1 - KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU …kendari.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files... · kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan

- 1 -

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 111/KEP-BKIPM/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada pengguna jasa

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan dalam proses

sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil

perikanan, diperlukan data pengguna jasa

yang lengkap dan benar;

b. bahwa untuk memperoleh data yang

lengkap dan benar, pengguna jasa


Keamanan Hasil Perikanan perlu

dilakukan pendataan sehingga memiliki

identitas tunggal melalui penerbitan Kartu

Layanan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

tentang Pedoman Penerbitan Kartu

Layanan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4197);

- 3 -

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara


Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017


Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

220);

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN

KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN.

- 4 -

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerbitan Kartu Layanan


Keamanan Hasil Perikanan (Kartu BKIPM)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penerbitan Kartu Layanan

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

merupakan panduan bagi Unit Pelaksana Teknis


Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) di

seluruh Indonesia dalam melaksanakan proses

penerbitan Kartu BKIPM bagi pengguna jasa


Keamanan Hasil Perikanan di lingkup wilayah

kerjanya.

KETIGA : Pusat lingkup BKIPM bertugas untuk melakukan

pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan penerbitan dan penggunaan Kartu

BKIPM yang dilaksanakan oleh UPT KIPM sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada anggaran

BKIPM.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2017


PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN

HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN

KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 111/KEP-BKIPM/2017 TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

PEDOMAN PENERBITAN

KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin

produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu. Dalam rangka

melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah melalui

Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem

Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang

terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan

terhadap hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar bebas

dari penyakit ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas melaksanakan

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan serta keamanan hayati ikan sebagai upaya

pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina

serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-

KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

2

BKIPM menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan

perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu

dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (UPT KIPM) yang berada di tempat-tempat pemasukan

dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan serta

hasil perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan perkarantinaan ikan serta

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, UPT KIPM

berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan, beserta peraturan pelaksanaannya,

seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri,

Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis

(Juknis), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha di bidang

perikanan, berdampak terhadap meningkatnya arus lalu lintas

ikan atau produk perikanan baik ekspor, impor maupun

domestik, serta bertambahnya jumlah pengguna jasa KIPM.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelayanan

sertifikasi kesehatan ikan saat ini antara lain :

1. Adanya duplikasi data pengguna jasa KIPM yang disebabkan

karena pengguna jasa yang sama menggunakan nama dan

alamat yang berbeda untuk tujuan penerima yang berbeda.

2. Identitas pengguna jasa KIPM tidak tercantum secara lengkap

sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan penelusuran.

3. Data yang ada belum mampu memberikan gambaran company

profile pengguna jasa KIPM

Guna menjawab permasalahan tersebut di atas sekaligus

memberikan kemudahan dalam pelayanan jasa KIPM, maka

diperlukan pendataan/registrasi pengguna jasa KIPM melalui

3

penerbitan kartu layanan pengguna jasa KIPM, yang terintegrasi

ke dalam Sistem Komputer Karantina Ikan on line.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi petugas KIPM

dalam pendataan pengguna jasa KIPM dan penerbitan kartu

layanan KIPM.

Tujuannya adalah untuk menyeragamkan tatacara

penerbitan kartu layanan karantina ikan, pengendalian mutu

dan keamanan hasil perikanan yang selanjutnya disebut Kartu

BKIPM.

C. Sasaran

Pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan karantina

ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

D. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan penerbitan, pembekuan, pengaktifan kembali dan

pencabutan Kartu BKIPM; serta

2. Ketentuan pengecualian pengguna jasa yang memiliki Kartu

BKIPM.

E. Pengertian Umum

1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat BKIPM adalah

Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan serta keamanan hayati ikan;

2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat

UPT KIPM adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai

tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perkarantinaan

ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

di tempat pemasukan dan pengeluaran;

4

3. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan

Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina

dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam

negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam

wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi

inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh

dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan

Hasil Perikanan;

5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut

HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum

terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di

wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif

cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama

dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu

tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil

bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya

dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina,

atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

7. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh

daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup

atau mati, termasuk bagian-bagiannya;

8. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau

dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku,

dan olahan lainnya;

9. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang

mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan

karantina;

10. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa/produk

pengolahan ikan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia;

5

11. Pengeluaran adalah mengeluarkan media pembawa/produk

pengolahan ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke

luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia;

12. Pengguna jasa KIPM adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang bertanggung jawab terhadap pemasukan

dan/atau pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan;

13. Kartu layanan KIPM yang selanjutnya disebut Kartu BKIPM

adalah kartu yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap

pengguna jasa yang telah terdaftar sebagai pengguna jasa

KIPM dan dipergunakan untuk mendapatkan layanan KIPM;

14. Nomor Identitas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut NIKIPM

adalah nomor identitas pengguna jasa KIPM yang bersifat

spesifik dan tercantum di dalam Kartu BKIPM.

6

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PEMBEKUAN,

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENCABUTAN KARTU BKIPM

A. Prinsip Dasar

Pengguna jasa yang melakukan kegiatan pemasukan

dan/atau pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan wajib

memiliki Kartu BKIPM untuk mendapatkan layanan KIPM.

B. Klasifikasi Pengguna Jasa

Pengguna jasa KIPM diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan,

yaitu:

1. Pengguna jasa KIPM perseorangan; dan

2. Pengguna jasa KIPM berbentuk badan hukum.

C. Mekanisme

1. Pengajuan permohonan

Pengguna jasa KIPM mengajukan permohonan Kartu BKIPM

yang ditujukan kepada Kepala UPT KIPM tempat yang

bersangkutan membutuhkan layanan KIPM, dengan mengisi

formulir isian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1.

Pengajuan dapat dilakukan secara elektronik ke alamat surat

elektronik UPT KIPM setempat dan/atau secara manual

dengan melampirkan file scanning atau fotokopi berkas sesuai

dengan persyaratan.

2. Persyaratan administrasi

a. Pengguna jasa KIPM perseorangan, melampirkan fotokopi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan untuk

yang telah memiliki NPWP;

2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda Penduduk,

Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk

WNA); dan

3) Surat keterangan domisili atau akte hak milik atas tanah

yang dipergunakan sebagai tempat usaha. Untuk nama

pemilik akte yang tidak sama dengan pemilik usaha,

melampirkan perjanjian sewa/akta jual beli/surat

keterangan dari pejabat pemerintahan setempat.

7

b. Pengguna jasa berbadan hukum, melampirkan fotokopi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;

2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda Penduduk,

Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk

WNA);

3) Surat keterangan domisili; dan

4) Akte pendirian perusahaan.

c. Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) atau

ekspedisi, melampirkan fotokopi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;

2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda

Penduduk/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)

untuk WNA);

3) Nomor Induk Kepabeanan atau Izin Perusahaan

Ekspedisi;

4) Surat keterangan domisili; dan

5) Akte pendirian perusahaan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian

formulir isian yang telah diisi oleh pengguna jasa KIPM,

meliputi:

a. Verifikasi administrasi

1. kelengkapan pengisian formulir dan data dukungnya;

2. kebenaran pengisian formulir; dan

3. keabsahan identitas pemilik;

b. Verifikasi lapang

untuk memverifikasi kebenaran data formulir isian

pengguna jasa KIPM dengan kondisi lapang.

