SEMINAR REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: SEBUAH REFLEKSI 4 S eminar bertajuk “Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara : Sebuah Refleksi” merupakan acara spesial dalam rangkaian Kegiatan Rapimnas tahun ini karena menghadirkan Siswo Sujanto, ahli hukum keuangan negara sekaligus mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber utama. Pengelolaan keuangan negara dalam ilmu keuangan negara di bagi dalam dua aspek: aspek politik, dan aspek administratif. Dari aspek politik, keuangan negara berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (pemerintah) dalam penyusunan UU APBN. Sedangkan dari aspek administratif, keuangan negara berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara instansi (Kementerian Negara/ Lembaga) dalam lembaga eksekutif dalam pelaksanaan UU APBN. Menurut pasal 6 ayat (1 ) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”. Selanjutnya, kewenangan pengelolaan dimaksud didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sebagaimana tertuang dalam ayat (2).Separation of power atau pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan sehingga dapat menjamin adanya proses check and balance. Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah pimpinan otoritas penganggaran dan fiskal keuangan negara (Bendahara Umum Negara). Sebagai pemegang otoritas tertinggi, Menteri Keuangan berfungsi sebagai pengendali makro ekonomi, mikro ekonomi dan fungsi penerimaan. Selain berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara/treasurer, Menteri Keuangan adalah spending minister (pengguna anggaran) atas kementerian yang dipimpinnya dan spending minister atas anggaran khusus/ special budget. R apat Pimpinan Nasional (Rapimnas) merupakan salah satu agenda rutin Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan setiap tahun. Rapimnas dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi atas pelaksanaan strategi untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2014 dan persiapan pelaksanaan APBN 2015. “Bersama Menggapai Visi, Berkarya Membangun Negeri” menjadi tema rapimnas kali ini. Tema yang sejalan dengan visi baru Ditjen Perbendaharaan, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia”. Pelaksanaan Rapimnas saat ini bertepatan dengan peringatan Satu Dekade perjalanan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara. Dalam usianya yang baru sepuluh tahun, Ditjen Perbendaharaan berhasil menjaga keuangan negara melalui sistem penyaluran APBN yang profesional, modern, transparan, efektif dan efisien. Di samping itu berhasil pula dalam penatausahaan penerimaan APBN yang akuntabel dan optimal. Rapimnas tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 15 November 2014 di Gedung Dhanapala komplek kantor Kementerian Keuangan Jakarta, yang diikuti oleh 300 pejabat dari seluruh pejabat eselon II kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, para kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan kepala KPPN seluruh Indonesia, serta perwakilan pejabat eselon III kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Berlangsung dalam 4 sesi pembahasan, yaitu: pertama, arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pelaksanaan transfer ke daerah dan desa tahun 2015; kedua, ‘’Seminar Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara: Sebuah Refleksi’ yang menghadirkan Siswo Sujanto (Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) dan Emil Radyansah (Paramadhina Institute); ketiga, Langkah- Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 dan keempat, pembayaran dan penyelesaian sisa pekerjaan pada akhir TA. 2014. Agar indikator-indikator makro ekonomi dalam asumsi APBN Tahun 2015 tetap terjaga dan terkendali mengingat tantangan perekonomian global akan dipicu oleh perlambatan maupun belum berakhirnya krisis ekonomi diberbagai negara. Nilai tukar rupiah harus selalu terjaga dan terkendali walaupun risiko pasar keuangan di dalam negeri yang belum pasti. Stabilitas harga dan inflasi harus dapat dikendalikan, meskipun ada kemungkinan tekanan inflasi menjadi lebih besar, akibat opsi kenaikan harga BBM. Perlu adanya terobosan baru dalam perumusan kebijakan di bidang penerimaan akibaat melambatnya pertumbuhan investasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maupun non pajak. Optimalisasi penyerapan anggaran serta peningkatan belanja infrastuktur untuk menciptakan sentra-sentra ekonomi baru dalam upaya penyejahteraan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang berdaulat. Pengendalian pembiayaan melalui sinkronisasi kebijakan pengelolaan utang dengan pengelolaan kas, dan perumusan kebijakan yang hati-hati dan selektif terhadap penarikan pinjaman dalam negeri. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah, dengan melakukan upaya akselerasi penyerapan anggaran, khususnya belanja modal di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan investasi agar sektor manufaktur dapat kembali hidup. Melakukan pengelolaan kas yang hati-hati dan profesional, untuk menjamin ketersediaan kas pemerintah, serta menjamin kelancaran pencairan dana APBN di sepanjang tahun anggaran 2015. Melakukan identifikasi mengenai sektor mana yang maju dan berpotensi berkembang di tiap-tiap daerah melalui Kajian Fiskal Regional, karena perekonomian yang sehat adalah perekonomian dengan pertumbuhan dan inflasi yang stabil dan ketimpangan antar daerah yang menurun. D irjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono melalui laporannya memperkenalkan sejarah berdirinya Ditjen Perbendaharan sampai dengan usianya yang sudah satu dekade. Fungsi kebendaharaan negara telah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang dipayungi oleh Indische Comptabiliteitwet (ICW) tahun 1925. Secara legal formal, Ditjen Perbendaharaan terbentuk pada tahun 2004 melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. Pembentukan Ditjen Perbendaharaan tersebut merupakan konsekuensi dari paradigma baru mengenai kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak kelahirannya, Ditjen Perbendaharaan telah tiga kali melakukan reorganisasi, yaitu pada tahun 2006, 2008, dan 2010. Saat ini Ditjen Perbendaharaan memiliki 7 unit eselon II teknis, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, 33 kantor wilayah, dan 180 KPPN yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Jumlah SDM saat adalah 8.080 pegawai/pejabat. Meski terbilang masih muda, Ditjen Perbendaharaan telah menorehkan berbagai prestasi dan kinerja yang gemilang antara lain Dedication to Achieve High Level Governance In Term of Transparency and Service Delivery Standards dari ADB, dan Juara Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) tingkat Kementerian Keuangan. Dalah hubungan internasional, Ditjen Perbendaharaan menjalin kerja sama dengan Korea dalam program Korea Development Institute (KDI), KPMG Korea Selatan. Juga menjalin kerja sama dengan Australia, dan IMF. Ditjen Perbendaharaan memiliki beberapa program strategis yaitu spending review, reviu pelaksanaan anggaran, SPAN, SAKTI, Treasury Dealing Room, MPN G-2, dan Akuntansi Berbasis Akrual. Kepada seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, Marwanto meminta agar tidak berpuas diri dengan capaian kinerja yang gemilang sejauh ini. Organisasi ini diibaratkan sebagai organisasi yang masih harus banyak belajar untuk menghadapi berbagai macam tantangan. RAPAT PIMPINAN NASIONAL DITJEN PERBENDAHARAAN S U P L E M E N RAPIMNAS DITJEN PERBENDAHARAAN BERSAMA MENGGAPAI VISI, BERKARYA MEMBANGUN NEGERI 1 ARAHAN MENTERI KEUANGAN 7 PESAN MENTERI KEUANGAN 2 M enteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dalam arahannya menyampaikan bahwa visi pemerintahan untuk lima tahun ke depan, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai wujudnya adalah Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ada sembilan agenda prioritas di bidang politik, ekonomi dan budaya yang disebut dengan “Nawa Cita” untuk mewujudkan visi tersebut. Prioritas bidang ekonomi, dimulainya desentralisasi asimetris untuk memperkuat ekonomi daerah terpencil dan kawasan perbatasan. Pembangunan sumber daya manusia melalui program ‘Indonesia Kerja’ dan ‘Indonesia Sejahtera’ sebagai prioritas selanjutnya. Berikutnya berturut-turut: peningkatan produktivitas rakyat untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global melalui pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, modernisasi pasar tradisional, pelabuhan, bandara dan kawasan industri baru di koridor luar Jawa, penggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan keuangan. Terhadap peringatan satu dekade berdirinya Ditjen Perbendaharaan, Menteri Keuangan mengucapkan selamat kepada seluruh insan Ditjen Perbendaharaan yang dalam satu dasawarsa ini telah secara konsisten mengawal pelaksanaan anggaran dengan sangat baik. Proses reformasi dan penyempurnaan layanan telah berjalan dengan torehan prestasi dan kinerja yang diakui tidak hanya oleh pihak internal, namun juga juga oleh pihak eksternal. Bahkan reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN telah menjadi salah satu topik di tingkat internasional, yaitu di Forum APEC dan G20. Peringatan satu dekade ini agar dimaknai sebagai sebuah batu loncatan untuk menggapai prestasi yang lebih gemilang di masa-masa mendatang. Terkait dengan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014, Menteri Keuangan meminta agar disiapkan secara matang untuk merumuskan sistem, kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada stakeholder secara bai. Hal tersebut dibutuhkan agar proses penyusunan laporan keuangan di setiap kementerian/lembaga dapat dilaksanakan dengan mudah. Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan pesan penting yang harus dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan: LAPORAN DIRJEN PERBENDAHARAAN BERBAGAI PRESTASI TIDAK MEMBUAT KAMI TERLENA 3 S eperti tidak menyianyiakan kesempatan memperingati 1 dekade, Ditjen Perbendaharaan me- launching beberapa produk yaitu diantanya Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyajian informasi terkait pelaksanaan pekerjaan KPPN yang sudah mengimplementasikan SPAN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Aplikasi ini merupakan dashboard bagi kebutuhan pimpinan pada semua level, untuk memonitor pelaksanaan tugas BUN/Kuasa BUN dilingkupnya masing-masing. Informasi utama pelayanan seperti penyelesaian SP2D, Retur, Sisa Pagu Anggaran, Revisi DIPA, Data Supplier, Data Kontrak, dan lainnya, telah di-setting untuk dapat dilihat setiap waktu, dimanapun berada, dengan menggunakan gadget apapun, sepanjang terhubung dengan internet. Sedangkan untuk mengabadikan perjalanan Ditjen Perbendaharaan yang dimulai sejak dibentuknya yaitu tahun 2004, Dirjen Perbendaharaan me-launching buku “Tinta Emas Ditjen Perbendaharaan: Menuju Indonesia Gemilang (2004 – 2014)”, yang pada saat Pembukaan Rapimnas diserahkan kepada Menteri Keuangan. Selain perjalanan Ditjen Perbendaharaan, Buku Tinta Emas ini juga memuat profil organisasi, info grafis perkembangan institusi selama sepuluh tahun terakhir, kutipan catatan/wawancara dari stakeholder/ mantan pejabat yang berpengaruh terhadap lahir, tumbuh dan berkembangnya Ditjen Perbendaharaan, capaian kinerja tahunan, perkembangan reformasi birokrasi dan kelembagaan, serta prestasi Ditjen Perbendaharaan sejak 2004 sampai dengan 2014. Selain itu, pada hari berikutnya berturut- turut dilaunching pula kumpulan esai dan novel karya pegawai Ditjen Perbendaharaan yang bertalenta di bidang sastra dalam bentuk 2 buah buku yaitu Dekade Diandra: Sebuah antologi cerita pendek dan Novel yang berjudul Hoffee. Kedua buku tersebut merupakan kumpulan tulisan dari insan perbendaharaan yang merefleksikan perjalanan para pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam menyikapi dinamika organisasi. Buku tersebut juga telah dipasarkan secara on line di situs www.nulisbuku.com. Ada juga peluncuran buku “Bunga Rampai Inovasi Layanan KPPN” dan Buku “Profil Aset Strategis Ditjen Perbendaharaan” serta CD Enskripsi Nada Insan Perbendandaharaan dari Treasury Band yang berisi kompilasi lagu-lagu Indonesia dan Medley Lagu Daerah. Sedangkan Buku Bunga Rampai Inovasi Layanan KPPN berisi upaya-upaya pelayanan dan inovasi yang diberikan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kepuasan stakeholder. Buku Profil Aset berisi daftar aset strategis yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan perkembangan yang up-to-date. LAUNCHING MEMULAI LANGKAH MENUJU SEBUAH VISI BARU 5 hal. 2 hal. 3 hal. 4 hal. 5 hal. 6 hal. 7 hal. 8 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN