FILSAFAT PANCASILA
Aturan Perkuliahan:Mahasiswa harus memakai kemeja dan celana
yang pantas.Mahasiswi mengenakan busana tidak ketat dan santunAgar
perkuliahan kondusif, HP di non- aktifkan atau disilentBoleh
terlambat < 15 menit.
PERTEMUAN 1.BAB I. PENDAHULUANUTS = 35%UAS = 35 %Tugas = 30
%Mentoring dan Tutorial = - %Total = 100 %KOMPONEN NILAISumber
Pokok:1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan. Tim
Dosen UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran (2010).2. Buku dan
Sumber Lain yang Relevan dengan Matakuliah KewarganegaraanBuku
Panduan PokokPendidikan Kewarganegaraan memperoleh legalitas dalam
pasal 3 UU No.20 Thn 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan:Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI
BERKEADABANPendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian
yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan,
yang menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai
kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin lain yang
relevan.Hasil National Survey of Voter education (Asia
Foundation:1998) menunjukan bahwa lebih dari 60% dari sampel
nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan
bagaimana berdemokrasi.
Komitmen nasional untuk mewujudkan pendidikan sebagai wahana
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
bangsa.Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan
konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang di dukung dengan
sarana pendidikan yang tepat sasaran, strategis, dan kontekstual
agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya sebagai
warga negara yang cerdas, demokratis, berwatak dan berkeadaban.
PROSES REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAPAT DIDASARKAN PADA
ASUMSI-ASUMSI:Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks
pendidikan formal, non formal dan informal selama ini belum
mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang
cerdas, berwatak, dan berkeadaban.Secara psiko-pedagogis dan
sosio-andragogis, pendidikan demokrasi yang di anggap paling tepat
adalah pendidikan untuk pengembangan kewarganegaraan yang
demokratis.Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang
secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan
andal, diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks keandalan
input, dan proses dalam rangka menghasilkan produk pendidikan yang
memadai sesuai dengan visi, misi pendidikan kewarganegaraan untuk
masyarakat Indonesia.9 menteri pendidikan negara-negara berpenduduk
terbesar dunia termasuk Indonesia di New Delhi 1996 menyatakan
pendidikan harus berperan aktif dalam hal: 1. Mempersiapkan pribadi
sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan
hidup. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada
penguasaan, pengembangan serta penyebaran ilmu pengetahuan,
tekhnologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan.
PKn di Perguruan Tinggi Umum: sebagai dasar nilai dan pedoman
berkarya bagi lulusanSelain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu
pengetahuan dan tekhnologi dan seni, juga melahirkan warga negara
yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan
kemanusiaanMempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif
dalam konteks yang dinamisMengubah cara berfikir, sikap hidup,
perilaku berkarya, individu ataupun kelompok masyarakat dalam
rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan
perubahan kearah kemajuan, adil dan bebas.TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN
TINGGI (UNESCO, PARIS:1998)Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang
Maha Esa dan Pancasilais;Demokratis, berkeadaban, menghargai
perbedaan, serta keragaman pendapat dan pandangan;Mengakui dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dan tidak
diskriminatifSadar serta tunduk pada hukum dan ketertiban.
Menurut Malik Fajar (1999) visi masyarakat Indonesia 2020
masyarakat madani yang memliki keakraban demokrasi atau masyarakat
berkarakter sebagai berikut:
Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, serta
memiliki keahlian dan ketrampilan kompetitif dengan solidaritas
universal.Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada
masyarakat beradab dan demokratisBelajar dan berlangsung sepanjang
hayat, serta membangun warga negara berkeadaban.UU No.20 Tahun 2003
memberikan rumusan Visi Indonesia 2020 berupa masyarakat yang
berkeadaban (Civil Society), Masyarakat Madani yang hendak
diwujudkan melalui pendidikan Nasional Yaitu sebagai berikut:
Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab
Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi
warga negara yang baik dan bertanggung jawab bagi kemampuan
bersaing dalam mencapai kehidupan yang bermakna.Membangun suatu
sistem pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan
masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, serta menjaga
kesatuan dan persatuan nasional.UNTUK MENCAPAI VISI ITU PENDIDIKAN
TINGGI MEMILIKI PROGRAM JANGKA MENENGAH YAITU:Pasal 37 Ayat (2) UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat: 1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa IndonesiaPendidikan
Kewargaan Negara Dalam Kurikulum Pendidikan TinggiBerdasarkan
paradigma Perguruan Tinggi2003-2010, kompetensi pendidikan
kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat dirumuskan sebagai
berikut:Melahirkan Warga Negara yang memiliki wawasan berbangsa dan
bernegara serta nasionalisme yang tinggi.Melahirkan warga negara
yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan
demokratis, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.B.
Materi Kajian PendidikanKewarganegaraan3. Melahirkan warga negara
yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya
kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai
berdasarkan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai universal, serta
menghormati supermasi hukum.4. Melahirkan warga negara yang mampu
memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan
publik.5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman
internasional mengenai Civil Society.1. Filsafat Pancasila2.
Nasionalisme dan Identitas Nasional3. Hak dan Kewajiban Warga
Negara 4. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law5. Demokrasi6. Politik
Strategi Nasional (POLTRANAS)7. Geopolitik/Wawasan Nusantara dan
Geostrategi Indonesia
MATERI KAJIANVisi : menjadi lembaga pendidikan tinggi yang
mempunyai komitmen terhadap kebenaran dan keunggulan yang diakui
secara nasional dan internasional di dalam penguasaan,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian.Misi : melaksanakan manajemen pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, untuk mewujudkan visi universitas
serta menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas,
mandiri dan berbudaya.Pola Ilmiah Pokok : Bina Mulia Hukum dan
Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional.Visi, Misi dan Pola
Ilmiah Pokok UNPADMenghasilkan lulusan sebagai sumberdaya manusia
yg beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti
luhur, berbudaya, memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan
kebangsaan, berdaya saing, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan
akademik untuk diterapkan dan dikembangkan.Berkembangnya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kesenian melalui penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.Terbinanya dan berkembangnya budaya
bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur dan universal.Tujuan
UNPADPERTEMUAN 2: FILSAFAT PANCASILABAB II.FILSAFAT
PANCASILAFilsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti
cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Cinta akan
kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran/pengetahuan.Filsafat secara
sederhana berarti keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari
kebenaran yang sejati. Menurut J.Gredt dalam bukunya Elementa
Philosophiae filsafat sebagai Ilmu pengetahuan yang timbul dari
prinsip-prinsip mencari sebab musabab yang terdalam.Ruslan
Abdulgani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai
Collective ideologi (cita-cita bersama) dari Seluruh bangsa
Indonesia.Notonagoro, Filsafat pancasila memberi pengetahuan dan
pengertian Ilmiah, yaitu tentang hakekat dari Pancasila.a. Filsafat
PancasilaSila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat
dan utuh (sebagai suatu totalitas). Susunan Pancasila dengan suatu
sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:b.
Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila12354Pancasila ditinjau dari
Kausal Aristoteles:Kausa Materialis, sebab yang berhubungan dengan
materi/bahan, dalam hal ini pancasila digali dari nilai-nilai
sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri.Kausa
Formalis, sebab yang beruhubungan dengan bentuknya, pancasila yang
ada dalam pembukaan UUD 45 memenuhi syarat formal (kebenaran
formal).Kausa Efisiensi, kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam Menyusun
dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.Kausa Finalis,
berhubungan dengan Tujuan, yaitu tujuan diusulkannya pancasila
sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
c. Prinsip-prinsip Filsafat PancasilaTuhan yaitu sebagai kuasa
prima;Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial;Satu,
yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri;Rakyat, yaitu unsur
mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royongAdil, yaitu
memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi
haknya.Inti Atau Esensi Sila-sila Pancasila Meliputi:- Nilai adalah
suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang
merupakan hal yang penting dalam hidupnya.- Nilai berada di dua
kawasan: kognitif dan afektif.- Nilai adalah ide, bisa dikatakan
konsep dan bisa dikatakan abstraksi (Sidney Simon:1986)- Dalam
ungkapan lain ditegaskan Sidney B.Simon (1986) bahwa sesungguhnya
yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar
dari pertanyaan.HAKEKAT NILAI-NILAI
PANCASILASistematisMendalamMendasarAnalitisKomprehensifSpekulatifRepresentatifEvaluatifCiri
Atau Karakteristik FilsafatEpistemologi (Filsafat Pengetahuan)Etika
(Filsafat Moral)Estetika (Filsafat Seni)Metafisika (membicarakan
tentang segala sesuatu di balik yang ada)Politik (Filsafat
Pemerintahan)Filsafat AgamaFilsafat IlmuFilsafat pendidikanFilsafat
hukumFilsafat sejarahMatematikaKosmologi (membicarakan tentang
segala sesuatu yang ada yang teratur.Cabang-cabang Ilmu
FilsafatRasionalismeIdealismePositivismeEksistensialismeHedonismeStoismeMarxismeRealismeMaterialismeUtilitarialismeSpirituaslismeliberalismeALIRAN
FILSAFATKajian Pancasila sebagai Filsafat dimaksudkan sebagai upaya
untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila pancasila.Menurut
Notonagoro, hakikat dasar antologis Pancasila adalah manusia,
karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila
pancasila.3. Kajian OntologisKajian epistemologi filsafat pancasila
dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakekat pancasila sebagai
suatu sistem pengetahuan.Menurut Titus (1984:20) terdapat 3
persoalan: a. tentang sumber pengetahuan manusia b. tentang teori
kebenaran pengetahuan manusia c. tentang watak pengetahuan
manusia.
KAJIAN EPISTEMOLOGISila ke 1 pancasila mendasari dan menjiwai ke
4 sila lainnya.Sila ke 2 didasari sila 1 serta mendasari dan
menjiwai sila ke 3,4 dan 5Sila ke 3 didasari dan dijiwai sila 1, 2,
serta mendasari dan menjiwai sila ke 4 dan 5Sila ke 4 didasari dan
dijiwai sila 1, 2, 3 serta mendasari dan menjiwai sila ke 5Sila ke
5 didasari dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan ke 4. SUSUNAN KESATUAN
SILA-SILA PANCASILA BERSIFAT HIRARKIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL,
YAITU:Kajian aksiologi filsafat pancasila pada hakekatnya membahas
tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengatahuan tentang
pancasila.Dalam dictionary of sosiology an Related Sciences di
kemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang
ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.Notonagoro,
nilai-nilai pancasila termasuk nilai-nilai kerohanian, tetapi
nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai
vital.KAJIAN AKSIOLOGIPancasila sebagai filsafat bangsa dan negara
Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan
kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan
keadilan.Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan
bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau
organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (legal
society).KAJIAN PANCASILA DALAM KONTEKS PKn1. PENGAMALAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (NOMOR GANJIL)2. FAKTA YANG
BERLANGSUNG DALAM PENGAMALAN PANCASILA DI DALAM PENYELENGGARAAN
NEGARA (NOMOR GENAP)Tik dg jarak 1,5 spasi, kerta ukuran A4
berhalaman minimal 3 halaman; margin kiri, atas, bawah, kanan, 4
cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Sumber pustaka dicantumkan halaman
belakang.TUGAS MANDIRI 1.