10._13._Sistem_Pembayaran

SISTEM PEMBAYARAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN

TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN

Jakarta, 8-9 AGUSTUS 2006*

Pengertian Sistem PembayaranKomponen Sistem PembayaranResiko Sistem PembayaranPeran Bank Sentral dalam Sistem PembayaranKeterkaitan Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter Sistem Pembayaran di Indonesia

CAKUPAN MATERI*

Apa itu sistem pembayaran?Kenapa sistem pembayaran perlu bagi perekonomian?Hirarki sistem pembayaranKenapa Bank Sentral berkepentingan dengan sistem pembayaran?

I. Pengertian Sistem Pembayaran *

Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1)

A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border (National Payment System Blue Print, Bank Indonesia )

A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money (Bank for International Settlement/BIS)

A set of rules governing the clearing and settlement of payments. (International Monetary Fund, 1992)

I.1 Apa itu sistem pembayaran?*

BarterCard & Electronic Based PaymentEvolusi instrumen pembayaran I.1 Apa itu sistem pembayaran?*

Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomianSistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital

I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu bagi perekonomian? *

Financial SystemHouseholdsFirmsGovernmentBorrowersHouseholdsFirmsGovernmentSaversReturnsFundsReturnsFundsFundsReturnsReturnsFunds Flow of fundsGovernment /Central BankInvolvement

Financial Intermediaries

Financial MarketInfrastructure and Environtment *

Inverted pyramid (piramida terbalik) :Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank :individual dan perusahaan-perusahaanbroker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal dan bursa berjangkaBagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomiBagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing peserta (bank)Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena seluruh rekening peserta ada di Bank Sentral

I.3 Hirarki Sistem Pembayaran*

Payment System Participants, Message Flows, Funds TransferredNon-bank abroadAssetsCashBank DepositsCentral bank depositsNonbankAssetsCashBank DepositsCentral bank depositsCommercial bankAssetsCashReserves with Central bankDeposits with CorrespondentsClaims on CorrespondentsBank abroadCommercial bankAssetsCashReserves with Central bankDeposits with CorrespondentsClaims on CorrespondentsLiabilitiesDeposits from non bankDeposits from correspondentLoans from central bankLiabilitiesDeposits from non banksDeposits from correspondensLoans from central bankBank abroadClearinghouseCalculation of interbankSettlement positionsCentral bankAssets Claims on banksLiabilities-Bank Notes (cash)-Banks reservesNon-bank abroad*

Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuanganSistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)Sistem pembayaran mendukung pencapaian target moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary Target)

I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan dalam Sistem Pembayaran?*

.Stabilitas Sistem KeuanganSound Financial InstitutionsEfficient Functioning of Financial MarketModern Market InfrastructurePayment System*

II. Struktur Sistem PembayaranInstrumen / Alat PembayaranMekanisme PembayaranKelembagaanInfrastruktur TeknologiHukum*

II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat supplemen-1)Tunai : uang kertas dan uang logamNon-tunai : - paper based (cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit, dll) - card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll)CardBasedE-MoneyPaper Based*

Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sistem/mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999)Sistem net vs sistem gross (lihat supplemen-2)Cross-border Payment System

II.2 Mekanisme operasional*

Mekanisme pembayaran dan setelemen*

II.3 Kelembagaan Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.II.4 Infrastruktur teknis Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.*

II.5 Hukum Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran. Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll*

III. Resiko Sistem Pembayaran* Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi instrumen pembayaran, sistem delivery dan komunikasi, sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko dalam sistem pembayaran meliputi:

Resiko kredit Resiko likuiditas Resiko sistemik Resiko Hukum Resiko Operasional Resiko Kesalahan manusia

III. 1 Resiko Kredit*Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya.

Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan dan pasar keuangan - insolvency

Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman (principal losses).Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran lender of last resort.

III. 2 Resiko Likuiditas*Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo melainkan sesudahnya. Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu countrparty masih solvent tetapi illiquid.Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran lender of last resort.

III. 3 Resiko Sistemik*Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu.Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem keuangan.Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor keuangan contoh: BLBI di masa lalu.

III. 4 Resiko Hukum *Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian hukum yang terkait dengan masalah transaksi pembayaran dan setelmen. Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya terkait dengan status kepemilikan (legal rights status).Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi:Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaranPersyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaranDefinisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen.Di sejumlah negara ada payments law

III. 5 Resiko Operasional *Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran.Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern.Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg terotomasi secara penuh.Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh pada umumnya komplex, selain mahal waktu yg dibutuhkan waktu dari sejak design awal sampai implementasi.Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional (no room for operational disruptions).

III. 6 Resiko kesalahan manusia *Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait dengan penanganan yg tidak semestinya sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft) dan penipuan (fraud) tidak sengaja, murni kelalaian operator.Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification) terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).

Pengawas (Supervisory responsibilities)Policy responsibilitiesPenyelenggara (Operational responsibilities)Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank SentralIV. Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran *

Sebagai Pengawas (Supervisory responsibilities)Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai ke tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung secara tepat waktu. Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung (Oversight) terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh swasta.Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran, meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements by laws .Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management

*

2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities)Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya.Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik, seperti penerapan cap atau limit dari intraday credit antar peserta, dan pengaturan loss-sharing dalam sistem netting multilateral.

*

3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities)Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai penyelenggara sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran bernilai besar (large-value payments)Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral dan swasta:ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik.Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH) diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta.Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes. Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank sentral.

*

4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentralMengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core function bank sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank, dewasa ini hampir semua bank sentral memberikan perhatian yg lebih serius terhadap pengembangan sistem pembayaran.Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan salah satu tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan perhatian yg lebih besar terhadap pengembangan sistem pembayaran di IndonesiaPembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem pembayaran.

*

V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Kebijakan Moneter

Pelaksanaan tugas Bank SentralImplementasi kebijakan moneter- short-term monetary targetMewujudkan adanya sistem perbankan yang kuat dan stabilMenjamin adanya sistem pembayaran yang efisien dan stabilLender of last resortMengedarkan uang kasMengatur cadangan devisaPemegang kas pemerintah**

Float dalam sistem pembayaran

**Float adalah dana yg masih dalam posisi mengambang atau belum settled pada rekening yg ditujuFloat menggangu efektifitas kebijakan moneter. Adanya float menimbulkan kesulitan dalam menghitung kewajiban reserve requirement bank dan pencapaian target moneter jangka pendek base money dan suku bunga jangka pendekPenyebab float - posting procedures, transportation, backlogs, dan processing errorPada umumnya float lebih besar pada sistem pembayaran dengan warkat (paper-based) dari pada sistem elektronik.Ada 2 jenis float:Debit floatCredit float

CREDIT FLOAT(Pembayaran dgn bank transfer)3

4DEBET FLOAT(Pembayaran dengan cek/BG)

Struktur sistem pembayaran Jenis-jenis sistem pembayaran Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaranVI. Sistem Pembayaran di Indonesia*

Pelaku Individual dan perusahaanBroker, dealerBank-bankLembaga keuangan nonbankBank Indonesia2. Instrumen TunaiNontunai(tabel pendukung: transaksi tunai dan nontunai, lihat dari perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI

1. Struktur sistem pembayaran*

Perkembangan Transaksi RTGS dan Kliring.

Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) BI-RTGSTransaksi/warkat diatas Rp 100 jutaTransaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi. Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa memandang nilai transaksinya Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System) sistem kliring. Transaksi/warkat dibawah Rp 100 jutaTransaksi individual (cek, BG, transfer)Transaksi kartu kredit/kartu debit Transaksi bulk (payrol, publik service utilities)dll2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran di Indonesia**

Sistem Pembayaran RitelKliring diselenggarakan secara lokal oleh Bank Indonesia atau pihak lain (di daerah yang tidak terdapat Bank Indonesia)Terdapat 104 Kliring Lokal (38 KBI dan 66 non-BI)Setelmen di Bank Indonesia (Multilateral Netting)Sistem Kliring yang digunakan : Manual, Semi Otomasi (SOKL), Otomasi dan ElektronisIssue :Risiko Settlement masih di BI (belum ada failure to settle arrangement)**

