1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan BKPPD mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan.
12
Embed
1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan ... · Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Sejarah Singkat
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan
Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Pembentukan BKPPD mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat,
yaitu Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk
kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan
Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan
Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala
Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000
Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung mempunyai persamaan dengan BKD
yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan
dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi
pemerintahan.
2. Visi Dan Misi
VISI
"MEWUJUDKAN KUALITAS ASN YANG BERDAYA SAING,
BERINTEGRITAS, DAN MELAYANI"
MISI
1. MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2. MEMANTAPKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ASN
3. Struktur organisasi
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai,
pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan fungsinya.
4. Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan
organisasi adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
Kepala BKPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur
penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan Daerah. Kepala BKPPD membawahkan:
1) Sekretariat;
2) Bidang Formasi dan Informasi Aparatur;
3) Bidang Pengembangan Karier Aparatur;
4) Bidang Mutasi Aparatur;
5) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Sekretaris membawahkan :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Subbagian Keuangan.
1. Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Penyusunan
Program menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja Badan;
2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana
kerja dan anggaran Badan. pengkoordinasian penyusunan laporan