1 UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah DPMPTSP 6 … · 2019-09-15 · Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bukan Logam dan Batuan 1. DASAR

4. Jangka Waktu Penyelesaian / Waktu Pelayanan

Dokumen Rekomendasi Teknis dapat diselesaikan sesuai dengan SOP

Rekomendasi Teknis yaitu selama 4 hari kerja

5. Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya/ gratis

6. Produk

Rekomendasi Teknis Pengeboran Air Tanah

1. DASAR HUKUM

UU. NO. 11Tahun 1974 tentang Pengairan

UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Permen ESDM No. 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

Permen ESDM No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai

Perolehan Air Tanah

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 51 tahun 2018 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non

Perizinan kepada Kepala DPMPTSP

2. Peryaratan Pelayanan

Pemohon mengajukan permohonan Ke Dinas DPMPTSP dengan membawa

kelengkapan berkas (Lampiran Persyaratan)

Permohonan Rekomendasi Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalbar

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan

Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


DPMPTSP menyampaikan permohonan Rekomendasi Teknis ke Dinas ESDM

Prov Kalbar.

Kadis ESDM Melakukan Disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Teknis

Kepada Kepala Bidang

Bidang Geologi dan Air Tanah dan tim teknis perizinan melakukan verifikasi

dan atau memvalidasi data-data teknis yang diajukan pemohon.

Dinas ESDM menyampaikan rekomendasi teknis yang telah ditanda tangani

Kadis ESDM ke DPMPTSP.

DPMPTSP Memproses Penerbitan Ijin

DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6



Pertimbangan Teknis yaitu selama 4 hari kerja

5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Rekomendasi Teknis Pemakaian Air Tanah

1. DASAR HUKUM






Perolehan Air Tanah













Prov Kalbar.




dan atau memvalidasi data-data teknis yang diajukan pemohon.




DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6


Dokumen Pertimbangan Teknis dapat diselesaikan sesuai dengan SOP


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Penggalian Air Tanah

1. DASAR HUKUM






Perolehan Air Tanah













Prov Kalbar.




dan memvalidasi data-data teknis yang diajukan pemohon.

Dinas ESDM menyampaikan Rekomendasi teknis yang telah ditanda tangani



DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Pengusahaann Air Tanah

1. DASAR HUKUM






Perolehan Air Tanah













Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Bukan

Logam dan Batuan

1. DASAR HUKUM

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PP NO. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara

PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,

Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara




Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalbar




DPMPTSP menyampaikan permohonan Pertimbangan Teknis ke Dinas ESDM

Prov Kalbar.

Kadis ESDM Melakukan Disposisi Surat Permohonan Pertimbangan Teknis

Kepada Kepala Bidang Minerba

Bidang Mineral dan Batubara dan tim teknis perizinan melakukan verifikasi


Dinas ESDM menyampaikan pertimbangan teknis yang telah ditanda tangani



DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas

Bukan Logam dan Batuan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Perpanjangan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus

Pengolahan dan Pemurnian MIneral

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk


Pengolahan Batubara

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk


Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pengangkutan dan Penjualan Batubara

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk


Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khsuus

Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan

Batuan

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




Waktu pelayanan :

- Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.30 WIB

Jam istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB

- Jum’at : 08.30 s.d. 15.30 WIB


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




Waktu pelayanan :



- Jum’at : 08.30 s.d. 15.30 WIB


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pengolahan Batubara

1. DASAR HUKUM









Batubara










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




Waktu pelayanan :



- Jum’at : 08.30 s.d. 15.30 WIB


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan

Umum

1. DASAR HUKUM

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PERMEN ESDM No. 39 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan

Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan

PERGUB No. 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan SUmber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Barat










Prov Kalbar.



Bidang Ketenagalistrikan dan tim teknis perizinan melakukan verifikasi dan

memvalidasi data-data teknis yang diajukan pemohon.




DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6




Waktu pelayanan :



- Jum’at : 08.30 s.d. 15.30 WIB


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Rekomendasi Teknis IUPTL Untuk Kepentingan Sendiri Kapasitas > 200 kVA/

Izin Operasi

1. DASAR HUKUM


PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik




Ketenagalistrikan







Barat










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6


Dokumen Pertimbangan Rekomendasi Teknis dapat diselesaikan sesuai

dengan SOP Rekomendasi Teknis yaitu selama 4 hari kerja

Waktu pelayanan :



- Jum’at : 08.30 s.d. 15.30 WIB


5. Biaya/ Tarif


6. Produk

Rekomendasi Teknis IUJPTL

1. DASAR HUKUM


PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)




Ketenagalistrikan







Barat










Prov Kalbar.








DPMPTSP

DESDM

1

2

3

4

5

6

1 UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah DPMPTSP 6 … · 2019-09-15 · Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bukan Logam dan Batuan 1. DASAR

Documents