BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Program Pembangunan Provinsi Lampung yang telah tersinkronisasi dengan program Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2020 diantaranya pada sektor perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang semakin efisien dan efektif dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan perhubungan yang efisien dan diindikasikan oleh penyelengaraan perhubungan yang semakin pendek dari sisi jarak dan waktu disertai dengan pola operasi yang aman (security), selamat (safety), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh kabupaten serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dan ekonomi wilayah melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat. Melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh wilayah provinsi yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, serta pergerakan arus barang ke wilayah provinsi yang saling berbatasan/berdekatan dapat dicapai melalui konsep multi-gate dengan pembagian kewilayahan timur – barat dan penerapan konsep yang menghubungkan seluruh titik-titik kota/kabupaten dan kecamatan di 1 - 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 1.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan Program Pembangunan Provinsi Lampung yang telah tersinkronisasi
dengan program Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2020 diantaranya pada
sektor perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang semakin
efisien dan efektif dan memberikan nilai tambah”.
Pelayanan perhubungan yang efisien dan diindikasikan oleh penyelengaraan
perhubungan yang semakin pendek dari sisi jarak dan waktu disertai dengan pola
operasi yang aman (security), selamat (safety), tepat waktu (punctuality), terpelihara,
mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh kabupaten serta mampu mendukung
pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dan
ekonomi wilayah melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta
masyarakat. Melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh
wilayah provinsi yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, serta pergerakan arus barang ke
wilayah provinsi yang saling berbatasan/berdekatan dapat dicapai melalui konsep
multi-gate dengan pembagian kewilayahan timur – barat dan penerapan konsep yang
menghubungkan seluruh titik-titik kota/kabupaten dan kecamatan di provinsi yang
memiliki potensi pengembangan pelabuhan laut; pelayaran rakyat; maupun angkutan
sungai, danau dan penyeberangan yang dapat dikembangakan untuk trayek angkutan
laut perintis.
Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai
kelancaran angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan
peralihan antar moda transportasi. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu
sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana
pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tertuang
dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam
suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal
ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan
pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan.
1 - 1
Dengan latar belakang tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Tahun
Anggaran 2015 ini mengadakan kegiatan "Studi Pola Jaringan Trayek Angkutan Laut
Perintis Provinsi Lampung".
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
1.2.1. Maksud Kegiatan
Maksud kegiatan ini diharapkan keberadaan pelabuhan yang ada dapat difungsikan
secara optimal dan yang utama untuk menata jaringan transportasi laut khususnya
angkutan penumpang dan barang melalui pelabuhan antar pulau yang ada dalam
wilayah Provinsi Lampung dan sekitar pelabuhan terdekat di sekitar perbatasan luar
provinsi.
1.2.2. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari penyusunan Studi Pola Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Provinsi
Lampung adalah:
a. Melakukan survey dan menyusun rencana teknis pola pelayaran pada pelabuhan
eksisting
b. Memberikan informasi tentang kondisi hinterland pelabuhan
c. Memberikan informasi pergerakan lalu lintas kapal antar pulau dalam wilayah
Provinsi Lampung
d. Melaksanakan investigasi untuk mendapatkan identifikasi karakteristik dan
kondisi kesesuaian kapal yang akan dipergunakan dalam pelayaran angkutan laut
perintis dalam kaitannya dengan keselamatan pelayaran
1.2.3. Sasaran Kegiatan
Tersusunnya dokumen Studi Pola Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis di
Wilayah Provinsi Lampung.