4. Penerbitan Kartu BKIPM

a. Pengguna jasa diberikan Kartu BKIPM yang didalamnya

terdapat NIKIPM, apabila hasil verifikasi administrasi dan

lapang sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperoleh

hasil lengkap, benar dan sesuai;

8

b. Kartu BKIPM sebagaimana contoh format pada Lampiran 7,

diserahkan kepada pengguna jasa KIPM dengan

menggunakan surat pengantar sebagaimana Lampiran 3

dalam Keputusan ini, dengan tembusan Kepala Pusat

lingkup BKIPM;

c. Apabila hasil verifikasi administrasi dan lapang

sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperoleh hasil tidak

lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah, permohonan

dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan

diperbaiki. Pengembalian permohonan dapat dilakukan

secara elektronik dan/atau manual dengan disertai

alasannya;

d. Kartu BKIPM diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) lembar

untuk masing-masing pengguna jasa dan wajib untuk

selalu dibawa pada saat membutuhkan layanan KIPM;

e. Penomoran NIKIPM diberikan oleh Kepala UPT KIPM

dengan 11 (sebelas) digit angka, yang mempunyai

pengertian :

• Digit ke - 1 dan 2 = kode UPT KIPM tempat

pengguna jasa mendaftar

(kode UPT KIPM pada

lampiran 6)

• Digit ke -3 = angka 1 untuk pengguna

jasa berbadan

hukum/perseorangan skala

besar, angka 2 untuk

pengguna jasa perseorangan

skala kecil, dan angka 3

untuk PPJK

• Digit ke - 4 dan 5 = tahun penerbitan

• Digit ke - 6,7,8 dan 9 = nomor urut kartu

9

• Digit ke - 10 dan 11 = cabang perusahaan, angka

00 untuk perusahaan

induk/tidak ada cabang

perusahaan, angka 01

cabang perusahaan ke-1

dan selanjutnya

Contoh nomor NIKIPM: 15 3 17 0019 00

artinya: Pemegang Kartu BKIPM adalah Perusahaan PPJK

atau perusahaan ekspedisi, yang melakukan pendaftaran

di UPT KIPM Jakarta II pada tahun 2017 dengan nomor

urut kartu 19 serta merupakan perusahaan induk/tidak

ada cabang perusahaan.

f. Pemberian Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dilakukan selambat-lambatnya selama 10

(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan

setelah dilakukan verifikasi dinyatakan lengkap, benar

serta sesuai;

g. Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada angka huruf

b berlaku selama yang bersangkutan membutuhkan

layanan KIPM.

5. Perubahan Data

a. Setiap perubahan data wajib diberitahukan secara tertulis

kepada Kepala UPT KIPM tempat Kartu BKIPM diterbitkan;

dan

b. UPT KIPM wajib melakukan verifikasi administrasi dan

verifikasi lapang atas perubahan data yang diajukan

pemilik Kartu BKIPM.

6. Pembekuan Kartu BKIPM

Kartu BKIPM dapat dibekukan oleh Kepala UPT KIPM,

apabila:

a. Pemilik Kartu BKIPM tidak melakukan kegiatan

pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa atau

10

hasil perikanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

secara berturut-turut;

b. Hasil monitoring ditemukan data yang tidak sesuai dengan

data administrasi yang ada; dan/atau

c. Ditemukan adanya penyalahgunaan Kartu BKIPM.

Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan

pembekuan sebagaimana dimaksud kepada pengguna jasa

secara elektronik dan/atau manual dengan disertai alasan

yang jelas, dengan tembusan kepada Kepala Pusat lingkup

BKIPM. Selama pembekuan, pemilik Kartu BKIPM tidak

berhak mendapatkan layanan KIPM. Surat Pembekuan Kartu

BKIPM sebagaimana pada Lampiran 4.

7. Pengaktifan kembali Kartu BKIPM

Kartu BKIPM yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam

angka 6, dapat diaktifkan kembali apabila:

a. Pemilik Kartu BKIPM yang dikenakan tindakan pembekuan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6

huruf a, dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan

telah melakukan kegiatan pemasukan dan/atau

pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan; atau

b. Pemilik Kartu BKIPM yang dikenakan tindakan

pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada

angka 6 huruf b, telah mengajukan perbaikan data

administrasi.

Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan

pengaktifan kembali Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud

kepada pengguna jasa secara elektronik dan/atau manual,

dengan tembusan kepada Kepala Pusat lingkup BKIPM.

8. Pencabutan Kartu BKIPM

a. Kartu BKIPM dapat dicabut apabila:

1. Pemilik Kartu BKIPM melakukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang karantina ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;

11

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan


angka 6 huruf a, pemilik kartu BKIPM tidak melakukan

kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran media

pembawa atau hasil perikanan;

3. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan


angka 6 huruf b, Pemilik Kartu BKIPM tidak

memperbaiki data administrasi yang tidak sesuai;

4. Penyalahgunaan kartu BKIPM sebagaimana dimaksud

angka 6 huruf c, merupakan tindak Pidana;

5. Pemilik Kartu BKIPM dinyatakan pailit oleh pengadilan,

dan/atau;

6. Atas permintaan pemilik Kartu BKIPM.

b. Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan

pencabutan Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud kepada

pengguna jasa secara elektronik dan/atau manual dengan

disertai alasan yang jelas, dengan tembusan kepada Kepala

Pusat lingkup BKIPM.

9. Monitoring

Untuk memastikan kebenaran data dan performa pengguna

jasa, UPT KIPM dan/atau Badan KIPM sewaktu-waktu

dapat melakukan monitoring terhadap Pengguna Jasa

yang telah mendapat Kartu BKIPM.

12

BAB III

PENGECUALIAN UNTUK KEPEMILIKAN KARTU BKIPM

Kewajiban memiliki Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada BAB

II huruf A, dikecualikan bagi Pengguna Jasa yang melakukan

kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa atau

hasil perikanan dalam hal:

1. media pembawa atau hasil perikanan mil ik perwakilan negara

asing;

2. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan badan

internasional;

3. media pembawa atau hasil perikanan bawaan penumpang,

awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang pos dan jasa

kiriman;

4. media pembawa atau hasil perikanan yang merupakan kiriman

hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,

sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;

5. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan promosi

atau pameran, baik didalam maupun di luar negeri;

6. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan

pendidikan, penelitian, pengembangan oleh pemerintah/

lembaga lainnya.

13

BAB IV

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, UPT KIPM wajib segera

melaksanakan proses penerbitan Kartu BKIPM untuk pengguna jasa

KIPM yang menerima pelayanan KIPM di wilayah kerjanya.

Lampiran 1:

A. DATA UMUM PENGGUNA JASA

1. Bentuk Usaha : Badan Usaha (PT/CV/UD/dll)

Perseorangan

PPJK/Jasa Ekspedisi

2. Nama Perusahaan/ Perseorangan

:

3. Nama Pemilik / : Penanggung jawab

4. Nomor Identitas : KTP/PASPOR/KITAS

5. Nomor NPWP :

6. Ijin Usaha Perikanan : a. Nomor : b. Instansi Penerbit : c. Tanggal Penerbitan :

7. Alamat Pengguna Jasa : a. Alamat Rumah : Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili : Pos elektronik/email : Nomor Hand Phone : b. Alamat Kantor : Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili :

FORMULIR ISIAN PENGGUNA JASA KIPM

c. Alamat Instalasi/UPI/ Farm

:

Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili :

8. Status Perusahaan : Kantor Pusat

Kantor Cabang

Perusahaan Tunggal/berdiri sendiri

9. Nomor Identitas Perusahaan a. Akte Pendirian : b. SIUP Perdagangan : c. TDP : d. Domisili :

B. DATA BIDANG USAHA

1. Jenis Media Pembawa atau Hasil Perikanan

a. Ikan Konsumsi : Ikan hidup

Ikan non hidup dalam bentuk utuh

Ikan non hidup dalam bentuk olahan

Ikan non hidup dalam bentuk lainnya

*)

b. Ikan Non Konsumsi : Ikan hias air tawar

Ikan hias air laut

Ikan hidup lainnya

*)

c. Benda Lain : Pakan ikan

Bahan pembuat pakan ikan

Lainnya

*)

2. Jenis Usaha : Penangkapan

Pengepul

Pengolahan

Pembudidaya

Lainnya

*)

3. Kegiatan Lalulintas : Ekspor

Impor

Domestik Keluar

Domestik Masuk

C. DATA LAINNYA

1. Permohonan Pelayanan : Dilakukan sendiri/pegawai sendiri

Dikuasakan ke pihak lain

Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain

Dilakukan secara online

Dilakukan secara manual

2. Frekuensi Pelayanan : ≤ 1 kali sebulan

1-10 kali sebulan

10–30 kali sebulan

≥ 30 kali sebulan

3. Jenis Sertifikat Terkait : IKI

KIPM yang Dimiliki CKIB

HACCP

Sertifikat/Dokumen pendukung lainnya

*)

Tempat, tanggal, tahun Pemimpin/Pemilik Perusahaan,

Nama jelas

Catatan:

1. Copy dokumen disertakan 2. *) ditulis lengkap

Lampiran 2.

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR ISIAN PENGGUNA JASA KARANTINA IKAN Formulir harus diisi dengan huruf KAPITAL dan mudah dibaca ! A. Data Umum Pengguna Jasa

1. Bentuk Usaha : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.

2. Nama Perusahaan/ : Diisi dengan nama perusahaan Perorangan secara lengkap / nama pemilik

3. Nama Pemilik / : Diisi dengan nama jelas pimpinan Penanggungjawab perusahaan atau pemilik usaha untuk perorangan

4. Nomor Identitas : Diisi dengan nomor KTP/PASPOR/KITAS pimpinan

KTP/PASPOR/KITAS perusahaan atau pemilik usaha tanpa tanda baca pemisah (“.” Atau “-“).

5. Nomor NPWP : Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca

pemisah (“.” Atau “-“). Tidak wajib diisi untuk perorangan.

6. Ijin Usaha Perikanan a. Nomor SIUP : Diisi dengan nomor surat ijin usaha

perikanan secara Lengkap. b. Instansi Penerbit : Diisi dengan nama instansi penerbit SIUP. c. Tanggal Terbit : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun terbit.

7. Alamat Pengguna Jasa

a. Alamat rumah : Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan RW

Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama Kecamatan.

Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Dimulai dengan nomor kode area. Pos elektronik/email : Diisi dengan alamat email pengguna jasa.

Nomor Hand Phone : Diisi dengan nomor Hand Phone pengguna jasa dan dapat lebih dari satu nomor. b. Alamat Kantor : Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan

RW Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama

Kecamatan. Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Dimulai dengan nomor kode area. c. Alamat Instalasi :

Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan RW

Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama

Kecamatan. Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili

Dimulai dengan nomor kode area. 8. Status Perusahaan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom

yang sesuai.

9. Nomor Identitas : (hanya diisi untuk pengguna jasa berbentuk badan Perusahaan usaha) a. Akte Pendirian : Diisi dengan nomor akte pendirian perusahaan.

b. SIUP : Diisi dengan nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan. c. TDP : Diisi dengan Tanda Daftar Perusahaan. d. Domisili : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Domisili.

B. Data Bidang Usaha 1. Jenis Media Pembawa atau Hasil Perikanan:

a. Ikan Konsumsi : Diisi dengan jenis media pembawa yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.

b. Ikan non Konsumsi : Diisi dengan jenis media pembawa yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√” pada

kolom yang sesuai.

c. Benda Lain : Diisi dengan jenis benda lain yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√”pada kolom yang sesuai.

2. Jenis Usaha : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.

3. Kegiatan Lalulintas : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom

yang sesuai.

C. Data Lainnya 1. Permohonan Pelayanan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.

2. Frekuensi Pelayanan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.

3. Jenis Sertifikat Terkait : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom

KIPM yang Dimiliki yang sesuai. - Agar dituliskan dengan lengkap sertifikat lain

yang dimiliki (ISO, CPIB, dll). - Diisi dengan tempat, tanggal dan tahun formulir

diisi - Ditandatangani pengguna jasa - Dituliskan nama jelas pengguna jasa

Lampiran 3:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR/BALAI/STASIUN …………………………………………………………………….

JALAN. ………………………………………………………………………………………………… TELEPON ……………………………., FAKSIMILE …………………………………

LAMAN : ……………………………………………., SURAT ELEKTRONIK ……………………………………………….

Nomor : …………., …….., ……….

Lampiran : Perihal : Penyerahan Kartu BKIPM.

Kepada

Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama : Alamat :

Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara: Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan : Nomor KTP Pemilik : Nomor NPWP :

telah terdaftar di (UPT KIPM) ………………………………………………. dengan Nomor Kartu Layanan KIPM (NIKIPM):

……………………………….......................... Kepada saudara diberikan Kartu BKIPM sebagaimana terlampir yang wajib

dibawa saat membutuhkan pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan. Penyalahgunaan Kartu BKIPM yang telah diberikan merupakan tanggungjawab saudara dan dapat dikenakan proses hukum baik

pidana maupun administrasi.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Nama Tembusan Yth.

1. Kepala Pusat Karantina Ikan.

2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan.

Lampiran 4.





Nomor : …………., …….., ……….

Lampiran : Perihal : Pembekuan Kartu BKIPM.

Kepada

Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama : Alamat :

Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara: Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan : Nomor NIKIPM :

terhitung mulai tanggal ..……………,……… Kartu BKIPM saudara dilakukan pembekuan dikarenakan ………………………………………………..……………………

Kartu BKIPM saudara dapat diaktifkan kembali apabila ………………………………………………………..……………………………………………..

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala,

Nama

Tembusan Yth.




Lampiran 5.





Nomor : …………., …….., ………. Lampiran :

Perihal : Pencabutan Kartu BKIPM.

Kepada Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama :

Alamat :

Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara:

Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan :

Nomor NIKIPM : terhitung mulai tanggal ..……………,……… Kartu BKIPM saudara dilakukan

pencabutan, dikarenakan ………………………………………………..…………………

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala,

Nama

Tembusan Yth.




Lampiran 6:

KODE UPT KIPM

NO. NAMA UPT KODE UPT

1 Balai Besar KIPM Jakarta I 01

2 Balai Besar KIPM Makassar 02

3 Balai KIPM Kelas I Denpasar 03

4 Balai KIPM Kelas I Surabaya I 04

5 Balai KIPM Kelas I Medan I 05

6 Balai KIPM Kelas I Balikpapan 06

7 Balai KIPM Kelas II Mataram 07

8 Balai KIPM Kelas II Palembang 08

9 Balai KIPM Kelas I Jayapura 09

10 Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru 10

11 Balai KIPM Kelas I Pontianak 11

12 Balai KIPM Kelas II Manado 12

13 Balai KIPM Kelas I Padang 13

14 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 14

15 Balai KIPM Kelas I Jakarta II 15

16 Balai KIPM Kelas I Surabaya II 16

17 Balai KIPM Kelas II Semarang 17

18 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 18

19 Stasiun KIPM Kelas I Jambi 19

20 Stasiun KIPM Kelas I Bengkulu 20

21 Stasiun KIPM Kelas I Palu 21

22 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 22

23 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 23

24 Stasiun KIPM Kelas I Lampung 24

25 Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang 25

26 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 26

27 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 27

28 Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan 28

29 Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang 29

30 Stasiun KIPM Kelas II Bima 30

31 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 31

32 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 32

33 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 33

34 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo 34

35 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 35

36 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 36

37 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 37

38 Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta 38

39 Stasiun KIPM Kelas I Ambon 39

40 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 40

41 Stasiun KIPM Kelas I Banda Aceh 41

42 Balai Uji Standar Karantina Ikan 42

43 Stasiun KIPM Kelas I Batam 43

44 Stasiun KIPM Kelas II Merak 44

45 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 45

46 Stasiun KIPM Kelas I Medan II 46

47 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 47

Lampiran 7.

Contoh Format Kartu BKIPM

CV. BETTA INDONESIA


PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN

HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

1 - KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU …kendari.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files... · kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan

Documents