1. - lp3m.univrab.ac.idlp3m.univrab.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Kurikulum-Ilmu-Pemerintahan.pdf1) Program studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi

1. SURAT KEPUTUSAN PENGES

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ABDURRAB

Nomor : 15/SK/FISIPOL

Revisi Tanggal Dikaji ulang oleh Dikendalikan oleh Disetujui oleh

No. Dokumen No. Revisi

Disiapkan oleh Ka. Tim Penyusun

Tengku Fahrul Gafar, S.IP., M.Si 65.201.0115001

Catatan: Dokumen ini milik Fakultas Ilmu SosialTIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN KURIKULUM

PENGESAHAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ABDURRAB

PEKANBARU 15/SK/FISIPOL-UNIVRAB/VII/2017

: : : Ketua LP3M : Unit Penjaminan Mutu Fakultas : Dekan

: Tanggal : 12 September 2017: 00 No.Hal :

Diperiksa oleh Ka. GJM Fakultas

Amri Hakim, S.IP., M.A. 64.201.0113063

Disahkan olehRektor

Dr. Arisman Adnan, M. Sc101013.0815060

Dokumen ini milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab dan

TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab

12 September 2017

Disahkan oleh Rektor

Dr. Arisman Adnan, M. Sc 101013.0815060

dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ABDURRAB

NOMOR: / REK-UNIVRAB/SK/X/2017

Tentang

PENGESAHAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ABDURRAB

PEKANBARU

Bismillahirrahmanirrahim REKTOR UNIVERSITAS ABDURRAB

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses perkembangan akademik

khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, diperlukan adanya kurikulum sebagai panduan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang Ilmu Pemerintahan siap kerja dan berdaya saing;

b. bahwa untuk memajukan dan mengembangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan, di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan memajukan perkembangan dari segi kuantitas maupun kualitas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan kurikulum;

c. bahwa untuk menjamin asas kepastian sehubungan pada pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dibuat Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016

6. Capaian Pembelajaran Program studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata Satu (S1) APSIPI 2015.

7. Statuta Universitas Abdurrab No. 60/YAR/SK/A/XI/2016. 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Abdurrab 9. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik 10. Evaluasi Diri Universitas Abdurrab 11. Evaluasi Diri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 12. Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Pemerintahan 13. Renstra Universitas Abdurrab 2011-2015 14. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2011-2015 15. Renstra Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011-2015

16. Peraturan Akademik Universitas Abdurrab PA/Universitas Abdurrab/I/2014

17. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab KM/Univrab/RAB/V/II/R01

18. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab SM/Univrab/RAB/VII/R01

19. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab MMA/Univrab/RAB/V/R01

20. Panduan Penelitian dan Pengabdian LPPM Univeristas Abdurrab Tahun 2014.

21. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI Universitas Abdurrab tahun 2017

Memperhatikan : Dst MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberlakukan Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan di

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki kemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 01 Oktober 2017 Rektor Dr. Arisman Adnan, M.Sc NIK.101013.081.5060

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Abdurrab, Pekanbaru Universitas Abdurrab, Pekanbaru

Nomor : Pada Tanggal : 01 Oktober 2017 Tentang : Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan

1) Program Studi Sarjana adalah program pendidikan Strata-1 (S-1) yang memberikan hak menyandang gelar Sarjana kepada lulusannya;

2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

3) Kurikulum Wajib Program Studi merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan;

PASAL 2 TUJUAN

Rumusan Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman serta profesional dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara praktik dan teoretik ditingkat nasional

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki Kompetensi serta soft skill dalam bidang Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang mendukung jalannya Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional

3. Menghasilkan naskah dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada Pengembangan Ilmu Pemerintahan klasik dan Kontemporer.

4. Terciptanya Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat yang bermanfaat secara luas sebagai bentuk solusi dan alternatif problematika permasalahan-permasalahan sosial.

PASAL 3 BEBAN DAN MASA STUDI

1) Beban SKS yang harus diambil sebagai wajib Program Studi adalah 144 SKS 2) Masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester

PASAL 4

KURIKULUM 1) Struktur Matakuliah pada Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan terdiri dari:

a) Mata Kuliah Dasar Umum b) Mata Kuliah Wajib Fakultas c) Mata Kuliah Wajib Program Studi d) Mata Kuliah Pilihan

2) Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab pada setiap semester tertera pada lampiran surat keputusan ini

PASAL 5 LULUSAN

Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab diharapkan memiliki kompetensi berikut: Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan menunjukan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika. 3. Menginternalisasi nilai, norma & etika akademik. 4. Nasionalisme 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,

dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan. 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 10. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri. Penguasaan Pengetahuan Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pemerintahan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

1. Menguasai konsep dasar dan teori politik , negara, demokrasi dan pemerintahan; 2. Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik; 3. Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan

pemerintahan; 4. Menguasai konep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional; 5. Menguasai konep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; 6. Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor

publik; 7. Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik ,pemilu dan keparlemenan di

Indonesia; 8. Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat

nasional maupun daerah; 9. Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik; 10. Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-

fungsi pemerintahan ; 11. Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah

publik; 12. Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu

pemerintahan;

13. Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan;

14. Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;

15. Menguasai konsep teroritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;

16. Menguasai konsep teoritis partisipapsi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat;

17. Menguaasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

18. Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan asset negara; 19. Menguasai konsep teoritis pengelolaan SDM pemerintahan; 20. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan

kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan; 21. Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public

service); 22. Menguasau konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya

Indonesia; 23. Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 24. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam

pembangunan; 25. Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan; 26. Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan;

Keterampilan Khusus Mampu mengaplikasikan bidang keahlian pemerintahan, mengkaji masalah-masalah pemerintahan dan memanfaatkan IPTEKS pada bidang pemerintahan dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Rincian capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi; 2. Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku 3. Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun

perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat 4. Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi

agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah; 5. Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan

pemerintahan; 6. Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan

dukungan dari\ pihak lain; 7. Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik

berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah; 8. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait

dengan program/kegiatan; 9. Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

bidang pekerjaan sektor publik; 10. Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai

penyelesaian suatu program/kegiatan; 11. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang

pemerintahan;

12. Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai;

13. Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan.

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

4. Mampu menyusuen deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya.

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

PASAL 6 PENUTUP

1) Program studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi

jabaran lebih lanjut kurikulum ini 2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut 3) Masa berlaku SK Kurikulum ini adalah sampai akhir semester genap Tahun Ajaran

2021-2022.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal :01 Oktober 2017 Rektor Dr. Arisman Adnan, M.Sc NIK.101013.081.5060

2. DAFTAR TIM PENYUSUN KURIKULUM

TIM PENYUSUN

Nama : Zamhasari, M.A NIDN : 1031108001 Jabatan : Ketua Program Studi Tanda Tangan : Nama : Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si NIDN : 1010028901 Jabatan : Sekretaris Program Studi Tanda Tangan : Nama : Tengku Fahrul Gafar, M.Si NIDN : 1020128403 Jabatan : Ketua Tim Penyusun Tanda Tangan : Nama : M. Zainuddin, S.IP., MA NIDN : 1020028502 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : MHD.Rafi Yahya, S.IP., M.IP NIDN : 1009049002 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : M. Melta Batrawan, S.IP., M.Si NIDN : 1022129001 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : Bahjatul Murtasidin, S.IP., M.Si NIDN : Jabatan : Anggota Tanda Tangan :

Nama : Andhik Beni Saputra, S.IP., MA NIDN : Jabatan : Anggota Tanda Tangan : 3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

(PS IP) UNIVERSITAS ABDURRAB Sejak berdirinya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/D/O/2005 terkait Pemberian status terdaftar kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu Jenjang Pendidikan Program S1 di lingkungan Universitas Abdurrab Pekanbaru. Sejak tanggal 7 Juni 2005 hingga tahun 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan kali kedua mengajukan akreditasi kepada BAN PT, dengan hasil akreditasi pertama tahun 2009 mendapatkan peringkat C dan mendapatkan periode kedua Akreditasi dengan nilai B pada tahun 2014.

Penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan KKNI Universitas Abdurrab tahun 2017/2021 didasari oleh beberapa pertimbangan: pertama, berakhirnya masa berlaku Kurikulum 2011/2014. Kedua, perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dalam workshop tanggal 10-12 Juni 2015. Ketiga, Kurikulum 2015/2019 yang sudah berjalan 3 semester belum menerapkan KKNI dengan sepenuhnya, Keempat, penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, serta ditetapkannya KKNI Ilmu Pemerintahan oleh Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) pada tanggal 27 April 2015. Kelima, Kebutuhan dunia kerja, berupa praktisi pemerintahan konsultan professional bidang kebijakan publik, menajemen pemerintahan dan demokrasi lokal. Peneliti bidang pemerintahan, Penggerak Lembaga Swadaya Masyarakat, Analis Kelembagaan Pemerintahan. Keenam, perkembangan kebutuhan masyarakat, seperti: Mewujudkan Penyelenggara Pemerintahan yang Profesional dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Good Governance) di tingkat lokal hingga nasional, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Wilayah Sumatera, Visi Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera, Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi berisikan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan didukung oleh Unit Sarana dan Prasarana Universitas serta para kontributor dan stakeholder dari berbagai sektor. Tim pelaksana terdiri dari Penanggung Jawab Program, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Penanggung Jawab Kegiatan. Program Studi Ilmu Pemerintahan menyadari bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi khusus standar kurikulum merupakan faktor kunci yang harus selalu ditingkatkan dari faktor-faktor di atas, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab merancang kurikulum tahun 2017-2021 sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas lulusan. Berangkat dari motto dan spirit filosofis Universitas Abdurrab Pekanbaru ”Selamatkan Generasi melalui Pendidikan” dan mempertimbangkan peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Riau, maka dirumuskan visi Universitas Abdurrab, yakni “ Menjadi Universitas Professional dan Terkemuka Berbasis Nilai-Nilai Islami di Tingkat Nasional pada Tahun 2035.” Sedangkan Misi Universitas Abdurrab adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi;

2. Membangun budaya ilmiah untuk menjadi rujukan penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara;

3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi dan menyebarluaskan nilai-nilai islami;

4. Menyiapkan dosen dan mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional.

Visi dan misi Universitas Abdurrab Pekanbaru termaktub didalam Statuta Universitas dan Pedoman Akademik Universitas. Semua Fakultas yang bernaung dalam lingkungan Universitas Abdurrab dalam merumuskan visi dan misinya mengacu pada Statuta dan Pedoman Akademik Universitas tersebut. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik adalah bagian dari Universitas Abdurrab, maka perumusan visi dan misinya juga mengacu pada statuta dan Peraturan Akademik Universitas yakni sebagai berikut: ”Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang profesional dan terkemuka berbasis nilai-nilai islami di tingkat nasional pada tahun 2035.” Sedangkan misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi;

2. Membangun budaya ilmiah untuk menjadi rujukan penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara;

3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi dan menyebarluaskan nilai-nilai islami.

3.1 VISI PS IP UNIVRAB

Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab (PS IP Univrab) disusun dengan mengacu pada Visi Universitas Abdurrab Pekanbaru dan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab Pekanbaru. Adapun Visi Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah :

“Menjadi Universitas Profesional dan Terkemuka Berbasis Nilai-Nilai Islami di Tingkat Nasional pada Tahun 2035”.

Sementara Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah : “ Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang profesional dan terkemuka

berbasis nilai-nilai islami di tingkat nasional pada tahun 2035”.

Berdasarkan Visi Universitas Abdurrab dan Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab maka Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab (Univrab) dirumuskan sebagai berikut.

“Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan Profesional dan Berdaya Saing Secara Nasional dengan Bercirikan Nilai-Nilai Keislaman yang Mampu Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal pada Tahun 2035”.

Untuk lebih memperjelas makna dari rumusan visi tersebut, maka dipaparkan tentang

pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut :

1. Profesional Program studi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Berdaya Saing

3. Nilai Keislaman 4. Kearifan Lokal

3.2 MISI PS IP UNIVRAB Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi PS IP Univrab sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional sebagai langkah mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, visioner, kreatif dan berakhlak mulia.

2. Mengembangkan penelitian ilmu pemerintahan dengan mengaktualisasikan sumber-sumber sejarah Islam dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan good governance.

3. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai problematika sosial.

3.3 TUJUAN PS IP UNIVRAB 1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman serta

profesional dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara praktik dan teoretik ditingkat nasional

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki Kompetensi serta soft skill dalam bidang Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang mendukung jalannya Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional

3. Menghasilkan naskah dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada Pengembangan Ilmu Pemerintahan klasik dan Kontemporer.

4. Terciptanya Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat yang bermanfaat secara luas sebagai bentuk solusi dan alternatif problematika permasalahan-permasalahan sosial.

3.4 SASARAN PS IP UNIVRAB Sasaran Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IP) Universitas Abdurrab dirumuskan berdasar visi, misi, tujuan program studi antara lain sebagai berikut : Bidang Pendidikan

1. Memiliki dokumen kurikulum yang secara rutin direvisi dan berstandar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan senantiasa dilakukan singkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Mempunyai lembaga kemahasiswaan yang rutin bersinergi melalkuka berbagai kegiatan, baik bersifat akademis non akademis yang bersinergi dengan kegiatan Program Studi untuk meningkatkan softskills mahasiswa.

3. Melakukan monitoring lulusan melalui studi pelacakan (tracer study) secara rutin. 4. Memiliki kelembagaan yang khusus untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman

dalam proses pembelajaran dan budaya akademik. 5. Meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa skala lokal

dan nasional. 6. Meningkatkan kelas perkuliahan dengan metode studi lapangan untuk meningkatkan

kemampuan dan pengenalan mengenai tatakelola birokrasi pemerintahan baik dalam proses pelayanan publik maupun dalam proses kebijakan publik.

Bidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan karya ilmiah mulai tingkat lokal sampai internasional. 2. Meningkatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan

dari internal dan eksternal Perguruan Tinggi.

3. Menginternalisasikan khasanah nilai islam, kebudayaan dan adat istiadat melayu dalam proses pengembangan ilmu pemerintahan berbasis kearifan lokal.

Bidang Tata Kelola dan Manajerial

1. Memiliki tata pamong berkredibilitas, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di perguruan tinggi serta kepemimpinan program studi.

2. Memiliki kejelasaan struktur organisasi serta dilengkapi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.

3. Memiliki Tim Pelaksana Gugus Jaminan Mutu Prodi yang berada di bawah koordinasi Gugus Jaminan Mutu fakultas, yang dilengkapi berbagai SOP sehingga menjamin proses pembelajaran yang berkualitas disertai monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

4. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan dalam kuantitas dan kualitas yang sangat memadai untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas.

5. Memiliki dosen dengan beban kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdistribusi secara berimbang dalam ketiga bidang tridharma perguruan tinggi.

6. Berkesinambungan dalam melaksanakan berbagai pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang tridharma perguruan tinggi.

7. Memiliki dana operasional mahasiswa yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan penggunaannya direncanakan dengan baik serta dialokasikan secara proporsional pada berbagai komponen kegiatan operasional.

Bidang Kerjasama Kolaboratif

1. Bekerja sama dengan berbagai berbagai institusi dan stakeholder, baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.

2. Memiliki jalinan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kabupaten/ kota yang ada di Riau dalam bidang penelitian untuk dasar perumusan kebijakan publik.

3. Membangun negara dari pinggiran dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintahan desa, kelurahan, dan kampung dalam mendukung upaya pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat.

4. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PS IP UNIVRAB

Strategi Pencapaian Sasaran Jangka Pendek.

1. Memperbaharui kurikulum secara reguler sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengguna lulusan.

2. Meningkatkan kualitas lulusan melalui penjaringan calon mahasiswa, kualitas pembelajaran, serta kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

3. Meningkatkan Kualifikasi dosen untuk mengambil Program Doktor bidang Ilmu Pemerintahan

4. Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang akademis dan praktis. 5. Peningkatan pembelajaran dari tenaga praktisi. 6. Peningkatan proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas (studi lapangan).

Strategi Pencapaian Jangka Menengah

1. Peningkatan kompetensi dosen untuk mendapatkan hibah kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam melakukan penelitian dan pengabdian yang bersifat kolaboratif dengan pihak luar program studi.

2. Peningkatan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah dalam nasional dan internasional.

3. Peningkatan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah dalam nasional dan internasional.

Strategi Pencapaian Sasaran Jangka Panjang 1. Meningkatnya kualitas tata kelola institusi melalui kualitas sistem pelayananan

administrasi akademik dan administrasi keuangan berbasis elektronik 2. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi. 3. Peningkatan kualitas sarana komunikasi sehingga mudah diakses oleh berbagai

pemangku kepentingan, baik domestik maupun asing. 4. Peningkatan kapasitas dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat

internasional. 5. Peningkatan kerjasama dengan institusi luar, baik pemerintah maupun swasta sebagai

upaya untuk terjaminnya keberlangsungan berbagai kegiatan Program Studi.

Untuk lebih jelas mengenai strategi pencapaian tersebut dapat dilihat pada milestone 2017-2021 PS IP univrab berikut ini:

5. PROFILE LULUSAN PS IP UNIVRAB

Profile lulusan PS IP Univrab disusun berdasarkan ketentuan visi dan misi Univrab, Fisipol, PS IP, tracer study, pengguna lulusan, analisis SWOT, serta kebutuhan pada aspek pengembangan IPTEKS serta ketetapan Asosiasi Prodi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSIPI) terkait profile umum sebagai penciri Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IP), maka dari itu profile lulusan pada PS IP Univrab disusun seperti berikut :

2016/2017Akreditasi B

2017/2018Reakreditasi

2018/2019Akreditasi A/Akreditasi B dengan Bobot Nilai Tinggi

2019/2020partisipasi aktif dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal

2020/2021Partisipasi aktif dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat

Pernyataan Visi Profil Lulusan

Program Studi Ilmu Pemerintahan Profesional dan Berdaya saing

Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta Penggerak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Nasional Analis Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nilai-Nilai Keislaman Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.

Penyelenggaraan Pemerintahan

- Praktisi Pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu pegawai negeri Sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Pegawai Honor Pemerintahan/ Tenaga Harian Lepas (THL) dikantor-kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta pada badan dan lembaga yang berada dilingkungan pemerintah pusat.

- Peneliti bidang kajian Pemerintahan yang ditempatkan di perguruan tinggi atau pada lembaga bidang pengkajian ilmu pengetahuan milik negara maupun swasta.

Berbasis Kearifan Lokal

Praktisi pada pemerintahan dengan mengadopsi unsur lokalitas seperti pada sistem pemerintahan kepenghuluan dan kampung.

Berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan, maka profile lulusan PS IP Univrab adalah insan

akademik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai islam sebagai:

1. Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta penggerak lembaga pemberdayaan masyarakat dan sosial.

2. Praktisi pemerintah seperti aparatur sipil negara (ASN) baik itu pegawai negeri Sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pegawai honor pemerintahan/ tenaga harian lepas (THL) dikantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pada badan dan lembaga yang berada dilingkungan pemerintah pusat.

3. Praktisi pemerintahan berbasis kearifan lokal di Riau (Kepenghuluan atau Kampung) 4. Analis Kelembagaan Pemerintahan Pusat dan Daerah 5. Peneliti bidang Pemerintahan 6. Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.

5.1 Kompetensi Utama Lulusan:

1. Memahami politik legislasi terutama dalam legal drafting (penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan) dan mampu melakukan analisis kondisi perpolitikan lokal dan nasional serta memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah lingkungan sosial kemasyarakatan.

2. Memahami sistem kontrol manajemen pemerintahan pusat dan daerah pada bidang-bidang proyek pembangunan infrastruktur dan non infrastrtuktur.

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional


3. Mampu menginternalisasikan nilai Islam, adat, budaya serta kearifan lokal di Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

4. Piawai dalam menjalankan langkah-langkah dalam setiap agenda kegiatan penelitian bidang pemerintahan dan mampu memetakan objek kajian ilmu pemerintahan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

5. Memiliki kepribadian yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan tatakelola pemerintahan diberbagai tingkatannya.

5.2 Kompetensi Pendukung Lulusan:

1. Memahami produk-produk legislasi serta ruang lingkup perpolitikan yang terjadi di institusi legislatif di Indonesia, serta mampu memahami dan menganalisa secara sistematis tentang berbagai isu, tema dan persoalan-persoalan mengenai kinerja legislatif.

2. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

3. Memahami konsep dasar manajemen, dan mampu mengaplikasikannya dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah nyata yang ada di lingkungan organisasi.

4. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan.

5. Memiliki kemampuan dalam memahami penelitian sosial terutama pada objek analisis ilmu pemerintahan

6. Memiliki kemampuan dasar dalam menafsirkan ayat alquran dan hadist berkaitan dengan politik dan Pemerintahan serta mampu memahami kosnsep dasar kepemimpinan islam, dan bagaimana kerja atau praktek kepemimpinan yang baik.

5.3 Kompetensi Lainnya/ Pilihan Lulusan:

1. Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi perubahan organisasi terutama yang berhubungan dengan proyek di masyarakat.

2. Memahami model-model pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya desa dan keuangan desa

3. Memahami politik identitas dalam wacana politik kontemporer, pentingnya pemahaman politik identitas dalam wacana politik kontemporer, dan politik toleransi dan perbedaan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) LULUSAN DAN BAHAN KAJIAN Capaian pembelajaran berdasarkan lampiran SN Dikti dan rumusan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia serta kurikulum institusional PS IP Univrab dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel.3.7.1 Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan

Aspek Kode Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan

Sikap dan Tata Nilai

ST1 Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius;

ST2 Menjunjung tinggi nilai berdasarkan, agama, moral dan etika;

ST3 Berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;

ST4 Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

ST5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

ST6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyrakat dan lingkungan;

ST7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara;

ST8 Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik;

ST9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;

ST10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

ST11 Berpenampilan Islami

ST12 Siap Menjadi Pemimpin Penguasaan Pengetahuan

PP1 Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi

PP2 Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik

PP3 Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan

PP4 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional

PP5 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

PP6 Menguasai konsep dan model dalam manajemen dan organisasi sektor publik

PP7 Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia

PP8 Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah

PP9 Menguasai Konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.

PP10 Menguasai konsep hubunganan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan

PP11 Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik

PP12 Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan

PP13 Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan

PP14 Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan.

PP15 Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;

PP16 Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat

PP17 Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

PP18 Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara

PP19 Menguasai konsep teoritis pengelolaaan SDM pemerintahan;

PP20 Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;

PP21 Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)

PP22 Menguasai konsep teoritis masayarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia

PP23 Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan

PP24 Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan

PP25 Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan

Keterampilan Khusus

KK1 Mampu Memimpin dan mengelola organisasi

KK2 Mampu dan trampil melayanai masayarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;

KK3 Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;

KK4

Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;

KK5 Mampu berbicara didepan publik dan meyakinkan publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;

KK6 Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain

KK7 Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah

KK8 Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan

KK9 Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik

KK10 Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan

KK11 Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;

KK12 Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang sesuai

KK13 Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional

KK14 Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia

KK15 Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup

KK16

Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.

KK17 Memiliki pengetahuan mengenai islam, budaya melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keterampilan Umum

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya

KU2 Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU3 Mampu Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.

Penyusunan profil lulusan PS IP Univrab dilanjutkan dengan perumusan capaian pembelajaran dan bahan kajian melalui CP Lulusan APSIPI dan CP Lulusan lokal Institusional.

6.1. Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kurikulum Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSIPI)

Penginternalisasian rumusan capaian pembelajaran KKNI dalam kurikulum APSIPI yang berfungsi untuk pencapaian profil lulusan PS IP Univrab, yakni berupa:

Kategori (CP) Lulusan

Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan

Penguasaan pengetahuan

(a). Menguasai konsep dasar dan teori politik , negara, demokrasi dan pemerintahan; (b). Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik; (c).Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan; (d). Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional; (e). Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; (f) Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik; (g). Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik, pemilu dan keparlemenan di Indonesia; (h). Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah; (i). Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik; (j). Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan ; (k). Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik; (l). Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pemerintahan; (m). Menguasai konsep teoritis

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;

KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;

KU10 Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam

KU11 Fasih membaca Al-Qur’an

KU12 Mampu dan memahami istilah-istilah dalam Bahasa Inggris yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitasnya

KU13 Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia

menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan; (n). Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; (o). Menguasai konsep teroritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan; (p). Menguasai konsep teoritis partisipapsi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat; (q). Menguaasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; (r). Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan asset negara; (s). Menguasai konsep teoritis pengelolaan SDM pemerintahan; (t). Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan; (u). Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public service); (v). Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya Indonesia; (w.) Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (x) Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan; (y). Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan; (z). Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan;

Keterampilan khusus (a). Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi; (b). Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku. (c). Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat. (d). Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah; (e). Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan pemerintahan; (f). Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari\ pihak lain; (g). Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah; (h). Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan; (i). Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik; (j). Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/kegiatan; (k). Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan; (l). Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai; (m). Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan.

6.2. Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan Lokal (Institusional) PS IP Univrab

Capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum lokal institusional yang diturunkan dari profil lulusan dan visi Misi PS IP Univrab, berupa:

Profil Lulusan CPL Khusus

A. Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta Penggerak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Menguasai politik legislasi terutama dalam legal drafting (penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan) dan mampu melakukan analisis kondisi perpolitikan lokal dan nasional serta memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah lingkungan sosial kemasyarakatan.

B. Analis Kelembagaan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Memiliki kemamampuan analisis faktor faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Peneliti Bidang Pemerintahan

Piawai dalam menjalankan langkah-langkah dalam setiap agenda kegiatan penelitian bidang Pemerintahan dan mampu memetakan objek kajian ilmu pemerintahan dengan pendekatan kuantitatif dan Kualitatif.

D. Praktisi Pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Honor Pemerintahan/ Tenaga Harian Lepas (THL) dikantor Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta pada Badan dan lembaga yang berada dilingkungan Pemerintahan Pusat.

Memahami sistem kontrol manajemen pemerintahan pusat dan daerah pada bidang-bidang proyek pembangunan infrastruktur dan non infrastrtuktur.

E. Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.

Memiliki kepribadian yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan tatakelola pemerintahan diberbagai tingkatannya.

F. Praktisi pemerintahan berbasis kearifan lokal di Riau (Kepenghuluan atau Kampung)

Mampu menginternalisasikan nilai Islam, adat, budaya serta kearifan lokal di Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.


7.MATRIK CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN BAHAN KAJIAN Bahan kajian dibentuk berdasarkan CP. Lulusan dan untuk menjawab ilmu yang dipelajari untuk mencapai CP lulusan yang telah dirumuskan. Untuk Matrik CP lulusan dan bahan kajian PS IP Univrab dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian

SIKAP DAN

TATA NILAI

ST1 Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius;

BK1 BK2

Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama

ST 2 Menjunjung tinggi nilai berdasarkan, agama, moral dan etika;

BK3 Hak Asasi Manusia

ST3 Berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;

BK3 BK4

Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila

ST4 Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

BK5 Nasionalisme

ST 5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

BK6 Karakter Bangsa

ST6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

BK7 BK8 BK9

BK10 BK11 BK12

Gotong Royong Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan

ST7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara;

BK13 BK14 BK15 BK16 BK17

Pengertian Sistem Hukum Tujuan Hukum, Unsur-Unsur Hukum Hukum Admnistrasi Negara Bantuan Hukum Budaya Sadar Hukum

ST8 Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik; BK18 Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik ST9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas

pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; BK19 Profesionalisme


ST10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

BK20 BK21 BK22 BK23

Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis

ST11 Berpenampilan Islami BK24 Kajian Fiqih Islam ST12 Siap Menjadi Pemimpin BK25

BK26 BK27 BK28 BK29 BK30 BK31

Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer

KETRAMPILAN

KU1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya

BK32 BK33 BK34 BK35

Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan

seni

KU2 Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

BK36 Kualitas kinerja pelayanan sektor publik

KU3

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan

BK37 Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia

KU4

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.

BK38 BK39 BK40 BK41

Memahami Ejaan yang di Sempurnakan (EYD) Metode penyusunan karya ilmiah Menulis artikel ilmiah

Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik


UMUM

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;

BK42 BK43

BK44

Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi terhadap

manajemen pemerintahan Pengolahan dan analisis data penelitian

KU6

Mampu memelihara dan mengembangakan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;

BK45 BK46

Membangun Jaringan kemitraan

Komunikasi internal kelembagaan dan antar lembaga dalam Pemerintahan

KU7

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

BK47 BK48

BK49

Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan Efektifitas kepemimpinan pemerintahan.

KU8

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

BK50 BK51

Evaluasi kebijakan Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan:

analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.

KU9

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;

BK52 BK53

BK54 BK55

Teknik pengumpulan data observasi;

Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

Konsep dasar statistik umum Pengolahan data dan teknik penyajian data

KU10

Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam


BK61 BK62

Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Kajian Fiqih Islam Fiqih kontemporer Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah


KU11 Fasih membaca Al-Qur’an BK63

BK64 Konsep Iman kepada Al Qur’an Ta’amul ma Al Qur’an

KU12

Mampu dan memahami istilah-istilah dalam Bahasa Inggris yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitasnya

BK65 BK66 BK67 BK68

Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam bahasa Inggris Nouns Adjectives Verbs Adverbs

KU13

Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia

BK69 BK70 BK71 BK72 BK73 BK74

Masalah Pembangunan Sosial Politik dan Kebijakan Pemerintahan Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi dan Menguatnya Politik Etnisitas Menata politik etnistitas

KETRAMPILAN

KHUSUS

KK1

Mampu Memimpin dan mengelola organisasi BK75

BK76

Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan

Model-model kepemimpinan

KK2

Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;

BK77 BK78

BK79 BK80

Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata kelola

pelayanan sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik : penerapan

electronic government (studi kasus e-procurement)

KK3

Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;

BK81 BK82

Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan

KK4 Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;

BK83 Forecasting

KK5 Mampu berbicara didepan publik dan meyakinkan BK84 Komunikasi pembangunan dan Humas dalam


publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;

BK85 BK86

pemerintahan Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan

KK6 Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain

BK87

BK88

Faktor-faktor dalam membangun komunikasi pemerintahan yang baik

Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan

KK7

Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah

BK89 BK90

BK91

Dasar-dasar pengambilan keputusan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu

Pemerintahan Rekomendasi kebijakan

KK8

Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan

BK92

BK93

Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society

Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat

KK9

Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik

BK94 BK95 BK96

Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government Dimensi dan relasi e- government Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik

KK10 Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan

BK97

BK98

Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen organisasi

Pengendalian Proyek

KK11

Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;

BK99 BK100

Inovasi dalam teknologi pemerintahan Pembentukan masyarakat informasi

KK12

Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang sesuai

BK101 BK102

Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan Peran Media Komunikasi dalam penyelanggaraan

pemerintahan

KK13

Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional

BK103 BK104 BK105 BK106 BK107

Konsep dan definisi Politik Sejarah perkembangan Ilmu Politik Sistem politik dan pemerintahan Pembagian Kekuasaan Negara


BK108 BK109

BK110

Pengantar Sistem Politik Indonesia

Konsep Dasar Analisis Sistem Politik

Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif

negara hukum demokratis

Dampak politik global terhadap Sistem Politik

Indonesia

KK14 Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia

BK111 BK112

Etika Kepribadian Konstitusi Negara Indonesia

KK15

Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup

BK113 BK114 BK115

Masalah Sosial Sikap dan interaksi Sosial Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan

pemerintahan

KK16 Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.

BK116 BK117

Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan Etika Profesi dalam Organisasi

KK17

Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

BK118 BK119 BK120

BK121 BK122

BK123

BK124

Karakteristik syari’at Islam Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika

pemerintahan Manajemen pemerintahan derah (SDM, Keuangan,

Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah

PP1

Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi

BK125 BK126 BK127 BK128

Teori Politik Menurut Para Ahli Teorisasi dan Konsep Sosiologi Negara dan konstitusi Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain,

terutama dengan sosiologi, politik, administrasi publik,


PENGUASAAN

PENGETAHUAN

BK129

BK130 BK131

hukum tata negara Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu Politik

PP2

Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik

BK132

BK133 BK134 BK135

Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan

Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan

PP3 Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan

BK136 BK137

Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan

PP4 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional

BK138 BK139

Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan

PP5

Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

BK140 BK141 BK142 BK143 BK144

BK145

BK146 BK147

Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind Otonomi daerah Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan pemerintahan

desa Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa

Adat Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat

PP6

Menguasai konsep dan model dalam manajemen dan organisasi sektor publik

BK148 BK149 BK150 BK151

Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi

PP7 Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia

BK152 BK153

Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD),


Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)

PP8

Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah

BK154 BK155 BK156

BK157

Lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, fungsi legislatif dan produk legislasi;

Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam

legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam politik

legislasi;

PP9 Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.

BK158 BK159

Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik

PP10

Menguasai konsep hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan

BK160 BK161

BK162 BK163

BK164 BK165

Ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat. Masyarakat dan pemerintahan;

Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia Perbandingan fungsi pemerintahan

PP11 Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik

BK166 Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik

PP12

Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan

BK166 BK167 BK168 BK169

BK170 BK171 BK172

Pengantar penelitian sosial Paradigma dalam penelitian sosial Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah

PP13 Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan BK173 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah;


gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan

BK174 BK175 BK176 BK177 BK178

Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif

PP14

Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan.

BK179 BK180 BK181 BK182

Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan.

PP15

Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;

BK183 BK184 BK185

Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

PP16

Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat

BK186 BK187 BK188 BK189 BK190 BK191

BK192

BK193

BK194 BK195

Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi Sosial Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Politik dan

Pemerintahan Indonesia Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan

PP17

Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

BK196 BK197 BK198 BK199

Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah


BK200 BK201

Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat

PP18

Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara

BK202 BK203 BK204 BK205

Tata kelola keuangan pemerintahan Anggaran publik Pendekatan penyusunan anggaran Hubungan keuangan pusat dan daerah

PP19

Menguasai konsep teoritis pengelolaaan SDM pemerintahan;

BK206

BK207

Pengertian dan sejarah perkembangan konsep tata kelola SDM pemerintahan

Fungsi-fungsi tata kelola SDM pemerintahan : fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja

PP20

Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;

BK208 BK209 BK210 BK211

Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan

PP21

Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)

BK212 BK213

BK214

Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola

pelayanan sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik

PP22

Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia

BK215

BK216

Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia;

Budaya dan kebudayaan; Manusia (masyarakat) dan peradaban;

PP23 Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan

BK217 BK218 BK219 BK220

Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Sistem Perbandingan Pemerintahan Teori perbandingan pemerintahan

PP24 Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan BK221 BK222

Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi


pemerintahan PP25 Menguasai konsep teoritis etika dalam

pemerintahan BK223 BK224 BK225 BK226

Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan Umum

8. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN HUBUNGAN NYA DENGAN BAHAN KAJIAN

8.1 Matrik Pembentukan Mata Kuliah Penetapan matakuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum pada PS IP Univrab dengan cara keilmuan prodi diklasifikasikan kedalam kelompok bidang kajian yang secara sederhana dibagi kedalam inti keilmuan, IPTEKS pendukung dan IPTEKS pendukung sebagai penciri PS IP Univrab. Untuk melihat pembentukan mata kuliah PS IP Univrab dapat dilihat pada matrik berikut ini:

No Mata Kuliah Kode MK

SKS Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

yang dibebankan pada Mata Kuliah Bahan Kajian

1 Agama UA101 2

Sikap dan Tata Nilai (ST): Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha

Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius

Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama Konsep Iman kepada Al Qur’an

2 Pancasila UA102 2

Sikap dan Tata Nilai (ST): Berkontribusi pada peningkatan mutu

kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik;

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menyusun deskripsi saintifik

hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.

Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila Gotong Royong Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik

3 Bahasa Indonesia UA103 2 Ketrampilan Umum (KU) :

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan


dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.

4 Pengantar Ilmu Politik FS101 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan analisis kondisi

nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional


5 Pengantar Sosiologi FS102 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi

Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu bekerjasama dan menjalin

hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan

Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori

politik, sosial, negara, demokrasi Menguasai konsep teoritis partisipasi

masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat

Teorisasi dan Konsep Sosiologi Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat Masalah Sosial Masalah Pembangunan Sosial Sikap dan interaksi Sosial Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi

Sosial

6 Bahasa Inggris FS103 2 Ketrampilan Umum (KU) : Mampu dan memahami istilah-istilah

dalam Bahasa Inggris yang berkaitan

Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam Bahasa Inggris

dengan pekerjaan dan aktivitasnya Nouns Adjectives Verbs Adverbs

7 Dasar-Dasar Logika FS104 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya

Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika

8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

S1101 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan


pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil mengambil

keputusan menyangkut masalah

Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu

Pemerintahan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu

Pemerintahan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu

ilmu dan seni Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan ilmu lain,

terutama dengan sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara.

publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah

9 Pendidikan Ibadah UA201 3

Ketrampilan Umum (KU) :


Fasih membaca Al-Qur’an

Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Fiqih kontemporer Ta’amul ma Al Qur’an

10 Kewarganegaraan UA204 2

Sikap dan Tata Nilai (ST): Berperan sebagai warganegara yang

bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki kepribadian yang

berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia

Nasionalisme Karakter Bangsa Etika Kepribadian

11 Sistem Hukum Indonesia

FS205 3

Sikap dan Tata Nilai (ST): Taat hukum dan disiplin dalam

kehidupan bermasayarakat dan bernegara;


12 Pengantar Manajemen FS206 2

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dan model dalam

manajemen dan organisasi sektor publik

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil mengambil

Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Dasar-dasar pengambilan keputusan Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi Etika Profesi dalam Organisasi

keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah

Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.

13 Sistem Sosial Budaya Indonesia

FS207 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis

masyarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia

Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia

Budaya dan kebudayaan Manusia (masyarakat) dan peradaban

14 Sistem Politik Indonesia

FS208 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan analisis kondisi

nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional

Pengantar Sistem Politik Indonesia Konsep Dasar Analisis Sistem Politik Pembangunan sistem politik Indonesia dalam

perspektif negara hukum demokratis Dampak Politik Global terhadap Sistem Politik

Indonesia

15 Pemerintahan Nasional

S1201 3


penyelenggaraan pemerintahan nasional

Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi

Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Ketrampilan Khusus (KK) :

Memiliki kepekaan terhadap

Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem

pemerintahan Politik dan Kebijakan Pemerintahan Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR,

DPD), Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)

Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Teori organisme tujuan dan fungsi pemerintahan

berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup

16 Sejarah Pemerintahan di Riau

S1202 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan Mengenai

Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

17 Studi Konstitusi S1203 2


politik, sosial, negara, demokrasi Ketrampilan Khusus (KK) :

Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia Negara dan Konstitusi

18 Pendidikan Sosial Islam

UA302 3 Ketrampilan Umum (KU) :


Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah

19 Pengantar Statistik FS309 2

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu mendokumentasikan,

menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;


20 Etika Pemerintahan S1301 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan

Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika

pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan

21 Kepemimpinan Pemerintahan

S1302 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap

Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam

pemerintahan Efektifitas kepemimpinan pemerintahan

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu Memimpin dan mengelola organisasi Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.

Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan

Model-model kepemimpinan Teori dan pendekatan dalam studi

kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik

22 Pemerintahan Daerah S1303 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan

medebewind Otonomi daerah Manajemen pemerintahan derah (SDM,

Keuangan, Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah

23 Birokrasi Pemerintahan

S1304 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik

Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan

Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan

Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan

24 Teori Politik S1305 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi

Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu

Politik

25 Hukum Tata Pemerintahan

S1306 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis hukum

tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran

Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan

pemerintahan. Menguasai konsep hubungan

masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan

Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat.

26 Kepemimpinan Islam UA403 3 Sikap dan Tata Nilai (ST): Siap Menjadi Pemimpin

Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam

27 Metode Penelitian Sosial

FS410 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan

Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah

28 Pemerintahan Desa S1401 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan

pemerintahan desa

29 Kebijakan Sektor Publik

S1402 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu melakukan proses evaluasi

diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan pemetaan

masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;

Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;

Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah

Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan Forecasting Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor

publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Rekomendasi kebijakan Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan

sektor publik

publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah

Penguasaan Pengetahuan (PP) :

Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;

Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik

30 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan

S1403 3


pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;


Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap

pemerintah Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat Masyarakat dan pemerintahan

31 Komunikasi Pemerintahan

S1404 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu berbicara didepan publik dan

meyakinkan publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;

Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain


Komunikasi pembangunan dan Humas dalam pemerintahan

Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan Faktor-faktor dalam membangun komunikasi

pemerintahan yang baik Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan Konsep dan Teori Komunikasi dalam

Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan

komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;

pemerintahan. Komunikasi internal kelembagaan dan antar

lembaga dalam Pemerintahan.

32 Enterpreneurship S1405 3

Sikap dan Tata Nilai (ST): Menginternalisasi semangat

kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis Profesionalisme

33 Sejarah Peradaban Islam

UA504 3

Sikap dan Tata Nilai (ST): Siap menjadi pemimpin

Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer

34 Proses Legislasi di Indonesia

S1501 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis proses

legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah

Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah


Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat

dalam legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam

politik legislasi;

35 Manajemen Proyek S1502 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu memelihara dan

mengembangakan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu mengendalikan diri dalam

situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan

Membangun Jaringan kemitraan Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen

organisasi Pengendalian Proyek

36 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan

S1503 3


pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara


37 Perbandingan Pemerintahan

S1504 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi

informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan

Teori perbandingan pemerintahan Sistem Perbandingan Pemerintahan Perbandingan fungsi pemerintahan

38 Metodologi Ilmu Pemerintahan

S1505 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis dalam

penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan

Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu

Pemerintahan

39 Pelayanan Sektor Publik

S1506 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menunjukan kinerja mandiri,

bermutu, dan terukur Penguasaan Pengetahuan (PP) :

Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil melayani

masyarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;

Kualitas kinerja pelayanan sektor publik Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola

pelayanan sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata

kelola pelayanan sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor

publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik :

penerapan electronic government (studi kasus e-procurement)

Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik

40 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

UA605 4 Sikap dan Tata Nilai (ST):

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata

masyarakat dan lingkungan; Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan

41 Metode Penelitian Kuantitatif

S1601 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis menyusun

ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan

Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian

Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif

42 Pemerintahan Masyarakat Adat

S1602 3


penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa Adat

Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat

43 Metode Penelitian Kualitatif

S1603 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis menyusun

ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah; Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Teknik pengumpulan data observasi;


44 Pemilu dan Kelembagaan Politik

S1604 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis sistem

kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia

Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan

Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan

Umum

45 Tata Kelola Pemerintahan

S1605 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu bekerjasama dan menjalin

hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan

Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang

Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society

Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan

sesuai

46 Tata Kelola SDM Pemerintahan

S1606 3


pengelolaaan SDM pemerintahan; Ketrampilan Umum (KU) :

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki sikap dan perilaku

bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.


Fungsi-fungsi tata kelola SDM Pemerintahan: fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja

Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan: analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.

Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan

47 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan

S1701 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis partisipasi

masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat

Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan

Politik dan Pemerintahan Indonesia

48 Ekologi Pemerintahan S1702 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi

informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan

Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan


Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi

ekologi pemerintahan Ekologi pemerintahan dan pembangunan

masyarakat Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan

dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

49 Pembangunan dan Kearifan Lokal

S1703 3 Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang

Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika

pemerintahan

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

50 Teknologi Informasi Pemerintahan

S1704 3

Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan; Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan Ketrampilan Umum (KU) : Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;

Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government

Dimensi dan relasi e- government Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Inovasi dalam teknologi pemerintahan Pembentukan masyarakat informasi Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi

terhadap manajemen pemerintahan

51 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masy. Desa

S1705 3

Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat

Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan

52 Politik Identitas dan Multikulturalisme

S1706 3

Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi dan menguatnya politik etnisitas Menata politik etnistitas

53 Skripsi FS811 6 Ketrampilan Khusus (KK) : Metode penyusunan karya ilmiah

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.

Menulis artikel ilmiah

Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik

8.2. Hubungan Antara Bahan Kajian Dengan Mata Kuliah yang Sudah Dibentuk

Kode BK

Bahan Kajian

KODEMK

Matakuliah

BK1 BK2

BK63

Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama Konsep Iman kepada Al Qur’an

MK1 Agama

BK3 BK4 BK7

BK18

Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila Gotong Royong Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik

MK2 Pancasila

BK38 BK39

BK40


MK3 Bahasa Indonesia

BK103 BK104 BK105 BK106


MK4 Pengantar Ilmu Politik

BK126 BK93 BK113 BK69 BK114 BK186 BK187

Teorisasi dan Konsep Sosiologi Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat Masalah Sosial Masalah Pembangunan Sosial Sikap dan interaksi Sosial Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi Sosial

MK5 Pengantar Sosiologi

BK65 BK66 BK67 BK68

Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam Bahasa Inggris Nouns Adjectives Verbs Adverbs

MK6 Bahasa Inggris

BK32 BK33 BK34

Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika

MK7 Dasar-Dasar Logika

BK136 BK137 BK90 BK35 BK37 BK128

Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu Pemerintahan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, terutama

dengan sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara.

MK8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

BK56 BK57 BK59 BK64

Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Fiqih kontemporer Ta’amul ma Al Qur’an

MK9 Pendidikan Ibadah

BK3 BK5 BK6

BK111

Hak Asasi Manusia Nasionalisme Karakter Bangsa Etika Kepribadian

MK10 Kewarganegaraan



MK11 Sistem Hukum Indonesia

BK148 BK149 BK150 BK89 BK151 BK117

Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Dasar-dasar pengambilan keputusan Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi Etika Profesi dalam Organisasi

MK12 Pengantar Manajemen

BK215 BK216 BK216

Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia Budaya dan kebudayaan Manusia (masyarakat) dan peradaban

MK13 Sistem Sosial Budaya Indonesia

BK107 BK108 BK109

BK110

Pengantar Sistem Politik Indonesia Konsep Dasar Analisis Sistem Politik Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif

negara hukum demokratis Dampak Politik Global terhadap Sistem Politik Indonesia

MK14 Sistem Politik Indonesia

BK138 BK139 BK70 BK153

BK115 BK129

BK163

Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Politik dan Kebijakan Pemerintahan Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD), Eksekutif

(Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)

Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Teori organisme tujuan dan fungsi pemerintahan

MK15 Pemerintahan Nasional

BK119 BK120

Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

MK16 Sejarah Pemerintahan Di Riau

BK112 BK127

Konstitusi Negara Indonesia Negara dan Konstitusi

MK17 Studi Konstitusi

BK60 BK61 BK62

Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah

MK18 Pendidikan Sosial Islam

BK54 BK55


MK19 Pengantar Statistik

BK221 BK222 BK223

Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan

MK20 Etika Pemerintahan

BK47 BK48 BK49

Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan

MK21 Kepemimpinan Pemerintahan

BK75 BK76 BK158 BK159

Efektifitas kepemimpinan pemerintahan Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan Model-model kepemimpinan Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik

BK140 BK141 BK142 BK123

BK124

Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind Otonomi daerah Manajemen pemerintahan derah (SDM, Keuangan,

Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah

MK2 Pemerintahan Daerah

BK132 BK133 BK134 BK135

Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan

MK23 Birokrasi Pemerintahan

BK130 BK131

Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu Politik

MK24 Teori Politik

BK179 BK180 BK181 BK182 BK161

Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat.

MK25 Hukum Tata Pemerintahan

BK25 BK26 BK27

Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam

MK26 Kepemimpinan Islam

BK170 BK171

BK172

Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah

MK27 Metode Penelitian Sosial

BK143 BK144

Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan pemerintahan desa

MK28 Pemerintahan Desa

BK81 BK82 BK83 BK208 BK209 BK210 BK211 BK50 BK91 BK166

Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan Forecasting Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Rekomendasi kebijakan Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik

MK29 Kebijakan Sektor Publik

BK196 BK197 BK198 BK199 BK200 BK201 BK162

Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat Masyarakat dan pemerintahan

MK30 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan

BK84 BK85 BK86 BK87

BK88 BK89 BK184 BK185

BK46

Komunikasi pembangunan dan Humas dalam pemerintahan Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan Faktor-faktor dalam membangun komunikasi pemerintahan

yang baik Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Komunikasi internal kelembagaan dan antar lembaga dalam

Pemerintahan.

MK31 Komunikasi Pemerintahan

BK20 BK21

Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan

MK32 Enterpreneurship

BK22 BK23 BK19

Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis Profesionalisme

BK28 BK29 BK30 BK31

Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer

MK33 Sejarah Peradaban Islam

BK154

BK155 BK156 BK157


Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam politik

legislasi;

MK34 Proses Legislasi di Indonesia

BK45 BK97 BK98

Membangun Jaringan kemitraan Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen organisasi Pengendalian Proyek

MK35 Manajemen Proyek

BK202 BK203 BK204 BK205


MK36 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan

BK220 BK219 BK165

Teori perbandingan pemerintahan Sistem Perbandingan Pemerintahan Perbandingan fungsi pemerintahan

MK37 Perbandingan Pemerintahan

BK168 BK169

Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan

MK38 Metodologi Ilmu Pemerintahan

BK36 BK212

BK213

BK214 BK77 BK78

BK79 BK80

BK96

Kualitas kinerja pelayanan sektor publik Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola pelayanan

sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata kelola pelayanan

sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik : penerapan

electronic government (studi kasus e-procurement) Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik

MK39 Pelayanan Sektor Publik

BK8 BK9

BK10 BK11 BK12

Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan

MK40 Kuliah Kerja Nyata

BK176 BK177 BK178

Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif

MK41 Metode Penelitian Kuantitatif

BK145 BK146 BK147

Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa Adat Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat

MK42 Pemerintahan Masyarakat Adat

BK173 BK174 BK175 BK52 BK53

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah; Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Teknik pengumpulan data observasi;


MK43 Metode penelitian Kualitatif

BK152 BK226

Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan Umum

MK44 Pemilu dan Kelembagaan Politik

BK92 BK101

Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan

MK45 Tata Kelola Pemerintahan

BK206

BK207

BK51

BK116


Fungsi-fungsi tata kelola SDM Pemerintahan: fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja

Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan: analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.

Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan

MK46 Tatakelola SDM Pemerintahan

BK188 BK189 BK190 BK191

Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Politik dan

Pemerintahan Indonesia

MK47 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan

BK221 BK222

BK160 BK163

BK164

Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi

pemerintahan Ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan

fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

MK48 Ekologi Pemerintahan

BK121 BK122

Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika

pemerintahan

MK49 Pembangunan dan kearifan Lokal

BK94 BK95 BK217

BK218 BK99 BK100

Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government Dimensi dan relasi e- government Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Inovasi dalam teknologi pemerintahan

MK50 Teknologi Informasi Pemerintahan

BK42 BK43

Pembentukan masyarakat informasi Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi terhadap

manajemen pemerintahan BK192

BK193

BK194 BK195

Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan

MK51 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

BK71 BK72 BK73 BK74

Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi Dan Menguatnya Politik Etnisitas Menata politik etnistitas

MK52 Politik Identitas dan Multikulturalisme

MK53 Skripsi

9. MATAKULIAH, BOBOT DAN SKS

9.1 Kode Mata Kuliah, Pembobotan dan SKS

Kode matakuliah terdiri dari lima digit dengan ketentuan sebagai berikut:

1 2 3 4 5 Digit 1, 2 : kode penanggung jawab matakuliah (universitas/fakultas/prodi) UA=Universitas Abdurrab FS=Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik S1=Program Studi Ilmu Pemerintahan Digit 3: Kode penempatan semester Digit 4,5: Kode nomor mata kuliah

Untuk melihat besaran sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut adapun unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan standar kompetensi lulusan SN-Dikti untuk strata 1 (S1) adalah level 6.

b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dikuasaidi PS IP Univrab merujuk pada isi pembelajaran SN-Dikti

c. Metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan juga merujuk pada Standard proses Pembelajaran dalam SN Dikti

Secara prinsip SKS adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian yang telah ditentukan. Berdasarkan permenristekdikti No.44 tahun 2015 dan Perturan Akademik Universitas Abdurrab tahun 2016, menyebutkan bahwa 1 sks :

a. Untuk perkuliahan responsi dan tutorial dikelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka dikelas, 60 menit tugas mandiri, 60 menit untuk tugas terstruktur setiap minggunya

b. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran yang sejenis mencakup tatap muka 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya.

c. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, praktik pengabdian kepada masyarakat dan pembelajaran lain yang setara 170 menit per semester.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami setiap mata kuliah memiliki bobot 1 sks dan dalam pasal 15 ayat (2) Permensristekdikti NO. 44tahun 2015 menyebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 Minggu. Proses penetapan Sks yang disajikan dalam Kurikulum KKNI PS IP Univrab disajikan dalam bentuk struktur kurikulum dan memperhatikan durasi belajar mahasiswa. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peremnristekdikti No. 44 tahun 2015 bahwa untuk masa studi dan beban belajara pada program sarjana/sarjana terapan/diploma empat; menyebutkan bahwa : masa studi paling lambat 7 (tahun) dengan beban belajar paling sedikit 144 sks (seratus empat puluh empat) sks.

Dalam penyusunan sks PS IP Univrab untuk matakuliah kompetensi utama berkisar 60% dan Mata kuliah penciri universitas, fakultas dan prodi berkisar 40%. Dengan rumus sebagai berikut:

��1��

∑��53�� × 144��

Untuk kode penanggung jawab mata kuliah, penempatan semester dan kode nomor mata kuliah, pembobotan dan sks pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Univrab dapat dilihat pada tabel berikut ini : Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional) Matakuliah wajib umum berjumlah 4 mata kuliah dengan bobot 8 sks yang terdiri dari :

No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket

1 Agama UA101 2 W

2 Pancasila UA102 2 W

3 Bahasa Indonesia UA103 2 W

4 Kewarganegaraan UA204 2 W

Mata Kuliah Wajib Institusi (Universitas Abdurrab) Mata kuliah wajib institusi berjumlah 5 mata kuliah dengan bobot 14 sks (S1) yang terdiri dari:


1 Pendidikan Ibadah UA201 2 W

2 Pendidikan Sosial Islam UA302 2 W

3 Kepemimpinan Islam UA403 3 W

4 Sejarah Peradaban Islam UA504 3 W

5 Kuliah Kerja Nyata UA605 4 W

Mata Kuliah Wajib Fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Mata kuliah wajib fakultas berjumlah 11 mata kuliah dengan bobot 33 sks yang terdiri dari: No Mata Kuliah Fakultas Kode MK SKS Ket 1 Pengantar Ilmu Politik FS101 3 W

2 Pengantar Sosiologi FS102 3 W

3 Bahasa Inggris FS103 2 W

4 Dasar-Dasar Logika FS104 3 W

5 Sistem Hukum Indonesia FS205 3 W

6 Pengantar Manajemen FS206 2 W

7 Sistem Sosial Budaya Indonesia FS207 3 W

8 Sistem Politik Indonesia FS208 3 W

9 Pengantar Statistik FS309 2 W

10 Metode Penelitian Sosial FS410 3 W

11 Skripsi FS811 6 W

Mata Kuliah Wajib Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Mata Kuliah Wajib Program Studi berjumlah 30 mata kuliah dengan bobot 89 sks yang terdiri dari:

No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan S1101 3 W

2 Pemerintahan Nasional S1201 3 W

3 Sejarah Pemerintahan di Riau S1202 3 W

4 Studi Konstitusi S1203 2 W 5 Etika Pemerintahan S1301 3 W 6 Kepemimpinan Pemerintahan S1302 3 W

7 Pemerintahan Daerah S1303 3 W

8 Birokrasi Pemerintahan S1304 3 W

9 Teori Politik S1305 3 W

10 Hukum Tata Pemerintahan S1306 3 W

11 Pemerintahan Desa S1401 3 W

12 Kebijakan Sektor Publik S1402 3 W

13 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan S1403 3 W

14 Komunikasi Pemerintahan S1404 3 W

15 Enterpreneurship S1405 3 W

16 Proses Legislasi di Indonesia S1501 3 W

17 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan S1503 3 W

18 Perbandingan Pemerintahan S1504 3 W

19 Metodologi Ilmu Pemerintahan S1505 3 W

20 Pelayanan Sektor Publik S1506 3 W

21 Metode Penelitian Kuantitatif S1601 3 W

22 Pemerintahan Masyarakat Adat S1602 3 W

23 Metode Penelitian Kualitatif S1603 3 W

24 Pemilu dan Kelembagaan Politik S1604 3 W

25 Tata Kelola Pemerintahan S1605 3 W

26 Tata Kelola SDM Pemerintahan S1606 3 W

27 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan S1701 3 W

28 Ekologi Pemerintahan S1702 3 W

29 Pembangunan dan Kearifan Lokal S1703 3 W

30 Teknologi Informasi Pemerintahan S1704 3 W Mata Kuliah Pilihan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Mata Kuliah Pilihan Program Studi berjumlah 3 mata kuliah dengan bobot 9 sks yang terdiri dari:

No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Manajemen Proyek S1502 3 P

2 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa S1705 3 P

3 Politik Identitas dan Multikulturalisme S1706 3 P

10. STRUKTUR KURIKULUM PS IP UNIVRAB 10.1 Susunan mata kuliah kedalam semester

No Kode Mata Kuliah SKS

SKS Perkuliahan

Semester Mata kuliah Prasyarat

T P L 1 2 3 4 5 6 7 8

A. Mata kuliah Wajib Umum

UA101 Agama 2 √

UA102 Pancasila 2 √

UA103 Bahasa Indonesia 2 √

UA204 Kewarganegaraan 2 √

B. Mata kuliah Wajib Institusi (UNIVRAB)

1. Mata Kuliah Wajib Institusi bagi keseluruhan Prodi Se Universitas Abdurrab

UA201 Pendidikan Ibadah 2 √

UA302 Pendidikan Sosial Islam 3 √

UA403 Kepemimpinan Islam 3 √

UA504 Sejarah Peradaban Islam 3 √

2. Mata Kuliah Wajib Institusi hanya bagi program Sarjana (S1)

UA605 Kuliah kerja Nyata 4 √

C. Mata Kuliah Wajib FISIPOL UNIVRAB

FS101 Pengantar Ilmu Politik 3 √

FS102 Pengantar Sosiologi 3 √

FS103 Bahasa Inggris 2 √

FS104 Dasar-Dasar Logika 3 √

FS205 Sistem Hukum Indonesia 3 √

FS206 Pengantar Manajemen 2 √

FS207 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 √

FS208 Sistem Politik Indonesia 3 √

FS309 Pengantar Statistik 3 √

FS410 Metode Penelitian Sosial 3 √

FS811 Skripsi 6 √ D. Mata Kuliah Wajib PS IP UNIVRAB

1. Matakuliah APSIPI

S1101 Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan 3 √

S1201 Pemerintahan Nasional 3 √

S1203 Studi Konstitusi 2 √

S1303 Pemerintahan Daerah 3 √

S1306 Hukum Tata Pemerintahan 3 √

S1302 Kepemimpinan Pemerintahan 3 √

S1304 Birokrasi Pemerintahan 3 √

S1301 Etika Pemerintahan 3 √

S1401 Pemerintahan Desa 3 √

S1402 Kebijakan Sektor Publik 3 √

S1404 Komunikasi Pemerintahan 3 √

S1505 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3 √

S1503 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 3 √

S1504 Perbandingan Pemerintahan 3 √

S1506 Pelayanan Sektor Publik 3 √

S1605 Tata Kelola Pemerintahan 3 √

S1606 Tata Kelola SDM Pemerintahan 3 √

S1704 Teknologi Informasi Pemerintahan 3 √

S1702 Ekologi Pemerintahan 3 √

2. Matakuliah Khas/Penciri PS IP UNIVRAB

S1202 Sejarah Pemerintahan di Riau 3 √

S1602 Pemerintahan Masyarakat Adat 3 √

S1703 Pembangunan dan Kearifan Lokal 3 √

E. Mata Kuliah Pilihan PS IP UNIVRAB

S1502 Manajemen Proyek 3 √

S1705 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa

3 √

S1706 Politik Identitas dan Multikulturalisme 3 √

TOTAL SKS 155

10.2 Sebaran Mata Kuliah

Semester I


1 Agama UA101 2 W

2 Pancasila UA102 2 W

3 Bahasa Indonesia UA103 2 W

4 Pengantar Ilmu Politik FS101 3 W

5 Pengantar Sosiologi FS102 3 W

6 Bahasa Inggris FS103 2 W

7 Dasar-Dasar Logika FS104 3 W

8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan S1101 3 W

Total 20

Semester II

No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Pendidikan Ibadah UA201 3 W

2 Kewarganegaraan UA204 2 W

3 Sistem Hukum Indonesia FS205 3 W

4 Pengantar Manajemen FS206 2 W

5 Sistem Sosial Budaya Indonesia FS207 3 W

6 Sistem Politik Indonesia FS208 3 W

7 Pemerintahan Nasional S1201 3 W

8 Sejarah Pemerintahan di Riau S1202 3 W

9 Studi Konstitusi S1203 2 W

Total 24 Semester III


1 Pendidikan Sosial Islam UA302 3 W

2 Pengantar Statistik FS309 2 W

3 Etika Pemerintahan S1301 3 W

4 Kepemimpinan Pemerintahan S1302 3 W

5 Pemerintahan Daerah S1303 3 W

6 Birokrasi Pemerintahan S1304 3 W

7 Teori Politik S1305 3 W

8 Hukum Tata Pemerintahan S1306 3 W

Total 23

Semester IV


1 Kepemimpinan Islam UA403 3 W

2 Metode Penelitian Sosial FS410 3 W

3 Pemerintahan Desa S1401 3 W

4 Kebijakan Sektor Publik S1402 3 W

5 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan S1403 3 W

6 Komunikasi Pemerintahan S1404 3 W

7 Enterpreneurship S1405 3 W

Total 21

Semester V


1 Sejarah Peradaban Islam UA504 3 W

2 Proses Legislasi di Indonesia S1501 3 W

3 Manajemen Proyek S1502 3 P

4 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan S1503 3 W

5 Perbandingan Pemerintahan S1504 3 W

6 Metodologi Ilmu Pemerintahan S1505 3 W

7 Pelayanan Sektor Publik S1506 3 W

Total 21

Semester VI


1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) UA605 4 W

2 Metode Penelitian Kuantitatif S1601 3 W

3 Pemerintahan Masyarakat Adat S1602 3 W

4 Metode Penelitian Kualitatif S1603 3 W

5 Pemilu dan Kelembagaan Politik S1604 3 W

6 Tata Kelola Pemerintahan S1605 3 W

7 Tata Kelola SDM Pemerintahan S1606 3 W

Total 22

Semester VII


1 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan

S1701 3 W

2 Ekologi Pemerintahan S1702 3 W

3 Pembangunan dan Kearifan Lokal S1703 3 W

4 Teknologi Informasi Pemerintahan S1704 3 W

5 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masy. Desa

S1705 3 P


Total 18

Semester VIII

No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Skripsi FS811 6 W

Total 6

Mata Kuliah Pilihan


1 Manajemen Proyek S1502 3 P

2 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa S1705 3

P


Total 9

Mata Kuliah Jumlah SKS Mata Kuliah Jumlah Mata Kuliah

Wajib 50 SKS Mata Kuliah

Wajib 146 Pilihan 3 Pilihan 9

Total 53 Total 155

Keterangan: W : Wajib P : Pilihan Total SKS : 155 SKS (146 SKS Mata Kuliah Wajib dan 9 SKS Mata Kuliah Pilihan) Minimal Kelulusan : 144 SKS Kurikulum KKNI ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017/2018 dan seterusnya (sampai dilakukan peninjauan ulang terhadap kurikulum ini)

Pekanbaru, Oktober 2017 Kaprodi IP

Zamhasari, MA NIDN.1031108001

1. - lp3m.univrab.ac.idlp3m.univrab.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Kurikulum-Ilmu-Pemerintahan.pdf1) Program studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi

Documents