Card Based Payment SystemPenyelenggaraan ATM + 50 bank penyelenggara ATM+ 8158 mesin ATMSwitching Company : Lokal : ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCAInternational : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa)+ 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company.Bank Setelmen :Bank Indonesia (ATM Bersama ), Bank Bali (ALTO)BCA (Jaringan ATM-BCA)Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATMKartu Kredit+ 17 bank penerbit Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard) Bank Settlement : Standard Chartered (Visa), Chase Manhattan (MasterCard), Issue : Inefisiensi - belum adanya National Switching**

.KLIRING MANUALKLIRING OTOMASIKLIRING SEMI OTOMASIKLIRING ELEKTRONIK1908 1990 19941998SISTEM KLIRING NASIONAL2005Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*

SISTEM KLIRING DI INDONESIASistem Kliring manualSistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring**

**

Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan cakupan untuk seluruh wilayah Indonesia

Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk mengakomodasi kebutuhan setelmen transaksi surat berharga (SBI dan Surat Utang Negara)

Sistem Pembayaran Nilai Besar (Large-Value)

*BI- RTGS **** BI-SSSS*

BI-RTGS (Pengertian)Transaksi pembayaran antar-bank bernilai besar dan/atau bersifat urgent (HVPS)

Sifat Transaksi RTGS :Antar-Bank, bersifat Credit Transfer Bank - BI, bersifat Credit Transfer & Debit Transfer

Sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line

Setiap instruksi transfer dana oleh bank langsung di-settle atau dpl langsung mendebet rekg.bank pengirim dan mengkredit rekg.bank penerima di BI (gross settlement), sepanjang saldo rekg. giro bank pengirim mencukupi.Configures BI - RTGS*Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value)*

BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)MANFAAT BAGI PERBANKAN :Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless Settlement dari setiap Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupiPosisi terkini saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hariMembantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan likuiditas IMPLIKASI BAGI PERBANKAN :Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management) *MANFAAT BAGI BANK INDONESIA :Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya time lag antara transaksi dan settlement yang terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting. Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. *

Tujuan dan Tugas BI(Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan MoneterMENCAPAI &MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAHMengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem PembayaranMengatur &Mengawasi Bank*3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran*

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaranSasaranSistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andalSalah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah : *Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SPMewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannyaMenetapkan penggunaan alat pembayaranMengatur sistem kliring antar bankMenyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen)Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uangMengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaranWewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran*

Cakupan Peran BI dalam sistem pembayaranRegulatorMenyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaranOperator (RTGS/Kliring)Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat dipercaya, efisien, aman dan adilFasilitator Pengembangan Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (Terdapat lima komite yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, standar dan produk, legal,bylaws ) Pengawas ( konsep pengawasan tengah disusun)Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati

**

Kebijakan Sistem Pembayaran NasionalBank Indonesia RISK REDUCTION EFFICIENCY CONSUMER PROTECTION EQUITABLE ACCESS Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah Pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna. Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bertujuan untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder pengguna sistem pembayaran.**

Q and A please?

**

BI-RTGS(Settlement Processor)CHDvPCard BeasedPaymentIBGSISTEMRTGS

Settlement for Clearing FiguresSKEJOKS, OKM, SOKL, ManualPayment Settlement, dari trxn jual-beli securities of Money Market, to be linked to BER (Book Entry Registry) Capital Market, to be linked to JSX/KPEISettlement for clearing figures from card-based paymentsCredit CardATMEFT/POS

Settlement for Inter-Bank Giro Pembayaran gaji Pembayaran tagihanSettlement for Rp., dariTransaksi For-Ex Pembayaran Cross-Border RTGS sebagai Settlement Processor seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan rekening giro bankPvP**

Perbedaan antara (Netting vs Gross)Proses settlement untuk seluruh transfer dana dilakukan secara net, secara berkala atau pada akhir hariKebutuhan likuiditas terakumulasi secara berkala atau pada akhir hariKekurangan likuiditas dapat ditunda sampai akhir hariKemungkinan terjadi kegagalan settlement, karena netto kewajiban > saldo rekeninig giro bankProses settlement dilakukan per- transaksi secara real-timeInformasi posisi likuiditas real-timeMengurangi risiko kegagalan settlementKebutuhan likuiditas tersebar sepanjang sistem berjalanMengedukasi Treasury Bank untuk lebih profesional dan disiplin dalam pengelolaan likuiditasNetting (Sistem Kliring)Gross (sistem BI-RTGS)*Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value) vsSistem Pembayaran Nilai Kecil (retail)*

Pengembangan Sistem Pembayaran NasionalPERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN - KEMAMPUAN BANK KEMAJUAN TEKNOLOGI KEBUTUHAN MASYARAKAT- KERJASAMA INTERNASIONAL

*Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini

Lampiran*

Pengembangan Sistem Pembayaran KERANGKA KEBIJAKAN SP BLUE PRINT 1995 STABILITY EFFICIENCY FAIRNESSPERKEMBANGAN PADA BIDANG SISTEM PEMBAYARAN :- KEMAMPUAN BANK- KEMAJUAN TEKNOLOGI- KEBUTUHAN MASYARAKAT-KERJASAMA INTERNASIONAL

*Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini

Lampiran*

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (sedang disiapkan) Indonesia belum memiliki peraturan perundangan tentang Transfer Dana yang dapat mencakup, antara lain kejelasan hak dan kewajiban para pihak, status dana, dasar hukum yang digunakan dalam hal terdapat perselisihan. proses transfer dana dan potensi timbulnya permasalahan hukum, akibat : Banyaknya pihak yang terlibat (nasabah/bank/lembaga non bank) Tidak jelasnya hak dan tanggung jawab para pihak dalam proses transfer dana Tidak jelas kepastian dan perlindungan hukum (terutama nasabah) Pesatnya perkembangan media transfer danaLatar Belakang Perlunya Undang-Undang Transfer Dana**

Rancangan Undang-Undang Transfer DanaCakupan pengaturan RUU Transfer Dana(Elektronik dan non elektronik; Rupiah dan Valas;Bank dan Lembaga selain Bank di wilayah RI)2. Status dana transfer terkait dengan likuidasi dan pailit (Cakupan permasalahan boedel pailit atau custodian, status dana apabila Perintah Transfer Dana : belum diaksep atau telah diaksep)3. Perubahan dan pembatalan Perintah Transfer Dana4. Pembuktian dan alat bukti (Penambahan pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU ini)5. Pengaturan rumusan tindak pidana dan sanksi

*Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini

Lampiran*

Sistem Kliring TerpaduSuatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank

Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet

Manfaat bagi Bank Indonesia : Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu proses kliring Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui sistem kliring

Manfaat bagi Bank : Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat) Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat **

TPK - PLAP/CC/EWARKETR/EKeterangan :TPK Terminal Peserta KliringPLA Peserta Langsung AktifPC Personal ComputerCE Communication EncoderR/E Reader EncoderDKE Data Kliring ElektronikJKE Jaringan Komunikasi DataR/S Reader Sorter

SETTLEACCOUNTINGSISTEM PUSAT KLIRING ELEKTRONIKSPKELAPORAN MATCHINGMATCHSETTLEMENTLOKETBagan Aliran Sistem Kliring ElektronikDKEJKD**

Terminal RTGS Bank ASNA NetworkTo RCCData NetworkBankBranchBankBranchBankBranchBankBranchBankBranchTerminal RTGS Bank BInternal NetworkBack-EndBack-EndInternal NetworkBank IndonesiaRTGS Central ComputerKonfigurasi BI - RTGS**

Building 2

Server

msExchExchangeServer

Computer

computer2

Computer

computer2

Computer

computer2

Computer

computer2

Computer

computer2

Server

msExchExchangeServer

Computer

computer2

Computer

computer2