KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 1. Modul Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan SPBE 1) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Tim Pengarah SPBE (Indikator 1 & 18) 2) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi (Indikator 2 & 19)
48
Embed
1. Modul Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan SPBEspbe.go.id/asistensi/assets/Modul_Kelembagaan_SPBE.pdf · 2019-07-30 · KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
1. Modul Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan SPBE
1) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Tim Pengarah SPBE (Indikator 1 & 18)2) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi (Indikator 2 & 19)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah(Indikator 1)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
❖Permasalahan• Hampir seluruh K/L/D belum memiliki kebijakan tentang Tim Pengarah SPBE• Keberadaan Tim Pengarah SPBE masih belum banyak ditemukan• Implementasi SPBE berjalan sendiri-sendiri tanpa acuan atau koordinasi, dan tumpang tindih.
❖ Dampak• Sulit melakukan koordinasi di dalam implementasi SPBE, karena tidak adanya acuan• Terjadi pemborosan sumber daya TIK dalam implementasi SPBE karena banyak kegiatan yang
tumpang tindih• Kualitas SPBE tidak terkontrol• Layanan publik mengecewakan masyarakat
LATAR BELAKANG
Indikator 1. Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
❖ Tujuan• Sebagai landasan hukum dalam koordinasi implementasi SPBE yang mengacu pada Perpres
95/2018 Pasal 60 dan 61• Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen, dan Audit serta
Pemantauan dan Evaluasi SPBE
❖ Ruang lingkupPada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kebijakan mencakup :• Identifikasi kebijakan terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah • Struktur Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terdiri atas Tim Pengarah
SPBE• Tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah • Koordinasi dan penerapan SPBE baik secara horizontal maupun vertikal• Evaluasi terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
LATAR BELAKANG (lanjutan)
Indikator 1 …
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Pemerintah 18/2016 tentang Perangkat Daerah• Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 60 dan Pasal 61• Permen Kominfo 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional• Permen PANRB 5/2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE• Permen Kominfo 14/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika
Indikator 1 …
Acuan Kebijakan/Standar terkait
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan mengatur tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE padasemua unit kerja/perangkat daerah.
• Kebijakan mengatur tugas dan fungsi koordinasi internal, pengawasan, dan evaluasi penerapan SPBE.• Penerapan SPBE diatur secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Indikator 1 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Tim pengarah SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berfungsi melakukan koordinasi danmenetapkan kebijakan SPBE dengan tugas-tugas:• Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE• Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE• Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE• Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi
penerapan SPBE
• Terdapat pengaturan tugas Tim koordinasi SPBE yang dapat diterapka di semua unit kerja/perangkatdaerah
Indikator 1 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapanSPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Kebijakan internal mengatur koordinasi/kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dengan institusilainnya dalam pelaksanaan kegiatan SPBE
• Kebijakan mengatur keterlibatan kerja sama pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri (misalnya:Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, danMedia).
Indikator 1 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Tim pengarah SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berfungsi melakukan koordinasi danmenetapkan kebijakan SPBE dengan tugas-tugas:• Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak
eksternal dalam dan luar negeri (misalnya: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, PerguruanTinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media).
Indikator 1 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Tim Pengarah SPBE secara berkalaterhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.
• Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan Tim Pengarah SPBE• Perubahan kebijakan Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan, diimplementasikan dan didokumentasikan
Indikator 1 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Tim Pengarah SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berfungsi melakukan koordinasi danmenetapkan kebijakan SPBE dengan tugas-tugas:• Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain• Melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE• Memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai akibat terjadinya
perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Instansi Pusat/PemerintahDaerah.
Indikator 1 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Indikator 1 …
Model Generik Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Sekretaris
Organisasi dan Tata
Laksana
• Mengoordinasikan
integrasi proses bisnis di
K/L/D
• Mengelola arsitektur bisnis
• Mengelola layanan SPBE
Perencanaan
• Mengoodinasikan
perencanaan SPBE di K/L/D
• Mengoordinasikan tata kelola
data dan manajemen data
Keuangan
• Mengoordinasikan
penganggaran SPBE K/L/D
TIK/Kominfo/Datin
• Mengelola Arsitektur SPBE
• Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi dan
infrastruktur TIK
• Menerapkan keamanan SPBE
• Melaksanakan manajemen
aset TIK dan Layanan
Dewan TIK/
Perguruan Tinggi
(Opsional)
• Memberikan rekomendasi
arah pembangunan TIK
Unit Kerja/Perangkat
Daerah
• Menyampaikan kebutuhan layanan
SPBE di K/L/D
• Mengelola kebutuhan layanan
SPBE
OrtalaTIK/
Kominfo/
Datin
KeuanganPerenca-
naan
Unit Kerja/
Perangkat
Daerah
Wantik/
Perguruan
Tinggi
Sekretaris
• Mengoordinasikan
penerapan
kebijakan SPBE di
K/L/D
• Mengoordinasikan
layanan SPBE
• Mengoordinasikan
SPBE dengan
instansi pusat dan
pemda lain
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Setiap Pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakanSPBE di Instansi Pusat;
• Setiap Pimpinan Instansi Pusat menetapkan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat;• Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat;• Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat diketuai oleh setiap pimpinan Instansi Pusat;• Anggota Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dapat terdiri dari unsur jabatan tertinggi dari masing-
masing unit kerja terkait pada Instansi Pusat;• Setiap Pimpinan Instansi Pusat menetapkan Koordinator SPBE Instansi Pusat;• Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin
unit sekretariat;• Koordinator SPBE Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan
SPBE di Instansi Pusat.
Indikator 1 …
Penyelenggara SPBE di tingkat Instansi Pusat
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE diPemerintah Daerah;
• Setiap Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;• Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;• Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah diketuai oleh Kepala Daerah;• Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat terdiri dari unsur jabatan tertinggi dari
masing-masing perangkat daerah terkait pada Pemerintah daerah;• Setiap Kepala Daerah menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Daerah;• Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah;• Koordinator SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
Indikator 1 …
Penyelenggara SPBE di tingkat Pemerintah Daerah
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Tata Kelola Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah(Indikator 18)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Indikator 18. Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
❖Permasalahan• Tim Pengarah/Koordinasi SPBE masih belum banyak ditetapkan dan disosialisasikanperannya oleh
K/L/D• Konsep Tata Kelola dan Manajemen TI belum banyak dipahami oleh K/L/D• SPBE masih bukan merupakan prioritas pembangunan• Kurangnya dukungan pemimpin• Anggaran SPBE terbatas
❖ Dampak• Implementasi SPBE tidak terkoordinasi dengan baik, dan tidak terarah.• Sumberdaya TIK tumpang tindih• SPBE tidak memberikan manfaat bagi institusi.
LATAR BELAKANG
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
❖ Tujuan• Pembentukan Tim Pengarah SPBE bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata
Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauandan evaluasi SPBE.
❖ Ruang lingkup• Definisi• Struktur Tim Pengarah• Ketua• Anggota• Tugas dan Fungsi Tim Pengarah• Relasi dengan unit lain di dalam organisasi• Mekanisme evaluasi terhadap kinerja tim pengarah SPBE
LATAR BELAKANG (lanjutan)
Indikator 18 …
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik• Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Kominfo (2007)• COBIT 5.