1 - 2
1.3. RUANG LINGKUP
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah
Lokasi pekerjaan dilaksanakan pada pelabuhan eksisting yang meliputi dan tidak
terbatas pada:
a. Pelabuhan di Mesuji – Pelabuhan OKI - Pelabuhan Bangka Belitung
b. Pelabuhan di Mesuji - Jakarta
1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan
Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan ini meliputi
perencanaan pola pelayaran di wilayah Provinsi Lampung:
1) Mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan pekerjaan ini seperti studi
terdahulu, data hidrologi, data hidro-oceanografi dan sosial ekonomi wilayah
2) Menyusun metode pelaksanaan pekerjaan dan persiapan pelaksanaan survey
lapangan
3) Melaksanakan survey yang meliputi:
- Survey permintaan dan penawaran kebutuhan ruang kapal asal dan tujuan;
- Survey kelayakan fasilitas pelabuhan asal dan tujuan;
- Analisa kebutuhan biaya operasional kapal untuk angkutan barang dan
penumpang/mil laut;
- Survey mobilitas penduduk;
- Survey komoditas unggulan.
4) Sistem rute pelayaran, pergerakan lalu lintas kapal, perkembangan dimensi
kapal, jenis kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran
Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pekerjaan Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah menelaah tata letak
pelabuhan pada lokasi serta melakukan observasi singkat
2) Tahap identifikasi dan pengumpulan data
a. Proses pengumpulan data dalam rangka untuk mengidentifikasi karakteristik
kegiatan pada pelabuhan eksisting yang meliputi: kebutuhan sarana dan
prasarana pelabuhan, mobilisasi barang dan penumpang/asal dan tujuan
pada setiap daerah dan daerah bangkitan yag akan dilalui
1 - 3
b. Kondisi alur pelayaran; kepadatan lalu lintas, ukuran dan sarat (draft) kapal;
arus dan pasang surut; kondisi cuaca dan ship’s routeing system.
c. Sistem rute pelayaran daerah lalu lintas pedalaman (inshore-traffic zones);
bila pelabuhan tersebut masuk dalam jaringan trayek pelayaran
3) Tahap estimasi volume dan biaya
Secara teknis kegiatan angkutan khususnya dalam angkutan perintis beberapa
komponen biaya menjadi perhitungan pokok untuk itu komponen-komponen
harus dirumuskan dan disusun sesuai dengan pola yang berlaku pada angkutan
laut perintis.
4) Tahap analisa
Pada tahap ini, dari hasil inventarisasi fasilitas pelabuhan dan pengumpulan data
diolah untuk menjadi masukkan (input) yang diperhitungkan dari beberapa aspek
politik, sosial, ekonomi dan budaya; sehingga proses analisa Studi Pola Jaringan
Trayek Angkutan Laut Perintis ini dapat dipertanggung jawabkan.
5) Keluaran
a. Laporan Pendahuluan berisikan kegiatan persiapan/rencana pelaksanaan
pekerjaan; metodologi; jadwal waktu pelaksanaan dan gambaran umum
pekerjaan.
b. Laporan Antara berupa hasil survey lapangan berupa data primer.
c. Laporan Akhir Sementara yang memuat hasil survey lapangan, data primer
dan hasil analisa survey.
d. Laporan Akhir yang merupakan hasil revisi dan masukkan dari hasil
ekspose/diskusi dengan seluruh stakeholder terkait yang diserahkan hasil
survey lapangan, data primer dan hasil analisa survey.
1.4. DATA PENUNJANG
1.4.1 Data Dasar
1. Rencana Induk Pelabuhan Panjang
2. Pelabuhan laut di Provinsi Lampung
3. Kondisi geografis
4. Seluruh peraturan teknis yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini
5. Studi – studi terdahulu dan seluruh data penunjang yang pernah dilaksanakan
1 - 4
1.4.2. Referensi Peraturan
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan
Maritim;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman
dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur
pelayaran di Laut;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 Tentang Tentang
Pelayaran Sungai dan Danau
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
1 - 5
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2011 tentang
Pengerukan dan Reklamasi;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2011 tentang
Pemanduan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang
Telekomunikasi – Pelayaran;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan
Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
24. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 –
2033;
28. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030.
1.4.3. Tinjauan Kebijakan
1.4.3.1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan
Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam
menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan
mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional
yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih
memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan
internasional.
1 - 6
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan
perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan
keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa.
Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin
meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam
negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam
upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil- hasilnya.
Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu
moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang
terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai
dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat,
aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah