-10- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara bertahap dialihkan menjadi dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan
97
Embed
10- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN · PDF filePetunjuk Teknis merupakan pedoman Penggunaan DAK Bidang ... c. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-10-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN,
SERTA SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan
implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu
sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi,
diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga
Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat
menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan
berkualitas. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
menyebutkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
secara bertahap dialihkan menjadi dana Alokasi Khusus.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK
diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan
untuk kegiatan nonfisik. Tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan
-11-
Anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp. 20.121.209.684.900,-
terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp. 14.665.761.000.000,-, DAK
Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan
sebesar Rp. 1.104.147.000.000,-, dan DAK Nonfisik sebesar Rp.
4.351.301.684.900,-. Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang
Kesehatan Tahun 2016 untuk kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkan
dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis
dengan prioritas nasional.
Pengalokasan DAK bidang Kesehatan ini, tidak untuk mengambil
alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan khususnya Pasal 171 ayat (2) yakni daerah harus
menyediakan minimal 10 persen dari APBD nya untuk pembangunan
kesehatan.
Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan
bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang
bertujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup
yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa
yang mandiri, maju dan sejahtera, 2) terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program
Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan
pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar
pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan.
Mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan DAK Bidang
Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan
pilihan kegiatan yang perlu dilakukan, agar tujuan pembangunan
kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip
tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan
-12-
lainnya; harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.
Petunjuk Teknis merupakan pedoman Penggunaan DAK Bidang
Kesehatan Tahun 2016 yang berisi penjelasan rinci kegiatan
pemanfaatan DAK yang meliputi fisik dan nonfisik. Untuk DAK Fisik
meliputi Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar; Subbidang Pelayanan
Kesehatan Rujukan; dan Subbidang Pelayanan Kefarmasian;
Subbidang Sarpras Kesehatan. Sedangkan DAK Nonfisik meliputi
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan
(Jampersal) serta Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum:
Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang
kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang
kesehatan.
2. Tujuan Khusus:
a. Menyediakan dukungan dana kegiatan fisik pelayanan
kesehatan dasar, rujukan dan kefarmasian;
b. Menyediakan dukungan dana operasional bagi Puskesmas,
dalam menjalankan upaya kesehatan;
c. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan
manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Provinsi dalam pelaksanaan prioritas nasional bidang
kesehatan;
d. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai
dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini
sampai dengan evaluasi.
e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu
Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru lahir.
f. Meningkatkan manajemen mutu dan manajemen pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit
-13-
C. SASARAN
a. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta seluruh UPT
nya;
b. RSUD Rujukan Regional/Provinsi/Nasional;
c. Rumah sakit daerah; dan
d. Rumah sakit kelas D Pratama;
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016
diarahkan untuk kegiatan:
1. DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, diarahkan untuk:
1) Pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas
2) Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas
3) Rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau
berat
4) Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas
5) Penyediaan alat penunjang di Puskesmas
6) Penyediaan puskesmas keliling perairan
7) Penyediaan puskesmas keliling roda 4
8) Penyediaan kendaraan operasional roda 2
9) Penyediaan ambulans
10) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di
Puskesmas.
b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, diarahkan untuk:
1) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis
Rumah Sakit Daerah sesuai dengan standar kelas
Rumah Sakit pada saat ini.
2) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD
sesuai dengan standar Rujukan
Nasional/Provinsi/Regional
3) Penyediaan Ambulans;
4) Penyediaan mobil jenazah;
5) Penyediaan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit dan
Bank Darah Rumah Sakit;
6) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
rumah sakit;
-14-
7) Instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit
8) Peralatan kalibrasi untuk rumah sakit
9) Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama.
c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, diarahkan untuk:
1) Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat
Kabupaten/ Kota;
2) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana
pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana
pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi;
dan/atau
4) Penyediaan kendaraan distribusi roda 2/ roda 4.
2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diarahkan untuk:
1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
2) Dukungan Manajemen di Puskesmas;
3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota.
b. Akreditasi Puskesmas, diarahkan untuk:
1) Pendampingan Akreditasi Puskesmas;
2) Survei Akreditasi Puskesmas.
c. Akreditasi Rumah Sakit, diarahkan untuk:
1) Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit;
2) Survei Akreditasi Rumah Sakit.
d. Jaminan Persalinan (Jampersal), diarahkan untuk:
1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga
kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran;
3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil,
nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah
ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan
sebaliknya.
E. KEBIJAKAN OPERASIONAL
DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas
-15-
nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka
diperlukan kebijakan operasional yang meliputi:
1. Kebijakan Operasional Umum
a. Pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana
untuk kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; khususnya kegiatan yang langsung menyentuh
kepentingan masyarakat. DAK Bidang Kesehatan bukan dana
utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif serta inovatif
dalam memadukan semua potensi yang ada untuk
pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan
sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan
kesehatan melalui operasional Puskesmas.
b. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK
Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS
di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang
Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi.
c. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang
Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan
APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
d. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK harus mengacu
kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan
Tahun 2016. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
permasalahan di masing-masing di daerah yang diselaraskan
dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas
nasional bidang kesehatan.
e. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau
pergeseran anggaran dan kegiatan antara DAK Fisik dan DAK
Nonfisik serta DAK Sarana dan Prasarana Penunjang
Subbidang Sarpras Kesehatan.
f. Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan DAK Bidang
Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kebijakan Operasional DAK Fisik
-16-
a. Sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan maksimal
5% dari pagu DAK Fisik dapat dipergunakan untuk kegiatan
penunjang antara lain terkait penyiapan; perencanaan dan
pengawasan kegiatan dari DAK fisik.
b. Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung
pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang
belum memenuhi kelas B).
c. Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung
pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi
internasional.
d. Bagi daerah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang
Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan tetapi
tidak memiliki RS, dimungkinkan untuk pembangunan RS
Pratama sesuai kebutuhan daerah.
e. Proses penyediaan obat dan alat kesehatan dapat mengacu
pada harga e-catalog. Apabila harga tidak tercantum dalam e-
catalog, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang
berlaku.
f. Daerah wajib menyediakan biaya distribusi obat.
3. Kebijakan Operasional DAK Nonfisik
a. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja
Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung
dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
b. Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya
operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam
menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
sehingga terbentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan
sehat untuk terwujudnya keluarga dan masyarakat yang
sehat;
c. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk
mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil
terhadap fasilitas kesehatan;
-17-
d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi
BOK ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa
variabel yang terkait dengan beban kerja setiap Puskesmas
antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk
yang menjadi tanggung jawab Puskesmas, jumlah UKBM,
jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima, jumlah
tenaga pelaksana UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi
dana Jampersal ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan
beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil,
jumlah ibu hamil resiko tinggi, jarak dengan fasilitas
kesehatan, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta moda
transportasi yang tersedia.
f. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit diarahkan untuk
pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN
2015-2019.
-18-
BAB II
MANAJEMEN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN,
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG
SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016
A. PERENCANAAN
Kepala Daerah yang menerima DAK Tahun 2016 dan Kepala
SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara
rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.
1. DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas
nasional sesuai RKP 2016 dan RKPD 2016.
2. Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan
Desember 2016 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang
rinci setiap bulan.
3. Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia.
B. PENGELOLAAN
1. Pengelolaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengelola DAK
Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
untuk penyediaan sarana prasarana dan peralatan
kesehatan.
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengelola DAK Bidang
dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di
Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja
bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala
Puskesmas (output based performance).
3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf
puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian
target kinerjanya.
8. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
1 Upaya Kesehatan Ibu
1 Pelayanan Antenatal/ANC
1 Pendataan sasaran (TERPADU)
2 Pelayanan Antenatal/pemeriksaan kehamilan
3 Pemberian PMT Bumil
KEK
4 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K)
5 Pemantauan bumil risiko tinggi
6 Pelaksanaan kelas ibu
7 Kemitraan bidan dukun
8 Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out
9 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal
10 Pembinaan pelayanan
-79-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
kesehatan ibu
2 Pelayanan Ibu Nifas
1 Pelayanan nifas termasuk KB
2 pemantauan kesehatan ibu nifas
2 Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi
1 Pelayanan Kesehatan Neonatus
1 Pemeriksaan neonatus
2 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
3 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal
4 Kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK)
2 Pelayanan Kesehatan Bayi
1 Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuh, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
2 Kunjungan rumah/ pendampingan
3 Pemantauan bayi risiko tinggi
4 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan
3 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra
Sekolah
Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah
1 Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (pengukuran pertumbuhan,
pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi)
2 Kunjungan rumah, sekolah, UKBM, panti
3 Pemantauan Balita risiko tinggi
4 Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita
5 Surveilance dan pelacakan Gizi Buruk
6 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan
-80-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan seperti; sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan,
TKI, Pekerja Perempuan);
1 Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil
2 Penjaringan peserta didik (kelas I, 7, 10)
3 Pemeriksaan berkala peserta didik
4 Pemberian TTD untuk remaja putri
5 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
6 Pembinaan kesehatan di Panti/LKSA/Karang taruna/remaja di tempat ibadah/
7 Penemuan dan tata laksana kasus
5 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksin tOPV mejadi bOPV
1 Pendataan Sasaran a. Validasi data hasil
cakupan imunisasi b. Surveilans KIPI
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a. Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: introduksi vaksin baru, Surveilans/Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai
kebutuhan di lapangan
b. Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di
-81-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
lapangan
3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a. Advokasi/Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar
b. Rapat koordinasi
(internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
4 KIE
Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
5 Pemberdayaan masyarakat
Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
6 Pelayanan Imunisasi
Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up)
7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box)
a. Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b. Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi
2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a. Peningkatan kapasitas petugas
-82-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi:surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan
strategi komunikasi
b. Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan)
3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a. Advokasi/Sosialisasasi /lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait
program imunisasi lanjutan
b. Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
4 KIE
Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
5 Pemberdayaan masyarakat
Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
-83-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
6 Pelayanan Imunisasi
Pelaksanaan imunisasi Lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD,sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan)
7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box)
3
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), crash program , backlog fighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon imunization/ORI)
1 Pendataan Sasaran a. Surveilans KIPI
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b. Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi
2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a. Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, backlog fighting dan penanganan KLB (ORI)
b. Peningkatan kapasitas kader imunisasi: dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI)
3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a. Advokasi/Sosialisasasi/ lokakarya
-84-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
b. Rapat koordinasi (internal program dan dengan lintas program maupun lintas sektor)
4 KIE
Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
5 Pemberdayaan
masyarakat
Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
6 Pelayanan Imunisasi
Pelaksanaan imunisasi di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan)
7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box, tinta)
6 Upaya Kesehatan Usia
Reproduksi
Pelayanan kesehatan usia reproduksi
1 Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk
keluarga berencana
2 Pembinaan
3 Pendampingan kasus korban KtP/A
7 Upaya Kesehatan Lanjut Usia
Pelayanan kesehatan lanjut usia
1 Pendataan Pra Lansia dan Lansia
2 Pelayanan lanjut usia di Posbindu, Posyandu lansia
3 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi
8 Upaya Kesehatan Lingkungan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Sarana Air Minum.
-85-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
2 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel
3 Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya.
4 Pemberdayaan masyarakat melalui
pemicuan STBM, Implementasi HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air Minum di Komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya
5 Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat.
9 Upaya Promosi Kesehatan
Pelayanan Promosi Kesehatan
1 Penyegaran/ refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu
2 Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal ttg program kesehatan
3 Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa
4 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan
5 Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan
6 Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat
7 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha
-86-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
10 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (antara lain : TB, HIV/AIDS, IMS,
1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
2 Orientasi kepada kader
kesehatan
2 Penemuan dan
Pencegahan Dini secara aktif
1 Penemuan kasus secara dini
2 Pelacakan kasus
kontak
3 Pemberian obat
pencegahan (individu atau massal)
4 Kunjungan rumah
untuk follow up tatalaksana kasus
5 Pengambilan dan pengiriman spesimen
6 Pendampingan
7 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko
8 Pendataan sasaran
3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB
2 Penanggulangan KLB
3 Pengambilan dan pengiriman spesimen
4 Mapping masalah
11 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese enchephalitis, Filariasis, Schistosomiasis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu Burung,
1 Sosialisasi dan penyuluhan
1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
2 Orientasi kepada kader kesehatan
2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif
1 Penemuan kasus secara dini/ Penyelidikan Epidemiologi ( termasuk Mass Blood survei (MBS)/ Mass Fever Survei (MFS))
2 Pelacakan kasus
kontak
3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA
-87-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
Leptospirosis, Pes, Taeniasis, F. Buski, penyakit zoonosa lainnya, dll.)
4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
5 Pengambilan dan pengiriman specimen ( termasuk sediaan darah)
6 Pendampingan
7 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
8 Pendataan sasaran
9 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis
3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor
dugaan KLB
2 Penanggulangan KLB
3 Pengambilan dan
pengiriman specimen
4 Mapping masalah
4 Pencegahan
Faktor Risiko Penular Penyakit
1 Distribusi Kelambu
12 Pengendalian Vector
1 Pemetaan dan deteksi vektor
1 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA
2 Kunjungan rumah
untuk follow up tatalaksana kasus
3 Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah)
2 Intervesi Pengendalian Vector terpadu
1 Pendampingan
2 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
3 Pendataan sasaran
4 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis
-88-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
3 Sosialisasi dan
pembentukan kader PV
1 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat
2 Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector
13 Upaya Pencegahan dan Pengendalia
n Penyakit Tidak Menular
1 Sosialisasi dan penyuluhan
1 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular
kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
2 Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat desa/kelurahan
3 Orientasi kepada kader
kesehatan
2 Deteksi dini dan tindak lanjut dini
1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
2 Kunjungan rumah
3 Pendampingan
4 Surveilans Penyakit
Tidak Menular di Masyarakat
3 Upaya Berhenti Merokok
1 Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
14 Surveilans dan Respon KLB
1 Surveilans penyakit dan masalah
kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB
1 Surveilans Rutin PD3I tertentu (Campak, difteri, pertusis, TN)
2 Pengambilan dan pengiriman specimen
3 Verifikasi rumor
masalah kesehatan
4 Pencatatan dan Pelaporan serta Analisis Data
5 Surveilans berbasis kejadian (Penyakit Infeksi Emerging, dll)
2 Penyelidikan Epidemiologi KLB
1 Pertemuan koordinasi
2 Pelaksanaan Penyelidikan
3 Evaluasi hasil Penyelidikan
-89-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
Epidemiologi
4 Diseminasi Informasi
3 Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana
1 Surveilans kontak
2 Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana
3 Komunikasi risiko
pengendalian KLB dan dampak bencana
15 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza
1 Pencegahan Masalah Keswa dan Napza
1 Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, Masalah Keswa lainnya
2 Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri
2 Pengendalian Masalah Keswa dan Napza
1 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antara lain : Gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya
2 Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain: a. Sweeping/ pencarian kasus, b. Penemuan kasus secara dini, Konseling, Pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam
-90-
No Upaya
Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan
bentuk pendampingan dan kunjungan rumah
16 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan lainnya
1 Pelayanan Kesehatan Kerja
1 Pendataan sasaran (TERPADU)
2 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja
3 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja
4 Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja
2 Pelayanan Kesehatan Tradisional
1 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional
2 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer
3 Pelayanan Kesehatan Olahraga
1 Pemeriksaan kebugaran
2 Pembinaan kesehatan olahraga
3 sosialisasi, orientasi
kesehatan olahraga
4 Pelayanan Kesehatan Lainnya termasuk lokal spesifik
9. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen
di Puskesmas
NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN
1
Pengelolaan
keuangan
Puskesmas
1 Pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas
2 Dukungan administrasi
-91-
2 Manajemen
Puskesmas
1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/penyusunan POA
2 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan/tribulanan
3 Evaluasi/penilaian Kinerja
4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
3 Penyediaan bahan
habis pakai
1 Pembelian ATK
2 Fotocopi/penggandaan form keluarga sehat
4
Pembelian bahan
habis pakai
pelayanan promotif
dan prventif
1 Pembelian reagen, stik test cepat
2 Penggandaan media promosi
kesehatan
3 Supervisi, konsultasi, fasilitasi, monitoring
4 Penggandaan format laporan, instrument
5 Konsultasi,
pembinaan teknis
1 Konsultasi ke kabupaten/kota
2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
6 Sistem informasi 1 Penggandaan laporan
2 Pengiriman laporan
10. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen
Kabupaten/Kota
NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN
1 Pengelolaan keuangan Satuan Kerja
1 Honor satker sesuai peraturan yang berlaku
2 Dukungan admisnistrasi antara lain ATK, penggandaan,
3 Rapat-rapat/pertemuaan
4 Konsultasi
2 Pembinaan Teknis
1 Rapat-rapat, pertemuan teknis program
2 Pembinaan Teknis
3 Konsultasi
4 Honor Tim Teknis (sesuai peraturan yang berlaku)
B. AKREDITASI PUSKESMAS
1. Akreditasi Puskesmas meliputi kegiatan:
a. Pendampingan Akreditasi Puskesmas
Pendampingan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh Tim
Pendamping Akreditasi Puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh
-92-
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang
berasal dari jajaran fungsional atau struktural Dinkes
dan/atau pihak ketiga yang ditetapkan dengan SK Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Komponen pendampingan
Akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik
Tahun 2016, yaitu:
N
o Kegiatan
Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
1. Workshop
penggalangan
komitmen
Puskesmas yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 1 hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan: - Konsumsi
rapat
- Belanja jasa
profesi:
- Honor tim
pendamping (@2 jam)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport tim pendamping
2. Pemahaman
standar dan
instrumen
akreditasi
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 2
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- Konsumsi
rapat
Belanja jasa
profesi: - Honor tim
pendamping
(@ 2 jam/hari)
Belanja perjadin biasa:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentatif)
3. Self Assessment
dan
penyusunan
PoA akreditasi
di Puskesmas
Puskesmas yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 1 hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan: - Konsumsi
rapat
Belanja jasa
profesi - Honor tim
pendamping
(@ 2 jam/hari)
Belanja perjadin
biasa: - Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentatif)
4. Pendampingan penyusunan
dokumen
Puskesmas yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan: - Konsumsi
rapat
-93-
N
o Kegiatan
Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
Belanja jasa
profesi:
- Honor tim
pendamping (@ 2 jam/hari)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport tim
pendamping - Penginapan
pendamping
(tentatif)
5. Pendampingan
implementasi
dokumen
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 4
kali, @ 2 hari,
dalam 3-4 bulan,
jumlah peserta menyesuaikan
Belanja bahan
- Konsumsi
rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor tim
pendamping
(@ 2 jam/hari)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan pendamping
(tentatif)
6. Pre assessment
survei
akreditasi
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi
Dilaksanakan 1
kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- Konsumsi
rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor tim
pendamping
(@ 2 jam/hari)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan pendamping
(tentatif)
Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu
kurang lebih 6 sd 8 bulan, bagi Kabupaten/Kota yang
mengusulkan menu pendampingan akreditasi Puskesmas
harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan tersebut,
sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.
b. Survei Akreditasi Puskesmas
Survei Akreditasi Puskesmas merupakan kegiatan
penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap
-94-
standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim surveior yang
ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi
FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan
sebagai penyelenggara akreditasi FKTP.
Komponen pendampingan akreditasi Puskesmas yang dibiayai
melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu:
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. Survei
Akreditasi
Puskesmas
Puskesmas
yang
diusulkan akreditasi
Dilaksanakan 5
hari (termasuk
kedatangan dan kepulangan
surveior ke
lokasi), apabila
lokasi di daerah
T/ST jumlah hari
dapat lebih panjang, dengan
jumlah hari
efektif survei
diluar
kedatangan dan pulang selama 3
hari
Yang ditanggung
oleh Dinas
Kesehatan
termasuk : - Biaya transport
surveior (dari
tempat asal
surveior,
selama survei dan pulang
kembali ke
tempat asal)
- Biaya
penginapan
- Uang harian - Honor
Belanja jasa
profesi:
- Honor surveior Belanja
perjadin paket
meeting dalam
kota:
- Transport lokal
(untuk tim pendamping)
Belanja perjalanan
dinas biasa:
- Uang harian surveior
- Transport
surveior
- Penginanapan
surveior
2. Persyaratan Umum
Kabupaten/Kota yang berhak mendapatkan dana DAK non
Fisik tahun 2016 untuk kegiatan akreditasi Puskesmas harus
memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
a. Mengusulkan kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2016,
dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b. Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk
mendapatkan alokasi DAK Non Fisik yang dibuktikan dengan
-95-
surat rekomendasi Dinkes Provinsi yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
c. Adanya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun
2015 – 2019
d. Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten tentang pemanfaatan DAK sesuai dengan
peruntukan yang tercantum dalam Juknis.
3. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Tahun 2016, sebagai
berikut:
a. Menu Pendampingan Akreditasi Puskesmas
1) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan
dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi dalam
jangka waktu lima tahun ke depan.
2) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan
untuk akreditasi tahun 2016 ke Pemerintah Pusat.
3) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai
kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat
Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan
dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi Kabupaten/Kota
yang sudah memiliki Tenaga Pendamping bersertifikat
Pendamping Akreditasi FKTP
4) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan
PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk
di akreditasi.
b. Menu Survei Akreditasi Puskesmas
1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan
diusulkan survei pada tahun 2016 dan tidak akan
mengusulkan kembali pada tahun 2017 bila tidak
terlaksana.
2) Adanya pola perencanaan survei akreditasi (jadwal
pelaksanaan) pada Puskesmas yang diusulkan untuk di
akreditasi.
-96-
C. AKREDITASI RUMAH SAKIT
Akreditas Rumah Sakit meliputi kegiatan:
1. Workshop Persiapan Akreditasi Rumah Sakit:
a. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan
para staf terhadap Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan
bab Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar
Akreditasi Rumah Sakit Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi
profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta
Rumah Sakit Umum Daerah terkait.
b. Workshop Peningkatan kemampuan dalam melakukan
Bantuan Hidup Dasar sebagai persyaratan akreditasi Rumah
Sakit.
Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah
sakit agar paham dan mampu melaksanakan Bantuan Hidup
Dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat di rumah
sakit.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi
profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD
terkait.
c. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Sasaran Standar
Keselamatan Pasien (SKP)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan
para staf terkait Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi
profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi,
-97-
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD
terkait.
d. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen
Pengelolaan Obat (MPO)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan
para staf terkait Bab Manajemen dan Penggunaan Obat pada
standar Akreditasi RS Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi
profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD
terkait.
e. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan
para staf mengenai K3 RS dan keterkaitannya dengan
Standar Akreditasi RS Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi
profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD
terkait, dengan Rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
1. Workshop
Persiapan
Akreditasi
Terkait Pencegahan
dan
Pengendalian
Infeksi
RSUD yang
diusulkan
akan
melaksanakan akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk RS daerah yang
sulit
transportasi
dapat
menggunakan anggaran
perjadin selama
4 hari (2 hari
materi & 1 hari
kedatangan
dan 1 hari kepulangan).
- Peserta dari
RSUD yang
akan
melaksanakan akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor
Narasumber (4
orang @5 jam)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan Narasumber
-98-
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
2. Workshop
Persiapan
Akreditasi
Terkait Bantuan
Hidup Dasar
(BHD)
RSUD yang
diusulkan
akan
melaksanakan akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk RS daerah yang
sulit
transportasi
dapat
menggunakan anggaran
perjadin selama
4 hari (2 hari
materi & 1 hari
kedatangan
dan 1 hari kepulangan).
- Peserta dari
RSUD yang
akan
melaksanakan akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor
Narasumber
(Narasumber (4 orang @5 jam)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan Narasumber
3. Workshop
Persiapan
Akreditasi
Terkait
Standar
Keselamatan Pasien (SKP)
RSUD yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk RS
daerah yang
sulit transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin selama 4 hari (2 hari
materi & 1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan).
- Peserta dari RSUD yang
akan
melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor Narasumber (4
orang @5 jam)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport Narasumber
- Penginapan
Narasumber
4. Workshop
Persiapan Akreditasi
Terkait
Standar
Manajemen
Pengelolaan
Obat (MPO)
RSUD yang
diusulkan akan
melaksanakan
akreditasi
- Materi
dilaksanakan selama 2 hari
- Untuk RS
daerah yang
sulit
transportasi
dapat menggunakan
anggaran
perjadin selama
4 hari (2 hari
materi & 1 hari kedatangan
dan 1 hari
kepulangan).
- Peserta dari
RSUD yang
akan melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor
Narasumber (4
orang @5 jam) Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan Narasumber
5. Workshop RSUD yang - Materi Belanja bahan:
-99-
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
Persiapan
Akreditasi
Terkait
Kesehatan dan
Keselamatan
Kerja (K3)
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk RS
daerah yang sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran perjadin selama
4 hari (2 hari
materi & 1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan). - Peserta dari
RSUD yang
akan
melaksanakan
akreditasi
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi: - Honor
Narasumber (4
orang @5 jam)
Belanja perjadin
biasa: - Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
2. Bimbingan Teknis dan Survei Akreditasi Rumah Sakit
a. Bimbingan Teknis Akreditasi
Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing rumah sakit
dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi
penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan
implementasi standar. Dalam bimbingan ini, RS dibimbing
sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS
Nasional.
Bimbingan ini dilaksanakan dua kali di RSUD
Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah memulai proses
persiapan akreditasi rumah sakit berupa:
1) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju
akreditasi
2) Pengenalan standar
3) Penyusunan regulasi rumah sakit
4) Sosialisasi kebijakan
5) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan.
6) Pengenalan metode telusur
Pembimbing teknis dalam kegiatan ini dari Komite
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui Kementerian
Kesehatan.
b. Survei Simulasi Akreditasi
-100-
Survei simulasi merupakan bimbingan dalam bentuk
skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan Survei simulasi
untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah
dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen,
wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit,
review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei
simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit
dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini
berupa rekomendasi perbaikan dan rekomendasi waktu
survei.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD
Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap melaksanakan
survei akreditasi dari KARS.
Survei simulasi dilaksanakan kerjasama antara
Kementerian Kesehatan dengan KARS.
c. Survei Akreditasi Rumah Sakit
Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap
rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi
nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah
mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS.
Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS,
dengan rincian sebagai berikut:
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
1. Bimbingan
Teknis Akreditasi
RSUD yang
diusulkan
akan melaksanakan
bimbingan
akreditasi
- Dilaksanakan 2x
- Pelaksanaan
Bimbingan selama 2 hari
materi.
- Untuk RS
daerah yang
sulit transportasi dapat
menggunakan
anggaran
perjadin selama
4 hari (2 hari
materi & 1 hari kedatangan dan
1 hari
kepulangan).
- Peserta dari
RSUD yang akan melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat (disesuaikan
jumlah peserta
dan NS)
Belanja jasa profesi:
- Honor
Narasumber (4
orang @6 jam x
Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan Narasumber
-101-
No Kegiatan Lokasi
Kegiatan Rincian
Komponen
Belanja
- Pelaksanaan
materi secara
simultan oleh 4
orang Narasumber
2. Survei
Simulasi
Akreditasi
RSUD yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Pelaksanaan
Survei Simulasi
selama 3 hari
penilaian.
- Untuk RS daerah yang
sulit transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin selama 5 hari (3 hari
penilaian & 1
hari kedatangan
dan 1 hari
kepulangan). - Peserta dari
RSUD yang akan
melaksanakan
akreditasi
- Pelaksanaan
penilaian secara simultan oleh 4
orang
Narasumber
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta dan NS)
Belanja jasa
profesi:
- Honor
Narasumber (4 orang @6 jam x
Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa: - Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
3. Survei Akreditasi Rumah Sakit
RSUD yang
siap
melaksanakan akreditasi
- Pelaksanaan
survei selama 3
hari penilaian. - Untuk RS
daerah yang
sulit transportasi
dapat
menggunakan
anggaran perjadin selama
5 hari (3 hari
penilaian & 1
hari kedatangan
dan 1 hari kepulangan).
- Peserta dari
RSUD yang akan
melaksanakan
akreditasi
- Pelaksanaan penilaian secara
simultan oleh 4
orang
Narasumber
Belanja bahan:
- ATK & Fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja jasa
profesi:
- Honor
Narasumber (4
orang @6 jam x Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport Narasumber
- Penginapan
Narasumber
3. Persyaratan Umum
a. Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten
dan kota.
b. Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di
Kementerian Kesehatan RI
-102-
c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai
dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Persyaratan Khusus
a. Belum terakreditasi versi 2012.
b. Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan
menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
c. Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi
pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan
rumah sakit.
d. Membuat laporan progress persiapan akreditasi secara
berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
e. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi
untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.
5. Pelaporan
Pelaksanaan kegiatan agar membuat laporan secara terinci yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.
D. JAMINAN PERSALINAN
1. Umum
Saat ini, kurang lebih 40% ibu bersalin belum terlayani di
fasilitas kesehatan disebabkan oleh kendala akses (kondisi
geografis yang sulit), ekonomi dan sosial.
Dana Jampersal tahun 2016 ini digunakan untuk
mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan
penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir
terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui
penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
2. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil,
bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
2. Tujuan Khusus:
a. Meningkatkanjumlah persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan;
b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin
dan nifas serta bayi baru lahir.
-103-
3. Sasaran
a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b. Puskesmas.
4. Kebijakan Operasional
a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
b. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di
fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya
komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan
kebutuhan lapangan.
d. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai
kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS,
maupun sumber dana lainnya;
e. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana
Jampersalper Puskesmas dengan memperhatikan beberapa
variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu
hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah,
jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll;
5. Ruang Lingkup Kegiatan Dan Pemanfaatan Jampersal
a. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat
digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil
yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang
dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader
kesehatan).
Ibu hamil yang berdomisili di daerah dengan akses sulit,
untuk sementara tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran hingga
masa nifasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat
dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan
persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat.
Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran
-104-
a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu
melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit
Umum Daerah/Pusat.
b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh
pemerintah desa.
c. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi,jamban,
air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik),
b. Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan