Slide 1
Landasan kehidupanBernegara.Suatu dasar untuk mengaturPenyelenggaraan Negara.Pedoman hidup bernegaraYang mencangkup cita Cita, tujuan dan norma Negara.PENGERTIAN DASAR NEGARASTIMIK KUWERA HARVEST8182 1. ALINEA KEEMPAT KATA PEMBUKAAN UUD 1945 DITEMUKAN DSR HUKUM PANCASILA SBB:YG BERKEDAULATAN RAKYAT DGN BERDSRKAN KEPADA- KETUHANAN YME- KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB- PERSATUAN INDONESIA- KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN- KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
ASECARA YURIDIS DILIHAT DALAM:STIMIK KUWERA HARVEST82
Tujuan Pembelajaran Mhs. Faham nilai-Pancasila merupakan nilai kebenaran dalam kehidupan bermys,bgs dan ngrMhs. Faham nilai-nilai Pancasila berasaal dari bumi IndMhs. Faham bahwa pewarisan nilai-nilai Pancasila penting dalam kehidupan bermsy , berbangsa dan bernegaraDASAR-DASAR PENDIDIKAN PANCASILA
1. Dasar filosofis2. Dasar sosiologis3.Dasar Yuridis
7Dasar FilosofisNilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai dasar filsafat (philosophischegrondslag), merupakan jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri bangsa (innerself of nation), dan menjadi cara hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya.. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.DASAR SOSIOLOGISBangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.504 pulau, secara sosiologis telah mempraktikan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materiil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat IndonesiaDASAR YURIDISImplisit: PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian,. Eksplisit: SE Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas No 914/E/T/2011 30 Juni 2011 yang intinya PT harus mengadakan perkuliahan PancasilaTUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA1.YURIIDIS KONSTITUSIONALMhs faham :Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara, oleh karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri.
2. OBYEKTIF ILMIAHMhs faham: Pancasila adalah suatu faham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.
HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN DLM: MEMPELAJARI PANCASILA1. Mengerti Pancasila yang benar.2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila.3. Mengamankan Pancasila.
PENDIDIKAN PANCASILA
Adalah Pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positip manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
NKRI HARGA MATI
Pancasila (5 sila) Hal Yang sesuaiHal yang bertentanganPresiden Soekarno: Jangan sekali kali meninggalkan sejarah (JASMERAH) Cicero (Filsuf Yunani: 106-43 SM) Historia Vitae Magistra,Dari Kedua ungkapan diatas mempunyai arti:1. Sejarah memberikan kearifan2. Sejarah merupakan guru kehidupanPertanyaan : Kenapa?UNGKAPAN PENTING!Alasan:
1. Sejarah bisa digunakan titik tolak untuk melangkah ke masa depan. 2. Meninggalkan kekurangan dan melanggengkan serta meningkatkan kebaikanPentingnya Bangsa dan Negara memiliki Dasar Negara dan IdeologiSejarah membuktikan bahwa:
1. Semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64).. 2. John Gardner (cendikiawan dan politisi Amerika) : Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42)Dari dua pendapat diatas disimpulkan:Suatu bangsa memerlukan ideologi dan dasar negara agar bisa mencapai tujuan bersama.
Bangsa dan Negara Indonesia?PANCASILA1. KETUHANAN YANG MAHA ESA2. 3.4.5.Makna Sila 1Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalahPancasilamenuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinanMakna Sila 2Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnyaMakna Sila 3untuk sila Ketiga, Persatuan Indonesia; menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara.Makna Sila 4Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan; mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.Makna Sila 5untuk sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIATUJUAN PEMBELAJARAN:1. Mhs dapat merumuskan secara singkat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negaraMhs dapat membuktikan bahwa Soekarno sebagai penggali PancasilaMhs dapat menyimpulkan persamaan rumusan usulan dasar negara dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI
TUJUAN PEMBELAJARAN4. Mhs dapat menjelaskan pelaksanaan Pancasila dalam berbagai kurun waktuPancasila Dalam Berbagai Kurun WaktuPra KemerdekaanAwal Kemerdekaan:a. 1945-1950 (Uud 45 dan KRIS)b. 1950-1959 (UUD S)c. 1959-1966 ( ORLA)d. 1966-1998 (ORBA)c. 1988 s.d sekarang (Reformasi)PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAA. PRA KEMERDEKAAN1. Sidang BPUPKI 1 ( 29 Mei 1945 - 1Juni 1945)Dr. Rajiman Widyodiningrat : mengemukakan dasar negra Indonesia merdeka, a. Muh. Yamin. b. Soepomoc. Soekarno
Rumusan menurut 3 peserta sidang:Muh Yamin:1. Peri KebangsaanKetuhanan YME2. Peri KemanusiaanKemanusiaan3. Peri KetuhananPersatuan4. Peri KerakyatanKerakyatan5. Kesejahteraan RakyatKeadilan Sosial
USULAN TERTULIS1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kebangsaan Persatuan Indonesia3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.Soepomo:1.PersatuanKetuhanan YME2.KekeluargaanKemanusiaan3.KeseimbanganPersatuan Ind4.MusyawarahKerakyatan5.Keadilan sosialKeadilan Sosial
Ir.Soekarno1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)
TRI SILA DAN EKA SILATri Sila meliputi: socio-nationalisme, socio democratie dan ke- Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu Gotong Royong karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19).Kutipan Pidato Bung KarnoMaaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal- hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: Philosofische grond-slag daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grond-slag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi(Bahar, 1995: 63).
Bung Karno sebagai penggali:Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa
Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).
Bukti hanya sebagai penggali:Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000: a)Nilai Ketuhanan: Memeluk agama Hindub)Nilai Kerakyatan: Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmurc)Nilai Persatuan: Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasankalimantan Timur
Kerajaan SriwijayaNilai Pancasila :a)Nilai Ketuhanan: Pusat agama Budha di Asia Tenggarab)Nilai Manusiaan: Bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masukc)Nilai Persatuan: Wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggarad)Nilai Kerakyatan: Rakyat makmure)Nilai Keadilan: Tidak membedakan latar belakang
Kerajaan MajapahitIstilah Pancasila dikenali dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu Tidak boleh melakukan kekerasan Tidak boleh mencuri Tidak boleh berjiwa dengki Tidak boleh berbohong Tidak boleh mabuk minuman kerasPara anggota BPUPKI terdiri dari:elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim danelit Nasionalis Kristen
Rumusan dalam Piagam JakartaKetuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyaKemanusiaan yang adil dan beradabPersatua IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia22 Juni 1945 : Panitia SembilanKetuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut dirasa kurang tepat karena menyebutkan agama tertentu (Islam), padahal di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Maka kemudian Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Kalimat di atas diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Piagam Jakarta yang telah mengalami perbaikan ini akhirnya menjadi Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea.Pancasila Era KemerdekaanRumusan yang syah dan benar dimuat dalam Pembukaan UUD 1945Ditetapkan PPKI: 18 Agustus 19451. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonessiaKRIS Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, rumusan Pancasila adalah :a.Ketuhanan Yang Maha Esab.Peri Kemanusiaanc.Kebangsaand.Kerakyatane.Keadilan Sosial
UUDSUUD tersebut mulai berlaku tangal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5Juli 1959 adalah seperti rumusan yang ada dalam Konstitusi RIS yaitu :a.Ketuhanan Yang Maha Esab.Kemanusiaan Yang adil dan beradabc.Persatuan Indonesiad.Kedaulatan Rakyate.Keadilan SosialAwal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila.. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Ada dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh terhadap Dekrit Presiden. :a. Kembali ke Undang- Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara.b. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusansidang konstituanteKonstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka.Dekrit Presiden tersebut berisi :1. Pembubaran konstituante;2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan3. Pembentukan MPRS.Pancasila pada masa ORLAPancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrinManipol/USDEK. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN). USDEK ?Sebuah konsep politik yang dikemukakan oleh Presiden SoekarnoKEPANJANGAN USDEKU: UUD 1945S : Sosialisme IndonesiaD : Demokrasi terpimpinE : Ekonomi terpimpinK : Kepribadian IndonesiaSosialisme Indonesia adalah sebuah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ide tersebut merupakan sinkretisme dari seluruh pemikiran Bung Karno sebagai seorang aktivis, yang, tentu saja sangat bernuansa romantikHAL YANG MENYIMPANGNASAKOM:Pancasila Pada ORBAa. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).b. 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42).
c. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan,
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh P4 terdiri 36 butir, Kemudian ditambah 45 butirPancasila digunakan sebagai legitimasi politikSila 1
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila 2(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.Sila 3(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila 4(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.(6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.Sila 5(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.(4) Menghormati hak orang lain.(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.(9) Suka bekerja keras.(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Pancasila orde ReformasiSaat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde BaruDengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.Dengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namunsemakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara (MD, 2011)Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai PancasilaEmpat Pilar Kebangsaan, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara .
KesimpulanPancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, dasar filosofi negara perlu dilaksanakan dalan kehidupan berbanyarakat, berbangsa dan bernegara oleh seluruh komponen masyarakat. Pemahaman KonsepMantan Presiden Habibie berpendapatsejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu .Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila jarang diucapka, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan dalam ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.Pertanyaan1. Menurut anda, mengapa dikatakan Pancasila seolah olah hilang dari wacana kolektif bangsa 2. Menurut anda, adakah sesungguhnya yanghilang dari bangsa iniRambu-rambuPancasila seolah-olah hilang dalam wacana kolektif bangsa:1. Pancasila jarang sekali dibicarakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.2. Dalam dunia pendidikan Pancasila hanya disisipkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan3. Membicarakan Pancasila berbau ORBAYang HilangRasa Persatuan dan KesatuanSemangat Nasionalisme3.Sikap hidup gotong royong
Pengembangan SikapDalam berbagai pernyataan dan kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pendapat bahwa Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi dan meminta anak bangsa menyudahi perdebatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.Pertanyaan1. Menurut anda, mengapa perdebaatan Pancasila perlu kita akhiri?2. Setujukah anda dengan pendapat tersebut?3. Apakah dengan demikian tidak perlu lagi ada wacana tentang Pancasila?SIKAP1. Berdebat mengenai Pancasila sebagai dasar negara berarti kembali ke tahun 1945Berdebat mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti mengingkari cita-cita bersama bangsa2. Setuju3. Perlu dalam rangka memantapkan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa.Tuj Pembelajaran:1. Mhs dpt menjelaskan pengertian dasar ngr2. Mhs. Dpt menjelaskan dasar hukum Pancasila sebagai `dasar negara RI 3. Mhs dpt menjelaskan susunan Pancasila secara hirarkis-piramidal 4. Mhs. Dpt menjelaskan hub antara Pancasila dan Pembukaan UUD 455. Mhs dpt menjelaakan hub antara Pancasila dengan Pasal-pasal UUD 456. MHs dpt menjelaskan hub Pembukaan dan pasal pasal UUD 45
80PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA832. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, dalam pasal 1 disebutkan:
Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UD 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan RI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara84Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal85Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Mahaesa sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Mahaesa.86Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaStimik Kuwera HarvestPancasila/Wahyu Darmono87Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Stimik Kuwera HarvestPancasila/Wahyu Darmono883.Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Stimik Kuwera HarvestPancasila/Wahyu Darmono894.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
905. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilann
Stimik Kuwera HarvestPancasila/Wahyu Darmono91Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan92Kirdi Dipoyudo(1979:30) menjelaskan: Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).Stimik Kuwera HarvestPancasila/Wahyu Darmono93APAKAH SUDAH ADIL ?94Pancasila sebagai dasar negara harus sesuai dengan jiwa bangsa : Kalau kita mencari dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat sendiri (Soekarno)
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMB UUD NRI 1945Secara formal menunjuk bahwa Pancasila dituangkan dalam pembukaan UUD 45 (tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, politik dan ekonomi saja, akan tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila)
secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yaitu Pancasila. Hal ini bisa dilihat dalam empat Pokok Pikiran Pembukaan :PP 1 : Negara Persatuan PP 2 : Negara hendak mewujudkan Keadilan sosial bg SRIPP 3 : Negara Bekedaulatan RakyatPP 4 : Negara berdasat atas Ketuhanan YME menurut dasar Kemanusiaan YB96HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL UUD NRI 1945Hubungan Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945Hubungan organis berarti Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya Pancasila ke dalam Pasal-Pasal, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positifKesimpulan1. Pancasila sebagai Dasar Negara:Landasan Kehidupan Bernegar Pedoman hidup bernegara yang mencangkup cita Cita, tujuan dan norma Negara Suatu dasar untuk mengatur Penyelenggaraan Negara.Pancasila Sebagai Dasar NegaraA. Secara Yuridis dapat ditemukan dalam:1. Pembukaaan UUD 19452. Ketatapan MPR No XVIII/MPR/1998
B. Sistematika Pancasila yang digunakan berdasar: Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968
Hubungan Pancasila dan Pemb UUD 1945Secara Formal : Pancasila ada dalam Pemb. UUD 1945Secara Materiil : Materi pokok pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila ( lihat pokok pikiran pemb UUD 1945)Hub Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD 1945Hub Kausal : Pemb UUD 1945 penyebab adanya pasal-pasal UUD 1945
Hub Organis: Antara Pemb. Dan batang tubuh UUD 1945 tak dapat dipisahkan
Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan NegaraBidang Politik :Ideal: Sesuai dengan pasal 26, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28
Pasal 26(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang ( UU No 12 tahun 2006)Pasal 27Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyaPasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang ( UU No 9 tahun 1998)
Kes: Pasal 26,27 ayat 1, dan 28 landasan bagi kehidupan nasional dalam bidang Politik Permasalahan dalam pasal-pasal tersebut sesuai dengan Pancasila sila 2 dan 4 , sehingga kebijakan politik harus diabdikan untuk kepentingan manusia ( Kesejahteraan Rakyat Indonesia )
KesimpulanPasal 26,27 ayat 1, dan 28 merupakan landasan bagi kehidupan nasional dalam bidang Politik
Dari ke tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan bidang politik harus sesuai dengan Pancasila sila 2 dan 4 ( Pokok Pikiran Pemb. UUD 45 ke .)
Kalau Pokok Pikiran Pembukaan ke berapa ?Pokok Pikiran ke 4 dan 2 Bidang EkonomiPasal 27 ayat 2, Pasal 33, pasal 34
Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanPasal 33 (terdiri 5 ayat)(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 33(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang ( UU No 17 Tahun 2012 : Tentang Perkoperasian)
Pasal 34 ( terdiri 4 ayat)(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan ticlak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan..(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undangKesimpulanKebijakani Ekonomi harus bertumpu pada ekonomi kerakyatan ( sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan) EKONOMI KERAKYATAN ?Prof Mubyarto ( Kaelan:239)Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa Jadi pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYASesuai Pasal 29, 31, 32Pasal 29(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Pasal 31 ( 5 ayat)(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 31(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 31(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.Pasal 31(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Implementasi dalam HankamSesuai pasal 27 ayat 3, pasal 30
Pasal 27 ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaraPasal 30 (5 ayat)(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Pasal 30(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Pasal 30(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. (UU No 32 Tahun 2002)WILAYAH INDONESIABEKAS JAJAHAN HINDIA BELANDA (kesepakatan Pendiri Bangsa)a. Dari Sabang sampai Merauke b. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU 11oLS dan 95oBT 141oBT c. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim musim dan perekonomian. d. Berdasarkan data tahun 2004 memiiliki 17.504 pulau
Manifestoadalah pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan sering bermuatan politisKompromiAdalah bentuk akomodasi dimana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian.Politik (luas)=segala sesuatu yang berkaitan dengan negaraFalsafah sosial merupakan filsafat yang mempelajari persoalan sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal dan komprehensifKETETAPAN MAJELIS PE R MUSYAWAR ATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.Pasal 1(1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.(2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.(3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.Pasal 2Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :1. Undang-Undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;3. Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);5. Peraturan Pemerintah;6. Keputusan Presiden;7. Peraturan Daerah
