RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 1 1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal. Berbagai Perubahan kebijakan disahkannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, serta berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang- undang No. 25 tahun 1999. Di tingkat lokal terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode 2014 -2019 hasil proses pemilihan kepala daerah dan ditetapkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 tanggal 27 Maret 2014 yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Jawa Timur. Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah mendorong Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa PENDAHULUAN Bab - I
96
Embed
1.1. LATAR BELAKANG - disperpusip.jatimprov.go.iddisperpusip.jatimprov.go.id/images/renstra/RENSTRA BAPERSIP 2014... · LATAR BELAKANG Perkembangan ... elemen yang ada dalam kerangka
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 1
1.1. LATAR BELAKANG
Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan
Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh
elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.
Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap
kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional,
regional maupun tingkat lokal.
Berbagai Perubahan kebijakan disahkannya amandemen
Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi
Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang
Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, serta berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang-
undang No. 25 tahun 1999.
Di tingkat lokal terjadi perubahan penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi Jawa Timur dengan terpilihnya
Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode 2014 -2019
hasil proses pemilihan kepala daerah dan ditetapkannya
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah tahun 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019 tanggal 27 Maret 2014 yang
digunakan sebagai landasan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Jawa Timur.
Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah
mendorong Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
PENDAHULUAN Bab - I
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 2
Timur untuk melakukan re-orientasi dan proses pengkajian
kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau
perkembangan dan perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan
dan tantangan masa depan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,
dalam menterjemahkan seluruh fenomena perkembangan
maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
tersebut dengan membuat rencana strategis maupun rencana /
program kerja pengembangan lembaga (satuan kerja
perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif.
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di
daerah telah diatur melalui pasal 151 UU No. 32/2004.
Menurut pasal tersebut Renstra-SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.
Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan produk
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi
dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan
tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarajat. Perencanaan strategis adalah
pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan
pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat
organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 3
menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang
ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para
pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya
perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran
dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam
perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan
tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling
bertentangan, namun saling melengkapi. Perencanaan
strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan
SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada
masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar
tujuan tercapai.
Terdapat 5 (lima) agenda utama pembangunan daerah Jawa
Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014 – 2019 yang meliputi :
(1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (2)
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri
dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan
industrialisasi; (3) Meningkatkan pembangunan yang
berkelanjutan dan penataan ruang; (4) Meningkatkan reformasi
birokrasi dan pelayanan publik; (5) Meningkatkan kualitas
kesalehan sosial dan harmoni sosial.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 – 2019 adalah :
1) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 4
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774);
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);
7) Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 5
Indonesia Nomor 4663);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5286);
13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Timur;
14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan
Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur;
15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. MAKSUD
Penyusunan Dokumen Renstra Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan
sebagai satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur khususnya dan pembangunan daerah pada
umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah
seharusnya pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas proses
penyusunan dokumen perencanaan, tentunya diikuti dengan
pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.
1.3.2. TUJUAN
Dokumen rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur sangat terkait dengan visi dan misi Kepala
Daerah Terpilih dan RPJMD. Tujuan penyusunan rencana
strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penggangaran dan pelaksanaan pembangunan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan dengan visi, misi dan agenda
Kepala Daerah Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD. Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan
mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah
Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD
akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan
Kepala Daerah Terpilih selama masa kepemimpinannya.
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 7
pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB – I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan
BAB – II Gambaran Pelayanan Badan Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
2. Sumberdaya Badan Perpustakaan dan Kearsipan
3. Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan
BAB – III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L
4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB – IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan
1. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
3. Strategi dan Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 8
BAB – V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB – VI Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
BAB – VII Penutup
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 9
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP INAKTIF
BIDANG PENYELAMATAN
ARSIP STATIS
BIDANG PUBLIKASI, PROMOSI
PERPUSTAKAAN & JASA KEARSIPAN
BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN
& PENGOLAHAN
BIDANG PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
BIDANG PEMBINAAN
PEMASYARAKATAN
KEARSIPAN
SU
B B
IDA
NG
JA
SA
KE
AR
SIP
AN
SU
B B
IDA
NG
PU
BLI
KA
SI,
PR
OM
OS
I
PE
RP
US
TA
KA
AN
& K
EA
RS
IPA
N
SU
B B
IDA
NG
DE
PO
SIT
&
PR
ES
ER
VA
SI
BA
HA
N
PU
ST
AK
A
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
EM
BA
NG
AN
&
PE
NG
OLA
HA
N B
AH
AN
PU
ST
AK
A
SU
B B
IDA
NG
KE
LEM
BA
GA
AN
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
SU
MB
ER
D
AY
A M
AN
US
IA &
P
EM
AS
YA
RA
KA
TA
N.
BU
DA
YA
BA
CA
SU
B B
IDA
NG
AK
UIS
ISI
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
OLA
HA
N &
PE
LES
TA
RIA
N
SU
B B
IDA
NG
PE
MB
INA
AN
SU
B B
IDA
NG
PE
MA
SY
AR
AK
AT
AN
KE
AR
SIP
AN
SU
B B
IDA
NG
LA
YA
NA
N
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
OT
OM
AS
I
PE
RP
US
TA
KA
AN
SU
B B
IDA
NG
PE
NG
OLA
HA
N &
P
EN
YIM
PA
NA
N
SU
B B
IDA
NG
PE
NY
US
UT
AN
&
PE
ME
LIH
AR
AA
N
FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN
ARSIPARIS
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Nomenklatur baru Organisasi dan Manajemen Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tanggal 20
Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Timur.
Diagram struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini :
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR Bab - II
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 10
Berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Sekretaris
Daerah. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :
1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas Pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang
perpustakaan dan kearsipan.
3. Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Lebih lanjut
pengaturan uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, sub
bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 tahun
2008 tentang struktur Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah
sebagai berikut :
- Unsur pimpinan atau top management dalam hal ini adalah
Kepala
- Unsur Pimpinan dalam manajemen menengah (middle
management) ada 1 (satu) sekretaris dan 7 (tujuh) Bidang yang
dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 11
Fungsi Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu
Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program
dan Sub Bagian Keuangan
Fungsi Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa
Kearsipan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu, Sub Bidang
Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Sub Bidang Jasa
Kearsipan
Fungsi Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan
Bahan Pustaka membawahi : Sub Bidang Deposit dan
Preservasi dan Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka
Fungsi Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi Sub
Bidang Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kelembagaan
Perpustakaan
Fungsi Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi,
membawahi Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Sub
Bidang Otomasi Perpustakaan
Fungsi Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif, membawahi Sub
Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Inaktif dan Sub
Bidang Penyusutan dan Pemeliharaan
Fungsi Bidang Penyelamatan Arsip Statis, membawahi Sub
Bidang Akuisisi dan Sub Bidang pengolahan dan Pelestarian
Fungsi Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan,
membawahi Sub Bidang Pembinaan Kearsipan dan Sub
Bidang Pemasyarakatan Kearsipan.
- Unsur Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis
sebagai cerminan dari kelompok keahlian profesional dalam
bidang perpustakaan dan kearsipan.
2.2. SUMBER DAYA ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki
sumber daya cukup memadai dan telah mendukung berbagai
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 12
kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang, baik di
perpustakaan maupun arsip. Sumber daya utama yang perlu
diinformasikan dalam Renstra ini antara lain sumber daya
manusia yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur, sarana prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya
anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada serta
koleksi bahan pustaka di perpustakaan maupun di arsip.
Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait
sumber daya organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur, yang antara lain :
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dengan pemberlakukan PP Nomor 41 tentang Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur bahwa Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki
sumberdaya manusia yang cukup karena terjadinya penggabungan
2 (dua) lembaga. Kondisi sumberdaya manusia Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan diklasifikasi
atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang
terdapat pada bidang perpustakaan dan bidang arsip, juga akan
dibedakan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM.
Khusus kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis
akan diklasifikasi berdasarkan status dan jenjang profesionalisme
dalam bidang keahliannya.
Sumber daya manusia Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur semuanya berjumlah 216 orang bila
diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub
bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran
pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
Komposisi SDM Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan /
Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 13
Tabel 2.1. Komposisi Personil Berdasarkan Fungsi
No. Bagian/Bidang/Sub Bidang Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Kepala ( Top Manajemen ) 1 1 2 Sekretaris 1 1 a Sub Bagian Tata Usaha 34 11 45 b Sub Bagian Penyusunan Program 4 4 8 c Sub Bagian Keuangan 6 5 11 3 Bidang Promosi, Publikasi dan Jasa Kearsipan 1 1 a Sub Bidang Promosi dan Publikasi 7 6 13 b Sub Bidang Jasa Kearsipan 4 5 9 4 Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan 1 1 a Sub Bidang Deposit 6 4 10 b Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan 7 9 16 5 Bidang Pembinaan 1 1 a Sub Bidang SDM 5 2 7 b Sub Bidang kelembagaan 4 3 7 6 Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi 1 1 a Sub Bidang Layanan 9 12 21 b Sub Bidang Otomasi 3 4 7 7 Bidang Penyelamatan Arsip Statis 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan pelestarian 4 5 9 B Sub Bidang Akuisisi 7 1 8 8 Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan penyimpanan 10 4 14 B Sub Bidang Penyusutan dan pemeliharaan 5 3 8 9 Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan 1 1 A Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan 3 5 8 B Sub Bidang Pembinaan Kearsipan 5 2 7
JUMLAH 126 90 216
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
Tabel 2.2.
Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian
Status Kepegawaian Jumlah %
Pegawai Negeri Sipil - Jabatan Struktural 26 12,04 - Jabatan Fungsional Pustakawan 37 17,13 - Jabatan Fungsional Arsiparis 14 6,48 - Staf 127 58,80 Pegawai Kontrak 12 5,56 Jumlah 216 100,00
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 14
Tabel 2.3. Komposisi personil berdasarkan Golongan / Ruang
No. Golongan Ruang A B C D E Jumlah %
1 Golongan I 2 2 4 1,97
2 Golongan II 26 29 8 1 64 31,37
3 Golongan III 12 48 24 27 111 54,41
4 Golongan IV 15 9 0 1 0 25 12,25
Jumlah 204 100,00
(Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, perlu didukung
oleh 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu : Pustakawan dan
Arsiparis. Jumlah pejabat fungsional dimaksud berjumlah 51 orang
dengan komposisi 37 orang Pustakawan dan 14 orang Arsiparis.
Berdasarkan jenjang jabatan, komposisi dua jabatan fungsional
secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4.
Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2014 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa;
serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif
dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan,
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan
peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan
berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya
partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati
dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan
untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal
pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya
kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan
bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya
pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh
semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas
perencanaan tata ruang konsistensi pemanfaatan ruang dengan
mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) RPJM ke-3, 2015 – 2019 :
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 40
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang
terus meningkat.
Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di
seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan
keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan
terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan
negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta
ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama
Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional.
Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan
bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi,
nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu
mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi
Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka
mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam
berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang
makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan
daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.
Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan
tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah,
dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga
jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik
ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan,
termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif;
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 41
meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya
kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan
karakter bangsa.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan
kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial
dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus
membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam
yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan
perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan
kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif
dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian,
kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin
selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan
ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas,
penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.
(3) RPJM ke-4, 2020 – 2024:
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 42
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai
aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan
hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi
seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari
ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu
didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan
negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional
dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang
kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi
masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen
yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang
handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi
hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang
profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat
politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya
kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh
makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat
dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses,
tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin
efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 43
meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan
dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya
kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh
seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya
manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah
Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap
keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi
Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin
mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas
kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai
penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memantapkan pembangunan
yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber
daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus
mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta
meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan
datang.
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN
SDM NASIONAL JANGKA PANJANG
Pengembangan Sektor Pendidikan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 44
Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan
yang, antara lain, diukur dengan meningkatnya angka melek aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang
SMP/MTs ke atas; meningkatnya rata-rata lama sekolah; dan
meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok
usia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk
menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan.
Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan
antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan
miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan
disparitas gender.
Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi
pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio
penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat
maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode
tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja
diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi
saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada
tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam
20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja
diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang
berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan
demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk
mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan
tambahan lapangan kerja yang layak.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
sektor pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang
berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang
menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara,
serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 45
tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya
dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan,
antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis
kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya
adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi
kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan
antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan
pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan
nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup
dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya
saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan
pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus
demografi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian
penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan
sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup
manusia sejak di dalam kandungan hinggá akhir hayat. Kualitas
SDM menjadi makin baik yang, antara lain, ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia
menjadi 0,697 pada tahun 2003 (Human Development Report,
2005). Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka
harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas (87,9 persen), angka partisipasi
kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi
(66 persen), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang
dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity)
sebesar USD 3.361. Indeks pembangunan manusia (IPM)
Indonesia menempati urutan ke-110 dari 177 negara.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur
dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 46
rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional.
Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang
kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain,
adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan
akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial
ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran
tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses
terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda
penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar
masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu
yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta
meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
3.1.3. DINAMIKA REGIONAL
RPJPD Provinsi Jawa Timur
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mempunyai karakteristik tersendiri.
Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 adalah sebagai
pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan
berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.
Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur, meliputi:
(1) mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis
agro;
(2) mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan
berbudaya;
(3) mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk
meningkatkan kualitas hidup;
(4) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
(5) mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
(6) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 47
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :
Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis
agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis;
pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan
sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia;
pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian;
penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri;
optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM;
optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan
investasi, serta pengembangan pariwisata;
Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan
berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan;
pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan;
pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan;
serta pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa;
Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk
meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan
kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan
ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial, serta
penanggulangan kemiskinan;
Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman
pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan
energi; pendayagunaan sumber daya alam,pendayagunaan sumber
daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya
kelautan; serta penanganan kebencanaan;
Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi
diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 48
daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah;
serta penyelenggaraan penataan ruang;
Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik
diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan
pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan
informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta
pembangunan keuangan daerah.
Periodisasi pelaksanaan RPJPD Provinsi terbagi dalam empat
tahapan, yaitu: (a) Tahap Pertama tahun 2005-2009); (b) Tahap
Kedua tahun 2010-2014; (c) Tahap Ketiga tahun 2015-2019); dan
(d) Tahap Keempat tahun 2020-2024.
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014
Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat
dari landasan Visi: Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan
Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat
Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan
diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah
masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak
kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga
rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan,
bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas
mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan
belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber
daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun
intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera
merupakan keniscayaan. Pencapaian kemakmuran dan
kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan
makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan
mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan
sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 49
pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang
diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu
mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama,
memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan,
kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawa
Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera
adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan
Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap
konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi
ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan,
kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara
keseluruhan.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014
tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:
Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk
Rakyat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan
penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan
dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan perdesaan; melalui
penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian
dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas,
serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap
memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan
harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 50
serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia,
dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik
yang prima.
Tujuan dan Sasaran dalam Misi mewujudkan Makmur bersama
Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, bertujuan meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, dan bukan untuk
segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin
diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.
Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa
melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah
pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H.
Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu
gemuyu. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subyek
pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan,
dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan
wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-
2014, adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan
(powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi
(devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta
pembungkaman (silencing). Mereka yang, karena berbagai alasan,
terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat
diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77%
berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur
sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur
mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik, melalui
APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka
yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami deprivation,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 51
serta pembungkaman (silencing). Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah
dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal,
sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan
pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah
harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus
dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD
harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan
anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas.
Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan
publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur yang memadai. Pemerataan pendapatan dan
pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi
distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan
lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas
kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-
besarnya untuk belanja pelayanan dasar, terutama pelayanan
pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan
kerja, yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya
penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan
seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang
dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik
melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan
bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab,
kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati oleh
segelintir orang.
Tabel 3.1.
Identifikasi Isu-Isu Strategis
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 52
No. Isu-Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional /
Lokal Lain-Lain
(1) (2) (3) (4) (5)
Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro;
Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan
Pendidikan universal mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan
Kesetaraan gender mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
Intensitas Gemar Membaca
Kesehatan anak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan
Kesehatan ibu mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan
No.
Isu-Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional /
Lokal Lain-Lain
(1) (2) (3) (4) (5)
Penanggulangan HIV/AIDS
mengembangkan tata kelola pemerintahan
Penyelamatan Sumber-sumber Primer
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 53
yang baik. dan Sekunder Pasca Bencana
Kelestarian lingkungan
Kemitraan global
Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Aspek Kajian
Capaian / Kondisi Saat Ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Masih Minimnya Kelembagaan Perpustakaan Desa / Kelurahan beserta SDM pengelola perpustakaan
Satu desa satu perpustakaan
Anggaran terbatas
Setiap daerah berhak mendapatkan layanan perpustakaan
Terbatasnya Perpustakaan Desa / Kelurahan dan SDM Pengelola
Masih rendahnya minat baca di Jawa Timur
1 orang membaca 10
buku pertahun
Anggaran terbatas
Terbitan di Indonesia banyak dan harus tersedia di perpustakaan
Terbatasnya ruang dan anggaran dalam pengadaan buku baru
Masih Minimnya SDM pengelola arsip
Setiap lembaga/organisasi memiliki 1 orang pengelola arsip
Anggaran terbatas
Formasi SDM arsiparis tergantung BKD/BKN
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Berpedoman pada visi pembangunan Jawa Timur yang ingin
diwujudkan pada periode 2014 – 2019, yaitu :
“ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 54
Berdaya Saing dan Berakhlak “
yang diwujudkan melalui lima misi dengan bingkai judul : “ Makin
Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik ” menunjukkan sikap
keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen
masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya
mewujudkan visi tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan,
termasuk bagi wong cilik atau kelompok masyarakat yang kurang
beruntung secara social ekonomi.
Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami
ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi
(marginalized); terdevaluasi (devalued); dan mengalami
keterampasan (deprivation); serta pembungkaman (silencing)
dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka
adalah berstatus kesejahteraan 40 % terendah.
Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk
mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri
dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan
Industrialisasi
3. Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dan Penataan
Ruang
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial
Untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Timur 2014 – 2019, maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung
visi dan misi tersebut beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan melalui Program dan Kegiatan yang sesuai tugas
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 55
pokok dan fungsi pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur masuk ke dalam Misi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
yang Berkeadilan dengan Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan dan Misi Meningkatkan Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Kearsipan.
Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung visi
dan misi beserta tujuan sasaran yang telah dirumuskan, terdapat
faktor pendukung dan penghambat pelayanan Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu :
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 56
1. Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Kondisi geografis,
- Perhatian pemerintah akan keberadaan perpustakaan masih sangat kurang,
- Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan
Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kab./ Kota dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan
2. Misi 2 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Banyak perangkat pemerintah masih memandang sebelah mata arti penting arsip
Pemerintah sudah menyadari pentingnya arsip bagi SKPD / Lembaga / Organisasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
SDM pengelola kearsipan masih sangat terbatas
Formasi arsiparis jarang diperlukan oleh BKN dan BKD
SDM pengelola kearsipan sangat dibutuhkan oleh SKPD/Lembaga/ Organisasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Sarana dan prasarana pelestarian arsip kurang memadai
Anggaran terbatas
Arsip merupakan asset bangsa
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal
Anggaran terbatas
Masyarakat pengguna informasi berhak mendapatkan informasi kearsipan secara cepat dan akurat
3.3. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.3.1. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 57
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1.1. Terwujudnya Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan Indonesia berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam termasuk naskah kuno / manuskrip
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan penghimpunan seluruh terbitan Jawa Timur berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam sesuai perundang-undangan yang berlaku namun belum semua terbitan dapat diserahkan / disimpan di perpustakaan.
- Belum adanya kesadaran dari penerbit pemerintah / swasta untuk melaksanakan undang-undang
- Kurang dan belum menyeluruh Sosialisasi yang dilakukan
Masyarakat Jawa Timur / pengguna informasi mengharapkan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat deposit / penyimpanan koleksi daerah Jawa timur
1.2. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan rujukan yang lengkap dan mutakhir
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum menjadi perpustakaan terlengkap dan mutakhir
Anggaran terbatas Masyarakat pengguna informasi sangat mengharapkan Jawa Timur memiliki perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum banyak
Anggaran terbatas Masyarakat pengguna informasi sangat mengharapkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 58
penelitian melalui pengembangan koleksi nasional dan ketersediaan koleksi digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat
memiliki koleksi digital Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki koleksi digital sesuai perkembangan Tehnologi informasi yang ada.
1.4. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pusat pelestarian pustaka melalui penguatan sarana prasarana preservasi dan konservasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta naskah kuno / manuskrip
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan konservasi dan preservasi koleksi perpustakaan meskipun masih terbatas jumlahnya.
Anggaran terbatas Jawa Timur harus memiliki koleksi perpustakaan yang dilestarikan baik isi dan bentuk fisik sebagai asset budaya bangsa.
1.5. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah menjadi Pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di daerah
Masih sulit berkoordinasi dengan DinasPendidikan untuk Perpustakaan sekolah, Dikti untuk perpustakaan perguruan tinggi dll
Perpustakaan di Jawa Timur rata-rata sudah dikelola sesuai kaidah ilmu perpustakaan
No. Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Arsip Nasional Republik Indonesia
2.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Anggaran terbatas, SDM terbatas
Setiap SKPD harus mendukung
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 59
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
sendiri telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sehingga akan mendukung jalannya pemerintahan yang clean governant namun perlu pendampingan bagi SKPD agar melakukan mengelolaan arsip secara baku dan baik.
pemerintahan yang bersih dengan melakukan tertib arsip.
2.2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat walaupun masih banyak kekurangan
Anggaran terbatas Kepentingan pengguna arsip harus lebih diutamakan.
2.3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja walaupun masih banyak kekurangan
Anggaran terbatas Masyarakat berhak atas pelayanan public yang lebih baik.
3.3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel.T-IV.C.1
Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Sasaran Jangka Permasalahan Faktor
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 60
Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan minat baca didaerah
Upaya-upaya peningkatan minat baca terus dilakukan
Anggaran terbatas
Masyarakat berhak menerima layanan/fasilitas dari pemerintah
Pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai ke desa/kelurahan
Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga perpustakaan di daerah
Anggaran terbatas, wilayah Jawa Timur yang sangat luas
Masyarakat berhak menerima layanan / fasilitas dari pemerintah
Meningkatkan masyarakat sadar arsip
Upaya-upaya sosialisasi tentang arti penting arsip
Anggaran terbatas
Arsip adalah penyelamat bangsa
Pengembangan SDM kearsipan
Penyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola kearsipan
Anggaran terbatas, SDM terbaatas
Setiap lembaga / organisasi harus memiliki tenaga pengelola kearsipan agar tata kelola kearsipan bertata dengan baik
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan
good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik dan pemberatasan KKN secara terarah,
terpadu dan sistematis. Dalam penerapanannya, perlu ada
perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani
kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi isu kian strategis
manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki
implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini,
sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja
perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak
mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut
mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan,
karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 61
pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta
penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika
dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang
menjadi isu-isu strategis.
Adapun Permasalahan yang dihadapi Badan Perpustakaan dan
Kearsipan adalah sebagai berikut :
- Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan
Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan
Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan
tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena
itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut
ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu
dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan
dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai
perubahan dan tantangan globalisasi.
Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat
dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya
mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di
seluruh provinsi Jawa Timur.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan
yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses
transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media
pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu
menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang
pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap
kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong
meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi
bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 62
Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan
hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada
pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan
yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok
daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan
sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas
dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.
Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan
tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas
yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang
punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah.
Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang
dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan
penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga
terhadap tenaga khusus ini terpenuhi.
Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan
fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat
upaya Pemprov. Jatim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil.
Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru
dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi
fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan
kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan
berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan
pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas
dan tanggungjawab yang diembannya.
Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat
penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan
peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good
governance.
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 63
Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan
sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan
wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan
teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh
ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup
informasi menjadi lebih beragam.
Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka
haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan
ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada.
Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era
keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan,
agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik.
Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus
mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan
koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu,
kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga
pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.
Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu
dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat
mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak
pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan
tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi
motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan
begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam
memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah
sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 64
kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan
berdayaguna dengan baik.
- Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan
Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah
saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini
untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan
pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk
pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era
gadget dewasa ini. E-Library memungkinkan pengunjung
perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang
ke perpustakaan.
Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized.
Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku
secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan
sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa
mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.
Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini
cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Jawa Timur.
Karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang
nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di
Provinsi Jawa Timur.
Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan
dapat berjalan dengan baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib
arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib
administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen
kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan
pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam
reformasi birokrasi dapat terwujud.
Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 65
swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu
memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan
pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut.
Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap
SKPD bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-
arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi
kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis.
Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi
bernilaiguna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan,
melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik
bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat
dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian
oleh tim yang telah ditentukan.
Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga
kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip
harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan
memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga
penataan arsip di KPUD.
Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga
kepemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya.
Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk
memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui
pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi
Jawa Timur.
Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat
menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya
penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.
Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu
memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk
penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga,
sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 66
kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika
ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilaiguna, tentu akan
membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu
pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana
prasarana serta upaya pelestariannya.
Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja
kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan
teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi
lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi,
masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga
publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk
segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik
tersebut.
- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan
dan Kearsipan
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk
mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan, termasuk di dalamnya
pembangunan perpustakaan dan kearsipan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan
kepeduliaan konkretnya dengan mempercepat pelaksanaan
pengarusutamaan gender melalui kegiatan Perpustakaan dan
Kearsipan.
Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi
perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan.
Pembangunan perpustakaan dan kearsipan masih didominasi oleh
laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak terlihat pada
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 67
beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung,
data buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada.
Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan
partisipasi perpustakaan dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural
masyarakat.
Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan
wanita lebih banyak bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan
ini makin diperparah dengan keberadaan perpustakaan yang
kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak berperspektif
gender.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang
direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang
perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan
kearsipan.
Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif
gender terus dilakukan. Pelayanan perpustakaan yang berorientasi
pada kebutuhan perempuan juga diadakan, dengan cara
mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah marginal.
Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menjadi sarana untuk
memobilisasi perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit
dijangkau.
Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur sedang mempersiapkan terbentuknya women corner dan
ruang layanan anak. Tujuannya adalah agar perpustakaan benar-
benar mampu memberi ruang publik yang nyaman bagi kebutuhan
gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif
RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019 Page 68
gender.
- Intensitas Gemar Membaca
Pemerintah melalui lembaga perpustakaan berupaya meningkatkan
minat dan budaya masyarakat. Melalui Pencanangan Minat dan
Budaya Baca Se Jawa Timur 2009 oleh Gubernur Jawa Timur Dr.
H. Soekarwo, upaya ini digantungkan. Hal ini harus dilakukan
mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan
hidup di masyarakat. Padahal membaca merupakan satu kunci
menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik.
Dengan membaca, cakrawala berpikir akan terbuka dan
meningkatkan ilmu pengetahuan.
Kebiasaan membaca inilah yang harus ditanamkan pada
masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan
diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya.
Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi
gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk
meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan
perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat
dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah
serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai
sarana belajar non formal.
Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca
dapat dilakukan melalui penyuluhan secara intens kepada
masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang
terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program
pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan