PEMBINAAN PENDIDIK DAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN DASAR melalui melalui INTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER INTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA DAYA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2012
21
Embed
10 Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Melalui Integrasi Proses Dan Berbagi Sumber Daya, Paparan Sesditjen Di Rakor BPSDMPnPMP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMBINAAN PENDIDIK DAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASARPENDIDIKAN DASAR
melaluimelaluiINTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYAINTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2012
SISTEMATIKA PAPARAN
2 INTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PTK DAN PENJAMINAN MUTUINTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PTK DAN PENJAMINAN MUTU
1 KONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASKONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDAS
2
3
1 KONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASKONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDAS
4
Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang PTK Dikdas;
b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PTK Dikdas;
c. Penyusunan rencana kebutuhan PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
d. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
e. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
f. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
g. pelaksanaan pemberian penghargaan dan pelindungan PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
h. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan pelindungan PTK SD, SMP serta PKLK dan Kesetaraan Dikdas;
i. pelaksanaan administrasi Direktorat P2TK
Tugas: melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK DIKDAS
Tugas: melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK DIKDAS
Tugas dan Fungsi Direktorat P2TK DikdasTugas dan Fungsi Direktorat P2TK Dikdas
KONDISI PTK DIKDAS TAHUN 2012 BERDASARKAN KUALIFIKASI AKADEMIK
Sumber data: P2TK Dikdas
Rasio Siswa:Guru di SD (Negeri & Swasta)Tahun 2009/2010
Sumber: diolah dari PSP dan PMPTK
Nasional = 18
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
Permendiknas
No. 41/2007
SD 1:20 1:28
Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:18 ini artinya sudah berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
Rasio Siswa:Guru di SMP (Negeri & Swasta)Tahun 2009/2010
Sumber: diolah dari PSP dan PMPTK
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
PermendiknasNo.
41/2007
SMP 1:20 1:32Secara Nasional Rasio di SMP saat ini adalah 1:17 ini artinya sudah sama dengan standar minimal PP 74 tetapi masih di bawah standar minimal Permendiknas No.41
SMP
Nasional = 17
RENCANA LIMA TAHUN PTK DIKDAS
NO
UNIT UTAMA/PROGRAM/IKUKONDISI AWAL (2009)
TARGET
SATKER/KEGIATAN/IKK 2010 2011 2012 2013 2014
IKK 1.5.1 PERSENTASE SD YANG MEMILIKI RASIO PENDIDIK TERHADAP SISWA 1:20
0% 3% 5% 8% 11% 13%
IKK 1.5.2 PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI RASIO PENDIDIK TERHADAP SISWA 1:32
0% 3% 5% 8% 11% 13%
IKK 1.5.3 PERSENTASE PTK YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%
IKK 1.5.4 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PENGAWAS SD/SDLB DENGAN RASIO 1 PENGAWAS : 15 SD
75% 80% 85% 90% 95% 100%
IKK 1.5.5 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA PERPUSTAKAAN SD/SDLB DENGAN RASIO 1 : 1 SEKOLAH
0% 5% 18% 35% 55% 75%
IKK 1.5.6 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA ADMINISTRASI SD/SDLB DENGAN RASIO 1 : 1 SEKOLAH
0% 5% 18% 35% 55% 75%
RENCANA LIMA TAHUN PTK DIKDAS
NO
UNIT UTAMA/PROGRAM/IKUKONDISI AWAL (2009)
TARGET
SATKER/KEGIATAN/IKK 2010 2011 2012 2013 2014
IKK 1.5.7 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA PERPUSTAKAAN SMP/SMPLB DENGAN RASIO 2 : 1 SEKOLAH
10% 20% 30% 45% 66% 75%
IKK 1.5.8 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA ADMINISTRASI SMP/SMPLB DENGAN RASIO 3 : 1 SEKOLAH
10% 20% 30% 45% 66% 85%
IKK 1.5.9 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA LABORAN SMP/SMPLB DENGAN RASIO 3 : 1 SEKOLAH
10% 20% 30% 45% 66% 80%
IKK 1.5.10 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PENGAWAS MAPEL DENGAN RASIO 1 PENGAWAS : 30 GURU MAPEL
10% 25% 35% 50% 75% 90%
IKK 1.5.11 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PENGAWAS RUMPUN MAPEL DENGAN RASIO 1 PENGAWAS : 30 GURU RUMPUN MAPEL
10% 20% 30% 50% 70% 80%
GURU SD BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONAL
TOTAL GURU SD/SDLBTOTAL GURU SD/SDLB BELUM S1BELUM S1 SUDAH S1SUDAH S1
Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
14
Mulai tahun anggaran 2012 Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana dekonsentrasi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang menjadi binaan dinas pendidikan provinsi serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Mulai tahun anggaran 2012 Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana dekonsentrasi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang menjadi binaan dinas pendidikan provinsi serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus
Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus
15
Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama, yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama, yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah bantuan dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah bantuan dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.
16
2 INTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PTK DAN PENJAMINAN MUTUINTEGRASI PROSES DAN BERBAGI SUMBER DAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PTK DAN PENJAMINAN MUTU
Tingkatkan EFISIENSI dan EFEKTIVITAS
Birokrasi
(Berbagi) Sumberdaya
(Sentuhan) TIK
(Integrasi)Proses
Efek
tivitas
(Men
ingk
atka
n Has
il)
Efisiensi &Efektivitas(Mengurangi Input,
Meningkatkan Hasil)
Efisiensi
(Menurunkan Input)
17
Sekolah didata berkali-kali (PSP, UN, QITEP, TRIMS,...)Fakta
Mahalnya biaya pengumpulan data
Dampak
Jenuhnya unit sekolah dalam melayani
Rendahnya ketelitian dan konsistensi data
Terjadi pengulangan data (mungkin nilainya berbeda)
Banyaknya sumber data
Sekolah didata hanya sekali untuk semua kebutuhanSolusi
Instruksi MenteriPerangkatHukum
ILUSTRASI INTEGRASI PROSES PENGUMPULAN DATAUntuk Pencapaian Misi 5K (M1 – M5)
18
Paradigma Baru Sistem Pendataan (Inmen No.2 Tahun 2011)
19
Server Kemdikbud
Kab/Kota A
ServerDit. P2TK
Peta Kelebihan/Kekurangan Guru
per mapel per sekolah
Peta Kelebihan/Kekurangan Guru
per mapel per sekolah
SK Tunjangan SK Tunjangan
24 s.d 40 Jam/mgg
Standar rasio
Provinsi A
Dana Dekon
Dana Transfer
Pusbangprodik
Kuota Sertifikasi
Menpan
Formasi Keb. CPNS guru
Formasi Keb. CPNS guru
24 s.d 40 Jam/mgg
BANK MITRA (PUSAT)BANK MITRA (PUSAT)
2
3
4
5
78
9
6
1012
13
11
Menteri
MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN YANG TERPADU DGN PENDATAAN TERINTEGRASI MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN YANG TERPADU DGN PENDATAAN TERINTEGRASI
1
14
Sudah operasional
Simbol
Angka Kredit (Karir)
Data Individu Siswa, guru, sarana
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR