1 Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019 1.1 Pendahuluan Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyusunan program dan kegiatan serta anggaran yang berbasis Kinerja pada lembaga dan instansi pemerintahan yang semula disusun berdasarkan besarnya dana yang akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dapat dihasilkan (Result Oriented Government), dimana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Karantina Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian wajib menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis(Renstra) Balai Karantina Pertanian Palu Tahun 2015–2019. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu melalui berbagai kegiatan tahunan selama 5 (Lima) tahun . Dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu ini diharapkan mampu mendorong dan mendukung Peningkatan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu sesuai dengan Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu tahun 2015–2019. B.Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu ini bertujuan untuk : a) Mengidentifikasi kegiatan -kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 –2019,
24
Embed
1.1 Pendahuluan - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/rensta BKP PALU.pdfkeluarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dilakukan dengan melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
1.1 Pendahuluan
Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyusunan program dan kegiatan
serta anggaran yang berbasis Kinerja pada lembaga dan instansi pemerintahan
yang semula disusun berdasarkan besarnya dana yang akan dihabiskan menjadi
berapa besar kinerja yang dapat dihasilkan (Result Oriented Government), dimana
setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Karantina
Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina
Pertanian wajib menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana
Strategis(Renstra) Balai Karantina Pertanian Palu Tahun 2015–2019. Perencanaan
Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu
melalui berbagai kegiatan tahunan selama 5 (Lima) tahun . Dengan adanya
dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu ini
diharapkan mampu mendorong dan mendukung Peningkatan Kinerja Balai
Karantina Pertanian Kelas II Palu dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Balai
Karantina Pertanian Kelas II Palu sesuai dengan Rencana Strategis Balai Karantina
Pertanian Kelas II Palu tahun 2015–2019.
B.Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu ini
bertujuan untuk :
a) Mengidentifikasi kegiatan -kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu
sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 –2019,
2
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
b) Memperhitungkan rencana anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Balai
Karantina Pertanian Kelas II Palu setiap tahunnya selama 5 (Lima) tahun (2015-
2019)
Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu yang berada di bawah naungan Badan
Karantina Pertanian sehingga kondisi umum yang ada sejalan dengan apa yang
telah dituangkan Badan Karantina Pertanian dalam Rencana Strategisnya.
Pemerintah saat ini mempunya Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA
CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian
(BARANTAN) memilikiketerkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7
“mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik”.Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian
(BARANTAN) dan secara otomatis pula keberadaan Balai Karantina Pertanian
Kelas II Palu turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi
kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah
satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina
Pertanian dalam hal ini salah satu UPT yang berada dibawahnya yaitu Balai
Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya
pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan
fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan
ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, sertapenetapan
kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya
saing pasar internasional.
1.2 Tujuan
1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan
HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan
tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan
masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
3
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima
Sasaran Program
Dalam mewujudkan visi dan misi Balai Karatina Pertanian Kelas II Palu, perlu
menentukan sasaran program yang dicapai, sebagai berikut:
1. Mencegah dan menangkal HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas
ekspor, Impor dan Domestik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan komoditas ekspor, Impor dan
Domestik.
3. Terwujudnya peta daerah sebar HPHK dan OPTK
4. Terciptanya SDM yang terampil dan Amanah
5. Pelayanan sertifikasi karantina pertanian yang cepat, tepat dan simpatik.
6. Adanya kesatuan peran serta masyarakat dalam kegiatan karantina pertanian.
Pencegahan dan penangkalan HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas
ekspor, impor, dan domestic diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan
fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. besarnya resiko dan ancaman
tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh petugas Karantina Pertanian
Kelas II Palu dalam menjaga wilayah Sulawesi Tengah sehingga diperlukan
implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektifitas tindakan karantina
mulai dari pre border, at border dan post border.
Peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan komoditas ekspor, Impor dan
Domestik sangat diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan
yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Pengembangan sistem
pengendalian resiko penyakit hewan secaraIn-line Inspection akan mampu
mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukumyang sekaligus mendukung
rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga pemasaran produk pertanian
yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan
daya saing di pasar global.
4
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
Terwujudnya peta daerah sebar HPHK dan OPTK sangat berguna dalam proses
perkarantinaan, yaitu sebagai dasar dalam membuat perencanaan ke depannya.
Selain itu juga peta daerah sebar ini berguna dalam menentukan lankah – langkah
yang harus dilakukan dalam penanggulangan pencegahan HPHK dan OPTK agar
tidak tersebar kembali.
Tercipatnya SDM yang terampil dan amanah diperlukan karena kegiatan
perakarantinaan ini adalah kegiatan yang hampir setiap hari dilakukan dan juga
berhubungan langsung dengan para stake holder. Jika SDM yang dimiliki BKP Kelas
II Palu adalah terampil dan amanah maka system Pelayanan sertifikasi karantina
pertanian akan menjadi cepat, tepat dan simpatik.
Meningkatnya masyarakat berperan serta dalam kegiatan perkarantinaan sangat
diperlukan bagi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu karena, saat ini kami masih
harus lebih berjuang lagi untuk memberikan kesadaran kepada pengguna jasa atau
masyarakat yang membawa hewan maupun tumbuhan yang akan masuk atau
keluar ke atau dari Palu datang secara sadar menuju tempat pelayanan karantina
tanpa harus dijemput oleh petugas.
1.3 Profil Unit Pelaksana Teknis
Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor :
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata
Ketja UPT Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu merupakan
salaha satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian dengan cakupan
wilayah kerja Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Bandara Udara Mutiara Sis-
Aljufri Palu, Pelabuhan Laut Pantoloan, Pelabuhan Laut Toli-Toli, Pelabuhan Laut
Luwuk, Pelabuhan Laut Pagimana, dan Pelabuhan Laut Donggala serta tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan berdasarkan permentan 94 tahun
2012 jo permentan 44 tahun 2014 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran
media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan
5
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
karantina. Keberadaan Karantina Pertanian kurun waktu 2015 selain menjaga
Sulawesi Tengah dari introduksi dan penyebaran OPTK/HPHK juga secara tidak
langsung berperan mengamankan dan menjaga potensi ekonomi Agribisnis
Sulawesi Tengah yang cukup Besar.
Tugas Pokok dan Fungsi BKP Kelas II Palu yaitu melaksanakan kegiatan
Operasional Karantina Pertanian, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan
nabati terhadap masuk dan tersebarnya OPT/OPTK dan HPHK dari dan keluar
wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dan tersebarnya didalam wilayah
NKRI.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPT BKP Kelas II Palu melaksanakan
fungsi :
1. Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Melakukan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan,
Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan media pembawa Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
(OPTK).
3. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati
5. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK
6. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan dan
cengkeh, daun nibung, minyak sawit mentah, tepung sagu, bungkil
kelapa, arang, kopra, balok kayu kelapa, kayu durian, kayu olahan, rotan,
getah dammar, getah pinus, karet lempengan dan lain-lain.
1.4 Permasalahan
1. Propinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah laut yang cukup luas, sehingga
ada banyak pelabuhan – pelabuhan yang dibuat dan banyak pelabuhan –
pelabuhan kecil yang belum ditetapkan sebagai wilker, kemungkinan besar ada
MP HPHK dan OPTK yang diantar pulaukan tanpa sepengetahuan petugas
kartantina.
2. Banyak komoditas pertanian yang merupakan MP HPHK dan OTK yang
dilalulintaskan lewat darat yang merupakan diluar tempat pemasukan dan
pengeluaran,yang menyebabkan ada MP HPHK dan OPTK yang masuk keluar
bebas dari pantauan petugas karantina.
11
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
3. Kurangnya jumlah petugas karantina terutama di wilayah kerja yang
wilayahnya cukup luas, hal ini sangat besar kemungkinan masuknya berbagai
hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar
masuknya produk pertanian baik dari luar negeri maupuan antar area.
Berkaitan dengan hal tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu menjadi
sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk/keluarnya
hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu
tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia
dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.
4. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin
meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif
(tariff barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini
mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan
kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen
pengendalian perdagangan antar negara.
5. Selain itu, secara Operasional, BKP Kelas II Palu masih menghadapi minimnya
komitmen petugas karantina dalam pelayanan sertifikasi karantina hewan dan
tumbuhan sesuai SOP. Selanjutnya, secara non operasional, BKP Kelas II Palu
juga menghadapi minimnya pelaksanaan diklat teknis dan administrasi kepada
pegawai.
5. Belum maksimal sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tindak
karantina pertanian diwilayah kerja, seperti : belum tersedianya kandang
Instalasi, Perlunya Rehab Gedung Kantor Wilker, Gedung Laboratorium,
perlunya pengadaan Tanah.
6. Seringnya terjadi pemotongan dana APBN, sehingga banyak kegiatan-kegiatan
penting yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana.
1.5 Analisa SWOT
Tabel 1.Faktor Internal
No Aspek Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
12
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
No Aspek Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
1 Regulasi a. Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara
b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SK Mentan Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati
c. Peraturan Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 menetapkan tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang merupakan tanggung jawab Badan Karantina Pertanian
d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual
a. Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 10 Pasal sedangkan PP Nomor 14/2002 ada yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 4 Pasal
b. Proses revisi UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi masih belum selesai.
c. Protokol karantina antar negara pengimpor/pengekspor (MOU) masih perlu ditingkatkan terkait dalam pelaksanaan sistem perkarantinaan
d. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan
2 Kelembagaan dan Manajemen
a. BKP Kelas II Palu telah mendapatkan sertifikat ISO
b. Belum tersedianya standar operasional
13
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
No Aspek Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
Organisasi 9001:2008 dalam hal manajemen organisasi.
prosedur (SOP) yang memadai
c. Minimnya kualitas perencanaan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi
d. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaran layanan sertifikasi
3 Sumber Daya Manusia
a.Tersedianya petugas karantina hewan/ tumbuhan yang kompeten
a. Minimnya komitmen petugas karantina dalam pelayanan sertifikasi karantina hewan dan tumbuhan sesuai SOP
4 infrastruktur/ Sarana dan Prasarana
a. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi
a. Belum digunakan secara optimal
5 Pelayanan Publik a. Diterapkannya layanan sertifikasi bebasis teknologi informasi
a. Etos kerja yang kurang baik berdampak pada minimnya penarapan layanan berbasis teknologi informasi
6 Pengelolaan Anggaran
a. Perencanaan anggaran sudah baik
b. Pemangkasan anggaran secara sepihak oleh pusat menyebabkan tidak berjalannya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya,
Tabel 2.Faktor Eksternal
No Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats)
1 Sistem Ekonomi/Perdagangan
a. Peningkatan jumlah konsumen produk
a. Adanya Globalisasi perdagangan dunia
14
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
No Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats)
Internasional pertanian dunia
2 Volume & kompleksitas perdagangan
a. Meningkatnya frekuensi dan volume bongkar muat komoditas hewan dan tumbuhan di pelabuhan dan bandara
b. Tingginya permintaan komoditas hewan dan tumbuhan yang berkualitas dari dlaam maupun luar negeri
a. Tidak diiringi dengan kecapatan, ketepatan serta ketangkasan petugas karantian di lapangan
4 Hubungan dengan instansi terkait
c. Terjalinnya komunikasi yang baik kepada instansi terkait
b. Minimnya dukungan dengan isntansi terkait terhadap penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di pelabuhan dan bandara
1.6 Rencana Kerja 2015 – 2019
A. Penguatan Kelembagaan
BKP Kelas II Palu mempunyai rencana strategis dalam hal penguatan
kelembagaan, yaitu adanya SOP yang lebih baik. Diharapkan hingga tahun
2019 outcome dari rencana ini adalah pelayanan terukur lancar dan tertib.
B. Penguatan SDM
Pentingnya Sumber Daya Manusia yang tidak hanya kompeten di bidangnya
melainkan mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga BKP Kelas II Palu
menargetkan membuat rencana kegiatan seperti In House Training, Ex
Hause, Magang serta pembinaan untuk meningkatkan semangat kerja
pegawai. Diharapkan dari kegiatan – kegiatan tersebut pelayanan yang
diberikan oleh petugas kami di lapangan menjadi aman, lancer dan tertib.
C. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana
Agar pegawai/ petugas karantina melaksanakan tugas dengan baik dan
efektif, maka perlu juga BKP Kelas II Palu menfasilitasi sarana dan
prasarana yang dibutuhkan. BKP Kelas II Palu merencanakan akan
melakukan pengadaan gedung kantor wilayah kerja yang lebih baik dari
tahun – tahun sebelumnya, penambahan daya listrik, dan juga pengadaan
15
Rencana Strategis BKP Kelas II Palu Tahun 2015 - 2019
peralatan dan mesin. Diharapkan dengan terfasilitasinya pegawai/ petugas
karantina dalam menjalankan tugasnya maka pekerjaan akan selesai tepat