KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/KEPMEN-KP/2013 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam penentuan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan evaluasi jabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 6. Peraturan . . . .
63
Embed
1 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/56-kepmen-kp-2013.pdf · Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Badan ... 12
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/KEPMEN-KP/2013
TENTANG
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam penentuan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan evaluasi jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Peraturan . . . .
2
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
Memperhatikan : Berita Acara Hasil Validasi Nilai jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 772/SJ/VI/2012, Nomor B/2001/D.III.PAN-RB/6/2012, dan Nomor 7/K/KS/VI/2012, yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 26 Juni 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KESATU : Menetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : . . .
3
KEDUA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman atau acuan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan pemangku jabatan pada unit kerjanya, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Sekretariat Jenderal.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SHARIF C. SUTARDJO
LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR 56 /KEPMEN-KP/2013TENTANG
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
1 Sekretaris Jenderal Sekretariat Jenderal (Setjen) 17
789 Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
790 Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
791 Kasubbid. Monitoring Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
792 Kasubbid. Evaluasi Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
793 Kasubbag. Kepegawaian Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
794 Kasubbag. Keuangan dan Umum Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Balitbang KP 9
795 Kasubbid. Penyusunan Program Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
796 Kasubbid. Tata Laksana Pengkajian dan Perekayasaan
Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
797 Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
798 Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
799 Kasubbid. Monitoring Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
800 Kasubbid. Evaluasi Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
801 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP 9
802 Kasubbid. Penyusunan Program Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
803 Kasubbid. Tata Laksana Litbang Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
804 Kasubbid. Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
805 Kasubbid. Dokumentasi dan Kepustakaan Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
806 Kasubbid. Monitoring Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
807 Kasubbid. Evaluasi Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
808 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang KP 9
809 Kasubbag. Data dan Informasi Set.BPSDM KP 9
810 Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set.BPSDM KP 9
811 Kasubbag. Kerja Sama Set.BPSDM KP 9
812 Kasubbag. Organisasi dan Tata Laksana Set.BPSDM KP 9
813 Kasubbag. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Set.BPSDM KP 9
814 Kasubbag. Tata Usaha Kepegawaian Set.BPSDM KP 9
815 Kasubbag. Keuangan Set.BPSDM KP 9
816 Kasubbag. Perlengkapan Set.BPSDM KP 9
817 Kasubbag. Tata Usaha Set.BPSDM KP 9
818 Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set.BPSDM KP 9
819 Kasubbag. Pelaporan Set.BPSDM KP 9
820 Kasubbag. Dokumentasi dan Perpustakaan Set.BPSDM KP 9
821 Kasubbid. Program Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
822 Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
823 Kasubbid. Metode dan Kurikulum Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
824 Kasubbid. Peserta Didik, Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
825 Kasubbid. Kelembagaan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
826 Kasubbid. Ketenagaan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
827 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
828 Kasubbid. Program Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
829 Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
830 Kasubbid. Metode dan Kurikulum Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
831 Kasubbid. Peserta Latih , Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
832 Kasubbid. Kelembagaan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
833 Kasubbid. Ketenagaan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
834 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
835 Kasubbid. Program Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
836 Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
837 Kasubbid. Metode dan Materi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
838 Kasubbid. Sarana dan Prasarana Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
839 Kasubbid. Kelembagaan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
840 Kasubbid. Ketenagaan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
841 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP 9
842 Kasubbag. Penyusunan Program dan Anggaran Set. BKIPM 9
843 Kasubbag. Kerja Sama Set. BKIPM 9
844 Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set. BKIPM 9
845 Kasubbag. Kepegawaian Set. BKIPM 9
846 Kasubbag. Jabatan Fungsional Set. BKIPM 9
847 Kasubbag. Hukum dan Organisasi Set. BKIPM 9
848 Kasubbag. Keuangan Set. BKIPM 9
849 Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Set. BKIPM 9
850 Kasubbag. Tata Usaha dan Persuratan Set. BKIPM 9
851 Kasubbag. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Set. BKIPM 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
852 Kasubbag. Pengembangan Sistem Informasi Set. BKIPM 9
853 Kasubbag. Humas dan Layanan Pengaduan Set. BKIPM 9
854 Kasubbid. Pelayanan Operasional Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
855 Kasubbid. Pencegahan dan Penindakan Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
856 Kasubbid. Tata Laksana Instalasi Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
857 Kasubbid. Tata Laksan Laboratorium Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
858 Kasubbid. Pengkajian Sistem Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
859 Kasubbid. Manajemen Resiko Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
860 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Karantina Ikan, BKIPM 9
861 Kasubbid. Inspeksi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
862 Kasubbid. Verifikasi dan Tindak Lanjut Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
863 Kasubbid. Akreditasi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
864 Kasubbid. Monitoring Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
865 Kasubbid. Harmonisasi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
866 Kasubbid. Penanganan Kasus Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
867 Kasubbag. Bagian Tata Usaha Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM 9
868 Kasubbid. Manajemen Mutu Prapanen Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
869 Kasubbid. Manajemen Mutu Pascapanen Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
870 Kasubbid. Manajemen Mutu Laboratorium Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
871 Kasubbid. Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
872 Kasubbid. Bimbingan Teknis Produksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
873 Kasubbid. Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
874 Kasubbag. Tata Usaha Pusat Manajemen Mutu, BKIPM 9
875 Kasubbid. Pengolahan Data dan Statistik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
876 Kasubbid. Penyajian Data dan Statistik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
877 Kasubbid. Aplikasi Sistem Informasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
878 Kasubbid. Infrastruktur Sistem Informasi Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
879 Kasubbid. Komunikasi Publik Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
880 Kasubbid. Komunikasi Lembaga Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
881 Kasubbag. Program dan Pelaporan Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
882 Kasubbag. Hukum, Organisasi, dan Umum Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
883 Kasubbag. Keuangan Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
884 Kasubbid. Kerja Sama Amerika dan Eropa Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
885 Kasubbid. Kerja Sama Asia dan Pasifik Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
886 Kasubbid. Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
887 Kasubbid. Kerja Sama ASEAN Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
888 Kasubbid. Kerja Sama PBB Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
889 Kasubbid. Kerja Sama Internasional Lainnya Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
890 Kasubbid. Kerja Sama Lembaga Pemerintah Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
891 Kasubbid. Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
892 Kasubbid. Kerja Sama Multilembaga Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
893 Kasubbag. Program dan Evaluasi Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
894 Kasubbag. Hukum dan Kepegawaian Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
895 Kasubbag. Keuangan dan Umum Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 9
896 Kasi. Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
897 Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
898 Kasie. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
899 Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
900 Kasubbag. Keuangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
901 Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, DJPB 9
902 Kasi. Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
903 Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
904 Kasi. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
905 Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
906 Kasubbag. Keuangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
907 Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, DJPB 9
908 Kasi. Standarisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
909 Kasi. Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
910 Kasi. Sarana Lapangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
911 Kasi. Sarana Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
912 Kasubbag. Keuangan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
913 Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 9
914 Kasi. Standarisasi dan Informasi Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
915 Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
916 Kasubbag.Tata Usaha Balai Budidaya Air Tawar, DJPB 9
917 Kasi. Standardisasi dan Informasi Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
918 Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
919 Kasubbag. Tata Usaha Balai Budidaya Air Payau, DJPB 9
920 Kasi. Standardisasi dan Informasi Balai Budidaya Laut, DJPB 9
921 Kasi. Pelayanan Teknik Balai Budidaya Laut, DJPB 9
922 Kasubbag. Tata Usaha Balai Budidaya Laut, DJPB 9
923 Kasi. Teknik Usaha Produksi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
924 Kasi. Sarana Teknik Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang 9
925 Kasi. Pelayanan Teknik Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang 9
926 Kasubbag. Tata Usaha Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang 9
927 Kasi. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Produksi
Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Karangasem 9
928 Kasi. Sarana dan Prasarana Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Karangasem 9
929 Kasi. Data dan Informasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Karangasem 9
930 Kasubbag.Tata Usaha Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Karangasem 9
931 Kasi. Teknologi Pengolahan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
932 Kasi. Sarana dan Prasarana Pengolahan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
933 Kasi. Mikrobiologi dan Organoleptik Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
934 Kasi. Kimia dan Hayati Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
935 Kasi. Monitoring Cemaran Kimia Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
936 Kasi. Monitoring Cemaran Biologi Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
937 Kasubbag. Perencanaan Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
938 Kasubbag. Umum Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
939 Kasubbag. Informasi Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan 9
940 Kasi. Program dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
941 Kasi. Pendayagunaan dan Pelestarian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
942 Kasubbag.Tata Usaha Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
943 Kasubsi. Program dan Evaluasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
944 Kasubsi. Pendayagunaan dan Pelestarian Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
945 Kaur. Tata Usaha Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 9
946 Kasi. Program dan Evaluasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9
947 Kasi. Pendayagunaan dan Pengawasan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
948 Kasubbag.Tata Usaha Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 9
949 Kasi. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 9
950 Kasi. Sarana dan Prasarana Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 9
951 Kasubbag. Tata Usaha Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 9
952 Kasi. Program dan Anggaran Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
953 Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
954 Kasi. Kerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
955 Kasi. Prasarana dan Sarana Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
956 Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
957 Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar Litbang Budidaya Laut 9
958 Kasi. Program dan Anggaran Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
959 Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
960 Kasi. Kerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
961 Kasi. Publikasi dan Dokumentasi Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
962 Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
963 Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 9
964 Kasi. Program dan Anggran Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
965 Kasi. Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
966 Kasi.Kerjasama dan Pelayanan Litbang Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
967 Kasi.Publikasi dan Dokumentasi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
968 Kasubbag. Kepegawaian Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
969 Kasubbag. Keuangan dan Umum Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9
970 Kasi.Tata Operasional Balai Penelitian dan Observasi Laut 9
971 Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian dan Observasi Laut 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
972 Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian dan Observasi Laut 9
973 Kasi.Tata Operasional Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 9
974 Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
975 Kasubbag.Tata Usaha Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 9
976 Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
977 Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
978 Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Air Tawar 9
979 Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
980 Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
981 Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Air Payau 9
982 Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
983 Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
984 Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 9
985 Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Pemuliaan Ikan 9
986 Kasi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian Pemuliaan Ikan 9
987 Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Pemuliaan Ikan 9
988 Kasi.Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
989 Kasi. Tata Operasional Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
990 Kasubbag. Tata Usaha Balai Litbang Budidaya Ikan Hias 9
991 Kasi. Tata Operasional Balai Penelitian Perikanan Laut 9
992 Kasi. Pelayanan Teknis dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Laut 9
993 Kasubbag. Tata Usaha Balai Penelitian Perikanan Laut 9
994 Kasubbag. Pendidikan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Perikanan 9
995 Kasubbag. Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Perikanan 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
996 Kasubbag. Pembinaan Taruna dan Alumni Sekolah Tinggi Perikanan 9
997 Kasubbag. Asrama dan Kesejahteraan Sekolah Tinggi Perikanan 9
998 Kasubbag. Program Penyelenggaraan Pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan 9
999 Kasubbag. Sarana Pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan 9
1000 Kasubbag. Kepegawaian Sekolah Tinggi Perikanan 9
1001 Kasubbag. Keuangan Sekolah Tinggi Perikanan 9
1002 Kasubbag. Tata Usaha Sekolah Tinggi Perikanan 9
1003 Kasubbag Administrasi Akademik dan Ketrunaan Akademi Perikanan 9
1004 Kasubbag Administrasi Umum Akademi Perikanan 9
1005 Kasi. Prasarana dan Sarana Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 9
1006 Kasubbag. Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 9
1007 Kasi. Sarana Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 9
1008 Kasubbag. Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 9
1009 Kasubbag. Tata Usaha Sekolah Usaha Perikanan Menengah 9
1010 Kasi. Pelayanan Laboratorium dan Instalasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1011 Kasi. Pelayanan Teknis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1012 Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1013 Kasie.Data dan Informasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1014 Kasubbag. Keuangan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1015 Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1016 Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1017 Kasi.Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 9
1018 Kasi. Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 9
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
1019 Kasubbag. Tata Usaha Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 9
1020 Kasi. Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 9
1021 Kasi. Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 9
1022 Kasubbag. Tata Usaha Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 9
1023 Kasi. Pengujian HPI, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendlian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1024 Kasi. Bimbingan Teknis dan Informasi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendlian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1025 Kasubbag. Tata Usaha Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendlian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9
1026 Ka. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 9
1027 Kasubsi. Program Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1028 Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1029 Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1030 Kasubsi. Sarana dan Prasarana Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1031 Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1032 Kaur. Keuangan dan Umum Balai Litbang Budidaya Air Tawar 8
1033 Kasubsi. Program Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1034 Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1035 Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1036 Kasubsi. Sarana dan Prasarana Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1037 Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1038 Kaur. Keuangan dan Umum Balai Litbang Budidaya Air Payau 8
1039 Kasubsi. Kerja sama Balai Litbang Perikanan Laut 8
1040 Kasubsi. Pelayanan Jasa dan Informasi Balai Litbang Perikanan Laut 8
1041 Kasubsi. Program Balai Litbang Perikanan Laut 8
1042 Kasubsi. Sarana Penelitian Balai Litbang Perikanan Laut 8
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
1043 Kaur. Keuangan Balai Litbang Perikanan Laut 8
1044 Kaur. Kepegawaian Balai Litbang Perikanan Laut 8
1045 Kasubsi. Program Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1046 Kasubsi. Monitoring dan Evaluasi Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1047 Kasubsi. Pelayanan Teknis Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1048 Kasubsi. Prasarana dan Sarana Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1049 Kaur. Kepegawaian Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1050 Kaur. Keuangan dan Umum Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 8
1051 Kasubsi. Metode Pemeriksaan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Serang 8
1052 Kasubsi. Pelayanan Operasional Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Serang 8
1053 Kaur. Tata Usaha Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Serang 8
1054 Kasubsi. Tata Operasional Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1055 Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1056 Kaur. Tata Usaha Loka Penelitian Perikanan Tuna 8
1057 Kasubsi. Tata Operasional Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 8
1058 Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 8
1059 Kaur.Tata Usaha Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 8
1060 Kasubsi. Tata Operasional Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1061 Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1062 Kaur. Tata Usaha Loka Litbang Budidaya Rumput Laut 8
1063 Kasubsi. Tata Operasional Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1064 Kasubsi. Pelayanan Teknis Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1065 Kaur. Tata Usaha Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 8
1066 Kaur. Administrasi Akademik dan Kerja Sama Akademi Perikanan 8
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN
1067 Kaur. Administrasi Ketarunaan Akademi Perikanan 8
1068 Kaur. Keuangan Akademi Perikanan 8
1069 Kaur. Kepegawaian Akademi Perikanan 8
1070 Kaur. Tata Usaha Akademi Perikanan 8
1071 Kasi. Program Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 8
1072 Kasi. Program dan Evaluasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 8
1073 Kasubsi.Tata Pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 8
1074 Kasubsi. Pengawasan, Pengendalian,dan Informasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 8
1075 Kaur. Tata Usaha Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 8
1076 Kaur. Tata Usaha Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 8
1077 Kasubbag. Perencanaan Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1078 Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1079 Kasubbag Kerja Sama dan Humas. Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1080 Kasubbag. Perbendaharaan Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1081 Kasubbag. Verifikasi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1082 Kasubbag. Akuntansi Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1083 Kasubbag. Kepegawaian dan Tata Usaha Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
1084 Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga Set. Dewan Kelautan Indonesia 8
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SUTARDJO
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR 56/KEPMEN-KP/2013TENTANG
NO. KELAS JABATAN
1 6
2 7
3 8
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 6
10 8
11 8
12 9
13 11
14 13
15 10
16 12
17 9
18 10
19 8
20 9
NAMA JABATAN
Analis Kepegawaian Pelaksana
Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
Arsiparis Pemula
Arsiparis Pelaksana
Arsiparis Pelaksana Lanjutan
Arsiparis Penyelia
Analis Kepegawaian Pertama
Arsiparis Muda
Auditor Pelaksana
Auditor Penyelia
Auditor Pertama
Auditor Muda
Auditor Madya
Auditor Utama
Dokter Gigi Muda
Dokter Gigi Madya
Dokter Umum Pertama
Dokter Umum Muda
Peneliti Pertama
Peneliti Muda
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANAN
KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTUDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO. KELAS JABATANNAMA JABATAN
21 11
22 13
23 8
24 5
25 6
26 7
27 8
28 8
29 9
30 11
31 5
32 6
33 7
34 8
35 8
36 9
37 11
38 8
39 11
40 8
41 7
42 8
43 9
44 11
45 13
46 8
47 11
Peneliti Madya
Peneliti Utama
Penerjemah Pertama
Pengawas Perikanan Pemula
Pengawas Perikanan Pelaksana
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan
Pengawas Perikanan Penyelia
Pengawas Perikanan Pertama
Pengawas Perikanan Muda
Pengawas Perikanan Madya
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya
Penyuluh Perikanan Pertama
Penyuluh Perikanan Madya
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
Perawat Pelaksana Lanjutan
Perekayasa Pertama
Perekayasa Muda
Perekayasa Madya
Perekayasa Utama
Perencana Pertama
Perencana Madya
NO. KELAS JABATANNAMA JABATAN
48 5
49 6
50 7
51 8
52 8
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 7
59 6
60 7
61 8
62 8
63 11
64 5
65 6
66 7
67 8
68 5
69 6
70 7
71 8
72 8
73 9
74 11
Pranata Humas Pemula
Pranata Humas Pelaksana
Pranata Humas Pelaksana Lanjutan
Pranata Humas Penyelia
Pranata Humas Pertama
Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Pranata Komputer Pelaksana
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Pranata Komputer Pertama
Pranata Komputer Muda
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan
Pustakawan Pelaksana
Teknisi Litkayasa Pelaksana
Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan
Teknisi Litkayasa Penyelia
Pustakawan Pelaksana Lanjutan
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Pertama
Pustakawan Madya
Statistisi Pemula
Statistisi Pelaksana
Statistisi Pelaksana Lanjutan
Statistisi Pertama
Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula
Widyaiswara Pertama
Widyaiswara Muda
Widyaiswara Madya
NO. KELAS JABATANNAMA JABATAN
75 13
76 6
77 7
78 8
79 8
80 9
81 11
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SUTARDJO
Instruktur Madya
Widyaiswara Utama
Instruktur Pelaksana
Instruktur Pelaksana Lanjutan
Instruktur Penyelia
Instruktur Pertama
Instruktur Muda
NO. NAMA JABATANKELAS
JABATAN
1 Anak Buah Kapal (ABK) 6
2 Analis Mitigasi Dan Adaptasi 7
3 Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 7
4 Analis Benda Muatan Kapal Tenggela 7
5 Analis Budidaya 7
6 Analis Hasil Ketatalaksanaan 7
7 Analis Hasil Monitoring dan Evaluasi 7
8 Analis Hasil Penanganan Pelanggaran 7
9 Analis Hasil Pengawasan Pembudidayaan Ikan 7
10 Analis Hasil Pengawasan Penangkapan Ikan 7
11 Analis Hasil Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan 7
12 Analis Hukum 7
13 Analis Jasa Kelautan 7
14 Analis Laboratorium 7
15 Analis Laporan Barang Milik Negara 7
16 Analis Mutu Hasil Perikanan 7
17 Analis Organisasi 7
18 Analis penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir/Laut 7
19 Analis Penyelesaian Ganti Rugi 7
20 Analis Permasalahan Hukum 7
21 Analis Potensi Kelautan 7
22 Analis Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan 7
23 Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan 7
24 Analis Rehabllitasi 7
25 Analis Reklamasi 7
26 Analis Sumberdaya Pesisir dan Lautan 7
27 Bendahara Pengeluaran 7
28 Caraka 3
29 Desain Grafis 6
30 Juru Mudi 6
31 Kelasi 6
32 Kepala Kamar Mesin 7
33 Kepala Kamar Mesin Kapal Pengawas 8
KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUMDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 56/KEPMEN-KP/2013TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO. NAMA JABATANKELAS
JABATAN
34 Koordinator Satuan Pengamanan 4
35 Markonis 7
36 Masinis 7
37 Mualim 7
38 Nahkoda 8
39 Nakhoda Kapal Pengawas 9
40 Oiler 6
41 Pekarya/Pramu Bakti/Pramusaji/Pramu Kantor 1
42 Pembantu Bendahara 6
43 Pembantu Pengelola Raiser Ikan Hias 4
44 Penata Usaha Barang Perlengkapan 5
45 Penata Usaha Laboratorium 5
46 Penata Usaha Perlengkapan dan Umum 5
47 Penata Usaha Persuratan 5
48 Penata Usaha Rumah Tangga Dan Perlengkapan 5
49 Pengadministrasi Akademik/Jurusan 6
50 Pengadministrasi Akses IPTEK 6
51 Pengadministrasi Akses Permodalan 6
52 Pengadministrasi Alat dan Bahan Laboratorium dan Instalasi 6
53 Pengadministrasi Anggaran, Monitoring dan Evaluasi 6
54 Pengadministrasi Bahan Bimbingan Teknis 6
55 Pengadministrasi Bahan Dokumentasi 6
56 Pengadministrasi Bahan Evaluasi Rencana dan Program 6
57 Pengadministrasi Bahan Humas 6
58 Pengadministrasi Bahan Identifikasi 6
59 Pengadministrasi Bahan Informasi 6
60 Pengadministrasi Bahan Kawasan Konservasi 6
61 Pengadministrasi Bahan Kerjasama 6
62 Pengadministrasi Bahan Pelaksanaan standar 6
63 Pengadministrasi Bahan Pelaporan 6
64 Pengadministrasi Bahan Pemantauan 6
65 Pengadministrasi Bahan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 6
66 Pengadministrasi Bahan Penelitian 6
67 Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian 6
68 Pengadministrasi Bahan Penyerasian Prorgam 6
69 Pengadministrasi Bahan Publikasi 6
70 Pengadministrasi Bahan Sertifikasi 6
71 Pengadministrasi Bahan Standardisasi 6
72 Pengadministrasi Bahan Teknis Budidaya 6
73 Pengadministrasi Bahan Teknis Keskanling 6
NO. NAMA JABATANKELAS
JABATAN
74 Pengadministrasi Bahan Teknis Perbenihan 6
75 Pengadministrasi Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya 6
76 Pengadministrasi Bahan Teknis Usaha Budidaya 6
77 Pengadministrasi Bahan Telaahan Organisasi 6
78 Pengadministrasi Balai Pengobatan 6
79 Pengadministrasi Barang ATK dan RTP 6
80 Pengadministrasi Barang Bukti 6
81 Pengadministrasi Bimbingan Teknis Industri 6
82 Pengadministrasi Barang Milik Negara 6
83 Pengadministrasi dan Pelaporan 6
84 Pengadministrasi Data Peserta Didik, Sarana dan Prasarana 6
85 Pengadministrasi Desain Grafis 6
86 Pengadministrasi Dokumentasi dan Perpustakaan 6
87 Pengadministrasi Evaluasi dan Laporan 6
88 Pengadministrasi Fasilitas PPNS 6
89 Pengadministrasi Gedung Yang Disewakan 6
90 Pengadministrasi Hukum 6
91 Pengadministrasi Hukum, Organisasi dan Humas 6
92 Pengadministrasi Informasi 6
93 Pengadministrasi Informasi dan Publikasi 6
94 Pengadministrasi Informasi Pasar Luar Negeri 6
95 Pengadministrasi Jaringan Distribusi 6
96 Pengadministrasi Jaringan Pasar Ikan Hias 6
97 Pengadministrasi Kebutuhan Logistik 6
98 Pengadministrasi kebutuhan operasional 6
99 Pengadministrasi Kegiatan Lapangan 6
100 Pengadministrasi Kehumasan 6
101 Pengadministrasi Kehumasan Dan Perpustakaan 6
102 Pengadministrasi Kelembagaan dan Ketenagaan 6
103 Pengadministrasi Kemitraan 6
104 Pengadministrasi Kerja Sama Program 6
105 Pengadministrasi Kerjasama 6
106 Pengadministrasi Kerjasama dan Pelayanan Jasa 6
107 Pengadministrasi Kerjasama dan Pelayanan Litbang 6
108 Pengadministrasi Kerjasama Industri 6
109 Pengadministrasi Kerjasama PHLN dan Teknis 6
110 Pengadministrasi Kesiswaan 6
111 Pengadministrasi Ketarunaan dan Alumni 6
112 Pengadministrasi Ketenagakerjaan 6
113 Pengadministrasi Keuangan 6
NO. NAMA JABATANKELAS
JABATAN
114 Pengadministrasi Kimia dan Nabati 6
115 Pengadministrasi Laboratorium Data 6
116 Pengadministrasi Metode dan Kurikulum 6
117 Pengadministrasi Mikrobiologi dan Organoleptik 6
118 Pengadministrasi Monev 6
119 Pengadministrasi Monev dan Kerjasama 6
120 Pengadministrasi Monitoring Cemaran Biologi 6
121 Pengadministrasi Monitoring Cemaran Kimia 6
122 Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi 6
123 Pengadministrasi Operasional 6
124 Pengadministrasi Ortala 6
125 Pengadministrasi Pasar Dalam Negeri 6
126 Pengadministrasi Pelayanan Jasa dan Informasi 6