, karena setiap tindakan fraud dapat

terdeteksi cepat dan diantisipasi baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak

merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan fraud yang

dapat merugikan banyak pihak.

Pickett (2001) mengemukakan beberapa teknik pencegahan yang harus

dilakukan adalah:

1. Good recruitment procedures

2. Independent checks overwork

3. Regular staff meetings

4. An employee code of conduct

5. Good communication

Dapat disimpulkan dari beberapa teknik pencegahan yang harus dilakukan

untuk mencegah fraud langkah awalnya adalah membuat prosedur yang tepat

dalam perusahaan. Dukungan karyawan yang bekerja didalam perusahaan sangat

berarti dalam menjalankan prosedur tersebut, maka dari itu diperlukan audit yang

independen terhadap karyawan. Dengan diadakan rapat atau pertemuan rutin yang

48

dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi

maka dapat menjaga hubungan baik antara manajemen dengan karyawannya. Dari

pertemuan yang telah dilakukan, tingkah laku masing-masing karyawan dapat

diketahui sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

2.5.1 Syarat penemuan Kecurangan (fraud)

Agar fraud dapat ditemukan dan dideteksi maka diperlukan sistem

pengendalian intern yang baik, agar setiap kecenderungan dapat dideteksi lebih

dini. Selain itu perlu dukungan secara penuh dari pihak manajemen, agar audit

internal dapat bekerja secara efektif dan efisien dan menemukan kecurangan yang

terjadi di perusahaan lebih dini. Pihak manajemen pun perlu mendelegasikan

tugas dan memberikan dukungan penuh pada audit internal dan kepala seluruh

jajaran operasional perusahaan.

Selain itu agar fraud dapat ditemukan, menurut Tunggal (2005)

menjelaskan bahwa:

Syarat fraud dapat ditemukan, yaitu:

1. Penemuan fraud

Audit internal diharapkan dapat menemukan fraud yang terjadi didalam

perusahaan, sehingga fraud yang terjadi dapat segera diatasi. Temuan-temuan

hasil audit didasarkan pada:

a. Kriteria, yaitu berbagai sumber, standar, ukuran atau harapan dalam

evaluasi;

b. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh auditor internal;

49

c. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara

kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya;

d. Akibat, yaitu berbagai kerugian yang timbul atau dihadapi oleh pihak-

pihak yang diaudit, karena terjadinya kondisi dimana situasi yang tidak

sesuai dengan kriteria.

e. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan

berbagai rekomendasi hasil yang dicapai oleh pihak yang diaudit, dan

informasi lain yang membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

Penemuan fraud dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan.

Fraud dapat ditemukan dari audit yang dilakukan, baik secara kebetulan maupun

melalui pengendalian serta dari informasi pihak lain.

2. Bukti yang cukup kompeten

Bukti yang cukup factual dan kompeten dapat sangat berguna karena dapat

membuktikan orang maupun pihak-pihak tertentu yang menerima atau

memperoleh bukti yang kuat, akan mendukung pendapat auditor. Bukti yang

kompeten dan factual diperoleh dengan menggunakan teknik audit yang tepat.

2.5.2 Ruang Lingkup Fraud Auditing

Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu

dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2005) ruang lingkup fraud auditing

meliputi:

1. Tingkat materialitas

2. Biaya

3. Informasi yang sensitif

50

4. Pengembangan integritas

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fraud auditing

harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan,

informasi yang sensitif tentang fraud, dan pengembangan integritas didalam

perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam

ruang lingkup fraud auditing.

1. Tingkat materialitas

Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi

masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari

definisi ini adalah:

a. Fraud menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah.

b. Eksistensi fraud sendiri menunjukan adanya suatu kelemahan dalam

pengendalian.

c. Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas

mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya,

manajemen melakukan pembayaran yang illegal, perusahaan dan

ekslusif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan

sangat merugikan publisitas perusahaan.

Materialitas dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007) No. 1 tentang

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 30 berbunyi:

“Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan suatu

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi

keputusan ekonomi memakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

51

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai

sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (miss-statement). Karenanya

materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari

pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar

informasi dipandang berguna”.

Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam menentukan jumlah bukti yang

cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan

keuangan.

2. Biaya

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau

manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk

mencegah fraud pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yag sangat

tinggi. Hal ini dikemukakan Arens et al (2008) adalah sebagai berikut:

“Because fraud is difficult to detect due to collusion and false

documentation, a focus on fraud prevention and deterrence is often more

less costly”

Dengan demikian, jelas bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan

fraud diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal.

52

Misalnya, jika terjadi fraud yang melibatkan persengkongkolan beberapa

karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen. Penipuan semacam itu

cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal.

