1.1 penyuluhan spt p ph badan_ptm

SOSIALISASI SPT TAHUNAN

PPh BADAN

PT. PERTAMINA (PERSERO)

BANDUNG

JUMAT, 25 NOVEMBER 2011

Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara

1771 SPT Induk1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1771-II Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya & Biaya dari Luar

Usaha1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri1771-IV - PPh Final

- Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1771-V - Daftar Pemegang Saham dan jumlah Dividen yang

dibagikan- Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

1771-VI Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi

Lampiran-lampiran Khusus

Bentuk SPT Tahunan PPh Badan

1. Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan

2. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

3. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

4. Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

5. Daftar Fasilitas Penanaman Modal

6. Daftar Cabang Utama Perusahaan

7. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

8. Kredit Pajak Luar Negeri

Lampiran Khusus

Penghasilan Neto Komersial

Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk

Objek Pajak

Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian Fiskal Negatif

Pengurangan Penghasilan Neto (Fasilitas Penanaman Modal)

Penghasilan Neto Fiskal

a. Biaya Untuk Kepentingan Pemegang Saham/Sekutu/AnggotaPenyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Pemupukan Dana CadanganPenyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada:1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.* PMK Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Penyesuaian Fiskal Positif (1)

c. Imbalan Natura Dan KenikmatanBerdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in-kind) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

* PMK Nomor 83/PMK.03/2009 tentang tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.


d. Pembayaran Yang Melebihi Kewajaran ke Pemegang Saham Sehubungan dengan PekerjaanPenyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

e. Hibah, Bantuan Atau SumbanganBerdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.


e. Hibah, Bantuan Atau Sumbangan (lanjutan) Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :Penghasilan yang dikenai zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;

Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

(Ps.l 4 ayat (3) huruf a dan Ps. 9 ayat (1) huruf g UU PPh & SKMK No. 604/KMK.04/1994)


f. Pajak PenghasilanPajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan (Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).

g. Gaji Anggota Firma Dan Badan SejenisBagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan dan bagi perseroan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (prinsip taxability and deductibility) (Pasal 4 ayat (3) huruf i dan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh).

h. Sanksi AdministrasiSanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh)


i. Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan FiskalApabila penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif dengan mengisi pada kolom ini hasil pengurangan penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal.

j. Selisih Amortisasi Komersial di atas Amortisasi FiskalApabila amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif dengan mengisi pada kolom ini jumlah hasil pengurangan amortisasi komersial dengan amortisasi fiskal.

k. Biaya Yang Ditangguhkan PengakuannyaDengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah (Pasal 7 PP Nomor 138 Tahun 2000 jo KEP- 184 / PJ. / 2002 & SE- 08 / PJ.42 / 2002


l Penyesuaian Fiskal Positif LainnyaPenyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;

- terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;

- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

*KMK No. 164/KMK.03/2002*SE-04/PJ.42/2002 tentang Perlakuan PPh Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak*SE-01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak


a. Selisih Penyusutan Komersial di Bawah Penyusutan Fiskal Apabila penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan komersial maka dilakukan koreksi fiskal negatif dengan mengisi pada kolom ini jumlah hasil pengurangan penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial.

b. Selisih Amortisasi Komersial di Bawah Amortisasi FiskalPenjelasannya sama dengan point a

c. Penghasilan Yang Ditangguhkan PengakuannyaDengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah (Pasal 7 PP Nomor 138 Tahun 2000). KEP-141/PJ./1999; KEP-563/PJ./2001;KEP-184/PJ./2002; SE-08/PJ.42/2002.

d. Penyesuaian Fiskal Negatif LainnyaTerdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal (Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya).

Penyesuaian Fiskal Negatif

PPh Terutang Tarif PPh Ps 17 atas Penghasilan Kena Pajak Pengurangan / Pengembalian Kredit Pajak LN (PPh Psl 24)

yang telah diperhitungkan tahun lalu.

Kredit Pajak PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN) Kredit Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri PPh Yang Dibayar Sendiri

- PPh Ps 25 Bulanan- STP PPh Ps 25 (Hanya Pokok Pajak)- PPh Ps 25 ayat (8) Fiskal Luar Negeri

(ditanggung perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, terbukti dibayar oleh perusahaan, tidak dibebankan sebagai biaya)- PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

PPh terutang & Kredit Pajak

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultan, dan atau jasa pemasok dalam rangka proyek Pemerintah yang dananya seluruhnya atau sebagian dibiayai dengan hibah dan atau pinjaman luar negeri,

diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut : DANA PINJAMAN LN / HIBAH X PPh TERUTANG TOTAL BIAYA PROYEK

PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh Pasal 22,23, dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan skp untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan skp tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan skp

Angsuran PPh Pasal 25

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan atau harta tak berwujud

Diisi per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Kolom catatan diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai:tahun-tahun revaluasi yang pernah dilakukan; fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat;Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang US $, kurs konversi aktiva tetap diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2007 .

Daftar Penyusutan & Amortisasi Fiskal (1)

METODE KODE PENGGUNAAN

Garis Lurus GL Komersial / Fiskal

Jumlah Angka Tahun JAT Komersial

Saldo Menurun SM Komersial / Fiskal

Saldo Menurun Ganda SMG Komersial

Jumlah Jam Jasa JJJ Komersial

Jumlah Satuan Produksi JSP Komersial/Amortisasi Fiskal

Metode Lainnya ML Komersial

Daftar Penyusutan & Amortisasi Fiskal (2)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal

Hanya berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri

Diisi dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan / Putusan Banding, atau dalam hal tidak / belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan

Kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama ( per country basis ) dan harus dibuat perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 / KMK.03 / 2002

Kompensasi Kerugian Fiskal (1)

Kolom-kolom KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal

Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun ( kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial ), jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang US$, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2007

Kompensasi Kerugian Fiskal (2)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi ( intra-group transactions ).

Jenis Transaksi Kode Transaksi

penjualan/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)

penjualan/pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap

penyerahan/pemanfaatan barang tidak berwujud

peminjaman uang

penyerahan jasa

penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi

Lainnya

a

b

c

d

e

f

g

Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa (1)

Metode Penetapan Hargametode yang diplih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana yang diatur oleh UU PPh. Metode tersebut yaitu:

1. Comparable Uncontrolled Price 2. Cost Plus Method 3. Resale Price Method 4. Transactional Net Margin Method 5. Profit Split Method

Alasan mengapa metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penetapan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran.

Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa (2)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitaspenanaman modal.Angka 1 :a. Diisi Nomor / Tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM mengenai

penanaman modal;b. Diisi Nomor / Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan

mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.Angka 2 :a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI,

diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM.

b. PENANAMAN MODAL, baru atau perluasan, beri tanda silang dalam kotak yang sesuai berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;

Daftar Fasilitas Penanaman Modal Asing (1)

Angka 2 :c. DI BIDANG USAHA DAN/ATAU DI DAERAH,

isi sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, beri tanda silang dalam kotak-kotak jenis fasilitas yang sesuai (dan angka 6 sampai 10 dalam kotak tahun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.

Angka 3 : REALISASI PENANAMAN MODAL :a. TAHUN INI,

diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial;

b. S.D. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial.


Angka 4 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

isi dalam kotak tahun dengan angka 1 sampai 6 secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK),

dan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b.

Pindahkan jumlah hasil perhitungan angka 5 ke FORM 1771 – I atau FORM 1771 – I / $ (Angka 4 Kolom (3)).

Lihat : Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.04/ 2000.


Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi;

Diisi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di KPP lokasi ) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi.

Kantor-kantor cabang pembantu atau perwakilan yang berada di bawahnya cukup disebutkan jumlahnya saja.

Kantor cabang yang berada / berkedudukan di luar negeri juga harus dicantumkan.

Daftar Cabang Utama Perusahaan

Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan (dalam Rupiah) adalah jumlah pajak yang dibayar/dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Dari LN

X Total PPh TerutangPenghasilan Kena Pajak

atau

Total PPh Terutang

tergantung mana yang lebih kecil

Kredit Pajak Luar Negeri

- Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 - Laporan Keuangan ( lengkap ) - Transkrip Kutipan Eleman-Elemen dari Laporan Keuangan- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal - Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal - Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa - Daftar Fasilitas Penanaman Modal - Daftar Cabang Utama Perusahaan - Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4) - Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) - Kredit Pajak Luar Negeri - Surat Kuasa Khusus - Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib

melampirkan Finansial Quaterly Report untuk periode terakhir tahun yang bersangkutan.

Dokumen yang dilampirkan

Terima Kasih

1.1 penyuluhan spt p ph badan_ptm

Documents