Top Banner
19

1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

Oct 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni
Page 2: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN HUTAN DI PROVINSI BANTEN

1. UU RI NO 34 TAHUN 2004TENTANG TUGAS POKOK TNI

2. PERPANG TNI NOMORPERPANG/14/III/2008 TGL 27MARET 2008 TENTANG BUJUKINDUK OPERASI MILITER SELAINPERANG

1

Page 3: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

2

Page 4: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

1. MENGATASI GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA2. MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA3. MENGATASI AKSI TERORISME4. MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN5. MENGAMANKAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS6. MELAKSANAKAN TUGASPERDAMAIAN DUNIA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI7. MENGAMANKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERSERTA KELUARGA8. MEMBERDAYAKAN WILAYAH PERTAHANAN DAN KEKUATAN PENDUKUNYA SECARA DINI SESUAI DENGANSITEM PERTAHANAN SEMESTA9. MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DAERAH10. MEMBANTU KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG11. MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA DAN PERWAKILAN PEMERINTAHASING YANG SEDANNG BERADA DI INDONESIA12. MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSI DAN PEMBERIAN BANTUANKEMANUSIAAN13. MEMBANTU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM KECELAKAAN ( SEARCH AND RESCUE)14. MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN TERHADAPPEMBAJAKAN, PERAMPOKAN DAN PENYELUNDUPAN

4

3

Page 5: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

A. KAWASAN HUTAN LINDUNG.

1) TAMAN NASIONAL UJUNG KULON (LUAS DARATAN 78.619 HADAN LUAS LAUTAN 44.337 HA) BERADA DI KAB. PDG TEPATNYA DIKEC. SUMUR/ UJUNG KULON

2) TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK , TERBAGI 2WILAYAH YAITU BANTEN DAN JABAR MSK PROV BANTEN SELUASUTK DARATAN 42.925.15 HA. DAN UTK PERAIRAN 720.00 HA

B. PERKEBUNAN RAKYAT (LUAS 194.934,12 HA /89,8%)

1) TERLETAK DI KAB. PANDEGLANG, KAB SERANG DAN KAB LEBAK2) JENIS KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN RAKYAT DI PROVBANTEN ADALAH KARET, KELAPA, KAKAO, KELAPA SAWIT, CENGKEH,KOPI DAN AREN

C. PERKEBUNAN BESAR SWASTA (LUAS 9.780,12 HA)

1) TERLETAK DI KAB PANDEGLANG DAN LEBAK2) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DGN JENIS TANAMAN KELAPASAWIT DAN KARET

KATAGORISASI KONDISI HUTAN DI PROVINSI BANTEN TERDIRI DARI :

4

Page 6: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

HARAPAN : EKOSITEM HUTAN YANGADA DI PROV. BANTEN TETAP TERJAGA

KENYATAAN : MARAKNYA TERJADIPEMBALAKAN LIAR DAN KERUSAKAN HUTANAKIBAT DESAKAN KEBUTUHAN EKONOMIMASYARAKAT MENEBANG KAYU HUTAN

DEFINISI MASALAH : ADANYA GAP ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN

5

Page 7: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

PENGAMANAN ADALAH ADALAHSEMUA USAHA, PEKERJAAN DANKEGIATAN YANG DILAKUKAN SECARATERARAH DAN TERENCANA DALAMRANGKA MENANGGULANGI KEGIATANPIHAK LAWAN, GUNA MENCEGAHKERUGIAN YANG LEBIH BESAR, ATAUAKIBAT BENCANA ATAU AKIBATKERAWANAN PIHAK SENDIRI.

(MABESAD 2004)

6

Page 8: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

STRATEGI DAN ELEMENNYA

THE STRATEGY AND THE ELEMENTS

7

Page 9: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

AN INTRODUCTION .

“Conceptually, we define strategy as the relationship among ends, ways, and means.”

“Strategic art, broadly defined, is therefore: The skillful formulation, coordination, and application of ENDS (OBJECTIVES), WAYS (COURSES OF ACTION), and MEANS (SUPPORTING RESOURCES) to promote and defend the national interests.”

(The U.S. Army War College 1989)

STRATEGY

8

Page 10: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

Konsep umum yang menjadi dasar formulasi untukberbagai macam strategiGeneral Concept that become a basic formulation for different type of strategy :

ELEMEN DIARTIKANENDS Tujuan yang menjadi arah semua

usaha

WAYS Cara Bertindak atau Konsep

MEANS Instrumen untuk mencapai ENDS

STRATEGY = ENDS + WAYS + MEANS

KONSEP UMUM - GENERAL CONCEPT

Arthur F. Lykke, Jr

9

ELEMEN-ELEMEN STRATEGI THE ELEMENTS OF STRATEGY .

Page 11: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

ELEMEN

ENDS

MEANS

RISKS

WAYS

END atau Objectivesmenjelaskan APA (What) yang harusdicapai.

WAYS atau Strategic Conceptatau Course of actionsmenjelaskan BAGAIMANA (HOW)the END dicapai denganpenggunaan SUMBERDAYA(MEANS)

MEANS atau Resourcesmenjelaskan SUMBERDAYA apayang akan dipergunakaN untukmenerapkan konsep (WAYS) untukmencapai tujuan (ENDS)

RISK menjelaskan adanya KESENJANGAN (THE GAP)antara ENDS, WAYS dan MEANS

10

Page 12: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

To Ensure National Security, TheThree"Legs" Of Military Strategy MustNot Only Exist,They Must Be Balanced.

STRATEGY = ENDS + WAYS + MEANS

STRATEGI Military

KONS

EP

The Lykke Model

PENGAMANAN HUTAN DI PROV BANTEN

RESIKORisks

11

Page 13: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

Suitability tests ENDS. whether the proposed strategy achieves the desired end—if it does not, it is not a potential strategy.

Acceptability tests WAYS. Does the proposed course of action or concept produce results without excessive expenditure of resources and within accepted modes of conduct?

Feasibility tests MEANS. Are the meansat hand or reasonably availablesufficient to execute the proposedconcept

PENGUJIAN STRATEGI TESTS FOR STRATEGY

12

Page 14: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

MENGURAI MASALAH SEPUTAR PENGAMANAN HUTAN METODE SWOT

STENGHT (KEKUATAN) : - SDM TNI YANG BISA DIKERAHKAN SATJAR KOREM 064/MY- SDM MASYARAKAT PANGKUAN HUTAN YANG CUKUP BANYAK- SDM KEHUTANAN

WEAKNESS (KELEMAHAN): BELUM ADA ATURAN HUKUM YANG MENGIKAT KEGIATAN PELESTARIAN HUTAN TERSEBUT SECARA TERPADU DAN LINTAS SEKTORAL

OPPORTUNITY (PELUANG): POLITICAL WILL PEMERINTAH UNTUK MENATA PELESTARIAN HUTAN

THREAD (ANCAMAN) : KEPENTINGAN EKONOMI MASYARAKAT MENGALAHKAN KEPENTINGAN PELESTARIAN ALAM

13

Page 15: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

IMPLEMENTASI STRATEGI PADA PENGAMANAN HUTAN DI PROV BANTEN

ENDS

TERPELIHARANYA EKOSITEMHUTAN SECARA OPTIMAL,INDIKATOR:

WAYS

KEGIATAN PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN, RINCIAN TUGAS

MEANS

PENGERAHAN SDM LINTAS SEKTORAL, SDA, SDP DAN PIRANTI LUNAK (ATURAN HUKUM) DAN ANGGARAN, RINCIAN SARANA:

- BEBAS BENCANA LONGSOR,KEKERINGAN DAN BANJIR

- PENANAMAN TANAMAN KERASBERAKAR KUAT DAN MEMBERIKANNILAI EKONOMIS KEPADA MASYARAKATLINGKUNGAN HUTAN (SELAMA HUTANBERDIRI) REBOISASI

SDM : - MASYARAKAT LINGKUNGAN - TNI- POLRI- KEHUTANAN- PEMDA

- BEBAS DARI PEMBALAKAN LIARDAN PEMBAKARAN HUTAN

- PELAKSANAAN PATROLI BERSAMA SECARA RUTIN DAN PENEMPATAN POS PENGAMANAN BERSAMA DI TITIK RAWAN WILL HUTAN

- SOSIALISASI KOMUNIKASI KEMASYARAKT AGAR MENJAGGA HUTAN

- PENINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR

SDA : - TANAMAN KERAS BERAKAR KUAT DAN BERNILAI EKONOMIS

- SEGALA SESUATU DARI ALAM YANG MENDUKUNG REBOISASI

14

Page 16: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

ENDS WAYS MEANSTERDAPAT NILAI MANFAATEKONOMI SELAMA BERDIRINYATEGAKAN POHON DI HUTAN TSBBAGI MASYARAKAT PANGKUANHUTAN

- MELAKS EDUKASI KEPADA MASYARAKAT AGAR MEMANFAATKAN NILAI EKONOMIS DARI HUTAN DENGAN TETAP MEMELIHARA EKOSISTEM HUTAN

SDP : - ALAT NAVIGASI DAN PEMETAAN- SISTEM PENGINTAI WILAYAH (DRONE,

APLIKASI MAP)- ALAT TRANSPORTASI RINGAN (OFF ROAD)- PERLENGKAPAN PENANAMAN

PIRANTI LUNAK : - MOU PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT

- SOP BERSAMA

ANGGARAN (MENDUKUNG OPERASIONAL)

15

Page 17: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

KESIMPULAN

2. DIPERLUKAN STRATEGI PENGAMANAN HUTAN UTKMENDAPATKAN KONDISI IDEAL KELESTARIAN HUTAN DIPROV BANTEN DENGAN MENGGUNAKAN :

A. CARA (WAYS) YAITU :- REBOISASI LAHAN HUTAN YG MENGHASILKAN NILAI

DARI ASPEK EKONOMI BAGI MASY PANGKUANHUTAN.

- PATROLI GABUNGAN PENGRCEKAN HUTAN BERSAMASCR PERIODIK DAN PENEMPATAN POSPENGAMAN BERSAMA DI TITIK RAWAN WILL HUTAN.

- SOSIALISASI DAN EVALUASI KE MASY SERTAPENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR

B. SARANA (MEANS) YG DIGUNAKAN ADALAHOPTIMALISASI PENGERAHAN SDM LINTAS SEKTORAL,SDA, SDP, PIRANTI LUNAK DAN ANGGARAN

1. KELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN DI PROV BANTEN BLM OPTIMAL DILAKSANAKAN, KARENA MASIHTERDAPAT BENCANA LONGSOR, KARENA PEMBALAKAN LIAR DAN PENGRUSAKAN HUTAN

16

Page 18: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

SARAN

1. KEGIATAN* REBOISASI LAHAN HUTAN DGN MENGIKUTSERTAKAN NILAI DAN

ASPEK EKONOMI BAGI MASY PANGKUAN HUTAN* PATROLI GABUNGAN PENGECEKAN HUTAN BERSAMA SCR PERIODIK

DAN PEMBUATAN POS PENGAMAN DI TITIK RAWAN WILL HUTAN* SOSIALISASI DAN EDUKASI PELESTARIAN HUTAN KE MASYARAKAT* PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR

2. DUKUNGAN SARANA YG OPTIMAL DARI:* SDM MASYARAKAT PANGKUAN HUTAN, TNI, POLRI, KEHUTANAN DAN

PEMDA* SDA : MATERIAL POHON KERAS YG AKAN MENJADI KOMPONEN

REBOISASI* PIRANTI LUNAK : MOU PIHAK PIHAK YG TERKAIT DAN LINTAS SEKTORAL* ANGGARAN : MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL

DALAM RANGKA PENGAMANAN HUTAN DI PROV BANTEN GUNA MENDAPATKAN KELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN DIPROV BANTEN, MAKA DISARANKAN UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN DUKUNGAN SARANA SBB:

17

Page 19: 1 DASAR HUKUM PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN · dasar hukum pelibatan tni pada pengamanan hutan di provinsi banten. 1. uu ri no 34 tahun 2004 tentang tugas pokok tni 2. perpang tni

TERIMA KASIH

18