1. JUDUL/IDENTIFIKASI PROYEK Judul INTEGRASI …bappeda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2016/01/LPLK-RIESKY-KA… · Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kedua

1

1. JUDUL/IDENTIFIKASI PROYEK

a. Judul

Dalam Rencana Proyek Perubahan ini akan dibuat INTEGRASI KELITBANGAN

DAN PENGELOLAAN DATA BERBASIS PARTICIPATORY DALAM PROSES

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL

b. Deskripsi Judul

Mendasari Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang nomor 18 tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, fungsi penelitian pengembangan dan fungsi

Perencanaan sejatinya adalah dua fungsi penunjang pemerintahan yang berdiri

sendiri. Namun demikian mendasari Undang Undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 3 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah kedua fungsi tersebut merupakan penunjang

kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kedua fungsi

tersebut dapat diintegrasikan khususnya dalam memperkuat fungsi perencanaan

pembangunan daerah. Untuk itu integrasi fungsi kelitbangan dalam perencanaan

merupakan unsur pembentuk yang dapat mewarnai dan memperkuat proses

perencanaan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik

maka dapat dimulai dari perencanaan pembangunan yang baik. Untuk

menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang baik maka perlu adanya

keterlibatan fungsi kelitbangan di dalamnya. Selanjutnya untuk memperkuat fungsi

kelitbangan di Kabupaten Tegal diperlukan adanya keterlibatan lebih intensif dari

setiap OPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

dalam mekanisme kelitbangan yang dikoordinasi oleh Bidang Kelitbangan dan

Pengelolaan Data pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sesuai

dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa dalam mendukung terwujudnya

proses perencanaan pembangunan yang baik maka dibutuhkan adanya data dan

2

informasi pembangunan. Untuk memperkuat pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah agar tersedia data yang akurat maka diperlukan adanya

sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dalam mendukung

proses perencanaan pembangunan daerah. Karena tanpa adanya data dan

informasi pembangunan daerah yang memadai maka tidak mungkin tersusun

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka perlu adanya keterlibatan

secara aktif dari segenap pemangku kepentingan dalam proses kelitbangan dan

pengelolaan data secara partisipatif. Untuk itu maka diajukan rencana proyek

perubahan untuk dapat mengoptimalkan integrasi kelitbangan dan pengelolaan

data berbasis participatory dalam proses perencanaan pembangunan di

kabupaten tegal dengan fokus pada manajemen perubahan dengan hasil yang

diharapkan terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen,

partisipasi, & perubahan perilaku serta penataan tata laksana dengan hasil

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sesuai dengan Permenpan

nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Tegal menindaklanjuti

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal. Berdasarkan

pada Perda tersebut maka terjadi penggabungan beberapa fungsi penunjang

penyelengaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah fungsi penelitian

pengembangan dengan fungsi penunjang perencanaan yang digabung dalam satu

organisasi perangkat daerah yaitu Bappeda dan Litbang. Selanjutnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dari setiap unit kerja dalam Bappeda dan

Litbang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah

Kabupaten Tegal.

Maksud dari pengabungan tersebut disamping sebagai efisiensi

kelembangaan juga untuk peningkatan kinerja kelembagaan khususnya dalam

3

mendung pencapaian visi Kabupaten Tegal yaitu Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Tegal Yang Mandiri Unggul Berbudaya Religius dan Sejahtera.

Struktur organisasi dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah sebagai

berikut :

p

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data

Kepala Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data sebagai unit kerja

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

kelitbangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan dan

pengoperasian, inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta

penyediaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi dari unit kerja yaitu :

(a). Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

(b). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelitbangan meliputi

penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian,

inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta penyediaan

pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan ;

Kepala Badan

Jabatan

Fungsional

Sekretaris

Subag Umum &

Kepegawaian

Bid Perencanaan

dan

Penganggaran

Bid Kelitbangan

& Pengelolaan

Data

Pasar

Bid

Pemerintahan

Umum & kesos

Bid Pengendalian

dan Evaluasi

Subid

Perencanaan

Subid

Penganggaran

Subid Kelitbangan,

inovasi, Peng.

Teknologi

Subid

Pengelolaan Data &

Informasi

Subid

Pengendalian

Subid Evaluasi

Pelaporan

Subid

Perekonomian

Subid

Pengembangan

Infrastruktur

Subid

Pemerintahan

Umum

Subid

Kesejahteraan

Sosial

Bid Ekonomi dan

Pengembangan

Infrastruktur

Subag Perencanaan dan

Keuangan

4

(c). Pelaksanaan, sosialisasi dan hilirisasi hasil-hasil kelitbangan ;

(d). Pelaksanaan penyediaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;

(e). Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang

Kelitbangan dan Pengelolaan Data.

Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas maka Bidang

Kelitbangan dan Pengelolaan Data mempunyai beberapa uraian tugas dalam

mendukung fungsi perencanaan pembangunan antara lain :

1. Menyiapkan bahan penelitian sebagai bahan perumusan perencanaan umum

daerah dan pemecahan masalah strategis daerah ;

2. Melaksanakan penyediaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan sebagai bahan

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;

3. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan, inovasi dan alih

teknologi ;

4. Melaksanakan penyusunan sistem informasi data pembangunan daerah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari bidang

Kelitbangan secara optimal maka perlu adanya analisis untuk untuk melihat

kondisi yang ada saat ini, khususnya terkait dengan kendala dan hambatan yang

berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

2.3 Gambaran Umum Operasionalisasi Tugas Pokok dan fungsi

Bidang kelitbangan dan pengelolaan data dalam proses perecanaan harus

dapat menjadi unit yang terkoordinasi dalam setiap rangkaian proses

perencanaan mulai dari tahap penyusunan dokumen rencana, pengendalian atas

pelaksanaan dokumen rencana maupun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

dokumen rencana. Dengan demikian akan tercipta harmonisasi yang utuh antara

fungsi kelitbangan dan pengelolaan data dengan fungsi perencanaan dalam

proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan yang lebih baik.

Harmonisasi tersebut harus tertuang dalam distribusi tanggungjawab yang

harus diemban oleh masing-masing fungsi secara proporsional. Sehingga tidak

lagi mengedepankan adanya dominasi sektoral dalam pertanggungjawaban

5

penyelesaian pelaksanaan masing-masing fungsi. Dengan kata lain meskipun

peran kelitbangan dan pengelolaan data adalah sebagai fungsi pendukung dalam

alur perencanaan namun tetap mempunyai tanggungjawab yang sama dengan

fungsi perencanaan, meskipun dalam proporsi yang berbeda, dalam terwujudnya

dokumen rencana kerja yang berkualitas dan juga proses perencanaan

pembangunan daerah yang berjalan dengan baik. Implementasi dari pemikiran

tersebut secara sederhana dapat tertuang dalam skema sebagai berikut :

1.Fungsi Kelitbangan, Inovasi dan pengembangan teknologi

Akifitas kelitbangan harus menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan

rencana kerja di tingkat OPD atau Renja OPD maupun di tingkat pemerintah

daerah atau RKPD. Untuk itu dalam memperkuat aktifitas kelitbangan di

lingkungan OPD perlu adanya penguatan kelembagaan dalam praktek-praktek

penelitian agar dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat menjadi

bahan dalam penyusunan rencana kerja.

Untuk dapat memperkuat kelembagaan aktifitas kelitbangan di lingkungan

pemerintah daerah atau OPD diperlukan adanya fasilitasi yang memadai oleh

bidang kelitbangan dan pengelolaan data melalui sub bidang kelitbangan,

inovasi dan pengembangan teknologi sehingga aktifitas-aktifitas tersebut dapat

terkoordinasi dengan baik. Skema fasilitasi dan koordinasi kelitbangan tersebut

dapat terintegrasi dalam tahapan penyusunan dokumen rencana kerja secara

sederhana skema tersebut dapat tergambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 Skema Integrasi Kelitbangan dan Inovasi dalam proses perencanaan

2.Integrasi fungsi pengelolaan data dan Informasi

Dalam proses pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan

dibutuhkan keterlibatan fungsi pengelolaan data. Hal tersebut dimaksud agar

pengelolaan data dan informasi dapat secara terpadu sehingga tidak lagi

6

sektoral. Dengan demikian tingkat keseragaman dan validitas data yang tersaji

dalam dokumen rencana akan lebih dapat dipertangungjawabkan karena

terkompilasi dalam satu sumber data. Skema integrasi fungsi pengelolaan data

dalam proses perencanaan secara sederhana dapat dilihat dalam gambar

berikut ini :

Gambar 3 Skema Integrasi fungsi Pengelolaan Data dan Informasi dalam proses perencanaan

Dalam skema ini maka sub unit pengolahan data dan informasi yang merupakan

bagian dari unit kelitbangan dan pengelolaan data berperan sebagai koordinator

terhadap pengumpulan dan analisa data yang bersumber dari data primer

sektoral maupun data sekunder yang bersumber dari lembaga penyedia data

yang berkompeten seperti BPS atau lembaga penyedia data lainnya.

2.4 Arah Kebijakan Fungsi Kelitbangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah

Daerah serta Surat Mendagri Nomor : 060/2700/Litbang perihal Pedoman Arah

Penataan Kelembagaan Litbang di Lingkungan Pemda Sesuai PP nomor 18 tahun

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka terdapat arah kebijakan fungsi

kelitbangan antara lain :

1. Kepala Daerah dalam perumusan RPJMD, RKPD dan Renja SKPD

memperhatikan :

a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

berbasis kelitbangan terapan dan tematik;

b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan,

Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan)

berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah;

7

c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan

kebijakan pemerintahan daerah;

d. Mengarahkan penguatan Kebijakan Inovasi Daerah;

e. Menguatkan kebijakan sektor unggulan di daerah masing-masing;

f. Menguatkan kebijakan yang mengarah kepada penggalian sumber daya

alam lokal;

g. Mempelopori pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah

(penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiasif anti korupsi dilingkup

pemerintah daerah;

h. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya:

penataan kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan

perekayasa, penyusunan system dan prosedur yang berstandar, dan

pengembangan sarana dan prasarana yang memadai dan membangun

jejaring yang relevan.

2. Arah kegiatan fungsi kelitbangan adalah :

a. Format Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan,

Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan) dalam penyusunan

regulasi terkait perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

b. Fasilitasi, Advokasi, Supervisi, dan Edukasi tindak lanjut implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

c. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun;

d. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah

berkala ilmiah (Jurnal), Expo/Pameran dan berpartisipasi aktif dalam

berbagai kompetisi karya tulis ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam

negeri.

Mendasari pada penjelasan tersebut maka penguatan fungsi kelitbangan

pada bidang kelitbangan dan Pengelolaan Data dalam proyek perubahan ini untuk

mendukung proses perencanaan pembangunan adalah pada pengkajian

khususnya mengenai isu-isu strategis pembangunan daerah yang didukung

oleh sistem pengelolaan data dan informasi yang memadai.

8

2.4 Diagnosa Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini maka dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data masih cenderung

sektoral dalam arti belum terbentuk sinergi yang kuat dalam mendukung proses

perencanaan pembangunan secara optimal dengan seluruh OPD maupun bidang-

bidang lain pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, khususnya dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD ataupun Renja

OPD. Hal tersebut didasari pada belum adanya dokumentasi hasil-hasil kajian

kelitbangan yang secara formal menjadi dasar penyusunan RKPD maupun Renja

OPD. Demikian pula dengan pengelolaan data dan informasi dari OPD maupun

instansi vertikal, belum ada proses pengelolaan data yang memadai meliputi

pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga seringkali ketika data

dibutuhkan tetapi tidak tersedia. Demikian pula metode pengelolaan yang masih

manual sehingga data dan informasi belum dapat dikelola dengan baik. Sumber

data masih tersebar di masing-masing OPD dan belum terintegrasi dalam satu

Basis Data secara terpadu. Untuk mengetahui kondisi organisasi saat ini maka

telah dilakukan analisis menggunakan alat analisis Weishboard’s Six Box

Model.

Berdasarkan hasil diagnosis dapat ditemukan penyebab belum optimalnya

fungsi kelitbangan dan pengelolaan data dalam mendukung proses perencanaan

pembangunan pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yaitu pada kategori

Tata Hubungan, yaitu belum ada mekanisme formal kelitbangan dalam proses

perencanaan serta pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

belum didukung adanya sistem. Ditambah pula kondisi SDM yaitu jumlah yang

sangat terbatas dan belum adanya fungsional peneliti dan juga SDM yang

memiliki kompetensi operasional pengelolaan data sehingga menjadi kendala

dalam pelaksanaannya.

9

Tabel 1 Kondisi Sumber Daya Manusia pada

Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

No Jabatan Pendidikan Status

1 2 3 4 5 6 7

Kabid Kelitbangan dan Pengelolaan Data Kasubid Kelitbangan, Inovasi dan Pengembangan Teknologi Kasubid Pengelolaan data Fungsional Perencana Fungsional Statistik Fungsional Umum 2 orang Pengelola Website Bappeda dan Litbang

Strata 2 Strata 2 Strata 2 Strata 1 Strata 1 Strata 1 dan SMA SMK

PNS PNS PNS PNS PNS PNS THL

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2017

Dengan kondisi tersebut menyebabkan saat ini dalam dokumen RKPD belum

menyajikan isu-isu strategis secara tahunan tetapi baru menyajikan isu–isu

strategis jangka menengah dari RPJMD 2014-2019 karena belum ada mekanisme

kajian yang bersifat formal dalam menggali permasalahan pembangunan dan isu-

isu strategis secara tahunan. Demikian pula keterisian data dukung dalam

dokumen RKPD belum dapat menyajikan data sesuai ketentuan (H-2) secara

menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Data Ketersajian Isu-Isu Strategis dan Elemen Data Dalam RKPD

No Elemen Penyajian RKPD 2016 RKPD 2017 Ranc. RKPD 2018

1 Isu-isu Strategis Jumlah Isu : 12 Merupakan isu-isu jangka menengah dari dokumen RPJMD 2014-2019

Jumlah Isu : 10 Merupakan isu-isu jangka menengah dari dokumen RPJMD 2014-2019

Jumlah Isu : 12 Merupakan isu-isu jangka menengah dari dokumen RPJMD 2014-2019

2 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah Elemen Data tahun (H-2): 73 dari 104 elemen data (70,2%)

Jumlah Elemen Data (H-2) : 76 dari 99 elemen data (76,7%)

Jumlah Elemen Data (H-2) : Belum dapat tersaji

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2017 (diolah)

Selanjutnya dari hasil benchmarking ke Pemerintah Kota Mataram provinsi Nusa

Tenggara Barat saya mendapatkan best pactices dalam aspek kepemimpinan,

administrasi, manajemen dan organisasi berupa :

1. Komitmen pimpinan adalah kunci sukses sebuah inovasi perubahan, pimpinan

harus mampu melakukan advokasi kepada stakeholder kunci dan mampu

menggerakkan seluruh stakeholder internal yang terkait rencana inovasi

10

perubahan sehingga proses pelaksanaan inovasi perubahan menjadi cepat dan

sesuai tujuan (kerjasama tim).

2. Strategi untuk menggerakkan semua komponen SDM untuk berkomitmen tinggi

dan bekerja sama dalam suatu tim adalah melalui keterlibatan atau

partisipasi pihak terkait sehingga memperlancar pelaksanaan inovasi

perubahan terkait aturan administrasi keuangan yang tetap tidak melanggar

aturan yang ada.

3. Pola hubungan yang harmonis dengan semua stakeholders internal/pegawai

sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan juga pemberian reward

kepada stakeholders internal/pegawai sebagai bentuk penghargaan atas

prestasi stakeholders internal/pegawai.

Berdasarkan hal trsebut maka perlu adanya keterlibatan secara aktif dari segenap

pemangku kepentingan dalam proses kelitbangan dan pengelolaan data secara

partisipatif. Untuk itu perlu adanya rencana proyek perubahan untuk memperbaiki

tata hubungan dalam bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data pada

kelembagaan Bappeda dan Litbang untuk optimalisasi integrasi kelitbangan dan

pengelolaan data dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal

melalui integrasi kelitbangan dan pengelolaan data berbasis participatory

dalam proses perencanaan pada bappeda dan litbang kabupaten tegal.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai apabila terlaksananya kegiatan-

kegiatan dalam proyek perubahan. Kegiatan-kegiatan dari proyek perubahan

tersebut antara lain terlaksananya kajian-kajian kelitbangan partisipatif dalam

mendukung proses perencanaan pembangunan tahun 2018, terbangunnya Sistem

Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan

terlaksananya kajian-kajian kelitbangan partisipatif dalam asistensi pengendalian

operasional dan evaluasi RKPD tahun berjalan. Berdasarkan hasil pelaksanaan

kegiatan maka tujuan yang akan dicapai dalam proyek perubahan ini adalah :

1. Termanfaatkannya hasil kajian kelitbangan berbasis participatory sebagai

bahan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018 khususnya

terkait isu-isu strategis pembangunan.

11

2. Terbangunnya basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

berbasis online melalui sistem aplikasi sebagai bahan penyusunan dokumen

RKPD Kabupaten Tegal tahun 2018.

3. Tewujudnya mekanisme formal integrasi fungsi Kelitbangan dalam proses

perencanaan pembangunan sejalan proses tahapan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah.

4. Terwujudnya integrasi basis data dan informasi perencanaan pembangunan

berbasis online dengan data dan informasi dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari proyek perubahan ini adalah :

a. Manfaat dalam mendukung kinerja organisasi dalam rangka Reformasi

Birokrasi :

- Bagi Bappeda dan Litbang secara umum yaitu meningkatkan kualitas

dokumen perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan penyajian

isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal. Serta data dan informasi

perencanaan pembangunan

- Bagi Bidang Kelitbangan dan Pengelolaan data secara umum yaitu

meningkatnya sinergisitas tugas pokok dan fungsi bidang Kelitbangan dan

Pengelolaan Data dengan seluruh OPD Kabupaten Tegal dan Unit kerja-unit

kerja pada Bappeda dan Litbang dalam proses perencanaan khususnya

yang mendukung proses perencanaan pembangunan dengan lebih baik dan

meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang Kelitbangan dan Pengelolaan

Data dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

b. Manfaat dalam mendukung peningkatan/perbaikan layanan publik

Secara umum dengan adanya gagasan proyek perubahan ini diharapkan dapat

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal

khususnya dalam mewujudkan misi I yaitu Mewujudkan aparatur birokrasi yang

kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yaitu melalui

perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

c. Manfaat bagi stakeholder yaitu :

1) OPD Kabupaten Tegal :

- Sekretariat Daerah, dapat memberikan informasi sebagai bahan

penyusunan kebijakan dalam koordinasi pemerintahan.

12

- Inspektorat, dapat untuk penguatan pengawasan dalam proses


- BPPKAD, dapat memberikan informasi sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

- Bagi Dinas Teknis dapat meningkatkan kualitas dokumen renja Perangkat

Daerah karena adanya keterkaitan antara program dan kegiatan dengan

isu-isu strategis tahunan dalam dokumen RKPD khususnya yang

menyangkut urusan pemerintahan yang menjadi tupoksi OPD dan juga

meningkatnya kualitas pengolahan data-data perencanaan pembangunan

daerah yang menjadi kewenangan OPD karena terintegrasi dalam satu

basis data sehingga tidak tersebar di masing-masing OPD.

2) Pemerintah Desa, dapat lebih terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah dengan lebih baik.

3) Bagi masyarakat secara umum dapat lebih terlibat dalam proses

perencanaan pembangunan daerah dengan memberikan informasi yang

lebih terkini tentang hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tersaji

dalam dokumen perencanaan pembangunan.

4) Instansi vertikal, dapat lebih terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah melalui penyediaan sumber data dan informasi

pembangunan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

4. RUANG LINGKUP PERUBAHAN

Ruang lngkup dalam proyek perubahan ini adalah :

1. Pengorganisasian;

2. Basis data perencanaan pembangunan;

3. Kajian Partisipatif Kelitbangan dalam proses perencanaan;

4. Sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

5. Diseminasi dan pelatihan;

6. Mekanisme fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;

5. PENTAHAPAN (MILESTONES)

Berdasarkan hasil analisis diagnostic reading terhadap kebutuhan

organisasi pada proyek perubahan dengan menggunakan Weishboard’s Six Box

13

Model, maka dilakukan perubahan terhadap organisasi melalui rencana

mekanisme kelitbangan berbasis participatory dengan didukung sistem

pengelolaan data dan informasi dengan pentahapan (milestones) yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3 Pentahapan (Milestones) Rencana Proyek Perubahan

No. Tahapan Kegiatan Output Tahapan Alokasi Waktu

A. JANGKA PENDEK (2 BULAN)

1. Persiapan

1. Pembentukan Tim Kerja sebagai Tim Efektif Pelaksanaan Program

Terbentuknya Tim dengan SK Tim

Minggu II Bulan April 2017

2. Pengumpulan dan inventarisasi data dan informasi perencanaan pembangunan

Terkumpul dan terinventarisasinya data dan informasi perencanaan pembangunan

Minggu II – IV

Bulan April 2017

2. Pelaksanaan

3. Kajian kelitbangan secara partisipatif tentang Isu-isu strategis perencanaan pembangunan 2018

Tersusunnya dokumen Isu-isu strategis pembangunan 2018

Minggu II April – Minggu IV Mei 2017

4. Pembangunan purwarupa aplikasi sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan Pelaksanaan uji coba purwarupa aplikasi

purwarupa aplikasi

Minggu II April – Minggu I Mei 2017

5. Pelaksanaan diseminasi dan pelatihan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Diseminasi dan pelatihan

Minggu II

Bulan Mei 2017

6. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi isu-isu strategis perencanaan pembangunan 2018 serta penyajian dalam dokumen perencanaan pembangunan

Diseminasi, publikasi

Minggu III Mei 2017

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi

Minggu IV- I Mei 2017

B. JANGKA MENENGAH (6 – 12 BULAN)

1. Diskusi dan Kajian kelitbangan secara partisipatif dalam rangka asistensi pengendalian operasional dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan

Tersusunnya hasil kajian asistensi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD berjalan

Bulan Juli, Oktober, Desember 2017

14

2. Penyempurnaan aplikasi sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Kegiatan input data dan penyempurnaan aplikasi

Bulan Juli - Desember 2017

C. JANGKA PANJANG (> 12 BULAN)

1. Diskusi dan kajian Kelitbangan secara partisipatif 1 tahunan, 5 tahunan (RKPD, RPJMD) tentang Isu-isu strategis perencanaan pembangunan.

Isu-isu strategis perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah

Januari-Maret

2. Pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Data Terbaharui Januari - Maret

3. Diskusi dan kajian Tim Koordinasi Kelitbangan tentang asistensi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

Tersusunnya hasil kajian asistensi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

Semester I Juli dan Semester II Desember

6. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana

6.1 Pemetaan Stakeholders

berdasarkan perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat

penambahan stakeholders yaitu Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan alur

hubungan antar stakeholders dalam pemetaan stakeholders sebagai berikut :

Gambar 1 Pengaruh dan Hubungan Antar Stakeholder

15

Keterangan :

Stakeholders Eksternal Pemerintah Stakeholders Internal

Stakeholders Eksternal non Pemerintah. Stakeholder baru

Hubungan Komando Hubungan Koordinasi Hubungan Partisipasi Hubungan Konsultatif

6.2 Pergeseran Kuadran Posisi Stakeholders

Pengelompokan stakeholder didasarkan pada besar kecilnya pengaruh

serta kepentingan secara langsung terhadap Proyek Perubahan dengan

menggunakan analisa kwadran semula tersaji sebagai berikut :

(+)

(-) (+)

(-)

Gambar 2 Kuadran Posisi Stakeholders semula

LATENS

- Kasubid,Kasubag

Bappeda&Litbang non

Bid. Kelit &Peng Data

- Pejabat Fungsional

Perencana

Bappeda&Litbang

- OPD se Kab Tegal

PROMOTORS

- Ka. Bappeda&Litbang

- Sekretaris Bappeda&

Litbang

- Para Kabid Bappeda&

Litbang

- Kasubid Bidang

Kelitbangan&Peng Data

APETHETIC

- Instansi Pusat: BPPT,

BIG, BPP Kemendagri,

- Bappeda Provinsi;

- Instansi vertikal : BPS,

BPN;

- BUMN/D: PLN,

Telkom, pdam

- Pemdes, Tomas, Ormas

DEFENDER

- Fungsional Umum Bid

Kelit&Peng Data

Bappeda&Litbang

16

Namun dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan terdapat penambahan

dan pergeseran kuadran stakeholders sebagai berikut :

(+)

(-) (+)

( - )

Gambar 3 Kuadran Posisi Stakeholders semula

Keterangan :

= Influence (Pengaruh)

= Interest (Kepentingan)

Penjelaan dari perubahan dan pergeseran stakeholders tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Penambahan stakeholders Wakil Bupati Tegal ibu Dra Umi Azizah, DPRD

Kabupaten Tegal melalui Wakil Ketua DPRD dari fraksi PDIP bapak Drs.