Indikator 18 …
Acuan Kebijakan/Standar terkait
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Tim Pengarah SPBE melakukan tugas dan fungsinya yang mencakup:• Menyusun rencana kerja tahunan beserta target capaiannya sesuai visi misi organisasi• Melakukan pemantauan dan pengawasan inisiatif SPBE• Melakukan evaluasi inisiatif SPBE• Melakukan koordinasi implementasi SPBE dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional/Instansi
Pemerintah lainnya, maupun dengan pihak eksternal dalam dan/atau luar negeri• Pemetaan RACI Chart telah dilakukan terhadap tugas dan fungsi sesuai struktur Tim Pengarah yang
telah ditetapkan• Melakukan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE secara keseluruhan
Indikator 18 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Dokumen Rencana Induk SPBE, RKA/KL program kegiatan SPBE disusun, didiskusikan dan ditetapkanbersama setelah mendengar arahan dan persetujuan Tim Pengarah SPBE
• Pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah proaktif dalam pengusulan nama dan keterlibatan merekadalam Tim Pengarah SPBE
• Tim Pengarah SPBE rutin menjalankan pengarahan minimal setahun dua kali atau sesuai dengankebutuhan
• Tim Pengarah SPBE seluruhnya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai RACI chart yang telahditetapkan
• Tim Pengarah SPBE harus memiliki mekanisme untuk melaksanakan fungsi pengarahan, seperti:• Sebaiknya tersedia sebuah Sistem Informasi yang mendukung mekanisme kerja sesuai tupoksi• Dokumentasi kegiatan Tim Pengarah tersimpan secara rapih dalam format seragam dan
repository elektronik yang mudah diakses.
Indikator 18 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.• Mekanisme evaluasi sudah ditetapkan dan disepakati bersama.• Diperlukan dokumen yang menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja tim pengarah, misalnya dengan mengacu pada PermenPANRB no.20/2018 tentang evaluasiKelembagaan Pemerintah
Indikator 18 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Memastikan Tim Pengarah melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan pemantauanimplementasi SPBE.
• Rapat pleno sekurang-kurangnya setahun 2 kali (Januari dan Juli)• Rapat koordinasi teknis sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulan)• Memastikan Tim Pengarah SPBE melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada Ketua Tim
Koordinasi SPBE
Indikator 18 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Adanya tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE• Adaya peningkatan kinerja Tim Pengarah SPBE secara berkesinambungan.
Indikator 18 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Memastikan bahwa evaluasi terhadap kinerja Tim Pengarah ditindaklanjuti• Memastikan bahwa mekanisme evaluasi anggota Tim Pengarah melalui Kontrak Kinerja (target-target
yang harus dicapai)• Diperlukan instrumen untuk pemantau dan evaluasi penerapan SPBE
Indikator 18 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• COBIT 5: IT Alignment membutuhkan peran Steering Commitee
• Best practice struktur- komposisi tim- syarat keanggotaan
• Best practice tupoksi• Best practice relasi:
- mekanisme/model komunikasi relasi (model-model sentralisasi, desentralisasi, dll).
Indikator 18 …
Best Practice/Penerapan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi(Indikator 2)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Indikator 2. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
❖Permasalahan• Kekosongan kebijakan yang berbentuk produk hukum.• Proses bisnis terintegrasi belum dilaksanakan/belum menjadi prioritas pada K/L/D.
❖ Dampak• Penerapan SPBE masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan• Penerapan SPBE sekedar menghasilkan berbagai aplikasi/tools
❖ Tujuan• Memberikan panduan penyusunan kebijakan terkait proses bisnis terintegrasi• Menyiapkan strategi pelaksanaan dalam menciptakan inovasi proses bisnis terintegrasi yang
berkelanjutan
LATAR BELAKANG
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
❖ Ruang lingkupPada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kebijakan mencakup :• Identifikasi kebijakan terkait inovasi proses bisnis terintegrasi• Pengaturan proses penyusunan dan legalisasi kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi• Pengaturan Kebijakan kerja sama pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri.• Pengaturan mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan internal.• Pengaturan kebijakan integrasi proses bisnis, meliputi penggunaan data dan informasi, penerapan
keamanan, aplikasi dan layanan SPBE.
LATAR BELAKANG (lanjutan)
Indikator 2 …
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;• UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;• PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; • Perpres 38/2017 tentang Inovasi Daerah;• Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 23;• Permen Kominfo 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional;• Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;• Permen PANRB 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Indikator 2 …
Acuan Kebijakan/Standar terkait
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan mengatur inovasi proses bisnis terintegrasi pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan mengatur proses bisnis terintegrasi untuk penggunaan data dan informasi, serta penerapan
keamanan, aplikasi dan layanan SPBE.
Indikator 2 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Pengaturan prinsip-prinsip penyusunan peta proses bisnis terintegrasi• Pengaturan tahapan penyusunan proses bisnis terintegrasi• Pengaturan mekanisme perubahan proses bisnis baik secara bertahap (process business improvement)
ataupun secara menyeluruh (process business reengineering)• Pengaturan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar internal unit kerja / perangkat daerah.• Pengaturan proses bisnis terintegrasi agar terlaksananya bagi pakai data, basis data terintegrasi,
penyelenggaran sistem aplikasi SPBE, dan layanan SPBE• Pengaturan tata cara koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam negeri.
Indikator 2 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan memenuhi pengaturan pada level 3• Kebijakan mengatur arah kerjasama integrasi proses bisnis antar pihak-pihak eksternal dalam dan luar
negeri (misalnya: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas,Perusahaan, dan Media).
Indikator 2 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Pengaturan proses koordinasi dan kerjasama bagi terciptanya inovasi proses bisnis terintegrasi denganpihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri (misalnya: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya,Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media).
Indikator 2 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Kebijakan memenuhi pengaturan pada level 4• Kebijakan mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan proses bisnis terintegrasi secara
berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhaninstansi/pengguna.
• Kebijakan mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan proses bisnis terintegrasi
Indikator 2 …
Pengaturan substansi yang diperlukan untuk menuju level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Pengaturan evaluasi secara berkala terkait inovasi proses bisnis terintegrasi• Pengaturan tata cara penyempurnaan kebijakan inovasi proses bisnis terintegrasi sebagai akibat
terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan InstansiPusat/Pemerintah Daerah.
Indikator 2 …
Uraian substansi/konten kebijakan untuk level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Contoh:• PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;• Perpres No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Level 4);• Peraturan Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Level 3)→
Pergub DKI Jakarta No. 216 Tahun 2019 tentang DPMPTSP, Pergub Jawa Timur No. 88 Tahun 2016tentang DPMPTSP
• Perpres No. 44 Tahun 2018 Tentang Indonesia National Single Window (Level 4)• Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memungkinkan untuk melakukan berbagi
pakai data untuk mengintegrasi bisnis proses (Level 4)• Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Tentang Mekanisme Evaluasi/Review Kebijakan
(Level 5)
Indikator 2 …
Contoh Acuan Penyusunan Kebijakan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi(Indikator 19)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Indikator 19. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
❖Permasalahan• Aspek Kelembagaan dalam Tata Kelola SPBE belum menjadi perhatian utama Instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah• Perencanaan dan pelaksanaan proses bisnis SPBE berjalan sendiri-sendiri dalam unit Instansi
Pusat/ Daerah.• Lemahnya upaya mengintegrasikan proses bisnis SPBE Instansi Pemerintah.• Belum tersosialisasikannya Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis kepada
Kementerian/Lembaga/Daerah
❖ Dampak• Belum tercapai efisiensi dan efektifitas yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit
Instansi Pusat dan Daerah melalui pelaksanaan SPBE• Potensi keluhan masyarakat terhadap layanan publik yang tidak terintegrasi
LATAR BELAKANG
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
❖ Tujuan• Menjadikan integrasi proses bisnis sebagai arus utama dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan
layanan SPBE Instansi Pemerintah• Instansi pemerintah mampu mengantisipasi perubahan internal dan eksternal dengan cakap,
mampu memperkirakan dan mengelola resiko, mampu menetapkan tujuan beserta ukuran-ukuran kinerjanya.
❖ Ruang lingkup• SOP/NSPK yang mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi. • Peta Proses Bisnis berdasarkan Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018.• Integrasi dan pengaturan keselarasan antar proses tata kelola.• Mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola.• Peningkatan kualitas secara berkesinambungan. • Mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.
LATAR BELAKANG (lanjutan)
Indikator 19 …
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal xx;• Peraturan Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.• Peraturan Menteri PAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah• Peraturan Menteri PAN-RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
Indikator 19 …
Acuan Kebijakan/Standar terkait
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Seluruh Peta Proses Bisnis dan Alur Kerja/SOP sebagai dokumen turunannya telah terdokumentasidalam standar yang sama
• Peta Proses Bisnis disusun sampai minimal level 2 sesuai rujukan PermenPAN No. 19/2018.• Tersedia dokumen panduan tentang penyusunan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi yang diterapkan
oleh seluruh Unit Kerja / Perangkat Daerah.• Proses sosialisasi Peta Proses Bisnis Terintegrasi dan Alur Kerja/SOP telah secara rutin dilakukan
kepada seluruh Unit Kerja / Perangkat Daerah• Dokumentasi seluruh program kegiatan bagi penyusunan dan penerapan Inovasi Proses Bisnis
Terintegrasi telah dilakukan
Indikator 19 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Pimpinan K/L/D mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakanProses Bisnis Terintegrasi SPBE.
• Peta Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi disusun dengan pendekatan Model BPMN sedangkan SOP /Alur Kerja disusun dengan pendekatan Model Flowchart
• Buku Panduan Penyusunan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi disusun dan disosialisasikan ataskerjasama Unit Kerja / Perangkat Daerah dengan unit Ortala dan Unit Pengelola TIK atas persetujuanTim Pengarah SPBE
• Dokumentasi program kegiatan penyusunan dan penerapan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasitersimpan dalam format yang sama dan tersimpan pada repository elektronik yang mudah diakses
Indikator 19 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Telah memenuhi proses tata kelola pada level 3• Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya
sesuai dengan Permen PAN-RB No. 47 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama dan PermendagriNo. 86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja.
• Tersedianya instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja inovasi proses bisnis terintegrasi• Apabila mekanisme pengukuran kinerja integrasi bisnis proses tidak tercantum dalam peraturan di
atas, maka K/L/D harus memiliki mekanisme untuk mengukur hal tersebut.
Indikator 19 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Penetapan tujuan dan mekanisme pengukuran kinerja proses-proses tata kelola SPBE.• Pimpinan K/L/D memimpin proses pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi sistem elektronik
secara berkala.• Pimpinan unit kerja/perangkat daerah memastikan proses pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi
sistem elektronik secara berkala tertuang dalam dokumen perencanaan dan dilaksanakan di unitkerja/perangkat daerah yang dipimpin.
• K/L/D melakukan kerjasama dengan berbagai pihak non-state actor (Akademisi, Praktisi IT danMasyarakat Pemerhati) untuk memastikan proses pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi sistemelektronik secara berkala
Indikator 19 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 4
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Telah memenuhi proses tata kelola pada level 4• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.• Tersedianya dokumen hasil evaluasi berkelanjutan dan rekomendasi untuk manajemen perubahan
yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi KelembagaanPemerintah, khususnya pada dimensi proses.
Indikator 19 …
Strategi/proses yang diperlukan untuk menuju level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
• Melaksanakan perubahan proses tata kelola dengan baik berdasarkan perubahan lingkungan internal(seperti perubahan kebutuhan dan peraturan) dan perubahan lingkungan eksternal (sepertiperubahan tantangan dan teknologi)
• Pimpinan K/L/D memimpin proses perbaikan sistem elektronik secara berkesinambungan sebagaitindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
• K/L/D melakukan kerjasama dengan berbagai pihak non-state actor (Akademisi, Praktisi IT danMasyarakat Pemerhati) untuk memastikan proses perbaikan sistem elektronik secaraberkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
Indikator 19 …
Uraian strategi/proses kebijakan untuk level 5
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
Indikator 19 …
Contoh Penerapan
• Salah satu contoh peta proses bisnis yangmenggambarkan alur kerja terintegrasiantara satu Instansi dengan Instansi laindalam proses layanannya.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA