-
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR: PM 72 TAHUN 2010
STANOAR PROSEOUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK01
L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai
badanpublik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
denganpenyelenggaraan negara wajib memberikan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun2009
tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara, Kementerian
Perhubungan sebagai salah satupenyelenggara negara di bidang
transportasi yang seluruhdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
BelanjaNegara;
c. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
telahmengatur mengenai Standar Prosedur Operasional
LayananInformasi Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan StandarProsedur
Operasional Layanan Informasi Publik di lingkunganKementerian
Perhubungan dengan Peraturan Menteri;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan,
Tugas, Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Eselon I KementerianNegara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007tentang
Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TIP) KomunikasiPublik (Humas) di
lingkungan Oepartemen Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANOARPROSEOUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
01L1NGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
BABIUMUM
(1) Informasi Publik Kementerian Perhubungan merupakankegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi dandokumentasi di bidang
transportasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakanketerangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yangmengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta
maupunpenjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yangdisajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
denganperkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secaraelektronik ataupun nonelektronik.
(3) Ookumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan
pengumpulan, pengolahan, penyusunan, danpencatatan dokumen, data,
gambar, dan suara untuk bahaninformasi.
-
BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KEDUDUKANPEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
(1) Setiap unit kerja di Iingkungan Kementerian
Perhubunganmenyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi
dalamrangka informasi publik secara bertingkat dan sesuai
dengantugas dan fungsinya.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan
dokumentasidilaksanakan secara baik, efisien dan mudah diakses
danbersifat desentralisasi.
Unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
yangmenyelenggarakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2,
terdiri dari :a. Sekretariat Jenderal;b. Inspektorat Jenderal;c.
Direktorat Jenderal;d. Badan; dane. Unit Pelaksana Teknis
(UPT).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
lingkunganKementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3,terdiri dari :a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;c.
Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;d. Manager
Informasi;e. Pembantu Manager Informasi; danf. Petugas
Informasi.
-
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyaitanggung jawab membangun
dan mengembangkan sisteminformasi dan dokumentasi untuk mengelola
informasi publik sesuaidengan tugas fungsi masing-masing secara
baik dan efisiensehingga dapat diakses dengan mudah dan
menyelesaikansengketa informasi publik.
(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf b. mempunyai tanggung
jawab:a. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah;b. melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan
informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diaksesdengan
mudah;
c. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayananinformasi;
dan
d. mengkoordinasikan setiap unitlsatuan kerja di BadanPublik
dalam melaksanakan pelayanan informasi.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi memiliki
wewenang :a. memberikan informasi secara baik dan efisien
sehingga
dapat diakses dengan mudah;b. menjamin tersimpan dan
terdokumentasi seluruh informasi
secara fisik yang meliputi :1) informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan
secara berkala;2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
dan3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon
informasi.
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukanoleh pemohon
informasi sesuai prosedur penyelesaiankeberatan;
d. menolak permohonan informasi apabila informasi yangdimohon
termasuk informasi yang dikecualikan/rahasiadengan disertai
alasan;
-
e. mengumumkan laporan tentang layanan informasi
sertamenyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasidan atasan
Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;g.
menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi
layanan informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
h. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugasinformasi di
bawah wewenang dan koordinasinya untukmembuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkaninformasi;
i. menetapkan program meningkatkan sumber dayamanusia dalam
pelayanan informasi; dan
j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layananinformasi pada
instansinya.
(1) Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf C,
mempunyaitanggung jawab membantu Pejabat Pengelola Informasi
danDokumentasi.
(2) Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
memberikaninformasi berdasarkan penugasan dan atas nama
PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi.
(1) Manager Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf d,
melaksanakan tanggung jawab:a. menyediakan informasi;b. menetapkan
dan memutakhirkan informasi;c. meyimpan dan mendokumentasikan
seluruh informasi
secara fisik yang meliputi :1) informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan
secara berkala;2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
dan3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon
informasi.
-
d. membuat laporan tentang layanan Informasi sertamenyiapkan
laporan kepada Komisi Informasi dan atasanPejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi; dan
e. menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuankeberatan
dalam proses penyelesaian keberatan.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), Manager Informasi berwenang :a. mengkoordinasikan
pengelolaan data dan informasi dalam
rangka pembuatan dan pemutakhiran informasi;b. penyimpanan
informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dibidang kearsipan;c. mengkoordinasikan
penyediaan dan pengelolaan seluruh
informasi yang dapat diakses oleh publik dalam bentuk :1) media
yang secara efektif dapat menjangkau seluruh
pemangku kepentingan;2) bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah
dipahami.
d. melakukan verifikasi bahan informasi dalam
rangkamemutakhirkan informasi atas seluruh Informasi
yangdikelola;
e. menyiapkan alasan penolakan pengecualian informasisecara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasiditolak;
f. menghitamkan atau mengaburkan informasi yangdikecualikan
beserta alasannya; dan
g. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ataupetugas
pengelola informasi dan dokumen dalam rangkapeningkatan kualitas
pengelolaan informasi dan dokumen.
Pembantu Manager Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4
huruf e, mempunyai tanggung jawab membantu ManagerInformasi.
(1) Petugas Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf f,
merupakan kelompok kerja yang berada pada unitkerja yang
bertanggung jawab di bidang komunikasi publikdan/atau
kehumasan.
(2) Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tanggung jawab:
-
a. menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
b. menerima aplikasi permohonan informasi;
c. melakukan verifikasi data pemohon;
d. melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasiyang
terbuka atau dikecualikan);
e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam bukubesar
setelah selesai verifikasi;
f. memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola danInformasi
dan Dokumentasi;
g. melakukan pencatatan penomoran surat informasi
yangdisampaikan kepada pemohon;
h. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporanlayanan
informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
i. apabila menerima permohonan informasi yangdikecualikan, wajib
meneruskan kepada PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi.
(1) Unit Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
IingkunganKementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4
terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal disebut Pengelola Informasi
danDokumentasi Utama;
b. Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan
UnitPelaksana Teknis (UPT) disebut Pengelola Informasi
danDokumentasi Pelaksana.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada unit
kerjadi Iingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) termuat dalam Lampiran I Peraturanini.
BAB III
KATEGORI INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK 01LlNGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
Dalam melaksanakan pelayanan informasi, KementerianPerhubungan
menyediakan:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secaraberkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
-
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dand. Informasi
yang dikecualikan.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkalasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a,
merupakaninformasi yang diumumkan secara berkala setiap 6 (enam)
bulanserta informasi dan dokumen dapat diberikan kepada
permintaaninformasi. .
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan informasi
yangapabila tidak segera diumumkan akan mengancam hajat hiduporang
banyak dan ketertiban umum, dan harus diumumkan padasaat diperlukan
tanpa penundaan.
Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 12 huruf c merupakan informasi yang diberikan
jikaterdapat permintaan informasi.
(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamPasal
12 huruf d merupakan informasi yang bersifat rahasia,tidak dapat
begitu saja diumumkan atau diberikan kepadapeminta informasi dengan
alasan tertentu sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.
(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud padaayat
(1), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku PejabatPengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama setelahdilakukan uji
konsekuensi.
(3) Jenis Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam)bulan.
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14dapat
disampaikan melalui media massa baik cetak maupunelektronik atau
website Kementerian Perhubungan.
-
BAB IV
TATA KERJA
Dalam melaksanakan tangung jawab dan wewenang pengelolainformasi
dan dokumentasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,Pembantu Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ManagerInformasi, Pembantu
Manager Informasi dan Petugas Informasimenerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baikdalam lingkungan
masing-masing antar satuan organisasi dilingkurigan Kementerian
Perhubungan sesuai dengan tugasmasing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannyamasing-masing yang mempunyai tanggung jawab dan
wewenangdalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
danapabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkahyang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
KementerianPerhubungan bertanggungjawab memimpin
danmengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikanbimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas Pengelolaan
danPelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhipetunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing dan menyampaikan informasi tepat pada waktunya.
BABV
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(1) Setiap Unit Kerja Pengelola Informasi dan
Dokumentasimelakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi
sesuaidengan bidang tugasnya masing-masing.
-
(2) Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
harus disampaikan kepada Pusat Data dan Informasiselaku Manager
Informasi Kementerian Perhubungan.
Ketentuan tata cara pengelolaan dan mekanisme
penyampaianinformasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal22, dilakukan sesuai dengan alur data dan informasi di
lingkunganKementerian Perhubungan.
BAB VIPROSEDUR PELAYANAN INFORMASI 01 LlNGKUNGAN
KEMENTE~ANPERHUBUNGAN
(1) Setiap orang dapat memperoleh informasi dan
dokumentasiKementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan
inisecara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Setiap permohonan informasi harus menglsl formulirpermohonan
informasi yang telah disediakan sesuai denganLampiran II Peraturan
ini.
(3) Petugas Informasi akan mengevaluasi permohonanpermintaan
informasi terkait dengan :a. nama dan alamat Pemohon Informasi;b.
subjek dan format informasi;c. cara penyampaian informasi yang
diminta oleh Pemohon
Informasi; dand. alasan kepentingan permintaan informasi.
(4) Permohonan permintaan yang telah memenuhi
persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dicatat
dalambuku register sebagaimana termuat dalam Lampiran IIIPeraturan
ini dan kepada pemohon informasi diberikan tandabukti permintaan
informasi.
(5) Permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi
untuk didistribusikan kepada unit kerja sesuaidengan tugas
fungsinya masing-masing untuk menyiapkanjawabannya.
-
(6) Jawaban informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),disampaikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh)
harikerja sejak permohonan diterima oleh Petugas Informasi dandapat
diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikanalasan secara
tertulis sebagaimana termuat dalam LampiranIV Peraturan ini.
(7) Alur prosedur pelayanan informasi sebagaimana termuatdalam
Lampiran V Peraturan ini.
(1) Permohonan informasi dapat dilakukan penolakan
denganpertimbangan informasi tersebut termasuk yang
dikecualikanatau bersifat rahasia.
(2) Penolakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilakukan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi
danDokumentasi yang disertai alasan penolakan.
(3) Format Keputusan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi
tentang Penolakan Permohonan Informasisebagaimana termuat dalam
Lampiran VI Peraturan ini.
(1) Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secaratertulis
sebagaimana termuat dalam Lampiran VII Peraturanini, kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi melalui Petugas
Informasi berdasarkan alasanyang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dicatat dalam buku register keberatan sebagaimana termuatdalam
Lampiran VIII Peraturan ini dan diteruskan kepadaatasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan olehPemohon Informasi dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis.
(4) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
atasanpejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguatkanputusan
yang ditetapkan oleh bawahannya.
Pasal27
(1) Permintaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 24 dapat disampaikan kepada desk informasi.
-
(2) Desk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untukPengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berada diGedung
Karya Lt.2 JI. Merdeka Barat No. 8 atau di
website:www.dephub.go.id.
(3) Desk informasi untuk Pengelola Informasi dan
DokumentasiPelaksana ditetapkan oleh unit kerja masing-masing
yangmengelola informasi dan dokumentasi.
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Nopember 2010
MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd
FREDDY NUMBERI
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :1. Ketua
Komisi Informasi;2. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal,
Inspektur Jenderal, para
Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di
lingkunganKementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para
SekretarisDirektorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di
lingkungan KementerianPerhubungan.
Salinan sesuai dengaKEPALA SIRO
UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 196302201989031
001
-
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNomor PM 72 TAHUN
2010Tanggal : 18 Nopember 2010
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
I. PPID UTAMA
a. Atasan PPIDb. PPIDc. Pembantu PPIDd. Managere. Pembantu
Manager
: Menteri Perhubungan: Sekretaris Jenderal: Kepala Pusat
Komunikasi Publik: Kepala Pusat Data dan Informasi: Para Kepala
Bagian yang memiliki tugas pokokfungsi ketatausahaan/data/program
di lingkunganSekretariat Jenderal: Personil Puskom
II. PPID PELAKSANA
A. Inspektorat Jenderal
1) Atasan PPID2) PPID3) Pembantu PPID4) Manager5) Petugas
Informasi
: Inspektur Jenderal: Sekretaris Inspektur Jenderal: Kepala
Bagian Keuangan dan Tata Usaha: Para Kepala Subbagian Tata Usaha:
Personil Bagian Keuangan dan Tata Usaha
B. Direktorat Jenderal
1) Atasan PPID2) PPID3) Pembantu PPID4) Manager
: Direktur Jenderal: Sekretaris Direktorat Jenderal: Kepala
Bagian Hukum: Para Kasubdit yang memiliki tugas pokokfungsi
ketatausahaan/data/program: Personil Bagian Hukum
c. Badan1) Atasan PPID2) PPID3) Pembantu PPID4) Manager
: Kepala Badan: Sekretaris Badan: Kepala Bagian Umum: Para
Kasubdit yang memiliki tugas pokokfungsi
ketatausahaan/data/program: Personil Bagian Umum
-
D. UPT
1) Atasan PPID2) PPID
: Kepala UPT: Pejabat Eselon III atau eselon IV yangmembawahi
ketatausahaan
: Pejabat Eselon IV atau eselon V yangMembidangi
data/program
: Personil TU
-
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(Unit Kerja) .
AlamatWebsite
TELP/FAXEMAll
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASINo. Pendaftaran:
NamaAlamatPekerjaanNPWPNomor telponE-mailRincian Informasi yang
dibutuhkan :
Cara memperoleh Informasi : 1. 0 Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/
Mencatat2. 0 Mendapatkan copy salinan (hard copy)
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. 0 Mengambillangsung2. 0
Kurir3. 0 Pos4. 0 Faximili5. 0 E-mail
( )Nama dan Tanda Tangan
( )Nama dan Tanda Tangan
-
Oi Balik Formulir Permohonan InformasiOicetak informasi
berikut:
HAK-HAK PEMOHON INFORMASIBerdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publikkecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi dapatmenghambat proses penegakan
hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak ataskekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,
membahayaanpertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kekayaan alam
indonesia, Merugikanpertahanan ekonomi nasional, merugikan
kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapisi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat
seseorang,mengungkap rahasia pribadi, momerandum atau surat-surat
antar Badan Publik atau intraBadan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atauPengadilan,
Informasi yang tidak diungkap berdasarkan Undang-Undang b) Badan
Publik jugadapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.
II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi
berupa nomor pendaftaran kepetugas informasi/PPID. Bila tanda bukti
permohonan informasi tidak diberikan, tanyakepada petugas informasi
alasannya, mungkin permintan informasi kurang lengkap.
III. Permohon Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulis
tentang diterima atautidaknya permohonan informasi dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejakditerimanya permohonan informasi
oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjangwaktu untuk
memberi jawabab tertulis 1x7 hari kerja dalam hal; informasi yang
dimintabelum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan
apakah informasi yang dimintatermasuk informasi yang dikecualikan
atau tidak.
IV. Biaya yang dikenakan atas salinan informasi berdasarkan
surat Keputusan Pimpinan BadanPublik adalah (diisi sesuai dengan
Keputusan Pimpinan Badan Publik) .
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan
Pimpinan Badan Publik(misal:menolak permintaan anda atau memberikan
hanya sebagian yang diminta), makaPemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya
alasankeberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
tertulis atas keberatan yangdiajukan Pemohon Informasi
selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejakditerimanya/dicatatnya pengajuan keberatasn dalam register
keberatan.
VI. Apabila Pemonhon Informasi tidak puas dengan keputusan
Atasan PPID, maka PemohonInformasi dapat mengajukan keberatan
kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14(empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPIDoleh Pemohon
InformasiPublik.
-
lAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
No Tanaal Nama AJamat Pekerjaa" NPWP Notelpon E-mail Rlnda"
Informasi lujua" Status Informas! Bentuk informasi Jenis Permohonan
Keputusan Alasan Hat! dOlotan.If.1 &i.ya & ear.vane
dibutuhkan Penaunaan Dlbawah ~n.r:uasaan belum yaM. dikuasal
Melihat/ Memintil Penolakan Pemberitahuan Pemberla" Pembavaran
Informasl Va TIdak didokumentasikan SoftcoDV HardcoDV Mendemr:ar
sallnan tertulls Informas! Biava Cora
KETERANGANNomor
TanaalNama
AlamatNomar Kontak
Pekerjaan
Informasi Va", Dimintalujua" Penuunaan InformasiStatus
InformaslBentuk I"farmasl Yang OikuasalJen!s
PermohonanKeputusan
Hari clan TanClal
dilsl tentanc nomor pendaftaran permohonan Informasl Publikdils!
tentanc lanual pennohonan dfterlmadilsl tentanc nama pemohondilsl
tentafll alamat lenckap dan jelas Pemohon Informasi untuk
memudahkan pencirlman Informasi vane dimintadllsf tentang nomar
!tontak (nomor telepon/fakslmlli/telepon seluler/email Pemohon
Informasidilsi tentanc pekerjaan Pemohon Informasidiisl tentane
detail informasi vane dimintadllsi denlan memberlkiln tanda (t/).
Bila tidak di bawah pensuasaan, tullskan Badan Publlk lain vane
mensuasai bila diketahul, sesual elengan Islan formulir
pemberftahuan tertullsdllsi densan memberikan tanda (Y).dllsl
dengan memberlkan tanda (Y).dllsi sesual denaan 1stkeputuun dalam
pemberltahuan tertullsdllsi tentanc alasan penolakan oleh ataun
PPIDdilsl tentanC:a. Harl dan tanaal penyampalan pemberitahuan
tertulls sebacaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undane-undanc Homor
14Tahun 2008 tentanc Keterbukaan Informasl Publlk dan Peraturan
in!'Waktu pemberitahuan tertulls juca menandakan waktu penotakan
informasi apabila permohonan ditolak. Dencan kata lain, datam hat
permohonan informasi ditolak, maka pemberitahuantertulls Inl sama
dengan penolakiln
b. hart dan tanaal pemberlan Informasl kepada Pemohon
lnformasidllsl tentang blaya yang dfbutuhkan serta perlndannya dan
cara pembavaran vane dilakukan
-
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
AlamatWebsite
TELP/FAXEMAIL
Berdasarkan Permohonan Informasi pad a tanggal....bulan tahun
dengan nomor pendaftaran .Kami menyampaikan kepada
Saudara/i:NamaAlamatNomor telponE-mail
Pemberitahuan sebagai berikut:A. Informasi dapat diberikan
No Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan1. Penguasaan
Informasi o Kami
o Badan Publik lain yaitu:2. Bentuk fisik yang tersedia o
Softcopy (termasuk rekaman)
o Hardcopy salinan tertulis3. Biaya yang dibutuhkan o Penyalinan
Rp.....x.... .Jumlah Lembar= RP....
o Pengiriman Rp.....o Lain-lain Rp.....
Jumlah Rp......4. Waktu penyampaian .................... hari5.
Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon (tambahan
kertas bila
perlu)
B. Informasi tidak dapat diberikan karenao Informasi yang
diminta belum dikuasaio Informasi yang diminta belum
didokumentasikanPenyediaan informasi yang didokumentasikan
dilakukan dalam jangka waktu .....
.......... (tem pat ), (Tangga I/Bu lan/Tah un)Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
( )Nama dan Tanda Tangan
-
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
PIHAK TERLIBAT
PPID ATASAN PPID
-
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI(RANGKAP DUA)
KEMENTE~ANPERHUBUNGAN(Unit Kerja) .
AlamatWebsite
TELP/FAXEMAIL
SURAT KEPUTUSANPPIDTENTANG PENOLAKAN PERMOHONANNo.
Pendaftaran:
NamaAlamatPekerjaanNPWPNomor telponE-mailRincian Informasi yang
dibutuhkan :
Pengecualian Informasi berdasarkan pada alasan: 0 PasaI17 UU
KIPo Pasal.. Undang-Undang .
Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi
tersebut dapat menimbulkan konsekuensisebagai berikut: .
Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka
Pemohon Informasi dapat mengajukankeberatan kepada Atasan PPID
selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima
SuratKeputusan Ini.
.......... (tern pat ), (Tangga I/Bu lan/Ta hun)Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
( )Nama dan Tanda Tangan
-
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
FORMAT FORMULIR KEBERATAN(RANGKAP DUA)
(Un it Kerja) .
AlamatWebsite
TELP/FAXEMAIL
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATANNomor registrasi keberatanNomor
pendaftaran Pemohon InformasiTujuan penggunaan informasiIdentitas
Pemohon
NamaAlamatPekerjaanNPWPNomor telponE-mail
Identitas Kuasa PemohonNamaAlamat
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATANo Permohonan Informasi ditolako
Informasi berkala tidak disediakano Permintaan informasi tidak
ditanggapio Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
dimintao Permintaan informasi tidak dipenuhio Biaya yang dikenakan
tidak wajaro Informasi disampaikan melebihi jangka waktu
ditentukan0 .
Mengetahui,Petugas Informasi
( )Nama dan Tanda Tangan
( )Nama dan Tanda Tangan
-
LAMPIRANVIII PERATURANMENTERIPERHUBUNGANNOMOR : PM 72 TAHUN
2010TANGGAL : 18 Nopember 2010
No Tanggal Nama Alamat Pekerjaan NPWP Notelpon E-mail Rincian
Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Keberatan Keputusan Hari dan
Tanggal Nama dan posisi Tanggapanyang dibutuhkan Penggunaan (pasal
35 ayat (1) UU KIP) Atsan PPID pemberian tanggapan Atasan PPID
Pemohon
Informasi a b c d e f II atas keberatan Informasi