8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
1/62
Pemerintah Kota Cirebon
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kota Cirebon
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kota Cirebon terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat dan
berada pada jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon
berada pada posisi 108,33o dan 6,41o Lintang Selatan pada Pantai Utara
Pulau Jawa bagian Barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur
sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan
ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Secara topografis, sebagian besar
wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecilmerupakan wilayah perbukitan yang berada di wilayah selatan kota.
Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi
kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke
laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir
di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun
pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.
Adapun luasan wilayah administrasi ± 37,35 km2 atau ± 3.735,8 hektar.
Secara geografis, Kota Cirebon dibatasi oleh :
- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa
Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon
termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara
23,4oC - 33,6oC dengan curah hujan per tahun sebanyak 1.732 mm, dan
116 hari hujan atau sebanyak 31,78 % per tahun. Kondisi air tanah pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
2/62
Pemerintah Kota Cirebon
umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih
masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari
pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang
sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan.
Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol
yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat,
breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum
jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk
mengembangkan berbagai macam jenisvegetasi.Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi
menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas
lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah
ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di
atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan
yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar
di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang
terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah
Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian
adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi
penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah
kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan
jalan yang padat lalulintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo, Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal
Bus, dan Jl. Pemuda – By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai
yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas
(Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli) yaitu diantaranya di sungai Sipadu,
Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.
Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang
merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
3/62
Pemerintah Kota Cirebon
merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon
– Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian,
industri, perikanan, dan pertambangan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-
2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota,
yaitu :
(1)Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan
Kesenden, Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan
fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi
pendukung, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan,
wisata, perdagangan dan jasa, industri kecil rumah tangga, Ruang
Terbuka Hijau dan perumahan;
(2)Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan
Kesenden, Kebonbaru, Pekiringan, Kesambi, Kesenden, Panjunan,
Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren, Kesambi, Drajat, Sunyaragi,
Pekiringan, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran dan
Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan jasa dan
fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata,
pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.
(3)Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan
Sunyaragi, Karyamulya, Harjamukti, Larangan, Kecapi, dan
Pegambiran dengan fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi
pendukung pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata,
pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau,
fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan.
(4)Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya
dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi
pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang
terbuka hijau dan hankam.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
4/62
Pemerintah Kota Cirebon
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Cirebon
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
5/62
Pemerintah Kota Cirebon
Menurut hasil sensus penduduk Tahun 2013, jumlah penduduk
Kota Cirebon pada tahun 2013 ini mencapai 304.313 ribu jiwa, dengan
komposisi 152.572 orang laki-laki dan 151.740 orang perempuan, Rasio
jenis kelamin sebesar 100,55. Rasio jenis kelamin memperlihatkan
banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis
kelamin 100,55 artinya jumlah penduduk laki-laki sebanding dengan
penduduk perempuan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan
olahraga.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB
Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka
PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun
sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase
perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu
terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi
memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam
berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) danperubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan
ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah
secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan
ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada
dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan,
keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.
