-
RIWAYAT DAN MAKNA PROTOKOLDIBAWA KE INDONESIA OLEH BANGSA BELANDA DAN INGGRIS PADA SAAT MEREKA MENDUDUKI WILAYAH HINDIA BELANDA, YANG MENGAMBILNYA DARI BAHASA PERANCIS PROTOCOLE. ASLINYA BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU PROTOS DAN KOLLA ARTINYA YANG PERTAMA DAN LEM / PEREKAT.
-
MAKNA KATA PROTOKOLSURAT-SURAT RESMI YANG MEMUAT HASIL-HASIL PERUNDINGAN / PERSETUJUAN; PERATURAN UPACARA DI ISTANA KEPALA NEGARA; ATAU BERKENAAN DENGAN PENYAMBUTAN TAMU NEGARA.
SERANGKAIAN ATURAN PENGHORMATAN TERHADAP NEGARA, KEPALA NEGARA ATAU JABATAN MENTERI.SEPERANGKAT ATURAN TENTANG PERILAKU DALAM TATA KEHIDUPAN RESMI YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAN NEGARA.BAROMETER, TOLOK UKUR, UNGGULAN
-
P R O T O K O L SERANGKAIAN ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI YANG MELIPUTI ATURAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI DENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYA DALAM NEGARA, PEMERINTAHAN ATAU MASYARAKAT.(Psl 1 (1) UU No. 8 Th 1987)
-
KONTEKS PROTOKOLKONTEKS KENEGARAANKONTEKS KEBANGSAANKONTEKS PERGAULANKONTEKS ACARADIGNITY
-
PROTOKOL KONTEKS KENEGARAAN NORMA YANG MENGATUR TERCIPTANYA HUBUNGAN BAIK DI DALAM BANGSA ITU SENDIRI MAUPUN DENGAN BANGSA DAN NEGARA LAINBUKU PEDOMAN PROTOKOL NEGARA 2005 DARI ENCYCLOPEDIA BRITANICA. 1962
-
SCOPE PROTOKOL KONTEK KENEGARAANKUNJUNGAN TAMU NEGARAKUNJUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN R.I. KELUAR NEGERIDIPLOMATIC CEREMONYKUNJUNGAN PEJABAT ASING PRESEANCE
-
KONTEKS KEBANGSAAN PROTOKOL IALAH PENGATURAN TERHADAP LAMBANG KEHORMATAN NKRI SELARAS DENGAN KEDUDUKANNYA SELAKU LAMBANG KEDAULATAN NEGARA UPAYA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN JIWA DAN SEMANGAT KEBANGSAANPP NO. 40, 43 DAN 44 TH 1958
-
SCOPE PROTOKOL KONTEKS KEBANGSAANTATA PENGGUNAAN DAN PERLAKUAN TERHADAP LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI;LAMBANG NEGARA R.I.BENDERA KEBANGSAAN R.I.PRESIDEN DAN WK PRESIDEN R.I.LAGU KEBANGSAAN R.I.KUNJUNGAN PEJABAT R.I. KE DAERAHTATA PENGHORMATAN JENAZAH
-
PROTOKOL KONTEKS PERGAULANPROTOKOL ADALAH SEPERANGKAT ATURAN TENTANG PERILAKU DALAM TATA KEHIDUPAN RESMI DAN DALAM UPACARA YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAN NEGARA SERTA WAKIL WAKILNYA. Buku Protocol; The Complete Handbook of Diplomatic and Social Usage. DIWARNAI ETIKA, ETIKET DAN ESTETIKA MENUMBUHKAN KHARISMA DAN KEWIBAWAAN SEHINGGA TERPELIHARANYA KUALITAS DIRI SELF IMAGE.
-
SCOPE PROTOKOL KONTEKS PERGAULANTATA WICARA PUBLIC SPEAKINGTATA PAKAIAN TATA PERJAMUAN TABLE MANNERETIKET DALAM PERGAULAN BEHAVIOUR > PERSONALITYBUSINES NAME CARD (DINAS)SOCIAL NAME CARD (SUAMI, ISTERI)CARA DUDUK, BERDIRI, BERJALANCARA NAIK DAN TURUN (KENDARAAN)
-
KONTEKS ACARAPROTOKOL IALAH PENGATURAN SESEORANG DALAM TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN SEBAGAI EKSPRESI PENGAKUAN KEDUDUKANNYA DALAM NEGARA, PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT.
-
SCOPE PROTOKOL KONTEKS ACARAKEDUDUKAN ACARA (KENEGARAAN, RESMI, KEMASYARAKATAN) PENGATURAN UPACARA (UPACARA BENDERA, UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA, SEATING / STANDING ARRANGEMENT, AUDIENSI)PROSES PENYAMBUTAN DAT & KAT TATA LAMBANG KEHORMATAN NKRI DALAM UPACARATATA PAKAIAN SESUAI ACARAPROTOCOL OFFICIAL / OFFICER
-
KEPROTOKOLAN NORMA ATAU ATURAN ATAU KEBIASAAN YANG DIANUT ATAU DIYAKINI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA, BERBANGSA, PEMERINTAHAN DAN BERMASYARAKATKEPROTOKOLAN DIPERLUKAN BAGI SETIAP ORANG KARENA MENYANGKUT DIGNITY BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGGAPAI RIGHT OF IMAGE(Buku Pedoman Protokol Negara 2005 dari Rakertas Protokol Nasional 2004 dan Psl 1 ayat (35) PERDA Prov DKI Jakarta)
-
SUMBER KEPROTOKOLAN UU NO. 8 TH 1987 TENTANG PROTOKOL PP NO. 62 TH 1990 TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT KEPROTOKOLANBUKU PEDOMAN PROTOKOL NEGARA (OKTOBER 2005) MENUJU REVISI UNDANG-UNDANG PROTOKOL.
-
FUNGSI KEPROTOKOLANPEMBERIAN PENGHORMATAN DAN PERLAKUAN TERHADAP;1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH DAN TOMASTU SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA DEMI MENJAGA KEWIBAWAAN MERUPAKAN CERMIN KUALITAS.2. LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NKRI AGAR SELARAS DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI LAMBANG KEDAULATAN NEGARA.
-
PENGHORMATAN PROTOKOL PEMBERIAN PENGHORMATAN DAN PERLAKUAN SESUAI KEDUDUKANNYA ADALAH SIKAP PROTOKOL YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA SESEORANG AGAR DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN SECARA LEBIH BERHASILGUNA DAN BERDAYAGUNA, NAMUN TIDAK BOLEH MENIMBULKAN SIKAP MEWAH DAN BERKELEBIHAN YANG MEMBERATKAN BEBAN PEMERINTAH. (Penjelasan Psl 3 UU No. 8 Th 1987)
-
ACARA KENEGARAANACARA YANG BERSIFAT KENEGARAAN YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA TERPUSAT, DIHADIRI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA DALAM MELAKSANAKAN ACARA TERTENTU. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1987)
-
ACARA RESMIACARA YANG BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU, DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH SERTA UNDANGAN (Psl 1 ayat (3) UU No. 8 Th 1987)
-
ACARA KEMASYARAKATANACARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI JIKA DIHADIRI DAN/ATAU PEMBESAR UPACARANYA BERKEDUDUKAN SELAKU PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT PEMERINTAH, MAKA KEDUDUKAN ACARA TSB DIPERSAMAKAN DENGAN ACARA RESMI (SEMI RESMI) BERLAKU KETENTUAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN.
-
TATA UPACARA ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI.(Psl 1 (6) PP No. 62 Th 1990)
-
TATA TEMPATPRESEANCE ATAU ORDER OF PRECEDENCEATURAN MENGENAI URUTAN TEMPAT BAGI PEJABAT NEGARA,PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI. (Psl 1 (6) PP No. 62 Th 1990)
-
TATA PENGHORMATANATURAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN HORMAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI (Psl 1 (8) PP No. 62 Th 1990)
