PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP (Pasal 36 Undang-undang KUP) (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan suart ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP
(Pasal 36 Undang-undang KUP)
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafanWajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan suart ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
(1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf chanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapatdiajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
1
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP
(Pasal 36 Undang-undang KUP)
(1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
(1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewattetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggapdikabulkan.
(1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajibmemberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasaruntuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1c).
(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d),ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP
(Memori Penjelasan Pasal 36 Undang-undang KUP)
Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepadaWajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapatmembebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahamiperaturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan ataudikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonanWajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan ataumembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajakyang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratanformal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipunpersyaratan material terpenuhi.
3
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP
(Memori Penjelasan Pasal 36 Undang-undang KUP)
Ayat (1) lanjutan
Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukanpengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak,Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan WajibPajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpapenyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam halWajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuaidengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapatdipertimbangkan.
4
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SKP DAN STP
(Memori Penjelasan Pasal 36 Undang-undang KUP)
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (1c)
Cukup jelas.
Ayat (1d)
Cukup jelas.
Ayat (1e)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
5
PMK- 8/PMK.03/2013TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK 6
Pengertian
Ketentuan Umum
Pengurangan/Pembatalan skp yg tidak benar
Outline
Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan/Pembatalan STP yg tidak benar
Pembatalan skp hasil Pemeriksaan/ Verifikasi
Penyampaian Permohonan Wajib Pajak
Pencabutan Permohonan Wajib Pajak
Secara Jabatan
Pengertian
Pengurangan /Pembatalan skp yg tidak benar
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan /Pembatalan STP yg tidak benar
Pembatalan skp hasil Pemeriksaan/ Verifikasi
Permohonan Wajib Pajak
7
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, PEMBATALAN
BERDASARKAN PERMOHONAN WP
8
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN
BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIRJEN PAJAKWAJIB
PAJAK
Mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan dikenakan karena
kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya
DAPAT
Mengurangkan/membatalkan skp tidak benar
Mengurangkan/membatalkan STP Pasal 14 KUP yang
tidak benar
membatalkan skp hasil pemeriksaan/verifikasi yang
dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian SPHP atau surat SPHV
2. PAHP atau PAHV dengan WP
9
CARA PENYAMPAIAN SURAT PERMOHONAN
DIRJEN PAJAK(KPP TERDAFTAR/PKP DIKUKUHKAN)
WAJIB PAJAK
SECARA LANGSUNGPOSCARA LAIN
jasa ekspedisi
atau jasa kurire-Filing
Bukti Pengiriman
Surat
Bukti Penerimaan
ElektronikBukti Pengiriman Surat Bukti Penerimaan Surat
Tanggal pada tanda bukti penerimaan merupakan tanggal surat
permohonan diterima10
PENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
11
SANKSI ADMINISTRASI YANG DAPAT DIKURANGKAN/DIHAPUSKAN
Sanksi administrasi yg dapat
dikurangkan/dihapuskan berdasarkan
PERMOHONAN WP
tercantum dalam skp,
kecuali sanksi
administrasi dalam
SKPKB Pasal 13A KUP
tercantum dalam STP
yang terkait dengan
penerbitan surat
ketetapan pajak, kecuali
sanksi administrasi
dalam STP Pasal 25
ayat (9) dan Pasal 27
ayat (5d) KUP
tercantum dalam STP
(selain STP yg terkait
skp)
12
dengan ketentuan STP tersebut:
WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAK
tidak diajukan keberatan
diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Dirjen
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan
tidak diajukan permohonan pengurangan/pembatalan
skp yang tidak benar atau diajukan tetapi dicabut
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan skp
hasil pemeriksaan/verifikasi atau diajukan tetapi
dicabut oleh WP/ditolak Dirjen Pajak
dengan ketentuan skp tersebut:
skp STP terkait skp STP
tidak diajukan permohonan pengurangan
/pembatalan STP yang tidak benar; atau diajukan
tetapi dicabut
KETENTUAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
13
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
dapat diajukan paling banyak 2 kali
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAK
1 permohonan untuk 1 skp/STP, kecuali STP Pasal 19 ayat (1) KUP, sepanjang
terkait dengan skp yg sama maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari
satu STP
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut WP dengan disertai alasan
disampaikan ke KPP terdaftar
ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP, dilampiri
surat kuasa khusus
dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak SK Dirjen Pajak
atas permohonan pertama dikirim, kecuali terdapat keadaan di
luar kekuasaan WP
tetap diajukan terhadap skp/STP yang telah diterbitkan SK Dirjen
Pajak terhadap permohonan yg pertama
Syarat
Permohonan
Syarat
Tambahan
Permohonan
Ke-2
14
DIRJEN PAJAK
Menguji
KETENTUAN dan PERSYARATAN
PENGUJIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
Surat Permohonan I Surat Permohonan II
MEMENUHI
DITINDAKLANJUTI
TIDAK
MEMENUHI
surat pengembalian
permohonan
WAJIB PAJAK
surat pengembalian
permohonan
Dalam hal Tidak memenuhi
PERSYARATAN WP dianggap belum
mengajukan permohonan
TIDAK
MEMENUHI
Dalam hal Tidak memenuhi
PERSYARATAN WP masih dapat
mengajukan permohonan ke-2
sepanjang belum lewat 3 bulan dari
SK pertama
Dalam hal Tidak memenuhi KETENTUAN
WP tidak dapat mengajukan permohonan
kembali
Dalam hal Tidak memenuhi KETENTUAN
termasuk jangka waktu 3 bulan WP tidak
dapat mengajukan permohonan kembali
15
Permohonan
diterima
PENELITIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
MENELITI PERMOHONAN
6 bulan SK Pengurangan/
Penghapusan Sanksi
Administrasi
mengabulkan seluruhnya
atau sebagian
menolak
Permohonan yang diajukan
oleh WP dianggap dikabulkan
apabila Dirjen Pajak tidak
memberi keputusan dlm 6 bln
Dirjen Pajak Dapat:
meminta dokumen, data, dan/atau informasi
meminta keterangan tambahan
16
TIDAK
YA
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN KETERANGAN
WAJIB
PAJAK
DIRJEN
PAJAK
surat permintaan dokumen,
data, dan/atau informasi
surat permintaan keterangan
tambahan
Memberikan
Jawaban
Dalam hal WP tidak memenuhi sebagian atau seluruh
permintaan, permohonan tetap diproses sesuai dengan
buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan yang ada atau yang diterima
WP harus menjawab
paling lama 15 hari
setelah tanggal surat
permintaan dikirim
WP harus menjawab
paling lama sesuai
jangka waktu dlm
surat permintaan
17
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI YANG LEBIH DARI 24 BULAN
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dalam STP berdasarkan Pasal 8
ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) KUP
dalam STP berdasarkan Pasal 9
ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b)
KUP
dalam STP berdasarkan Pasal
19 ayat (1) KUP berasal dari
1/beberapa STP untuk dasar
penagihan pajak yang sama
sanksi administrasi belum dibayar atau belum dilunasi oleh WP
diberikan pengurangan
menjadi 24 bulan
jumlah pajak yang terutang atau kekurangan pembayaran pajak
yang terutang yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi
oleh WP
sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 bulan
dengan ketentuan:
diajukan setelah tgl 31 Desember 2011 s.d. tgl 31 Desember 2013
18
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
MENJADI <24 BLN
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
menjadi <24 bln
sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh WP
jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi
administrasi yang tercantum dalam skp atau STP telah dilunasi oleh WP
memenuhi kriteria yang dapat berupa:
WP dikenai sanksi administrasi karena kesalahan DJP selain yang tercakup
Pasal 16 KUP
WP dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ke-3
dan bukan karena kesalahan WP
WP yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-
hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya
WP mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan
usahanya
dengan ketentuan:
19
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
20
SKP YANG DAPAT DIKURANGKAN ATAU DIBATALKAN
skp yang dapat dikurangkan atau dibatalkan
berdasarkan PERMOHONAN WP
skp yang jumlah pajak terutangnya tidak
benarskp yang seharusnya tidak diterbitkan
kecuali SKPKB Pasal 13A KUP
skp yang tidak benar
dikurangkan dibatalkan
21
KETENTUAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN
SKP YANG TIDAK BENAR
WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAK
Surat Permohonan
tidak diajukan keberatan
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
atau diajukan tetapi dicabut
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaan atau verifikasi atau diajukan tetapi dicabut/ditolak
terhadap
skp tersebut:
Dengan ketentuan
tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi
dicabut oleh Wajib Pajak
22
dapat diajukan paling banyak 2 kali
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN
SKP YANG TIDAK BENAR
WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAK
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut WP dengan disertai alasan
disampaikan ke KPP terdaftar
ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP, dilampiri
surat kuasa khusus
dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak SK Dirjen Pajak
atas permohonan pertama dikirim, kecuali terdapat keadaan di
luar kekuasaan WP
tetap diajukan terhadap skp yang telah diterbitkan SK Dirjen