1 1.1. Latar Belakang Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo Satistik dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, Informatika, Statistilk dan Persandian. Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan good governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan e-Government. Melalui pemanfaatan e-Government secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.
61
Embed
1.1. Latar Belakang - sulselprovpanel.sulselprov.go.id/upload/files/Renstra Diskominfo Sulsel 2018-2023... · Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1.1. Latar Belakang
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
adalah Perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintah bidang kominfo Satistik dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo
No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang
komunikasi, Informatika, Statistilk dan Persandian.
Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada
masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan
tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan
kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi
dan akuntabilitas organisasi.
Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan good
governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan e-Government. Melalui
pemanfaatan e-Government secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur
dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan
bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.
2
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang
optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai langkah perjalanan
Rencana Strategis Organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di break down dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023)
yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun
mendatang. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan
mengsinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan
sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode
sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan berkarakter.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
3
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
293);
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 Nomor 83);
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2018 – 2023
selanjutnya disebut RENSTRA Diskominfo-SP Tahun 2018 – 2023 yang merupakan
dokumen resmi perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang
menggambarkan Tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program
kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Maksud disusunnya Renstra Diskominfo-SP Provinsi Tahun 2018 – 2023 adalah :
1. Maksud
a. Sebagai arah kebijakan dan Pedoman bagi aparat untuk mewujudkan Tujuan dan
sasaran yang akan dituju Diskominfo-SP dalam 5 (lima) tahun kedepan.
b. Sebagai dasar penilaian kinerja baik yang menunjukkan keberhasilan maupun
kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator RENSTRA
Diskominfo-SP Tahun 2018 – 2023
c. Sebagai acuan penyusunan Dokumen perencanaan tahunan lainnya
4
2. Tujuan
Adapun penyusunan Renstra strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Tahun 2018 - 2023 ini ditujukan untuk :
a) Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
b) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib non dasar yaitu
Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian.
d) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan
pembangunan daerah.
1.4 Sistematik Penulisan penyusunan Renstra;
Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan;
1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan Renstra;
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;
1.4 Sistematik penulisan penyusunan Renstra;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukanan capaian
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra Perangkat daerah yang
5
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu .
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
2.2 Sumber Daya Perangkat aerah.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi,
misi dan program Gubernur terpilih dan isu-isu strategis.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5 Penentuan Isu isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari;
a. Gambaran pelanyanan Dinas Kominfo;
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo;
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kominfo;
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kominfo.
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
6
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif.
BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .
BAB VII : PENUTUP
7
Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dijabarkan dengan
Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian, dengan uraian rincian Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai berikut:.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi
Informatika Statistik Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2.1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah No.83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keraserta tata kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember
Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah
b. Sekretaris
Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
8
penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan
dalam lingkungan Dinas.
(1) Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan
program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
(2) Sub bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan
bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola
administrasi kepegawaian dan hukum.
(3) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan
administrasi dan pelaporan keuangan.
c. Bidang Komunikasi Publik
Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis komunikasi publik.
(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
opini publik.
(2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
(3) Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
infrastrukur dan teknologi komunikasi.
9
d. Bidang Informatika
Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis Informatika.
(1) Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Informatika dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi publik.
(2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informatika
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
(3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis sumber daya manusia dan hubungan kerjasama
antar lembaga.
e. Bidang Statistik Sektoral
Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis statistik sektoral.
(1) Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik
Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis survey dan kompilasi produk administrasi statistik sektoral.
(2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
koordinasi dan kerjasama statistik sektoral.
(3) Seksi Evaluasi dan Analisis, Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Statistik Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
10
pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan analisis, diseminasi layanan statistik
sektoral.
f. Bidang Persandian
Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis persandian.
(1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola persandian.
(2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional
pengamanan persandian.
(3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
g. Bidang e-Government Dan Pengelolaan Data
Bidang e-Government Dan Pengelolaan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis e-Government dan pengelolaan data.
(1) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dan
Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.
(2) Seksi Pengelolaan Data Informasi dan e-Government dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government
dan Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data informasi dan e-Government.
(3) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government Dan
11
Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan.
h. JABATAN FUNGSIONAL
(1) Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
12
2.2.2.1 Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan tercatat sebanyak 95 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar
(SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :
SD = Orang
SLTP = 2 Orang Orang
SLTA = 20 Orang Orang
D III/DIV = 13 Orang 2 Orang g
S1 = 1 47 Orang 7 Orang ( 52,45 % )
S2 = 323 Orang Or )
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
2.2.2.2 Tingkat Penjenjangan
Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak orang yang mulai dari Diklat
PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :
Diklat PIM IV = 18 Orang
Diklat PIM III = 6 Orang
Diklat PIM II = 1 Orang
2.2.2.4 Pangkat dan Golongan
Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tingkat Kepangkatan Dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika
Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
13
GOLONGAN JUMLAH
IV/d
IV/c 1
IV/b 4
IV/a 11
III/d 31
III/c 11
III/b 13
III/a 7
II/d 2
II/c 7
II/b 2
II/a 3
I/d
I/c 1
I/b 1
TOTAL 95
Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
JABATAN JENIS KELAMIN
JUMLAH LAKI - LAKI PEREMPUAN
Eselon II 1 1
Eselon III 6 6
Eselon IV 9 9 18
Pejabat Fungsional
Umum 25 42 67
Arsiparis Muda 3 3
TOTAL 47 48 103
2.2.3 Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)
Tabel 2.2.1
14
Daftar Asset/Modal (sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
Kode
Barang Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Ket.
02.02.01 Alat -Alat Besar Darat
02.03 ALAT- ALAT ANGKUTAN
02.03.01 Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8 Mobil Dinas
02.03.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14 Motor Dinas
02.04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
02.04.02 Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.03 Alat Ukur 1 Af Generator
Ton Generator
02.06 ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA
02.06.01 Alat Kantor
02.06.01.01.003 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1
02.06.01.02.011 Mesin Calculator 1
02.06.01.03.007 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 2
02.06.01.04.001 Lemari Besi 11
02.06.01.04.002 Rak Besi/Metal 1
02.06.01.04.004 Filling Besi/Metal 18
02.06.01.04.006 Brand Kas 4
02.06.01.04.012 Lemari Kaca 3
02.06.01.04.015 Rak Kaca 1
02.06.01.05.006 Papan Nama Instansi 1
02.06.01.05.010 White Board 3
02.06.01.05.017 Mesin Absensi 6
15
02.06.01.05.040 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 10
02.06.02 Alat Rumah Tangga
02.06.02.01 Meubilair
02.06.02.01.001 Lemari Kayu 2
02.06.02.01.002 Rak Kayu 2
02.06.02.01.004 Meja Kayu/Rotan 1
02.06.02.01.010 Meja Rapat 3
02.06.02.01.027 Kursi Rapat 137
02.06.02.01.028 Kursi Tamu 3
02.06.02.01.029 Kursi Tangan 7
02.06.02.01.030 Kursi Putar 10
02.06.02.01.037 Meja Komputer 11
02.06.02.01.049 Sofa 4
02.06.02.01.067 Gordyn 4
02.06.02.04 Alat Pendingin
02.06.02.04.001 Lemari Es 2
02.06.02.04.003 AC Unit 50
02.06.02.04.006 Kipas Angin 4
02.06.02.05.015 Dispenser 8
02.06.02.06 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)
02.06.02.06.002 Radio 6
02.06.02.06.003 Televisi 26
02.06.02.06.008 Sound System 1
02.06.02.06.012 Wireless 18
02.06.02.06.037 Tangga Alumunium 1
02.06.02.06.038 Kaca Hias 1
16
02.06.02.06.050 Alat Rumah Tangga Lain-lain 42 Teralis Jendela /
Pintu
02.06.02.07 Alat Pemadam Kebakaran 5
02.06.03 Komputer
02.06.03.01.004 Internet 1 Website KPID
Sulsel
02.06.03.02.001 P.C Unit/ Komputer PC 52
02.06.03.02.002 Lap Top 65
02.06.03.03 Peralatan Komputer Mainframe 4
02.06.03.04.008 Printer 52
02.06.03.05.004 Scanner 2
02.06.03.05.010 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2
02.06.03.05.011 UPS 23
02.06.03.05.013 Harddisk Internal 11
02.06.03.06 Peralatan Jaringan
02.06.03.06.001 Server 8
02.06.03.06.002 Router 1
02.06.03.06.003 Hub 21
02.06.03.06.004 Modem 2
02.06.03.06.006 Peralatan Jaringan Lain-lain 31
02.06.03.06.012 Wireless Lan (USB) 22
02.06.04 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.01 Meja Kerja Pejabat 109
02.06.04.01 Kursi Kerja Pejabat 53
02.06.04.05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 22
02.06.04.06.004 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1
02.06.04.07 Lemari dan Arsip Pejabat 13
17
02.07 ALAT STUDIO DAN ALAT
KOMUNIKASI
02.07.01 Alat Studio
02.07.01.01.001 Camera + Attachment 8
02.07.01.01.003 Proyektor + Attachment 8
02.07.01.01.040 Microphone/Wireless Mic 1
02.07.01.01.076 Audio Tape Reel Recorder 1
02.07.01.01.080 Digital Audio Tape Recorder 1
02.07.01.01.082 Peralatan studio Visual Lain-lain 1
02.07.01.01.083 Handycam 1
02.07.01.02.039 Power Supply 3
02.07.01.03.003 Photo Tustel 2
02.07.01.03.009 Layar Film 1
02.07.02 Alat Komunikasi
02.07.02.01.001 Unit Transcarver/Transmiter UHF 7
02.07.02.01.008 Sound System 2
02.07.02.01.009 Telephone (PABX) 19
02.07.02.01.011 Pesawat Telephone 53
02.07.02.01.012 Telephone Mobile 3
02.07.02.01.014 Handy Talky 39
02.07.02.01.020 Facsimile 16
02.07.02.01.024 Alat Komunikasi Lain-lain 1
02.07.02.02.001 Unit Transceiver SSB Portable 3
02.07.03 Peralatan Pemancar
02.07.02.03.005 Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-
lain
5
02.07.02.06.002 Wireless Amplifier 13
18
02.07.02.06.004 Alat Komunikasi Sosial Lain-lain 4
02.07.02.07.004 Alat-alat Sandi Lain-lain 14
02.07.03.06.001 Antena MF/MW Portable 5
02.07.03.20.002 Gury Tower 1
02.10.05.01.004 CCTV 9
02.09.01 Unit Unit Laboratorium
03 GOLONGAN GEDUNG DAN
BANGUNAN
03.11 BANGUNAN GEDUNG
03.11.01.01.004 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 Papan Nama
LPSE
04.15 INSTALASI
04.16 JARINGAN
04.16.02.01.004 Jaringan Transmisi Lain-lain 1 Instalasi Listrik
04.16.03.01.004 Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-
lain
2
05 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA
05.17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN
05.17.01.01.010 Buku Umum Lain-lain
84 Buku Hibah
dari Infokom
Prov. Sulsel
19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T.C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan
No Indikator Kinerja sesuai Tusi PD
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
43 Orang 1.475.957.112,00 43 Orang 1.485.390.000,00
43
Orang 1.511.290.000,00
43
Orang 1.520.730.000,00
43
Orang 1.546.500.000,00 215 Orang 7.539.867.112,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
0,
00
00
50
0
05
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah ATK yang tersedia
75 Jenis
ATK 541.370.555,00
82 Jenis ATK
410.528.100,00 82 Jenis
ATK 436.438.100,00
90 Jenis ATK
445.868.100,00 90 Jenis
ATK 471.638.100,00 419 Jenis ATK 2.305.842.955,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,
00
0
0
5
0
0
08
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah biaya jamuan makan dan minum
yang tersedia
80 Jenis 981.135.388,00 80 Jenis 990.570.000,00 80 Jenis 1.016.470.000,00 80 Jenis 1.025.910.000,00 80 Jenis 1.051.680.000,00 400 Jenis 5.065.765.388,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
50
009
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Jumlah Keikutsertaan dalam
Pameran
1 Pameran
75.000.000,00 1
Pameran 84.458.115,00
1 Pameran
110.363.563,00 1
Pameran 119.808.623,00
1 Pameran
145.556.909,00 5 Pameran 535.187.210,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
50
010
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas
64 Kali 442.000.000,00 65 Kali 531.430.000,00 65 Kali 557.340.000,00 66 Kali 566.770.000,00 66 Kali 592.540.000,00 326 Kali 2.690.080.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
001
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
155 Orang 10.800.000,00 155 Orang 11.139.099,00 155 Orang 12.026.779,00 155 Orang 12.365.878,00 155 Orang 13.259.091,00 775 Orang 59.590.847,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
002
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen
Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
71.550.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
71.870.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
72.770.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
73.090.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
73.980.000,00
20 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 20 Dokumen
363.260.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
004
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang
terpublikasi
0 Laporan 0 Jenis 0,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 171.287.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian