10. Makna Sila Kerakyatan

DEMOKRASI

Istilah Demokrasi dari bahasa Latin

δημος / Demos rakyat

• κρατειν / Kratein memerintah

(kekuatan,kekuasaan)

• δημοκρατíα / Demokratia

pemerintahan oleh rakyat,

(kekuasaan ditangan rakyat)

Abraham Lincoln (1809-1865)

• Democracy is a goverment from the people, by the people, and for the people

• Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

SKEMA KONSEP DASAR DEMOKRASI

THE PEOPLE

FROM

BY

FOR

• International Commission of Jurists, konferensi di Bangkok 1965 ”a form of government where the citizens exercise the same right ––the right to make political decision––but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free selection”

• Sidney Hook “adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”

Demokrasi dan Konstitusi

• Demokrasi harus didasari oleh Konstitusi, sehingga disebut juga dengan istilah Demokrasi Konstitusional

• Miriam Budiarjo ”Konstitusi atau Undang-Undang dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Konstitusi menentukan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara”

• E.C.S. Wade “Konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

SKEMA PEMBAGIAN KEKUASAAN (Montesqiue)

KONSTITUSI/UUD

LEGISLATIFPEMBUAT UU

PARLEMEN/DPR

EKSEKUTIFPELAKSANA PEM

PRESIDEN/PM

YUDIKATIFPENGAWAS UUMAH. AGUNG

SKEMA PERAN RAKYATDALAM NEGARA

KONSTITUSI

PARLEMEN/DPR PRESIDEN/PM

MA

RAKYATPEMILU

Kampanye

Nilai lebih dalam Demokrasi Konstitusional (Hendry B. Mayo, An Introduction to Democracy Theory):

• menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

• menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah

• menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur• membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan• mengakui serta menganggap wajar adanya

keanekaragaman, yang tercermin melalui adanya perbedaaan pendapat, kepentingan dan tingkah laku

• menjamin tegaknya keadilan• menjamin kemajuan ilmu pengetahuan

Prinsip Demokrasi dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika

“Kita mempertahankan pendirian ini menjadi suatu pendirian yang tegas, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka semua dikaruniai hak oleh Sang Pencipta suatu hak yang tidak bisa dilanggar oleh orang lain, yang dengannya mereka hidup, bebas, dan mencari kebahagiaan.

Untuk menjaga hak-hak ini, pemerintahan dibentuk diantara sesama manusia, dimana kekuasaan mereka yang sebenarnya berasal dari persetujuan rakyat atau dari mereka yang diperintah.”

Prinsip Demokrasi dalam Piagam Madinah

• Kebebasan beragama• Persaudaraan seagama• Persatuan politik dalam meraih cita-

cita bersama• Saling membantu• Persamaan hak dan kewajiban

terhadap komunitas

• Persamaan anggota komunitas di depan hukum (perjanjian)

• Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu

• Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian

• Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

Dalam Negara Demokrasi terdapat:

• `pemilihan yang bebas• `pers yang merdeka• `kemerdekaan mengadakan perkumpulan politik• `kebebasan beragama, berpikir dan berbicara• `persamaan menurut hukum• `hak untuk menentang pemerintah• `hak untuk memilih pekerjaan sendiri• `hak untuk membentuk serikat2 pekerja bebas• `hak untuk bergerak bebas dalam negeri sendiri, keluar

negeri untuk sementara waktu dan pindah kenegeri lain untuk selamanya

• `dan di atas segala-galanya, hak untuk terbebas dari ketakutan adalah hal pokok dalam konsep sebuah negara demokrasi.

PILAR DEMOKRASI

• KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT• PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN

YANG DIPERINTAH (PEMILU)• KEKUASAAN BERDASARKAN SUARA MAYORITAS• HAK-HAK MINORITAS DIJAMIN DAN DILINDUNGI• JAMINAN PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA• PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR• PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA

KONSTITUSIONAL• PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK,

MENGAKUI ADANYA PERBEDAAN• NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME (ASAS

MANFAAT), KERJASAMA DAN MUFAKAT

HAK-HAK ASASI MANUSIA

• Kebebasan berbicara, berpendapat dan pers.

• Kebebasan dalam beragama.

• Kebebasan berkumpul dan berserikat.

• Hak perlindungan yang sama di depan hukum

• Hak atas proses hukum yang wajar dan pengadilan yang jujur

Jaminan Kelembagaan terhadapProses Demokrasi

• Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai.

• Kebebasan mengeluarkan pendapat.• Hak untuk memilih• Kesempatan mengeluarkan pendapat.• Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari

dukungan dan meraih suara secara adil• Hak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif• Pemilihan umum yang bebas dan adil• Lembaga pembuat kebijakan pemerintah tergantung

pada perolehan suara

Dimensi-dimensi Demokrasi Politik

• Kompetisi yang adil antara individu dan partai.

• Partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, pemilihan bebas dan tidak ada kelompok yang disingkirkan.

• Tingkat kebebasan politik dan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota partai.

Hubungan HAM dan Demokrasi

• Hak sasi Manusia (HAM) menjadi tolok ukur dari pelaksanaan Demokrasi.

• Semakin HAM dihormati dan ditegakkan, maka Negara semakin demokratis.

• Sebaliknya, semakin tinggi pelanggaran HAM maka Negara tersebut dicap sebagai tidak demokratis, meskipun melaksanakan Pemilu dengan sistem multipartai.

PENDIDIKANDEMOKRASI

DEMOKRASI

DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN

DENGAN SENDIRINYA)

BUT IT IS LEARNED(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA

MELALUI PROSES BELAJAR)(Udin:2005)

about democracy

through democracy

for democracy

EDUCATION

PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI

(Udin:2005)

BUILDING DEMOCRACY(MEMBANGUN

DEMOKRASI)

DOING DEMOCRACY(MELAKUKAN DEMOKRASI)KNOWING DEMOCRACY

(TAHU DEMOKRASI)

Model Pemecahan Masalah Sosialterkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi,

dan praksis demokrasi

BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM

PENDIDIKAN MASYARAKAT?

WARGANEGARAYANG CERDAS, PARTISIPATIF,

DAN BERTANGGUNG JAWAB

(Udin:2005)

SISTEM DEMOKRASI

• Berdasarkan sistem pemerintahan– Presidensiil

• Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan

• Bentuk negara Republik

– Parlementer• Raja/Kaisar/Ratu/Presiden sebagai kepala negara, lebih

sebagai simbol• Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan• Bentuk Negara Kerajaan atau Republik

Catatan

• Sistem pemerintahan Parlementer pada awalnya berkembang pada Negara Kerajaan

• Raja sebagai penguasa tunggal yang absolut berbagi kekuasaan dengan rakyat

• Kerajaan (Monarki) yang menjalankan pemerintahan demokratis disebut:– Monarki Parlementer– Monarki Konstitusional

Berdasarkan sistem Pemilihan

• Pluralitas atau Distrik– Rakyat memilih individu/pribadi dari partai-partai– Partai tidak memiliki peran dalam menentukan terpilih

atau tidaknya seorang anggota menjadi anggota parlemen.

• Proporsional– Rakyat memilih partai, sedangkan wakil-wakil/

pemimpin ditentukan oleh partai– Partai memiliki peran dalam menentukan terpilih atau

tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat/pemimpin.

SISTEM DISTRIK/PLURALITAS

Sistem Proporsional

PARTAI BURUH PARTAI CECAK PARTAI PIALA

PARTAI BUNGA MATAHRI PARTAI KAPAL PARTAI ONTA

Model-Model Demokrasi

• Presidensiil Distrik– Rakyat memilih individu untuk Presiden dan anggota parlemen

• Presidensiil Proporsional– Rakyat memilih partai untuk menentukan Presiden dan anggota

parlemen

• Parlementer Distrik– Rakyat memilih individu untuk Perdana Menteri dan anggota

parlemen

• Parlementer Proporsional– Rakyat memilih partai untuk menentukan Perdana Menteri dan

anggota parlemen

Nilai-nilai Pancasila sebagaiLandasan Etika Politik

• Ketuhanan (Monoteisme), pengakuan akan adanya Tuhan, semua perbuatan dipertanggungjawabkan kepada-Nya

• Kemanusiaan (Humanisme), pengakuan atas HAM yang didasari relijiusitas.

• Persatuan (Nasionalisme), kebebasan dengan tetap mempertahankan keutuhan bangsa

• Kerakyatan (Demokrasi), yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan.

• Keadilan (Kesejahteraan) yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, semangat kebangsaan, dan keputusan yang berpihak pada rakyat.

Skema Nilai-nilai PancasilaSebagai Landasan Etika Politik

NILAIKEMANUSIAAN

NILAI KERAKYATAN

NILAIKEADILAN

NILAIPERSATUAN

NILAIKETUHANAN

DEMOKRASI

THEOKRASI

• Theos – Tuhan

• Kratos – Kekuasaan

• Theokrasi – Kekuasaan yang berasal dari Tuhan

• Para Raja dalam Negara yang berbentuk Kerajaan (Monarki) mengklaim bahwa kekuasaan yang mereka peroleh berasal dari Tuhan.

KEUASAAN

MEMBUAT PERATURAN

MEMERINTAH

MENGHAKIMI