1578_K_Pdt_2012

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1578 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

PT KWALA GUNUNG, berkedudukan di Jalan HOS

Cokroaminoto No. 16/ 36 Medan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Zulisrak, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di

Jalan Hindu No.15 Medan-Sumatera Utara, Pemohon Kasasi

dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. OTORITA PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN,

berkantor Pusat di Jakarta cq. KEPALA PERWAKILAN

OTORITA ASAHAN MEDAN, berkedudukan di Jalan

Kapiten Pattimura No.125 Medan,

2. PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM), ber-

kedudukan di Jalan Inalum Blok S, No.14-16 Tanjung

Gading, Kabupaten Batubara, para Termohon Kasasi

dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan

Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelum adanya perjanjian pelepasan hak antara

Penggugat dan Tergugat I, usaha perkebunan mengalami produksi

yang maju pesat, karena tidak ada gangguan hama sama sekali

terhadap tanaman-tanaman yang ada di areal perkebunan HGU

milik Penggugat, karena areal tanah perkebunan (d/h terletak di

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan sekarang Kecamatan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1578 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Lima puluh Kabupaten Batubara) mutlak diusahai dan dikuasai

oleh PT. Kwala Gunung sendiri. tidak pihak lain yang bercocok

tanam di daerah itu;

2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979, karena adanya proyek

pemerintah pada waktu itu yaitu akan dibangunnya

pengembangan proyek Asahan maka sebagian areal tanah Hak

Guna Usaha perkebunan milik Penggugat (16,495 Ha) yang kena

pemasangan jalur transmisi Proyek Asahan dilepas kepada

Tergugat I dengan ganti rugi incasu tanah yang diganti rugi milik

PT. Kwala Gunung terletak d/h di Kecamatan Lima Puluh

Kabupaten Asahan, sekarang Kecamatan Lima puluh, Kabupaten

Batubara, Propinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa guna untuk menindak lanjuti pelepasan areal tanah

perkebunan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat I telah

sepakat dan menanda tangani perjanjian pelepasan hak dengan

ganti rugi atas sebagian areal tanah perkebunan dan tanaman

yang terkena jalur transmisi proyek asahan tanggal 19 Juli 1979

untuk kepentingan pembangunan Proyek Asahan sebagai proyek

nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. dalam rangka pemasangan jalur transmisi Proyek Asahan, Tergugat

I telah memakai sebagian areal tanah perkebunan milik Penggugat

yang dilaluinya dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan

untuk itu Penggugat menyatakan kesediannya melepaskan hak atas

penguasaan sebagian areal hak guna usaha perkebunannya;

2. bahwa adapun besarnya ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat I

kepada Penggugat adalah:

a. Rp1.427.172 per Ha untuk tanaman karet;

b. Rp1.154.032 per Ha untuk tanaman kelapa sawit;

c. Rp37.500 per Ha untuk biaya survey, pengukuran dan pembuatan

serta pengurusan surat-surat tanah;

1. selesai pembangunan transmission line tanah jalur transmission yang

menyangkut kepentingan perkebunan hams dipelihara dengan baik

oleh Otorita Pengembangan Proyek Asahan;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


4. Bahwa setelah pelepasan hak dengan ganti rugi atas sebagian

areal tanah perkebunan yang terkena jalur transmisi Proyek

Asahan tersebut maka tanggung jawab pemeliharaan dan security

dari tanah yang dibebaskan oleh Penggugat beralih kepada

Tergugat I;

5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1979 itu juga antara Penggugat dan

Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara

Sarah Terima Tanah dan Ganti Rugi, dan Berita Acara Ganti Rugi

Tanaman, serta Berita Acara Ganti Rugi Tanaman Terhadap

Acces Road Dan Land For Store, yang mana surat-suratnya dibuat

dibawah tangan sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut di atas;

6. Bahwa sepengetahuan Penggugat sekarang ini Tergugat II telah

menguasai serta mengusahai serta mengembangkan proyek

Asahan dimaksud yaitu membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air

atau hydroelectric power plant guna untuk melebur dan

memproduksi aluminium;

7. Bahwa sejak tahun 2002 hingga sekarang sebagian masyarakat di

Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten

Asahan) telah menguasai/mengusahai tanah tanpa alas hak yang

sah untuk itu, telah menguasai serta mengusahai dengan

bercocok tanam singkong, jagung dan tanaman lainnya pada jalur

transmisi proyek Asahan yang semestinya tidak boleh di tanami

segala jenis tanaman yaitu seluas 25 M ke kiri dan 25 m ke kanan;

8. Bahwa akibat banyaknya tanaman-tanaman dari penduduk di jalur

transmisi mengakibatkan tanaman-tanaman perkebunan sawit

milik PT. Kwala Gunung terganggu karena adanya hama-hama

penyakit pada tanaman-tanaman penduduk yang beterbangan

yang dapat merusak tanaman, persembunyian criminal, pencurian

T.B.S (Tanda Buah Segar) mengalami peningkatan, karena TBS

yang dicuri dapat disembunyikan di areal dimaksud;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I

dan Tergugat II untuk menertibkan tanaman yang semakin banyak

ditanami di bawah jalur SUTT milik Tergugat II atau membebaskan

areal di bawah jalur transmisi yang mana banyak tanaman yang



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


rimbun yang manghalangi pandangan mata, sehingga dapat

dimanfatkan oleh pihak pelaku criminal untuk bersembunyi di

dalamnya;

10.Bahwa akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini Tergugat-I,

tidak pernah merospon peringatan-peringatan yang pernah

diajukan kepadanya, dengan demikian jelas ternyata perbuatan

Tergugat I tersebut telah melanggar serta mengabaikan

kensensus perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi atas

sebagian areal tanah perkebunan dan tanaman yang terkena jalur

transmisi proyek asahan tanggal 19 Juni 1979, sehingga menurut

hukum Tergugat-l telah melakukan perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi terhadap Penggugat;

11.Bahwa jelas ternyata perbuatan Tergugat-Tergugat I, II yang juga

telah membiarkan penduduk untuk menguasai serta mengusahai

area)

jalur transmisi untuk bercocok tanam, yang mana areal jalur

transmisi

masih di dalam HGU milik Penggugat, dengan demikian perbuatan

Tergugat I tersebut dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan

Melawan

Hukum (Onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal

1365

KUHPerdata ;

12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur

perbuatan melawan hukum adaiah mencakup adanya perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu:

adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada

hubungan sebab akibat;

kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld);

13.Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat I, II, diharuskan membayar

ganti

rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp4.000 000.000,-

(empat

milyar rupiah) yang perinciannya adaiah sebagai berikut:



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


adanya hama penyakit dari tanaman penduduk maka sebagai

akibatnya anjlok atau merosotnya produksi buah sawit perkebunan

milik Penggugat selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

kerugian 1 (satu) bulan ditaksir sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh

juta rupiah);

kerugian selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan menjadi 80 x

Rp50.000.000,- = Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

14.Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat-Tergugat I, II, tidak memenuhi

isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut hukum

Tergugat-l, dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp5 000 000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, yang

dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar

isi putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh bukti-

bukti yang authentik, maka untuk itu wajar menurut hukum putusan dalam

perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij

voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

16. Bahwa selanjutnya selama perkara ini belum diputus dalam tingkat terakhir,

untuk menjamin gugatan yang diajukan Peggugat dalam perkara ini tidak

menjadi hampa, maka menurut hukum adalah wajar Pengadilan Negeri

Medan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik

Tergugat baik itu barang/benda bergerak maupun benda tidak bergerak

khusus:1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jalan Kapiten Pattimura No.125

Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

harta milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir

beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan sah demi hukum perjanjian pelepasan hak

dengan ganti rugi atas sebagian areal tanah perkebunan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dan tanaman yang terkena jalur transmisi proyek asahan

tanggal 19 Juli 1979,

4. Menyataan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar

janji (wanprestasi) karena telah melanggar serta

mengabaikan klausal perjanjian pelepasan hak dengan

ganti rugi atas sebagian areal tanah perkebunan dan

tanaman yang terkena jalur transmisi proyek asahan

tanggal 19 Juli 1979;

5. menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat I, II, yang telah

membiarkan penduduk untuk bercocok tanah di areal jalur

transmisi adalah merupakan perbuatan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II untuk mengosongkan

serta mem-bersihkan jalur transmisi (acces road dan land

for store) dari tanaman-tanaman penduduk baik yang telah

ada maupun yang akan ada secara terus menerus serta

melarang setiap orang untuk memasuki serta bercocok

tanam di areal jalur transmisi;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II untuk membayar ganti

rugi yang ditaksir sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar)

kepada Penggugat dengan pembayaran sekaligus dan

tunai;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II untuk membayar

kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat

ditagih seketika dan sekeligus apabila Tergugat lalai atau

melanggar isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyaakan putusan daam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun

kasasi;

10.Menghukum Tergugat-Tergugat I, II untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono);



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II meng-

ajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili

gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini karena

areal yang dipermasalahkan menyangkut yang semula

tanah Penggugat dan telah dibebaskan oleh Negara dan

sekarang menjadi milik Negara berlokasi di Kabupaten Batu

Bara dengan Pengadilannya yaitu Pengadilan Negeri

Kisaran. Dengan demikian yang berwenang mengadili

perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kisaran bukan

Pengadilan Negeri Medan;

2. Masyarakat yang melakukan penanaman diatas areal tanah

Negara adalah masyarakat yang berdomisili hukum di

Wilayah Kabupaten Batu Bara, maka dengan demikian

yang harus digugat adalah masyarakat yang merugikan

kepentingan Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Batu

Bara dan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran;

3. Hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat adalah

telah selesai sejak tanggal 19 Juli 1997. Karena Tergugat I

telah membayar tanah milik Penggugat. Oleh karena itu

keliru Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap

Tergugat I. Sebab tanah Negara yang ada di Indonesia ini

adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melakukan

pengawasan dan penjagaannya. Dengan demikian keliru

Penggugat menggugat Tergugat I;

4. Tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat I tersebut

bukan lagi milik Penggugat dan adalah merupakan milik

Negara, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan

kepada Negara dalam hal ini Pemerintahan yang berada di

wilayah lokasi tanah tersebut;

5. Seharusnya Penggugat menggunakan upaya penertiban

melalui Pemerintah Kabupaten agar dilakukan penertiban

kepada masyarakat yang melakukan penanaman secara



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


liar tanpa ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Batu

Bara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada

Tergugat I masih prematur (terlampau dini);

6. Jumlah tuntutan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat

I adalah tanpa suatu perhitungan yang jelas mengenai

kerugian sebesar Rp4.000.000.000,-(empat milyar rupiah).

Dan juga standard perhitungan yang diajukan oleh

Penggugat, maka menurut hukum gugatan yang diajukan

oleh Penggugat kabur;

7. Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat

beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dibuat

putusan pengadilan negeri Medan tidak berwenang

mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat Error Inpersona:

Bahwa Penggugat telah mengakui dirinya telah menerima

pembebasan tanah dari Tergugat I sesuai perjanjian

pelepasan hak dengan ganti rugi atas sebagian areal tanah

perkebunan dan tanaman yang terkena jalur transmisi

proyek asahan tanggal 19 Juli 1979;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai

kepentingan hukum terhadap Tergugat II yang mana

sebagian areal tanah perkebunan dan tanaman yang

terkena jalur trasmisi teiah diganti rugi terhadap Tergugat I;

Bahwa karena Penggugat tidak lagi mempunyai hak

terhadap tanah tersebut dan hubungan hukum antara

Tergugat II tidak ada, maka seharusnya secara hukum

Tergugat II tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam

perkara a quo karena Tergugat II tidak pernah membuat

suatu perjanjian dengan Penggugat dan Tergugat II tidak

penah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Penggugat;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap

Tergugat II adalah error inpersona atau dengan kata lain

Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak daiam perkara

aquo;

2. Eksepsi Mengenai Para Pihak (partij) dalam Gugatan Tidak

Lengkap;

bahwa Penggugat mengakui tanah yang ditanami masyarakat

tersebut adalah merupakan Aset Negara, tentu dalam hal ini

menjadi tugas dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Batubara

untuk menertibkan warga yang bercocok tanam di areal tanah

pekebunan yang terkena jalur transmisi yang mana lahan yang

telah dibebaskan adalah menjadi Aset Negara;

Bahwa seharusnya Penggugat meminta bantuan kepada Bupati

(Pemeritahan Kabupaten Batubara), agar petugasnya atau Unit

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menertibkan

warganya yang telah melakukan penanaman diatas areal tanah

negara yang merupakan tugas Pemerintahan Kabupaten Batubara

untuk menjaga aset tersebut dan sekaligus menindak masyarakat;

Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat dalam positanya yang

menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka dalam

hal ini melawan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat

tersebut, jika dilihat dari objeknya adalah perbuatan melawan

hukum yang dilakukan masyarakat dan begitu juga perbuatan

melawan hukum yang bersifat kelalaian. Tentu dalam hal ini

Pemerintahan Kabupaten Batubara dapat memerintahkan Satuan

Polisi Pamong Prajanya (Satpol. PP) untuk melakukan tindakan

penertiban lahan tersebut;

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap

masyarakat yang melakukan penanaman pada areal jalur

transmisi. Sebab telah membuat ketidaksenangan dan kerugian

Penggugat dan begitu juga Pemerintahan Kabupaten Batubara

harus digugat, karena tidak menerbit-kan warganya. Seharusnya

Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintahan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kabupaten Batubara agar masyarakat yang menggarap tersebut

dapat ditindak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah dari

Pemerintah Kabupaten Batubara;

1. Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Penggugat mengakui setelah pembebasan areal tanah

perkebunan yang terkena jalur transmisi adalah merupakan

tanggung jawab Tergugat I baik dalam pemeliharaan maupun,

penjagaannya;

Bahwa dikarenakan pemeliharaan dan penjagaannya adalah

tanggung jawab Tergugat I yang mana juga tanggung jawab

Pemerintahan Kabupaten Batubara, maka seharusnya Penggugat

meminta pada Pemerintahan Kabupaten Batubara untuk menindak

masyarakat yang telah menguasai areal jalur transmisi yang

mengakibatkan ketidaksengajaan terhadap Penggugat;

Bahwa sedangkan dalam perkara a quo Penggugat belum

meminta bantuan terhadap Pemerintahan Kabupaten Batubara

yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) untuk melakukan

penertiban terhadap masyarakat yang telah melakukan

penggarapan disepanjang area tanah yang terkena jalur transmisi,

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah

prematur;

Bahwa seharusnya Tergugat II tidak dibuat menjadi pihak dalam

perkara a quo tetapi yang menjadi pihak adalah pemerintah

Kabupaten Batubara bersama dengan masyarakat yang

melakukan penggarapan tersebut;

Bahwa oleh karena yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo

tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga dengan

demikian sangat beralasan gugatan yang diajukan Penggugat

untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaad);

1. Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengakui telah

mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


rupiah), tetapi tidak diuraikan secara terperinci kerugian apa saja

yang dialami oleh Penggugat sehingga mencapai

Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Bahwa Penggugat juga mengakui tanaman kelapa sawit diserang

hama penyakit, tetapi tidak dikatakan hama penyakit apa ? dan

apa hubungan tanaman penduduk dengan hama penyakit

tersebut;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan tentang merosotnya

produksi buah sawit akibat kondisi kemarau atau akibat kurang

pupuk atau akibat lainnya dengan pengaruh dari tanaman

masyarakat tersebut;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan umur kelapa sawit milik

Penggugat sudah berapa tahun dan berapa pohon jumlahnya,

serta berapa penghasilan setiap butan dari setiap pohon;

Bahwa perhitungan Penggugat yang mengatakan angka

Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adaiah dari 80 x 50 juta,

tetapi Penggugat tidak ada menguraikan angka dari 50 juta

tersebut kerugian dalam bentuk berapa pohon keiapa sawit dan

berapa umur kelapa sawit tersebut;

Bahwa Penggugat tidak juga menguraikan tentang tanaman yang

ditanam oleh masyarakat pada tahun 2002 jenis tanaman apa, dan

tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 jenis tanaman apa sama

sekali tidak ada diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang

menyebabkan tanaman tersebut dapat menciptakan hama

penyakit;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan

tidak jelas (Obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil

suatu gugatan. Untuk itu sangat beralasan menurut hukum

gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah

mengambil putusan, yaitu putusan No.524/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 14 Juni

2010 yang amarnya sebagai berikut:



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PEKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Pelepasan Hak Dengan

Ganti Rugi atas Sebagian Areal Tanah Perkebunan dan Tanaman

Yang terkena Jalur Transmisi Proyek Asahan tanggal 19 Juli 1979,

Berita Acara Serah Terima Tanah dan Ganti Rudi, dan berita

Acara Ganti Rugi Tanaman, serta berita Acara Ganti Rugi

Tanaman Terhadap Acces Road dan Land For Store yang telah

disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang

hingga saat ini sebesar Rp.198.500,- (seratus sembilan puluh

delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.63/PDT/2011/PT-MDN tanggal

23 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos

perkara dalam kedua tingka peradilan, yang dalam tingkat banding

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 September 2011 kemudian terhadap-

nya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 7 September 2011) diajukan permohonan kasasi

secara lisan pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No.109/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal 30 September 2011;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding yang pada tanggal 12

Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Putusan Judex Facti yang dimohonkan

kasasi a quo kurang cukup dalam

memberikan pertimbangan (onvoldoende

gemotiveerd);

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi

Medan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini yang

mengambil pertimbangan hukumnya sebagai pertimbangannya

sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan di tingkat

banding yang berarti Pengadilan Tinggi Medan telah tidak

menguatkan atau membatalkan pertimbangan hukum Judex Facti

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo ini;

2. Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan

telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dan

melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

1970, dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum

(onvoeldoende gemotiveerd) yaitu karena tidak

mempertimbangkan dan sekaiigus mengenyampingkan Memori

Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding tanpa

memeriksa perkara kembali secara keseluruhan, baik mengenai

fakta hukum maupun soal penerapan hukum, dan oleh karenanya

menurut hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan seharusnya

memeriksa perkara a quo secara keseluruhan;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3. Bahwa oleh karena itu Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi

Medan yang menyatakan permohonan banding dari kuasanya

tidak dapat diterima itu berarti Judex Facti mengenyampingkan

alasan-alasan/ keberatan-keberatan banding yang diajukan

Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya, maka

dengan demikian putusan Judex Facti baik itu Putusan Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2011 No.63/PDT/2011/PT-MDN.

tidak dapat dipertahankan di tingkat kasasi ini dan karenanya

harus dibatalkan (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI.

tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970);

4. Bahwa untuk mendukung uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon

Kasasi menurunkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI.

yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Desember 1970 No.319 K/

Sip/1970, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

Hakim banding harus memeriksa perkara dalam keseluruhan,

termasuk alasan-alasan banding meskipun alasan-alasan banding itu

tidak pernah dikemukakan pad a tingkat pertama;

I. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi

Medan jo. putusan Judex Facti Pengadilan

Negeri Medan telah salah dalam

menerapkan hukum cq. mengenai hukum

pembuktian;

1. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud pada

halaman 34 alinea 1 dapat diturunkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa dan pengakuan Penggugat sendiri dalam dalilnya

maupun saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, bahwa yang

menanam singkong maupun pisang dijalur transmisi bukan para

Tergugat, sehingga dengan demikian tidaktah dapat dipertanggung

jawabkan kepada para tergugat terhadap sesuatu yang tidak diperbuat-

nya, oleh karena itu dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik

bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak dapat

dibuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janjl

maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Penggugat dan dimintakan dalam petitum 4, dan 5, oleh karena itu pula

dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ini

harus di tolak;

2. Bahwa atas pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas jelas ber-

tentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I yaitu bukti

P.l. dan T.I.6. di mana di dalamnya telah disepakati serta mengikat kedua

belah pihak dan juga merupakan sebagai undang-undang seperti yang

dimaksud dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

3. Bahwa di dalam perjanjian Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas

Sebagian Areal Tanah Perkebunan dan Tanaman Yang Kena Jalur

Transmisi Proyek Asahan tanggal 19 Juli 1979 (bukti P.1./T.I.6.) pada

Pasal IV dijanjikan secara tegas antara Iain tersurat : "tanah jalur

transmission dan parit-parit air yang menyangkut kepentingan

perkebunan yang telah ada dan yang akan diadakan harus dipelihara

dengan baik oleh pihak kedua" yang artinya: "Pihak Kedua" adalah

Tergugat I/Terbanding harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan

jalur transmission dari kebersihan artinya tidak ada tanaman atau pohon-

pohonan yang tumbuh di atas tanah jalur Transmission tersebut;

4. Bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang

diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Nurhayadi dan Lambok B.

Hutabarat di bawah sumpah yang menerangkan antara lain : bahwa di

atas tanah jalur transmission banyak terdapat pohon-pohon ubi yang

ditanami penduduk serta banyaknya semak belukar serta pohon-pohon

pisang yang tumbuh di atas areal jalur transmission;

5. Bahwa Majelis Hakim sendiri telah mempertimbangkan di dalam

putusannya pada halaman 32 dari 36 alinea terakhir berbunyi antara lain:

Menimbang,.dan seterusnya. Sehingga terhadap tanah tersebut

penguasaannya berada pada Tergugat I dan seterusnya;

6. Bahwa apabila keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa

banyaknya pohon-pohonan serta semak belukar di sepanjang jalur

transmission dan dikaitkan pula dengan pertimbangan Majelis Judex

Facti yang tersurat yaitu tanah tersebut (jalur transmission) menjadi

tanggung jawab Tergugat I, maka sepatutnya menurut Hukum Majelis



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


membebankan pertanggung jawaban kepada Termohon Kasasi I/

Tergugat I walaupun Termohon Kasasi/Tergugat I sendiri bukan yang

menanam pohon-pohonan di sekitar areal jalur transmission, karena

berdasarkan bukti P.1./T.I.6. jelas telah diperjanjikan di dalam Pasal IV

Tergugat I/Terbanding harus memelihara dengan baik jalur transmission

yang menyangkut kepentingan perkebunan, yang dapat ditafsirkan

bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I wajib memelihara jalur

transmission dari pohon-pohonan dan semak belukar yang artinya jalur

tersebut harus dalam keadaan bersih;

7. Bahwa dengan demikian keberatan-keberatan tersebut di atas jelas

terbukti Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I telah melakukan

perbuatan ingkar janji karena telah melanggar isi perjanjian (bukti P.1./

T.I.6.), dengan demikian jelas Putusan Majelis Hakim yang berbunyi :

"tanaman pisang dan tanaman singkong di jalur transmission tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepada Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan

Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diperiksa di

persidangan tidak dapat membuktikan bahwa para tergugat telah

melakukan ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum adalah

merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan ( insufficient

judgement) dan sepatutnya menurut hukum putusan perkara yang

dimohonkan kasasi a quo patut untuk diperbaiki;

8. Bahwa dengan dikesampingkannya isi perjanjian (bukti P.1/T.I.6.) seperti

disebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka Judex Facti

Pengadilan Tlnggi Medan telah memberi pertimbangan hukum yang

bertentangan dengan hukum pembuktian;

9. Bahwa argumentasi hukum Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud di

atas, sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung RI. No.991 K/Sip/1974 tanggal 16 Januari 1978

yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena

salah menerapkan hukum cg. hukum pembuktian;

10.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan

hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

yang



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat kasasi ini

berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tlnggi Medan No.63/

PDT/2011/PT-MDN. tanggal 1 Februari 2011 dan sekaligus memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2010 No.524/Pdt.G/

2009/PN-Mdn.;

I. Judex Facti salah atau tidak sempurna di

dalam mempertimbangkan petitum 6, 7, 8,

gugatan Penggugat dan bertentangan

dengan hukum acara perdata;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam Putusannya

pada halaman 34 dan 36 halaman telah mempertimbangkan antara

lain yaitu:

Menimbang bahwa terhadap petitum 6, 7 dan 8 karena berkaitan erat

dengan petitum 4 dan 5 sedangkan petitum tersebut ditolak maka

terhadap petitum 6, 7, dan 8 haruslah ditolak;

2. Bahwa jika diteliti secara seksama pertimbangan hukum yang hanya

beriandaskan dengan pertimbangan hukum yang lain seperti yang

tersebut di atas, hal itu berarti Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

petitum 6, 7 dan 8 dari gugatan Penggugat/Pembanding sama sekali,

jelas hal tersebut telah bertentangan dengan ketertiban hukum yang

berlaku yang menyatakan: sebab penolakan atas suatu petitum harus

disertai pertimbangan mengapa ditolak (bandingkan Yurisprudensi

Tetap Mahkamah Agung RI. No.698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember

1969), sementara itu Majelis Hakim di dalam putusannya

mempertimbangkan seakan-akan mempersamakan isi tuntutan

petitum 6, 7 dan 8 dengan petitum 4, 5, akan tetapi secara factual isi

tuntutan petitum 4, 5 tidak sama atau identik dengan petitum 6,7, dan

8;

3. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum putusan

Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan

di dalam perkara yang dimohonkan kasasi a quo ini harus diperbaiki

karena telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang

beriaku;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


I. Tentang putusan Judex Facti Pengadilan

Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi

Medan dalam perkara a quo telah salah

dalam menerapkan hukum yaitu

bertentangan dengan prinsip hukum yang

berlaku;

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan

pada

putusannya pada halaman 32 dari 36 halaman alinea terakhir

berbunyi antara lain sebagai berikut:

Menimbang, sejak diadakannya perjanjian pada tanggal 19 Juli 1979

antara Penggugat dengan Tergugat I tanah yang sebelumnya merupakan

hak Penggugat sejak saat itu menjadi jalur transmission sehingga

terhadap tanah tersebut penguassaannya berada pada Tergugat I yang

selanjutnya dipergunakan oleh Tergugat II, sedangkan Penggugat tidak

mempunyai hak lagi terhadap tanah tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat

bahwa penggugat tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah

tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada menunjukkan atau

mengajukan surat-surat bukti hak berupa sertifikat yang

merupakan alas hak yang diakui oleh Undang-Undang (Pasal

No.24 Tahun 1997) walaupun Tergugat I/Terbanding mengajukan

alat bukti bertanda T.I.6. di persidangan, namun surat bukti

tersebut belum merupakan alas hak yang kuat sebagai alat bukti,

karena belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (banding

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria) karena menurut hukum

tanah yang belum didaftarkan belum diakui peralihannya, atau

adanya kepasdan hukum apabila tanah yang dimiliki telah terdaftar

di Badan Pertanahan Nasional ;

3. Bahwa selanjutnya secara hukum objektif Pemohon Kasasi/

Pembanding/ Penggugat masih mempunyai hak untuk menuntut

prestasi dari Termohon Terbanding, karena sesuai dengan Surat



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


bukti P.1./T.I.6. Pembanding dan Terbanding/Tergugat I di

persidangan Pengadilan Negeri Medan yang mana surat bukti

tersebut merupakan perjanjian bersyarat antara Pemohon Kasasi/

Pembanding dengan Termohon Kasasi/Terbanding, yang mana

Pemohon Kasasi/Pembanding dapat menuntut prestasi apabila

Termohon Kasasi/Tergugat I melakukan ingkar janji (wanprestasi)

atau apabila Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tidak

memenuhi atau melanggar perjanjian bersyarat seperti tertuang di

dalam bukti-bukti P.1./T.I.6.;

4. Bahwa pelanggaran atas perjanjian T.I.6./P.1. terbukti

dipersidangan setelah mendengar kesaksian-kesaksian Nurhayadi

dan Lambok Hutabarat yang antara lain menerangkan bahwa di

lokasi areal transmisi terdapat banyak semak belukar serta

tanaman-tanaman masyarakat berupa pohon ubi dan pisang

tumbuh di jalur tersebut, dan waktu itu belum dibersihkan oleh

Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding selaku pihak di dalam

perjanjian bersyarat tersebut (bukti P.1./T.I.6.), dengan demikian

jelas terbukti Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding telah

melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi perjanjian

T.I.6./P.1.;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri

Medan yang berpendapat bahwa yang menanam singkong

maupun pisang di jalur tranmisi bukan para tergugat, sehingga

dengan demikian tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap sesuatu yang

tidak diperbuatnya, oleh karena itu dari bukti-bukti yang diajukan

oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan

di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Para Termohon

Kasasi/Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji

maupun perbuatan melawan hukum adalah merupakan

pertimbangan hukum yang keliru serta tidak sesuai dengan hukum

objektif yang ada, maka dengan demikian sepatutnya menurut

hukum perkara yang dikasasi aquo harus dibatalkan dan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sekaligus memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri

Medan;

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke I sampai dengan ke IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat.

Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti,

lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi: PT Kwala Gunung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009,

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT KWALA

GUNUNG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 16 September 2013 oleh Dr. H. Mohammad

Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis,H.Syamsul Maarif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Prof. Dr. H.

Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto,

SH.,MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a:Ttd./H.Syamsul Maarif, SH.,LLM.,Ph.D., Ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.,

Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :1. Meterai Rp. 6.000,- Ttd./

2. Redaksi ..Rp. 5.000,- Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

3. Administrasi kasasi ..Rp.489.000,- J u m I a h......Rp.500.000,-

Untuk SalinanMahkamah Agung RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.NIP. 19610313 198803 1 003



1578_K_Pdt_2012

Documents