Secara riil PDRB berdasarkan harga berlaku untuk setiap lapangan
usaha dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
6/62
Pemerintah Kota Cirebon
(Sektor Ekonomi ) Tahun 2008-2012 (Juta Rp)
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011* 2012**
1 Pertanian 32.246,40 33.646,46 39.246,78 42.226,56 40.851,302 Pertambangan
dan Penggalian
- - - - -
3 Industri
Pengolahan
2.596.626,45 2.652.161,24 2.435.681,59 2.660.557,91 2.896.278,61
4 Listrik, Gas dan
Air Bersih
195.835,70 224.536,70 260.844,27 274.039,61 295.945,55
5 Kontruksi 490.065,12 563.891,67 662.691,63 776.886,43 853.419,39
6 Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
2.927.917,89 3.324.240,94 3.873.589.28 4.263.719,62 4.653.237,28
7 Pengangkutan
dan Komunikasi
1.174.266,70 1.336.070,46 1.619.646,60 1.859.279,62 2.020.657,61
8 Keuangan, Sewa,
dan jasa
perusahaan
827.996,11 965.462,32 1.166.952,55 1.271.036,23 1.397.312,09
9 Jasa-jasa
lainnya
688.979,83 777.184,73 872.776,98 969.308,80 1.059.197,17
Total PDRB
Sumber : BPS kota Cirebon *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan untuk setiap
lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
(Sektor Ekonomi ) Tahun 2008-2012 (Juta Rp)
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011* 2012**1 Pertanian 18.546,39 18.895,94 20.433,51 20.765,00 19.783,06
2 Pertambangan
dan
Penggalian
- - - - -
3 I ndustri
Pengolahan
1.687.790,08 1.689.245,07 1.516.440,60 1.568.910,21 1.661.729,07
4 Listrik, Gas
dan Air Bersih
104.856,44 114.774,25 128.488,03 131.907,85 140.065,82
5 Kontruksi 233.172,71 251.596,00 276.193,80 309.565,84 324.889,58
6 Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
1.404.096,95 1.532.110,79 1.649.620,53 1.716.216,54 1.816.994.04
7 Pengangkutan
dan
Komunikasi
600.213,16 623.664.40 732.041.10 822.635.32 863.373.85
8 Keuangan,
Sewa, dan
373.183,94 392.649.74 459.027.81 496.665.31 524.425.67
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
7/62
Pemerintah Kota Cirebon
jasa
perusahaan
9 Jasa-jasa
lainnya
389.281,39 431.326.67 464.617.43 491.279.65 515.988.50
Total PDRB
Sumber : BPS kota Cirebon *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku
antara Kota Cirebon dan Propinsi Jawa Barat tahun 2006 - 2010 dapat
dilihat pada Tabel 2.3 berikut.
TABEL 2.3
PERBANDINGAN NILAI PDRB REKAPITA ATAS DASAR HARGA
BERLAKU ANTARA KOTA CIREBON DAN PROVINSI JAWA BARAT
Tahun Cirebon
(Juta Rupiah)
Jawa barat
(Juta Rupiah)
Presentase PDRB
Cirebon terhadap
Jabar
2006 891.489,09 60.756.420,07 1,47
2007 1.063.435,37 69.107.119,49 1,542008 1.298.778,61 84.966.308,76 1,53
2009 1.519.156,10 99.757.707,25 1,52
2010* 1.796.670,56 117.612.050,92 1,53
Sumber : BPS Kota Cirebon *)Angka Sementara
2.1.2.1.1. Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan
pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan
tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah.
Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota Cirebon
No. Rincian Tahun
2011 2012
1.Pertumbuhan
Ekonomi5,93 5,57
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
8/62
Pemerintah Kota Cirebon
2. Inflasi 3,20 0,24
Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mulai
mengalami peningkatan yang cukup berarti dibanding tahun
sebelumnya yakni tahun 2012. Tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi
di Kota Cirebon sedikit mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya, tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dua
tahun sebelumnya di Kota Cirebon mengalami peningkatan.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan
perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari
keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang
lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan
harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan
tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selama kurun waktu 2012-
2013 IPM Kota Cirebon mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar
0,56 poin. Pada tahun 2012 IPM Kota Cirebon sebesar 76,42 dan pada
tahun 2013 IPM Kota Cirebon sebesar 76,98. Dari IPM yang didapat Kota
Cirebon tersebut menurut skala internasional pencapaian IPM,
menunjukkan status pembangunan manusia di Kota Cirebon sebagaikategori menengah atas.
Secara umum perkembangan IPM Kota Cirebon dan komponennya
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.5
IPM Kota Cirebon dan Komponennya Tahun 2012 – 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
9/62
Pemerintah Kota Cirebon
N
oIndikator
Komponen IPM
2009 2010 2011 2012 2013
1 Angka Harapan Hidup
(AHH)69,69
68,5068,52 74,73 74,85
2 Angka Melek Huruf
(AMH)97,86
97,0597,06 98,13 98,25
3 Rata-rata Lama Sekolah 10,49 9,47 9,75 72,67 73,00
4 Indeks Pendidikan 89,64 89,83
5 Daya Beli (ribu) 64,89 66,26
ANGKA IPM 76,42 76,98 Sumber : BPS Kota Cirebon 2013
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator
jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah
raga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat
dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan
fokus layanan urusan pilihan.
a.Fokus Layanan Urusan Wajib.
Layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari 26 (dua puluh
enam) urusan yaitu :
1)Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan
yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki
karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah
terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
10/62
Pemerintah Kota Cirebon
• Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur
partisipasi pendidikan murid diantaranya adalah Angka Partisipasi
Sekolah (APS). Indikator ini menunjukan seberapa besar anak usia
menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup
pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap
penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dihitung
berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masihmenempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia
pendidikan dasar. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Cirebon per jenjang pendidikan
tahun 2009 – 2011.
Tabel 2. 6
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2011
Kota Cirebon
No
. Jenjang Pendidikan
T a h u n
2009 2010 2011
1. SD/MI
1.1 Jumlah murid SD usia 7-
12 tahun
29.479 34.025 33.042
1.2 Jumlah murid MI usia 7-12
tahun
2.037 2.906 2.854
1.3 Jumlah murid SMP usia <
13 tahun
3.625 4.018 4.562
1.4 Jumlah murid MTs usia <
13 tahun
140 534 517
Total 35.28
1
41.48
3
40.975
1.5 Jumlah penduduk
kelompok usia 7-12 tahun34.635 32.882 34.075
Angka Partisipasi Sekolah
SD/MI
101,8
7
126,1
6120,25
2. SMP/ MTS
2.1 Jumlah murid SMP usia 10.712 12.997 13.279
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
11/62
Pemerintah Kota Cirebon
No
. Jenjang Pendidikan
T a h u n
2009 2010 2011
13-15 tahun
2.2 Jumlah murid MTs usia
13-15 tahun
1.942 1.973 1.870
2.3 Jumlah murid SMA/SMK <
16 tahun
5.072 5.553 4.689
2.4 Jumlah murid MA usia <
16 tahun
380 177 360
Total 18.10
6
20.70
0
20.198
2.5 Jumlah penduduk
kelompok usia 13-15 tahun 18.480 16.904 16.812
Angka Partisipasi Sekolah
SMP/ MTS97,98
122,4
6
120,14
3. SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah murid SMA/SMK
usia 16-18 tahun
14.902 14.519 16.220
3.2 Jumlah murid MA usia 16 –
18 tahun
1.230 1.364 1.366
Total 16.132
15.883 17.586
3.3 Jumlah penduduk
kelompok usia 16-18 tahun16.026 16.686 16.680
Angka Partisipasi Sekolah
SMA/SMK/MA
100,6
695,19
105,4
3 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2012.
Secara umum, angka partisipasi sekolah dibawah nilai 100% kecuali
di daerah perkotaan angka partisipasi sekolah bisa > 100%. Hal ini
disebabkan karena adanya siswa yang berasal dari luar Kota Cirebon
tetapi bersekolah di kota, sementara siswa tersebut masih terdaftar
sebagai penduduk luar Kota Cirebon, bukan penduduk kota dimana yang
bersangkutan bersekolah.
• Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan
tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua
penduduk usia pendidikan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
12/62
Pemerintah Kota Cirebon
Begitu pula dengan jenjang pendidikan menengah, rasio
ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah
mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 perbandingan ketersediaan
sekolah menengah di Kota Cirebon adalah 1 : 355. Angka ini
menunjukan bahwa 1 sekolah SMA/SMK/MA rata-rata menampung
355 penduduk usia 16-18 tahun.
Tabel 2.7
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009-2011 Kota Cirebon
No. Jenjang Pendidikan T a h u n
2009 2010 2011
1. SD/MI
1.1 Jumlah gedung sekolah 177 177 178
1.2 Jumlah penduduk
kelompok usia 7-12
tahun
34.635 32.882 34.075
1.3 Rasio 1 : 196 1 : 186 1 : 192
2. SMP/MTS
2.1 Jumlah gedung sekolah 51 52 52
2.2 Jumlah penduduk
kelompok usia 13-15
tahun
18.480 16.904 16.812
2.3 Rasio 1 : 363 1 : 325 1 : 324
3. SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah gedung sekolah 48 47 47
3.2 Jumlah penduduk
kelompok usia 16-18
tahun
16.026 16.686 16.680
3.3 Rasio 1 : 334 1 : 355 1 : 355
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
13/62
Pemerintah Kota Cirebon
• Rasio guru/murid.
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan
jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang
pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru
agar tercapai mutu pembelajaran. Berikut adalah gambaran
secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di
Kota Cirebon per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun
2008 – 2011.
Tabel 2.8
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2009 -2011 Kota Cirebon
No. Jenjang
Pendidikan
T a h u n
2009 2010 2011
1. SD/MI
1.1 Jumlah Guru 2.310 2.283 2.081
1.2 Jumlah Murid 42.694 42.569 42.087
1.3 R a s i o 1 : 19 1 : 19 1 : 20
2. SMP/ MTS
2.1 Jumlah Guru 1.471 1.539 1.447
2.2 Jumlah Murid 20.947 19.518 21.029
2.3 Rasio 1 : 14 1 : 13 1 : 15
3. SMA/SMK/M
A
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
14/62
Pemerintah Kota Cirebon
No. Jenjang
Pendidikan
T a h u n
2009 2010 2011
3.1 Jumlah guru 1.686 1.780 1.773
3.2 Jumlah murid 22.648 22.984 22.651
3.3 Rasio 1 : 14 1 : 13 1 : 13 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2011
• Persentase Kondisi ruang kelas baik.
Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu
indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di
Kota Cirebon. Pada tahun 2012 ketersediaan jumlah ruang kelas
baik untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 79,68 %. Berikut
adalah gambaran mengenai kondisi ruang kelas baik di Kota
Cirebon per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-
2012.
Tabel 2.9
Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kota Cirebon Tahun 2009-2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
15/62
Pemerintah Kota Cirebon
Sum ber
:
Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2012.
• Persentase siswa jenjang pendidikan usia dini/TK.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak adalah
jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang
merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
No. Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012
1. SD/MI
1.1 Jumlah ruang kelas
kondisi baik911 867 871 859
1.2 Jumlah ruang kelas
kondisi rusak231 264 285 285
1.3 Jumlah seluruh ruang
kelas1.142 1.131 1.156 1.144
1.4 % ruang kelas kondisi
baik79,77 76,66 75,35 75,09
1.5 % ruang kelas kondisirusak
20,23 23,34 24,65 24,91
2. SMP/MTs
2.1 Jumlah ruang kelas
kondisi baik425 555 469 477
2.2 Jumlah ruang kelas
kondisi rusak126 69 84 82
2.3 Jumlah seluruh ruang
kelas
551 624 553 559
2.4 % ruang kelas kondisi
baik77,13 88,94 84,81 85,33
2.5 % ruang kelas kondisi
rusak22,87 11,06 15,19 14,67
3. SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah ruang kelas
kondisi baik517 544 580 539
3.2 Jumlah ruang kelas
kondisi rusak 70 51 41 40
3.3 Jumlah seluruh ruang
kelas587 595 621 579
3.4 % ruang kelas kondisi
baik88,07 91,43 93,40 93,09
3.5 % ruang kelas kondisi
rusak11,93 8,57 6,60 6,91
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
16/62
Pemerintah Kota Cirebon
sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang
diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
• Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah
yang sudah tidak bersekoah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai
salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan bidang
pendidikan di suatu daerah. Data yang ada menunjukan bahwa
jumlah siswa putus sekolah di Kota Cirebon mengalami
penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 angka putus
sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,73 persen atau
menurun sebesar 1,59 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar
2,32 persen, kecuali pada tahun 2009 mengalami kenaikan
sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka
putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun
2011 sebesar 4,48 persen atau mengalami penurunan sebesar
4,31 persen dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai
8,79 persen. Begitu pula untuk jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA setiap tahunnya mengalami penurunan. Angka
putus sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun
2011 sebesar 38,11 persen atau menurun sebesar 2,32 persen
dibandingkan kondisi tahun 2008 yang mencapai 40,43 persen.