3. Informasi yang sensitif

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat

kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud.Sifat sensitif dari

aktivitas fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu

petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4. Pengembangan integritas

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan

integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

2.5.3 Pendekatan Audit

Pendekatan audit dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan

evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh, Menurut Tunggal

(2005) pendekatan audit terdiri dari:

1. Analisis Ancaman

2. Survei Pendahuluan

3. Audit Program

4. Pemilihan tim audit

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat

dilakukan dengan analisis ancaman, survey pendahuluan, membuat program audit,

dan memilih tim untuk mengumpulkan informasi. Berikut ini akan dijelaskan hal-

hal yang berhubungan dengan pendekatan audit:

53

1. Analisis ancaman

Dalam pendekatan fraud auditing, analisis ancaman seperti analisis dari

pengungkapan fraud harus dilakukan.Analisis acaman dapat membantu

mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fraud.

Menurut Tugiman (2001) menyatakan bahwa:

“Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah

cara utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidakberesan”.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara

yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya

ketidakberesan atau fraud di dalam perusahaan.

2. Survei pendahuluan

Tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis ancaman (threat

analysis). Hal ini dilakukan sehubungan dengan penilaian sebagai dasar

untuk memformulasikan program audit, tentunya akan sangat membantu

jika masalah yang timbul dalam fase ini dapat dikenali.

Menurut Ratliff et al (1996), manfaat survei pendahuluan adalah:

“Preliminary survey give auditors the opportunity to get some

initial on-site information which can be extremely valuable in

becoming familiar with current operations of the auditee and the

controls to be audited”.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan

melakukan survei pendahuluan, auditor akan memperoleh informasi

54

mengenai latar belakang perusahaan atau hal yang lainnya yang berkaitan

dengan kegiatan audit.

3. Audit Program

Audit internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja

dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Menurut Andayani (2008),

program audit internal merupakan pedoman dan salah satu kesatuan

dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu.

Langkah-langkah ini dirancang untuk:

a. Mengumpulkan barang bukti;dan

b. Memungkinkan auditor internal untuk mengemukakan pendapat

mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas yang diperiksanya.

Menurut Tugiman (2003) program audit harus:

1. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran, dan

penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit

2. Menetapkan tujuan audit

3. Menyatakan lingkup dan pengujian yang diperlukan untuk mencapat

tujuan audit

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang

akan diteliti

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan

6. Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan audit dan

perubahan bila dipandang perlu, selama pelaksanaan audit.

55

` Dengan demikian, jelas bahwa program kerja harus menetapkan prosedur

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan informasi selama

penugasan.Program kerja ini harus memperoleh persetujuan.

4. Pemilihan Tim Auditor

Tim audit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang

tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah

bukti secara sengaja dalam melaksanakan Fraud Auditing. Dalam hal ini tenaga

ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit.

Untuk memperoleh informasi, khususnya yang berhubungan dengan fraud,

tim auditor akan memperoleh informasi khususnya yang berhubungan dengan

fraud, tim auditor akan melakukan wawancara dengan banyak karyawan termasuk

merka yang dicurigai.

Sehubungan dengan itu, anggota tim audit (Fraud auditor) harus memiliki

keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai

untuk mendokumentasikan hasil diskusi.

Pertimbangan dalam penugasan staf adalah bahwa fraud auditig tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, karena mereka ditemukan dan dibutuhkan tindak

lanjut secepatnya. Pertimbangan juga perlu diberikan kepada orang lain yang

sering menjadi bagian dari tim fraud auditing yaitu staff dari bagian atau divisi

akuntansi perusahaan, pengacara dan staff legal perusahaan yang sesuai dengan

keahlian yang diperlukan.

56

Dalam keseluruhan kasus yang terjadi, tim audit harus berusaha sekuat

tenaga untuk mencapai tujuan, menghindari penuduhan, pengecekan ulang

kesaksian dan bertindak secara profesional setiap waktu.

2.6 Kaitan antara Audit Internal dengan Pencegahan Kecurangan

Pernyataan standar internal auditing (SIAS) No.3 menguraikan mengenai

tanggungjawab internal auditor untuk pencegahan fraud adalah;

“Memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

intern, berkaitan dengana pengungkapan risiko potensial pada berbagai

bentuk kegiatan/operasi organisasi”

Menurut SIAS No.3 internal auditor harus mengidentifikasi indikator-

indikator fraud, dan jika diperlukan, ditingkatkan dengan pelaksanaan investigasi

untuk membuktikan apakah fraud benar-benar terjadi.

SIAS No.3 memberikan pedoman berkaitan dengan tanggungjawab internal

auditor untuk pencegahan, pendeteksian, investigasi dan pelaporan fraud. Jadi,

standar ini secara jelas mengemukakan bahwa pencegahan fraud adalah

tanggungjawab manajemen. Meskipun demikian internal auditor harus menilai

kewajaran dan efektivitas tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap

kemungkinan penyimpangan atas kewajiban tersebut.