1. Setda.doc

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUHNOMOR 59 TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUHNOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANGTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh 1

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia 4593);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

9.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

6. Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan


kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis

daerah;c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah;d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dane. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat Daerah terdiri dari :a. Sekretaris Daerah;b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;c. Asisten Administrasi Umum;d. Staf Ahli; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian KesatuAsisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6


Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi, kesejahteraan sosial, humas dan protokoler serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dibidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi, kesejahteraan sosial, humas dan protokoler;

b. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta pemberian bimbingan penyelenggaraan tata pemerintahan, hukum dan organisasi, kesejahteraan sosial, humas dan protokoler;

c. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan tata pemerintahan, hukum dan organisasi, kesejahteraan sosial, humas dan protokoler; dan

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan tata pemerintahan, hukum dan organisasi, kesejahteraan sosial, humas dan protokoler.

Pasal 8

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :a. Bagian Tata Pemerintahan;b. Bagian Hukum dan Organisasi;c. Bagian Kesejahteraan Sosial; dand. Bagian Humas dan Protokoler.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 1Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daearh, perbatasan dan pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :a. Penyiapan bahan pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan

umum;b. Pelaksanaan koordinasi dan tugas pembantuan bidang pemerintahan

yang menyangkut ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama, dan perizinan;

c. Pelaksanaan penyusunan LPPD dan penginformasian penyelenggaraan pemerintahan umum;

d. Koordinasi dalam rangka penetapan lokasi tanah untuk kepentingan umum;

e. Penyiapan bahan dan penganalisa data serta memberi pertimbangan kepada pemerintah daearah dalam rangka pembinaan kerjasama dan perbatasan;

f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kerjasama dan perbatasan;

g. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi bersama dinas terkait dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dan antar daerah;

h. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dinas terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan perbatasan wilayah;

i. Penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan penyelenggaraan Kerjasama Pihak Ketiga, Kerjasama Antar Daerah dan Perbatasan Wilayah; dan

j. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Kerjasama Pihak Ketiga, Kerjasama Antar Daerah dan Perbatasan Wilayah.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri :a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah; danc. Sub Bagian Perbatasan dan Pertanahan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 12

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas :a. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memeberikan

pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara umum;

b. Mengumpulkan bahan pembinaan, koordnasi dan fasilitasi bidang perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan


pemerintahan umum; c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan;d. Menyusun bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi

terhadap penyelenggaraa urusan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan;

e. Koordinasi, fasilitasi atas usulan pembentukan, penghapusan dan pengabungan kecamatan, desa dan kelurahan;

f. Koordinasi atas usulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan kelurahan;

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas perbantuan;h. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pedoman kedudukan

protokoler dan tata tertib DPRD;i. Menyiapkan bahan penyusunan Buku Harian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pelaporan kegiatan bidang

pemerintahan umum; dani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan otonomi daerah yang menyangkut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;

b. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan fasilitasi secara umum terhadap pelaksanaan otonomi daerah;

c. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);d. Koordinasi, fasilitasi bersama instansi teknis dalam rangka pelaksanaan

pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan keanggotaan DPRD;

e. Koordinasi, fasilitasi bersama instansi teknis dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif;

f. Menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Daerah Otonomi Daerah Baru (EDOB);

g. Mengumpul, menganalisa bahan serta berkoordinasi dan fasilitasi bentuk pelaksanaan kerjasama daerah;

h. Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kerjasama serta membantu mencari solusi apabila ada permasalahan;

i. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas perbantuan;


j. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang otonomi daerah dan kerjasama daerah; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Perbatasan dan Pertanahan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan, menganalisa dan evaluasi terhadap kebijakan bidang perbatasan dan pertanahan;

b. Menyusun dan mengolah bahan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bidang perbatasan dan pertanahan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis proses administrasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa, tanah garapan, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong;

d. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam memberi kepastian batas wilayah desa, kelurahan, kecamatan, dan kota;

e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penetapan lokasi batas wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi berupa pengukuran, penetapan lokasi dan batas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang perbatasan dan pertanahan;

h. Mengumpulkan bahan pembinaan dan evaluasi pelaporan dalam bidang perbatasan dan pertanahan;

i. Mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam rangka penetapan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Menyiapkan bahan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang perbatasan dan pertanahan;

k. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas perbantuan; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pragraf 2Bagian Hukum dan Organisasi

Pasal 15

Bagian Hukum dan Organisasi melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan dan


mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum, penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, koordinasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pendayagunaan aparatur negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :a. Pengkoordinasian antar satuan kerja dalam penyusunan produk hukum

daerah;b. Perumusan rancangan produk hukum daerah;c. Fasilitasi penyelesaian atas pelanggaran / sengketa hukum;d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;e. Mengadakan sosialisasi/penyuluhan hukum; f. Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi

produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum serta penggandaan produk hukum.

g. Penyusunan pedoman pembinaan dan penataan kelembagaan;h. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan

dan pendayagunaan aparatur; dani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :a. Sub Bagian Perundang-Undangan;b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi; dan c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 18

Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang perundang-undangan;

b. Mengikuti dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah;


c. Mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah;d. Mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah yang meliputi

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama Kepala Daerah dan Intruksi Kepala Daerah;

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

f. Melaksanakan proses evaluasi / klarifikasi Peraturan Daerah;g. Melakukan kajian dan harmonisasi terhadap produk hukum daerah;h. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penyusunan produk

hukum desa / peraturan desa; dani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum dan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi :a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

program dan kebijakan teknis dibidang bantuan hukum dan dokumentasi;

b. Memfasilitasi, menganalisa dan mengupayakan penyelesaian persoalan - persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;

c. Fasilitasi pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan terhadap pegawai / pejabat / lembaga lingkup pemerintah daerah yang terkena permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;

d. Melaksanakan sosialiasi / penyuluhan hukum;e. Mempublikasikan produksi hukum daerah yang sudah ditetapkan;f. Melaksanakan pelayanan konsultasi hukum; g. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

program dibidang pengelolaan dokumentasi hukum;h. Melaksanakan dokumentasi dan penataan secara sistematis atas

produk-produk hukum;i. Melaksanakan dokumentasi atas naskah-naskah dinas yang lain;j. Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; k. Mendistribusikan produk hukum daerah yang sudah ditetapkan; danl. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum dan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana, mempunyai tugas :a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan penataan organisasi. b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk


penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Menganalisis tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi penataan sistem, metode dan prosedur kerja;

e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur;

f. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk dan koordinasi pendayagunaan aparatur negara; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf KetigaBagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta monitoring dibidang Agama, Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bagian Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi :a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang kesejahteraan sosial;b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan

pemberian bantuan dibidang kesejahteraan sosial;c. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengolah data serta

menyiapkan saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan;

e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunujuk teknis pembinaan dibidang generasi muda, olahraga dan koordinasi pemberdayaan perempuan, kependudukan dan ketenagakerjaan;


Pasal 23

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; danb. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 24

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :a. Menyusun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis di bidang agama, pendidikan formal dan informal, serta kebudayaan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan organisasi / lembaga keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;

d. Memproses rekomendasi kegiatan dibidang agama, pendidikan, dan kebudayaan;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar agama, urusan haji, MTQ dan Bazda;

g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :a. Menyusun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis dibidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga;b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga;c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan

organisasi / lembaga di bidang kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, Bencana Alam, Pemantauan, Penyaluran Bantuan;

d. Memproses permohonan rekomendasi kegiatan sosial kemasyarakatan;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peringatan hari besar nasional dan peringatan hari besar yang lain sesuai dengan


bidangnya;f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga; dang. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf KeempatBagian Humas dan Protokoler

Pasal 26

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibidang hubungan masyarakat dan Protokoler serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi :a. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan

masyarakat, informasi dan komunikasi;b. Melaksanakan hubungan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan

masyarakat umum / organisasi kemasyarakatan untuk memperjelaskan kebijakan dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan penyerapan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penerapan kebijakan Pemerintah Daerah;

d. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan informasi;

e. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan penyuluhan penyelenggaraan usaha penyiaran baik melalui media cetak maupun media elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari :a. Sub Bagian Humas; danb. Sub Bagian Protokoler.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh


seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 29

Sub Bagian Humas, mempunyai tugas :a. Menyelenggarakan pelayanan melalui media tatap muka serta media

cetak;b. Memberdayakan potensi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah

serta Masyarakat;c. Mendorong peran media massa dalam menciptakan masyarakat sadar

informasi serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), etika moral dan menjamin terpenuhi rasa keadilan, rasa aman serta supermasi hukum;

d. Mensosialisasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta menyalurkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bahan penentuan kebijakan;

e. Menghimpun, mengolah data dan bahan-bahan informasi dan komunikasi sosial dan kelembagaan ekonomi;

f. Menghimpun, menyaring, menganalisa informasi dari masyarakat dan kegiatan Pemerintah, menyusun serta mengklarifikasikan dan menginformasikan data bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

g. Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehumasan, informasi dan telekomunikasi; dan

h. Melaksanakan, memberdayakan informasi dan komunikasi dengan pendekatan multi media massa;

i. Mengoptimalisasi sarana dan prasarana informasi dan komunikasi dalam membimbing pendapat umum (publik opini) daerah;

j. Meningkatkan dan mendorong pemerataan informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada segenap masyarakat melalui penerbitan media cetak maupun elektronik;

k. Menyelenggarakan kunjungan jurnalis, menerima kunjungan pers luar negeri, luar daerah dan menyelenggarakan jumpa pers;

l. Melakukan kordinasi siaran daerah melalui RRI, Radio swasta daerah, TV pemerintah dan TV swasta;

m. Menyelenggarakan media center;n. Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah dan pembangunan;o. Menyiapkan bahan-bahan dan release dalam rangka penyelenggaraan

keterangan Pers dan konfrensi Pers; danp. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30


Sub Bagian Protokoler, mempunyai tugas :a. Mengumpulkan dan menganalisa bahan penyususnan program dan

kebijakan teknis dibidang keprotokolan;b. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang keprotokolan;c. Mengumpulkan dan menganalisa bahan pengembangan dan

pengkajian dibidang keprotokolan;d. Menyiapkan dan mengatur acara dinas yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah termasuk penerimaan tamu;e. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait

yang akan dikunjungi dan melaksanakan kegiatan protokoler walikota dan atau wakil walikota;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang keprotokolan; dan

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeduaAsisten Administrasi Umum

Pasal 31

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dibidang umum, perekonomian, pembangunan, dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum, perekonomian, pembangunan dan keuangan;

b. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta pemberian bimbingan penyelenggaraan bidang umum, perekonomian, pembangunan, dan keuangan;

c. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan bidang umum, perekonomian, pembangunan, dan keuangan; dan

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan bidang umum, perekonomian, pembangunan, dan keuangan.

Pasal 33

(1) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :a. Bagian Umum;b. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; danc. Bagian Keuangan.


(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Paragraf KesatuBagian Umum

Pasal 34

Bagian Umum melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat Daerah;b. Pelaksanaan pengadaan dan perawatan perlengkapan Walikota, Wakil

Walikota dan Sekretariat Daerah; danc. Pelaksanaan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat

Daerah.

Pasal 36

(1) Bagian Umum, terdiri dari :a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Rumah Tangga; danc. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :a. Melakukan surat menyurat dan tata kearsipan;b. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian sekretariat daerah yang

meliputi pengumpulan data pegawai, pemberhentian atau pensiun pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan dan pembinaan karier pegawai;

c. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan,


ketrampilan dan disiplin pegawai;d. Mengurus kesejahteraan pegawai sekretariat daerah yang meliputi

kesehatan pegawai, pemberian tanda jasa dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kebutuhan perlengkapan rumah tangga serta melakukan urusan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah.

Pasal 39

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

program dibidang perlengkapan;b. Mendistribusikan dan merawat terhadap inventaris dilingkup Walikota,

Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah;c. Melaksanakan inventarisasi barang secara berkala;d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

kegiatan perlengkapan; dane. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf KeduaBagian Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 40

Bagian Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perekonomian, pembangunan, memonitor perkembangan dibidang sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan, pelayanan administrasi dalam bidang perekonomian dan pembangunan serta penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

Pasal 41

Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang sarana perekonomian, Produksi Daerah dan


Pemasaran;b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan sarana

perekonomian, produksi daerah dan pemasaran produksi daerah, bidang koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan dan badan usaha daerah;

c. Pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang sarana perekonomian, produksi daerah dan pemasaran;

d. Penyusunan dan pengoordinasian program pembangunan daerah;e. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

pembangunan daerah;f. Penyusunan bahan pedoman pengendalian administrasi pembangunan;g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;

h. Penyusunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kota, APBD Propinsi dan APBN;

i. Penyusunan dan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; dan

j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :a. Sub Bagian Perekonomian; danb. Sub Bagian Pembangunan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 43

Sub Bagian Perekonomian, mempunyai tugas :a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

program dan kebijakan teknis dibidang sarana perekonomian;b. Menyusun dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan transportasi, perhubungan dan komunikasi;c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang

penanaman modal;d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang

perkoperasian dan perkreditan rakyat;e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana

perekonomian;f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di

bidang sarana perekonomian;


g. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan produksi bidang perusahaan daerah dan perbankan daerah;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah;

i.j.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang produksi daerah; Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan dan pemasaran produk daerah;

k. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemasaran pariwisata;

l. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemasaran produk daerah;

m. Menyusun dan mengolah data produk-produk daerah;n. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di

bidang pemasaran; dano. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Sub Bagian pembangunan, mempunyai tugas :a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program

pembangunan daerah;b. Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;c. Menyusun bahan untuk pembuatan rekomendasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan;d. Menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan organisasi

pelaksana kegiatan pembangunan;f. Meneliti dokumen kegiatan pembangunan;g. Menyusun RENSTRA, RKT dan TAPKIN (Ketetapan Kinerja) Sekretariat

Daerah; h. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan;i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah;j. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan monitoring dan

pemantauan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN;

k. Melaksanakan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah;

l. Melaksanakan pengendalian kegiatan pembangunan;m. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program

pembangunan yang dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.


n. Mengumpulkan bahan dalam rangka analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan;

o. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;

p. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pelaporan;

q. Menyusun LAKIP Pemerintah Daerah dan LAKIP Sekretariat Daerah; r. Menyusun Laporan Tahunan Sekretariat Daerah; danr. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf KetigaBagian Keuangan

Pasal 45

Bagian Keuangan melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dibidang perencanaan, anggaran, perbendaharan, verifikasi dan pembukuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan penyusunan dan perubahan anggaran;b. Pengelolaan administrasi keuangan sekretariat daerah; danc. Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM), pemeriksaan keuangan dan membina perbendaharaan.

Pasal 47

(1) Bagian Keuangan, terdiri dari :a. Sub Bagian Anggaran;b. Sub Bagian Perbendaharaan; danc. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 48

Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas :


a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran sekretariat daerah;b. Menyiapkan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat

daerah;c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran sekretariat daerah;d. Menyiapkan surat keputusan otorisasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan dan anggaran; danf. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan dibidang perbendaharaan;

b. Menerbitkan SPM lingkup sekretariat;c. Menguji kebenaran penagihan dan menerbitan SPM;d. Meneliti dan menguji surat permintaan pembayaran dan permintaan

gaji pensiun serta tunjangan lainnya lingkup sekretariat daerah;e. Memproses surat keputusan pemberhentian pembayaran;f.g.

Menghimpun data gaji pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaannya;Memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugas :a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

program dibidang verifikasi;b. Memeriksa, meneliti dan menilai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

realisasi anggaran sekretariat daerah;c. Memberikan pembinaan teknis kepada bendaharawan lingkup

sekretariat daerah;d. Menyusun permintaan atau teguran kepada bendaharawan yang tidak

membuat laporan;e. Mencatat hasil pengesahan uang SPJ sekretariat daerah dan


mengadakan pemeriksaan penelitian bukti penyetoran kembali sisa;f. Melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai

penerimaan dan pengeluaran sekretariat daerah;g. Mengadakan penelitian terhadap buku penerimaan dan pengeluaran

serta membuat nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi kas sekretariat daerah;

h. Mengadakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeempatStaf Ahli

Pasal 51

Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan pembangunan.

Pasal 52

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan telaahan dibidangnya; b. Melaksanakan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut

permasalahan dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional;

c. Menyiapkan saran atas kebijakan dan rekomendasi dibidangnya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Walikota;

d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidangnya;e. Memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara

berkala setiap bulan melalui Sekretaris Daerah; danf. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

bidangnya.

Pasal 53

Staf Ahli Walikota terdiri dari :a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan;b. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan


c. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan.

Pasal 54

(1) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan.

(2) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. Peningkatan kehidupan berdemokrasi;b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah;c. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat;d. Peningkatan kualitas hidup beragama; dane. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 55

(1) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(2) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. Peningkatan ketahanan pangan;b. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan,

kelautan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan pariwisata;c. Peningkatan pemberdayaan petani;d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi;e. Peningkatan kapasitas industri manufaktur dan UKM;f. Peningkatan kesempatan dan peluang kerja; dang. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 56

(1)Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan.

(2)Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. Pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur;


c. Pengembangan sistem transportasi;d. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian KelimaKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Kelompok Tenaga Fungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 57 sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IIITATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 60

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan


menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IVPEMBIAYAAN

Pasal 61

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB VKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

(1) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah melakukan fasilitasi Peraturan Walikota ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan menyempurnakan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi serta evaluasi pelaksanaan peraturan walikota ini.

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan


Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuhpada tanggal 31 Desember 2010.

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuhpada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAHKOTA SUNGAI PENUH,

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUHTAHUN 2010 NOMOR 59


1. Setda.doc

Documents