LATENS

- Kasubid,Kasubag

Bappeda&Litbang non

Bid. Kelit &Peng Data

- OPD se Kab Tegal

- Instansi Vertikal : BPS,

BPN

- BUMN/D:PLN, Telkom,

PDAM

- Pemdes, Tomas, Ormas

PROMOTORS

- Wakil Bupati

- Sekretaris Daerah

- DPRD Kab Tegal

- Ka. Bappeda&Litbang

- Sekretaris Bappeda&

Litbang

- Para Kabid Bappeda&

Litbang

- Kasubid Bidang

Kelitbangan&Peng Data

- Pejabat Fungsional

Perencana

Bappeda&Litbang

-

APETHETIC

- Instansi Pusat: BPPT,

BIG, BPP Kemendagri,

- Bappeda Provinsi;

DEFENDER

- Fungsional Umum Bid

Kelit&Peng Data

Bappeda&Litbang

17

Rustoyo dan Sekretaris Daerah bapak dr. Widodo Joko Mulyono M.Kes

sebagai stakeholdes promoters. Wakil Bupati berkepentingan terhadap

pelaksanaan kegiatan karena beliau berharap semakin banyak kesempatan

melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan

untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal,

khususnya masyarakat. Wakil Ketua DPRD dari fraksi PDIP yang berasal dari

daerah pemilihan 4 yang berkenan hadir dalam salah satu kegiatan

kelitbangan partisipatif yaitu di Kecamatan Suradadi yang merupakan dapil

beliau. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan perlunya komunikasi

yang intensif antara DPRD dan OPD khususnya dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan pembangunan di wilayah. Sedangkan Sekretaris

Daerah menekankan pada pentingnya ketersediaan basis data perencanaan

pembangunan secara terpadu sehingga dapat meningkatkan kualitas data

dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pergeseran stakeholders pada pejabat fungsional perencana yang semula

pada kuadran Latens menjadi kuadran Promotors, hal tersebut disebabkan

pelaksanaan kegiatan dapat member kredit point bagi para pejabat fungsional

dalam mengumpulkan angka kredit.

3. Pergeseran stakeholders juga terjadi pada instansi vertikal dan BUMN/D yang

semula Apathetic menjadi Latens, karena setelah melalui kegiatan diseminasi

para stakeholders tersebut berkenan mendukung dalam pengelolaan data dan

informasi melalui sistem berbasis online.

6.3. Realisasi Pembagian Tugas Tim Efektif

(a). Mentor

- Memberikan arahan kepada anggota Tim terkait dengan materi-materi

kegiatan.

- Memberikan keputusan atas rencana pelaksanaan kegiatan terkait waktu

pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan peserta kegiatan.

- Memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan kegiatan berupa hasil-

hasil kajian dan operasionalisasi sistem

(b) Project Leader

- Memimpin pelaksanaan kegiatan.

- Memimpin rapat-rapat teknis untuk persiapan dan evaluasi hasil

pelaksanaan kegiatan.

18

- Menyusun hasil pelaksanaan kegiatan berupa kajian dan operasionalisasi

sistem.

- Memberikan keputusan atas teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi

kegiatan.

(c) Coach

- Memberikan arahan dan motivasi kepada project leader atas rencana

pelaksanaan kegiatan

- Membantu memberikan masukan atas solusi berbagai kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

(d) Sekretariat :

- Mempersiapkan administrasi kegiatan berupa surat menyurat.

- Membantu teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi seperti konsumsi,

transportasi.

- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan berupa dokumen visual dan

audio visual.

- Mempersiapkan dukungan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan.

(e) Tim Kerja Kelitbangan Partisipatif

- Mempersiapkan materi kegiatan kajian kelitbangan partisipatif

- Mempersiapkan teknis pelaksanaan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif

- Melakukan koordinasi terkait kepesertaan dan lokasi pelaksanaan kegiatan

- Menyusun laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan kepada project leader.

(f) Tim Kerja Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan

- Mempersiapkan purwarupa software sistem

- Mempersiapkan koordinasi dan sinkronisasi database sistem

- Melakukan ujicoba purwarupa sistem

- Melaksanakan teknis peluncuran sistem

- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada project leader.

6.4 Mekanisme Kerja

Realisasi dari mekanisme kerja yang telah disepakati bersama adalah :

- Dalam pelaksanaan kegiatan ProPer, tim kerja berpedoman pada jadwal yang

telah disusun bersama

19

- Dalam pelaksanaan kegiatan ProPer, tim kerja menerapkan budaya kerja

dengan perilaku kerja yang tercermin antara lain : kerja keras, ulet, disiplin,

produktif, tanggung jawab, kreatif, konsisten dan responsif.

- Rapat koordinasi tim kerja dilaksanakan untuk membahas progres ProPer juga

hambatan dan kendala dilapangan.

- Laporan progres ProPer tim kerja dibuat setiap selesai pelaksanaan kegiatan.

- Tim kerja saling koordinasi dan komunikasi sehingga terjalin keharmonisan dan

sinergi antar tim Kerja sesuai dengan tahapan (milestone).

- Apabila membutuhkan biaya untuk mendukung ProPer, tim kerja akan

melakukan koordinasi kepada project leader, yang selanjutnya akan

dilaksanakan sesuai dengan tata kelola keuangan yang ada

7. HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Penjelasan atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup

kegiatan yang dimasukan dalam tahapan (milestone) kegiatan sebagai berikut :

I. Ruang Lingkup : Pengorganisasian

Dalam ruang lingkup ini ditetapkan tahapan Persiapan. Beberapa kegiatan untuk

mendukung tahapan ini adalah :

a. kegiatan konsultasi, yaitu konsultasi dengan Wakil Bupati Tegal, Sekretaris

Daerah dan Kepala Bappeda dan Litbang selaku mentor. Kegiatan

dilaksanakan pada minggu pertama BT II yaitu tanggal 10 April 2017 sampai

dengan 12 april 2017 bertempat di Kantor Wakil Bupati Tegal, Kantor

Sekretaris Daerah dan ruang kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Konsultasi dilaksanakan oleh project leader dalam rangka persiapan

pelaksanaan proyek perubahan. Hasil konsultasi adalah berupa arahan dari

Wakil Bupati Tegal, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dan Litbang

selaku mentor. Arahan-arahan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proyek perubahan.

b. Kegiatan koordinasi, yaitu berupa rapat-rapat dengan jajaran personil di

Bappeda dan Litbang dalam rangka pembentukan Tim Efektif, yaitu Tim Kerja

yang akan melaksanakan kegiatan dalam proyek perubahan. Tim efektif

tersebut meliputi Tim Kelitbangan Partisipaif, Tim Penyusun Sistem

Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang diberi

nama Simpan DI Renbang dan Sekretariat kegiatan. Kegiatan dilaksanakan

20

tanggal 10 – 11 April 2017 bertempat di ruang rapat bidang Kelitbangan dan

Pengelolaan Data. Rapat pembentukan Tim Efektif dihadiri dihadiri oleh

semua pejabat dan fungsional umum di bidang Kelitbangan dan Pengelolaan

data. Hasil dari rapat berupa Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang

Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Efektif pelaksana proyek

perubahan.

Setelah pembentukan Tim Efektif dilanjutkan dengan rapat kerja Tim dalam

rangka persiapan pelaksanaan kegiatan yaitu dalam rangka menyusun materi

kegiatan, surat pemberitahuan rencana kegiatan kepada pihak kecamatan dan

desa serta surat pemberitahuan rencana penyusunan purwarupa sistem

kepada pihak penyedia. Rapat Tim Kelitbangan Partisipatif dilaksanakan pada

hari Senin tanggal 10 april 2017 pukul 13.00 WIB bertempat di ruang rapat

bidang Kelibangan dan Pengelolaan Data. Hasil dari rapat adalah

disiapkannya materi untuk pelaksanaan kelitbangan partisipatif. Sedang Rapat

Tim Efektif SistemPengelolaan Data dan Informasi Pembangunan

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 pukul 14.00 WIB di

tempat yang sama. Hasilnya adalah menentukan pilihan penyedia jasa

pembuatan sistem aplikasi. Rapat dipimpin oleh project leader dengan dihadiri

oleh Tim Efektif Kelitbangan Partisipatif dan Tim Efektif Sistem Pengelolaan

data dan Informasi Perencanaan Pembangunan..

II. Ruang Lingkup : Basis Data Perencanaan Pembangunan

Dalam ruang lingkup ini ditetapkan tahapan Pengumpulan dan Inventarisasi

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung tahapan ini adalah rapat kerja Tim dalam rangka mencari

pihak penyedia jasa untuk dapat membangun basis data dan informasi

perencanaan pembangunan secara online untuk mendukung penyusunan

dokumen perencanaan melalui sistem aplikasi pengelolaan data dan informasi.

Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017. Hasil dari rapat tersebut

adalah disepakati penunjukan terhadap penyedia jasa untuk penyusunan sistem

aplikasi. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan biaya untuk

pengadaan sistem karena tidak ada dalam anggaran.

Kegiatan selanjutnya adalah rapat koordinasi dengan penyedia jasa bertempat di

ruang rapat bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data pada tanggal 17 April

2017 dengan agenda tindak lanjut rencana membangun basis data dan informasi

21

perencanaan pembangunan secara online melalui sistem aplikasi dengan pihak

penyedia.

III. Ruang Lingkup : Kajian Partisipatif Kelitbangan dalam proses perencanaan

Dalam ruang lingkup ini ditetapkan tahapan Kajian kelitbangan secara

partisipatif tentang isu-isu strategis perencanaan pembangunan 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan ini adalah Kelitbangan partisipatif di

enam kecamatan untuk menggali permasalahan pembangunan di wilayah

sebagai bahan perumusan isu-isu strategis tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan

tersebut yaitu :

a, Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Bojong dan Margasari. Sebelumnya

dilaksanakan rapat Tim Efektif pada hari Selasa tanggal 11 april 2017 sebagai

persiapan kegiatan.

Kegiatan di Kecamatan Bojong dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April

2017 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di kantor Kecamatan

Bojong. Peserta adalah dari usur kecamatan, pemerintah desa, perwakilan

tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat dari lima desa di

Kecamatan Bojong. Hasil dari kegiatan adalah diperolehnya daftar panjang

(Long List) permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan Bojong dan

sekitarnya. Teknis pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Tim Kelitbangan

beserta project leader

Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Margasari, lokasi sebelumnya

direncanakan di Kecamatan Bumijawa tapi karena masukan dan

pertimbangan dari Tim Efektif dialihkan ke Kecamatan Margasari. Kegiatan

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 pukul 09.00 sampi

dengan selesai. Semula direncanakan di pendopo Kecamatan Margasari

tetapi karena bersamaan dengan adanya kegiatan lain sehingga dipindah ke

Balai Desa Margasari. Peserta adalah dari unsur kecamatan, pemerintah

desa, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat

dari lima desa di Kecamatan Margasari. Hasil dari kegiatan adalah

diperolehnya daftar panjang (Long List) permasalahan pembangunan di

wilayah Kecamatan Margasari dan sekitarnya. Teknis pelaksanaan kegiatan

dipandu oleh Tim Kelitbangan dan project leader.

22

b. Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna. Sebelumnya

dilaksanakan rapat Tim Efektif pada hari Selasa tanggal 18 april 2017 sebagai

persiapan.

Kegiatan di Kecamatan Dukuhturi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19

April 2017 pukul 09.00 sampai dengan selesai bertempat di pendopo

Kecamatan Dukuhturi. Peserta adalah dari usur kecamatan, pemerintah desa,

perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat dari lima

desa di Kecamatan Dukuhturi. Hasil dari kegiatan adalah diperolehnya daftar

panjang (Long List) permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan

Dukuhturi dan sekitarnya. Teknis pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Tim

Kelitbangan dan project leader.

Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Adiwerna, lokasi sebelumnya

direncanakan di Pendopo Kecamatan Adiwerna tapi karena bersamaan

dengan kegiatan lain maka dialihkan di balai desa Adiwerna. Kegiatan

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 pukul 09.00 WIB sampai

dengan selesai. Peserta adalah dari usur kecamatan, pemerintah desa,


desa di Kecamatan Adwerna. Hasil dari kegiatan adalah diperolehnya daftar

panjang (Long List) permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan

Adiwerna dan sekitarnya. Teknis pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Tim

Kelitbangan dan project leader.

c. Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng.

Sebelumnya dilaksanakan rapat Tim Efektif pada hari Selasa tanggal 25 April

2017 sebagai persiapan.

Kegiatan di Kecamatan Suradadi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26

April 2017 direncanakan pukul 09.00 sampai dengan selesai. Karena lokasi

jauh maka waktu pelaksanaan mundur mulai jam 10.00 WIB. Kegiatan

bertempat di pendopo Kecamatan Suradadi. Peserta adalah dari unsur

kecamatan, pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan

organisasi masyarakat dari lima desa di Kecamatan Suradadi. Pelaksanaan

kegiatan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari

fraksi PDID yaitu bapak Drs. Rustoyo yang berkenan hadir dan memberikan

pengarahan. Hasil dari kegiatan adalah diperolehnya daftar panjang (Long

List) permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan Suradadi dan

23

sekitarnya. Teknis pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Tim Kelitbangan dan

project leader.

Kelitbangan partisipatif di Kecamatan Kedungbanteng, lokasi sebelumnya

direncanakan di Kecamatan Warureja tapi karena pertimbangan dan masukan

Tim Efektif maka dipindah ke Kecamatan Kedungbanteng. Kegiatan

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 09.00 WIB sampai

degan selesai. Peserta adalah dari unsur kecamatan, pemerintah desa,


desa di Kecamatan Kedungbanteng. Hasil dari kegiatan adalah diperolehnya

daftar panjang (Long List) permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan

Kedungbanteng dan sekitarnya Teknis pelaksanaan kegiatan dipandu oleh

Tim Kelitbangan dan project leader.

Secara umum kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan

penuh dari segenap stakeholders yang terlibat. Namun demikian masih terdapat

kendala dalam pelaksanaan antara lain masalah pendanaan karena sebelumnya

belum ada anggaran untuk kegiatan tersebut.

IV. Ruang Lingkup: Sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

Dalam ruang lingkup ini ditetapkan tahapan Pembangunan purwarupa aplikasi

sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

dan pelaksanaan ujicoba purwarupa aplikasi. Tahapan ini adalah untuk

menindaklanjuti kegiatan pembangunan basis data dan informasi perencanaan

pebangunan secara online. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

tahapan ini adalah penyusunan purwarupa aplikasi SimPanDIRenbang sekaligus

pelaksanaan uji coba purwarupa sistem aplikasi. Kendala yang dihadapi adalah

durasi waktu pembangunan aplikasi yang cukup lama kurang lebih 5 minggu.

Kendala berikutnya adalah terkait dengan konektivitas data dan stabilitas

jaringan karena berbasis online. Kemudian untuk ujicoba operasionalisasi sistem

aplikasi telah diajukan permohonan subdomain pada server milik pemerintah

Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Hasil dari kegiatan ini

adalah terbangunnya purwarupa sistem aplikasi SimPanDIRenbang dengan

alamat website yaitu simpandirenbang.tegalkab.go.id.

V. Ruang lingkup : Diseminasi dan Pelatihan

24

Dalam ruang lingkup ini tahapan yang ditetapkan adalah Pelaksanaan

diseminasi dan pelatihan sistem pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang mendukung tahapan ini

adalah peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan serta input data dan pembaharuan data perencanaan

pembangunan oleh OPD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017

bertempat di ruang rapat Bappeda dan Litbang dengan peserta pejabat/staf

pengelola data pada OPD dan instansi dengan mengenalkan sistem pengelolaan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah atau SimPanDI Renbang

sebagai alat untuk membangun basis data perencanaan pembangunan secara

online. Pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Project Leader dan Tim Efektif.

Secara umum kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sistem dapat

beroperasional secara online serta mendapat dukungan dari peserta yang hadir.

Namun terdapat kendala dalam kegiatan ini yaitu sistem aplikasi masih berupa

purwarupa sehingga masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Untuk

itu dalam kesempatan tersebut diminta kepada seluruh OPD dan instansi yang

menjadi pengguna sistem aplikasi untuk memberikan masukan untuk

perbaikannya. Selanjutnya untuk mendukung input data dari OPD dan instansi

telah dikeluarkan surat Sekretaris Daerah nomor : 555/23/2345 tanggal 16 Mei

2017 perihal pengisian data dan informasi melalui aplikasi sistem pengelolaan

data dan informasi perencanaan pembangunan (SimPan DI Renbang). Namun

kendala selanjutnya belum semua petugas pengelola data pada OPD melalukan

input data sehingga belum semua basis data dan informasi dalam sistem terisi.

VI. Ruang lingkup : Mekanisme fungsi kelitbangan dalam perencanaan

pembangunan

Dalam ruang lingkup ini ditetapkan tahapan Pelaksanaan diseminasi dan

publikasi isu-isu strategis pembangunan 2018 serta penyajian dalam

dokumen RKPD 2018, Integrasi Hasil Kajian kelitbangan partisipatif

mengenai isu-isu strategis pembanguan dalam dokumen RKPD dan

Integrasi output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan dalam dokumen RKPD. Dalam rangka efisiensi maka

pelaksanaan diseminasi atas isu-isu strategis 2018 kepada OPD dan Instansi

bersamaan dengan diseminasi sistem pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah yaitu tanggal 15 Mei 2017 bertempat di

25

ruang rapat Bappeda dan Litbang. Kegiatan itu didahului kegiatan publikasi

berupa pembuatan buku hasil kegiatan Kelitbangan Partisipatif yang memuat

mengenai permasalahan pembangunan kewilayahan dan isu-isu strategis tahun

2018. Penyusunan buku tersebut melalui diskusi Tim Efektif yang melibatkan

anggota yaitu Sekretaris dan jajaran Kepala Bidang di Bappeda dan Litbang.

Diskusi dilaksanakan pada hari Selasa 2 Mei 2017 bertempat di ruang rapat

Bidang Pengendalian dan Evaluasi bersamaan dengan diskusi mengenai tugas-

tugas kedinasan lainnya. Selanjutnya hasil dari diskusi tersebut dituangkan

dalam buku dan diajukan kepada Kepala Bappeda dan Litbang untuk dimintakan

masukan dan koreksi serta persetujuan. Buku tersebut telah mendapat

persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Litbang pada tanggal

10 Mei 2017.

Kegiatan selanjutnya yaitu berupa integrasi hasil kajian kelitbangan partisipatif

mengenai isu-isu strategis pembanguan dalam dokumen RKPD. Kegiatan

dilaksanakan tanggal 18-19 Mei 2017 yaitu dengan memasukan isu-isu strategis

hasil kajian ke dalam dokumen RKPD tahun 2018 sebagai pengkayaan terhadap

materi analisis isu-isu strategis yang sudah ada sebelumnya di dokumen RKPD.

Kegiatan selanjutnya yaitu integrasi output sistem pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan dalam dokumen RKPD. Kegiatan

dilaksanakan tanggal 16-29 Mei 2017 melalui sinkronisasi data-data dalam

dokumen RKPD 2018 dengan basis data online yang ada dalam

SimPanDIRenbang.

VII. Asistensi Pengendalian Operasional dan Evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun 2017

Sesuai dengan milestone yang ditetapkan maka kegiatan asistensi pengendalian

operasional dan evaluasi pelaksanaan RKPD akan dilaksanakan pada tahapan

jangka menengah yaitu bulan Juli, Oktober dan Desember. Namun demikian atas

disposisi dari Kepala Bappeda dan Litbang kepada Kabid Kelitbangan dan

Pengelolaan data tanggal 15 Mei 2017 nomor 01476 atas surat Sekretaris

Daerah nomor 050/01.07/2209 tanggal 8 Mei 2017 perihal pelaksanaan

pengadaan barang/jasa tahun 2017, maka bidang kelitbangan dan pengelolaan

bersama dengan bidang Pengendalaian dan Evaluasi melaksanakan diskusi

untuk menindaklanjuti disposisi tersebut pada hari Senin tanggal 29 mei 2017

bertempat di ruang rapat bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan

26

dihadiri oleh Kabid Pengendalian dan Evaluasi beserta jajaran dan Kabid

Kelitbangan dan Pengelolaan Data beserta Kasubid Kelitbangan, Inovasi dan

Pengembangan Iptek. Hasil diskusi berupa bahan laporan kepada Kepala

Bappeda dan Litbang mengenai perkembangan pelaksanaan APBD dan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan bulan Mei 2017.

VIII. Ruang Lingkup : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk menata hasil-hasil kegiatan

dalam jangka pendek selama pelaksanaan BT II sebagai bahan penyusunan

Laporan Pelaksanaan Laboratorium Kepemimpinan. Kegiatan itu telah

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2017. Disamping itu

juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dihasilkan

kesimpulan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan

kegiatan dan juga persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahapan jangka

menengah

Perbandingan atas rencana dan realisasi kegiatan dalam masa BT II untuk

jangka pendek secara matrik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

27

Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan dalam BT II

No Rencana Kegiatan Output Kegiatan Waktu No Realisasi Kegiatan Output Kegiatan Waktu

I Jangka Pendek ( 2 Bulan )

1 Pembentukan Tim Kerja sebagai Tim EEfektif Pelaksanaan Program

Terbentuknya Tim dengan SK Tim

Minggu II April 2017

Pembentukan Tim Kerja sebagai Tim EEfektif Pelaksanaan Program

1.1 Konsultasi dengan Wakil Bupati Tegal

Dukungan Wakli Bupati atas pelaksanaan proyek perubahan

10 April 2017

1.2 Konsultasi dengan Sekretaris Daerah

Dukungan Sekretaris Daerah atas pelaksanaan proyek perubahan

10 April 2017

1.1.

Melaporkan kepada mentor tentang persipan pelaksanaan proyek perubahan dan pembentukan Tim Efektif

SK Tim Efektif, SK Tim Kerja

10 April 2017 1.3 Melaporkan kepada mentor tentang persipan pelaksanaan proyek perubahan dan pembentukan Tim Efektif

Arahan Mentor atas pelaksanaan proyek perubahan

12 April 2017

1.2.

Rapat Tim Kerja rencana kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan dan penyususan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Materi Kegiatan, surat pemberitahuan rencana kegiatan kepada pihak kecamatan dan desa, surat pemberitahuan rencana penyusunan purwarupa sistem kepada pihak penyedia

10 Aril 2017 1.4 Rapat Pembentukan Tim Efektif

SK Tim Efektif Materi Kegiatan, Surat pemberitahuan rencana kegiatan kepada pihak kecamatan dan desa,

10 April 2017

2. Pengumpulan dan Inventarisasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Terkumpul dan terinventarisasinya data dan informasi

Minggu II – IV April 2017

28

perencanaan pembangunan

2.1.

Koordinasi Penyusunan purwarupa sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan pihak penyedia dan pengumpulan data base sistem

Rencana penyusunan Purwarupa Sistem

10 - 30 April 2017

2.1 Koordinasi Penyusunan purwarupa sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan pihak penyedia dan pengumpulan data base sistem

Rencana Penyususnan Purwarupa Sistem, Surat pemberitahuan rencana penyusunan purwarupa sistem kepada pihak penyedia

11 April – 15 Mei 2017

3. Kajian kelitbangan secara partisipatif tentang isu-isu strategis perencanaan pembangunan 2018

Tersusunnya dokumen isu-isu strategis pembangunan 2018

Minggu II – IV April 2017

Kajian kelitbangan secara partisipatif tentang isu-isu strategis perencanaan pembangunan 2018

Tersusunnya dokumen isu-isu strategis pembangunan 2018

3.1 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Bojong dan Bumijawa

Materi Kegiatan, surat pemberitahuan rencana kegiatan kepada pihak kecamatan dan desa

11 April 2017 3.1 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Bojong dan Margasari


12 April 2017

3.2 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Bojong dan Bumijawa

Draft Hasil Kajian Kelitbangan Partisipatif

12 April 2017 3.2 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Bojong dan Margasari


13-14 April 2017

3.3 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Bojong dan Bumijawa

Dokumen isu-isu strategis hasil kajian kelitbangan partisipatif

13-14 April 2017

3.3 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Bojong dan Margasari

Dokumen permasalahan Pembangunan hasil kajian kelitbangan partisipatif di kecamatan Bojong dan Margasari

15 April 2017

3.4 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna

Materi Kegiatan, surat pemberitahuan rencana kegiatan

17 April 2017 3,4 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna

Materi Kegiatan, surat pemberitahuan rencana kegiatan

18 April 2017

29

kepada pihak kecamatan dan desa

kepada pihak kecamatan dan desa

3.5 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan dukuhturi dan adiwerna


19 April 2017 3.5 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan dukuhturi dan adiwerna


19-20 April 2017

3.6 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna

Buku isu-isu strategis hasil kajian kelitbangan partisipatif

20-21 April 2017

3.6 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna

Dokumen permasalahan Pembangunan hasil kajian kelitbangan partisipatif di kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna

21 April 2017

3.7 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Warurejo


24 April 2017 3.7 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng


25 April 2017

3.8 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Warurejo


26 April 2017 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng


26-27 April 2017

3.9 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Suradadi dan Warurejo

Buku isu-isu strategis hasil kajian kelitbangan partisipatif

27-28 April 2017

Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng

Dokumen permaslahan Pembangunan hasil kajian kelitbangan partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng

28 April 2017

4 Pembangunan purwarupa aplikasi sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan ujicoba purwarupa aplikasi.

Purwarupa aplikasi

Minggu II April – Minggu I Mei 2017

Pembangunan purwarupa aplikasi sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan ujicoba purwarupa aplikasi.

Purwarupa aplikasi

4.1 Ujicoba purwarupa sistem Terlaksananya 1-5 Mei 2017 Ujicoba purwarupa sistem Terlaksananya 1-5 Mei 2017

30

pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

ujicoba penggunaan sistem

pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

ujicoba penggunaan sistem

5 Pelaksanaan diseminasi dan pelatihan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Diseminasi dan Pelatihan

Minggu II Bulan Mei 2017

Pelaksanaan diseminasi dan pelatihan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Diseminasi dan Pelatihan

5.1 Rapat persiapan peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Materi rapat, undangan rapat, peralatan rapat

8 Mei 2017 Rapat persiapan peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Materi rapat, undangan rapat, peralatan rapat

10 Mei 2017

5.2 Peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Terlaksananya kegiatan peluncuran sistem

10 Mei 2017 Peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Terlaksananya kegiatan peluncuran purwarupa sistem

15 Mei 2017

5.3 Input data dan pembaharuan data perencanaan pembangunan oleh SKPD

Terlaksananya input data dan pembaharuan data sistem

15-19 Mei 2017

Input data dan pembaharuan data perencanaan pembangunan oleh SKPD

Terlaksananya input data dan pembaharuan data sistem

16-29 Mei 2017

6. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi isu-isu strategis pembangunan 2018 serta penyajian dalam dokumen RKPD 2018


Minggu III Mei 2017

Pelaksanaan diseminasi dan publikasi isu-isu strategis pembangunan 2018 serta penyajian dalam dokumen RKPD 2018


6.1 Integrasi Hasil Kajian kelitbangan partisipatif mengenai isu-isu strategis pembanguan dalam dokumen RKPD

Terlaksananya integrasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanan

15-19 Mei 2017

Integrasi Hasil Kajian kelitbangan partisipatif mengenai isu-isu strategis pembanguan dalam dokumen RKPD

Terlaksananya integrasi hasil kelitbangan dalam dokumen RKPD

8- 19 Mei 2017

6.2 Integrasi output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam dokumen RKPD

Terlaksananya integrasi hasil output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam dokumen

15-19 Mei 2017

Integrasi output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam dokumen RKPD

Terlaksananya integrasi hasil output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam dokumen

16-29 Mei 2017

31

perencanaan RKPD

7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan Evaluasi

Minggu IV Mei - Minggu 1 Juni 2017

7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan Evaluasi

7.1 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya laporan pelaksanan proyek perubahan

29 Mei s/d 2 Juni 2017

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya laporan pelaksanan proyek perubahan

29 Mei – 3 Juni 2017

II Jangka Menengah (Juli-Desember

1. Diskusi dan Kajian kelitbangan secara partisipatif dalam rangka asistensi pengendalian operasional dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan

Bulan Juli, Oktober, Desember 2017

1.1 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan

10 Juli 2017 Materi rapat Undangan Daftar Hadir Notulensi Dokumentasi

1.2 Kajian Kelitbangan Partisipatif pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan Semester I

11-13 Juli 2017 Materi Undangan kegiatan Daftar Hadir Dokumentasi

Kajian kelitbangan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan bulan Mei 2017

Tersusunnya bahan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

29 Mei 2017

32

8. PENYELESAIAN KENDALA DAN MASALAH

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan kegiatan

setiap tahapan dalam proyek perubahan ini terdapat beberapa kendala dan

hambatan. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai upaya-upaya penyelesaian

kendala dan masalah yang diambil oleh Tim Efektif agar kegiatan tetap dapat

beralan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa upaya tersebut

antara lain :

a. Pendanaan merupakan masalah utama dalam pelaksanaan kegiatan karena

semua kegiatan yang akan dilaksanakan belum mempunyai anggaran. Upaya

yang ditempuh oleh Tim Efektif untuk mengatasi pendanaan yaitu melalui

konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan sumber dana bagi pelaksanaan

kegiatan. Atas arahan dari mentor maka dimungkinkan adanya sinkronisasi

pelaksanaan kegiatan dalam proyek perubahan dengan program dan kegiatan

yang ada di bidang Kelitbangan dan pengelolaan Data. Sebagai contoh

kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, rapat Tim Efektif dan FGD di

Kecamatan dalam Kelitbangan Partisipatif dapat dilaksanakan sejalan dengan

kegiatan perjalanan dalam daerah, rapat panitia dan FGD yang telah

dianggarkan dalam kegiatan pada bidang Kelitbangan dan Pengelolaan Data

sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sinkron.

Sedangkan pendanaan bagi pembuatan sistem aplikasi SimPanDIRenbang

karena belum ada kegiatan yang sinkron maka biaya pembuatan purwarupa

sistem aplikasi terlebih dahulu ditanggung secara pribadi oleh Project Leader.

Sementara untuk pengembangannya telah diusulkan melalui APBD tahun

2018.

b. Kendala berikutnya menyangkut teknis pelaksanaan Kelitbangan Partisipatif

yaitu waktu pelaksanaan. Terdapat dua kegiatan Kelitbangan Partisipatif di

Kecamatan bersamaan dengan kegiatan lain di tempat yang sama. Untuk

mengatasi hal tersebut maka Tim Efektif jauh-jauh hari telah melakukan

koordinasi dengan pihak Kecamatan, sehingga kegiatan dapat dialihkan di

tempat lain apabila ada kegiatan yang bersamaan. Sebagai contoh kegiatan di

Kecamatan Margasari dan Kecamatan Adiwerna bersamaan waktunya dengan

pelaksanaan kegiatan lain di kecamatan sehingga lokasi kegiatan yang semula

di pendopo kecamatan dialihkan ke balai desa terdekat dan kegiatan tetap

dapat berjalan dengan baik.

33

c. Kendala lainnya adalah mengenai basis data (data base) online yang rentan

terhadap serangan hacker. Kondisi tersebut pernah terjadi pada masa ujicoba

operasional SimPanDIRenbang dimana basis data mengalami kerusakan

akibat serangan virus sehingga sistem mengalami gangguan. Untuk mengatasi

itu Tim Efektif telah meminta penyedia jasa untuk menyiapkan back up data

secara rutin untuk mengantisipasi gangguan data base. Sehingga apabila

terjadi gangguan terhadap data base dapat dilakukan recovery melalui back up

data.

d. Kendala selanjutnya adalah mengenai tingkat kehadiran undangan dalam

pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh dalam kegiatan diseminasi hasil-hasil

Kelitbangan Partisipatif dan diseminasi pelatihan ujicoba sistem aplikasi

SimPanDIRenbang beberapa OPD dan instansi tidak dapat hadir secara

langsung karena terdapat kegiatan rapat-rapat dinas yang waktunya

bersamaan. Untuk itu Tim Efektif mengambil upaya untuk menginformasikan

hasil-hasilnya melalui pengiriman materi kegiatan kepada OPD atau Instansi

terkait atau mengunggah materi melalui website Bappeda dan Litbang..

9. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada penjelasan yang telah disampaikan mengenai pelaksanaan

kegiatan proyek perubahan pada masa BT II maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

a. Bertambahnya stakeholders yang mendukung proyek perubahan dalam

pelaksanaan kegiatan yang semula 13 menjadi 16 yaitu adanya dukungan dari

Wakil Bupati Tegal, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP dan Sekretaris

Daerah.

b. Semua tahapan dalam proyek perubahan selama masa BT II telah dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan

mendapatkan dukungan yang baik dari segenap stakeholders yang terlibat di

dalamnya.

c. Terdapat capaian yang melebihi tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu

terlaksananya kegiatan kajian asistensi pengendalian dan evaluasi RKPD

tahun 2017 yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah pada bulan Juli,

Oktober dan Desember 2017, namun salah satu kegiatan telah dapat

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017.

34

d. Hasil-hasil dari kegiatan secara umum dapat mencapai tujuan yang diharapkan

dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Tegal pada umumnya dan khususnya bagi

Bappeda dan Litbang dalam proses perencanaan pembangunan.

e. Pelaksanaan Kelitbangan Partisipatif dan Pengelolaan Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan secara partisipatif melalui sistem aplikasi

SimPanDIRenbang dapat mendukung integrasi fungsi Kelitbangan dan

Pengelolaan Data dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan tersebut maka dapat disampaikan

beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a. Perlu adanya kesinambungan mekanisme kerja dari Tim Efektif untuk dapat

melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahapan jangka menengah dan jangka

panjang.

b. Perlu adanya dukungan pendanaan melalui APBD untuk peningkatan

kapasitas pelaksanaan kegiatan. Untuk Kelitbangan Partisipatif adalah untuk

memperluas jangkauan lokus kegiatan dan juga jumlah peserta yang lebih

banyak. Untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

untuk memperluas variable data dan informasi yang terkait dengan


10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Untuk lampiran-lampiran pendukung kegiatan adaalah sebagai berikut :

35

LAMPIRAN I

MILESTONE :

1. Pembentukan Tim Kerja sebagai Tim Efektif Pelaksanaan Program

1.1 Konsultasi dengan Wakil Bupati

Dokumentasi Foto

1.2 Konsultasi dengan Sekretaris Daerah

Dokumentasi Foto

1.3 Melaporkan kepada mentor tentang persipan pelaksanaan proyek perubahan

dan pembentukan Tim Efektif

Dokumentasi Foto

1.2 Rapat Pembentukan Tim Efektif

Portofolio :

a. Undangan Rapat Pembentukan Tim

b. Daftar Hadir Rapat Tim

d. Notulen Rapat

e. Dokumentasi Foto Rapat

f. SK Tim Efektif

g. Materi Kelitbangan Partisipatif

h, Surat Pemberitahuan

36

LAMPIRAN II

2. Pengumpulan dan Inventarisasi Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan

Koordinasi Penyusunan purwarupa sistem pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan dengan pihak penyedia dan pengumpulan data

base sistem tanggal 12 April 2017

a. Undangan Rapat Tim Kerja

b. Daftar Hadir Rapat Tim Kerja

c. Notulen Rapat

d. Dokumentasi foto rapat

e. Surat Pemberitahuan kepada Penyedia Jasa

f. Daftar Hadir Rapat penyusunan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi

g. Dokumentasi Foto rapat

37

LAMPIRAN IIIa

MILESTONE III

3. Kajian kelitbangan secara partisipatif tentang isu-isu strategis perencanaan

pembangunan 2018

3.1Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di

Kecamatan Bojong dan Margasari tanggal 11 April 2017 (semula lokasi

Bumijawa diganti Margasari)

a. Undangan Rapat Tim Kelitbangan

b. Daftar hadir rapat

c. Notulen Rapat

d. Dokumentasi Foto Rapat

3.2 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Bojong dan Margasari tanggal 12

dan 13 April 2017

a. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan di Bojong dan Margasari

b. Daftar Hadir Peserta

c. Surat Dukungan

e. Dokumentasi Foto Kegiatan di Bojong dan Margasari

3.3 Penyusunan hasil kajian kelitbangan partisipatif tentang isu-isu strategis dari

Kecamatan Bojong dan Margasari tanggal 14 April 2017

Portofolio :

a. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Bojong

b. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Margasari

38

LAMPIRAN IIIb

3.4Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di

Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna tanggal 18 April 2017



c. Notulen Rapat


3.5 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna tanggal

19 dan 20 April 2017

a. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan di Bojong dan Margasari


c. Surat Dukungan

d. Dokumentasi Foto Kegiatan di Dukuhturi dan Adiwerna


Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna tanggal 21 April 2017

a. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Dukuhturi

b. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Adiwerna

39

LAMPIRAN IIIc

3.7 Rapat Tim Kerja persiapan kegiatan kajian kelitbangan partisipatif di

Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng tanggal 25 April 2017 (semula

Warureja diganti Kedungbanteng)



c. Notulen Rapat


3.8 Kajian Kelitbangan Partisipatif di Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng

tanggal 26 dan 27 April 2017

a. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan di Suradadi dan

Kedungbanteng


c. Surat Dukungan

d. Dokumentasi Foto Kegiatan di Suradadi dan Kedungbanteng


Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng 28 April 2017

Portofolio :

a. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Surdadi

b. Long List Permasalahan Pembangunan di Kecamatan Kedungbanteng

40

LAMPIRAN IV

4. Pembangunan purwarupa aplikasi sistem pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan ujicoba purwarupa

aplikasi.

4.1Ujicoba purwarupa sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan tanggal 12 Mei 2017

a. Print out Purwarupa sistem

b. Surat Permintaan domain kepada Dishubkominfo

c. Dokumentasi dengan Dishubkominfo

41

LAMPIRAN V

5. Pelaksanaan diseminasi dan pelatihan sistem pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah

5.1 Rapat persiapan peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan tanggal 10 Mei 2017

a. Undangan Rapat

b. Notulen Rapat

c. Daftar Hadir Rapat

d. Dokumentasi foto rapat

5.1Peluncuran sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan tanggal 15 Mei 2017

a. Undangan Rapat kepada OPD/Instansi

b. Materi Pelatihan Sistem

c. Daftar Hadir Rapat OPD/Instansi

d. Surat Dukungan Kolektif OPD/Instansi

e. Dokumentasi foto peluncuran

5.2 Input data dan pembaharuan data perencanaan pembangunan oleh SKPD

tanggal 22-29 Mei 2017

a. Surat Pemberitahuan dari Sekda

b. Print out contoh hasil data

42

LAMPIRAN VI

6. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi isu-isu strategis pembangunan 2018

serta penyajian dalam dokumen RKPD 2018

6.1 Integrasi Hasil Kajian kelitbangan partisipatif mengenai isu-isu strategis

pembanguan dalam dokumen RKPD tanggal 15-19 Mei 2017

a. Buku hasil Kajian Kelitbangan Partisipatif

b. Hasil Kelitbangan Partisipatif Dalam Dokumen RKPD 2018

c. Dokumentasi pelaksanaan diseminasi dengan OPD dan internal Bappeda

dan Litbang

6.2 Integrasi output sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan dalam dokumen RKPD tanggal 22-29 Mei 2017

a. Print out contoh data dalam sistem

43

LAMPIRAN VII

Milestone Jangka Menengah

7. Diskusi dan Kajian kelitbangan secara partisipatif dalam rangka asistensi

pengendalian operasional dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan

a. Disposisi Kepala Bappeda dan Litbang

b. Surat Pemberitahuan Kajian/Diskusi

c. Daftar Hadir Kajia/Diskusi

d. Materi hasil Kajian/Diskusi

e. Dokumentasi Kajian/Diskusi

1. JUDUL/IDENTIFIKASI PROYEK Judul INTEGRASI …bappeda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2016/01/LPLK-RIESKY-KA… · Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kedua

Documents