Untuk mengetahui gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada
tabel berikut. Tabel 2.10
Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kota Cirebon Tahun 2009-2011
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
17/62
Pemerintah Kota Cirebon
No. Jenjang Pendidikan T a h u n
2009 2010 2011
1. SD/MI 2,96 2,77 0,73
2. SMP/MTs 7,92 7,61 4,48
3. SMA/SMK/MA 39,32 38,64 38,11 Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2007-2011, BPS : 2012.
2)Kesehatan
Gambaran umum kondsi daerah terkait dengan urusan kesehatan,
salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
• Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita.
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan
suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan
dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang
baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan
psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan
kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta
perlindungan anak. Strategi pelayanan kesehatan dasar
masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat
dilakukan di Posyandu. Jumlah Posyandu di Kota Cirebon pada
tahun 2011 sebanyak 319 buah dan jumlah Balita sebanyak
20.933 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita
mencapai 1 : 66. Hal ini berarti bahwa setiap 1 (satu) Posyandu diKota Cirebon melayani 66 balita. Berikut menggambarkan rasio
Posyandu terhadap balita di Kota Cirebon periode tahun 2009 –
2011.
Tabel 2.11
Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Cirebon
Tahun 2009 – 2011
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011
1. Jumlah Posyandu - 321 319
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
18/62
Pemerintah Kota Cirebon
2. Jumlah Balita 23.471 23.374 20.910
3. Rasio - 1:73 1: 66
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon : 2012.
Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada tahun
2011 dari 319 Posyandu yang termasuk Posyandu Pratama
sebanyak 9 buah, Madya 78 buah, Purnama 143 buah dan
Posyandu Mandiri 71 buah.
• Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu
(Pustu) per satuan penduduk.
Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu
terhadap jumlah penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2011
mencapai 1 : 8.119,8, artinya setiap 1 Puskesmas/Puskesmas
pembantu di Kota Cirebon pada tahun 2011 melayani 8.119
sampai 8.120 masyarakat Kota Cirebon. Berikut gambaran rasio
Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu terhadap
jumlah penduduk di Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun
2009 – 2011.
Tabel 2.12
Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas
Pembantu di Kota Cirebon Tahun 2009-2011
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011
1. Jumlah Puskesmas 21 22 21
2. Jumlah Balai Pengobatan - - -
3. Jumlah Pustu 15 16 16
Jumlah 1 s/d 3 36 38 37
4. Jumlah penduduk 304.152 296.389 300.434
Rasio Puskesmas per satuan penduduk 1 : 14.483 1 : 13.472 1 : 14.306
Rasio Balai Pengobatan per satuan
penduduk
- - -
Rasio Pustu per satuan penduduk 1 : 20.277 1 : 18.524 1 : 18.777
Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan
dan Pustu per satuan penduduk
1 : 8.448,7 1 : 7.799,7 1 : 8.119,8
5. Jumlah kecamatan 5 5 5
6. Jumlah kelurahan 22 22 22
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
19/62
Pemerintah Kota Cirebon
7. Rasio Puskesmas per kecamatan. 1 : 4,4 1 : 4,4 1 : 4,4
Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2012
• Rasio Dokter per satuan penduduk.
Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat
diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.
Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan terpadu,
idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk.
Jumlah dokter di Kota Cirebon pada tahun 2011 sebanyak 588
orang dengan jumlah penduduk sebanyak 300.434 orang. Dari
data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan dokter
terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 1,96. Rasio dokter
terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2011 adalah 1 :
510,9, artinya rata-rata 1 orang dokter di Kota Cirebon
memberikan layanan kesehatan kepada 510 sampai 511 orang.
Tabel berikut menggambarkan rasio dokter per satuan penduduk
Kota Cirebon tahun 2008 – 2011.
Tabel 2.13
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Tahun 2008-2011 di Kota Cirebon
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011
1. Jumlah dokter 247 315 588
2. Jumlah penduduk 304.152 296.389 300.434
3. Rasio dokter per
1.000 penduduk
0,81 0,11 1,96
4. Rasio dokter terhadap
penduduk
1 : 1.231 1 : 940.917 1 : 510,9
Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013
• Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cirebon pada
tahun 2011 sebesar 89,77%, angka ini menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 90,01%. Persentase
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
20/62
Pemerintah Kota Cirebon
tertinggi di Kelurahan/Puskesmas Kesambi sebesar 110% dan
terendah di Kelurahan/Puskesmas Jagasatru sebesar 78,97%.
• Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk
Cakupan status gizi balita di Kota Cirebon pada tahun 2011
berdasarkan indeks BB/U diketahui Status Gizi sangat
kurang/buruk sebanyak 241 kasus atau 1,15 % (pada balita laki-
laki sebanyak 116 kasus atau 1,10 % dan pada balita perempuan
sebanyak 125 kasus atau1,20 %). Jumlah ini menurun apabiladibandingkan dengan tahun 2008 dimana status balita gizi buruk
mencapai 272 kasus. Berikut digambarkan kondisi balita status
gizi sangat kurang/gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Kota
Cirebon dalam kurun waktu tahun 2009 – 2011
Tabel 2.14
Persentase Balita Gizi Baik Tahun 2009 – 2011
di Kota Cirebon
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
2013
1. Jumlah Balita
seluruhnya
23.471 - 20.910 - -
2. Jumlah Balita gizi
kurang
927 1079 1267 118
2
144
9
3. Jumlah Balita gizi
buruk
17 43 108 74 52
4. Persentase balita
gizi kurang
17,08 15,56 9,61 - -
5. Persentase balita
gizi buruk
1,17 1,5 1,15 - -
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
21/62
Pemerintah Kota Cirebon
• Angka Kematian Ibu (AKI)
Jumlah kematian ibu di Kota Cirebon pada tahun 2011 sebanyak
3 orang atau sama dengan kondisi pada tahun 2010, namun yang
membedakan adalah penyebab kematian ibu. Pada tahun 2010,
kematian ibu disebabkan oleh faktor penyebab langsung, yaitu 1
orang karena eklamsia dan 2 orang mengalami pendarahan
karena atonia uteri. Sedangkan pada tahun 2011 disebabkan
karena faktor tidak langsung, dimana 1 orang mengalami
hipertensi kronis dan 2 orang karena decomp cordis.
Tabel 2.15
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2009 - 2012 di Kota Cirebon
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah
kematian ibu 0 3 3 3*)
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon. *) keadaan s/d bulan Oktober 2012.
• Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian bayi di Kota Cirebon pada tahun 2011 sebanyak 67 per
5.636 lahir hidup atau mengalami kenaikan sebanyak 15 orang
dari tahun 2010 yang mencapai 52 per 5.520 lahir hidup.
Penyebab kematian terbesar disebabkan asfiksia sebanyak 13
bayi, infeksi 12 bayi dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
sebanyak 10 bayi. Berikut digambarkan jumlah kematian bayi di
Kota Cirebon periode tahun 2009 – 2011.
Tabel 2.16
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2009 - 2011 di Kota Cirebon
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
22/62
Pemerintah Kota Cirebon
1. Jumlah
kematian bayi 71 52 67 48*)
2. Jumlah lahir
hidup 5.459 5.520 5.636 -
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon. *) sampai keadaan bulan Oktober 2012.
• Kasus HIV – AIDS.
Perkembangan kasus HIV-AIDS di Kota Cirebon terus bertambah.Dengan prevalensi penyebarannya sangat bervariatif mulai dari
pertukaran jarum suntik yang tidak steril yang digunakan secara
bergantian, hubungan seksual dengan penderita HIV-AIDS, darah
melalui tranfusi dari penderita HIV-AIDS dan dari ibu hamil
positif HIV-AIDS kepada janinnya. Secara kumulatif dari tahun
2004 sampai dengan bulan Juni 2012 jumlah kasus HIV-AIDS di
Kota Cirebon telah mencapai 518 kasus dan yang meninggal
mencapai 54 orang.
3)Kependudukan dan Catatan Sipil.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satunya dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut.
a.Pertumbuhan Penduduk.
Total jumlah penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2013 adalah
304.313 orang, naik sebanyak 2593 orang dibandingkan tahun
2012 sebanyak 301.720 orang. Berikut digambarkan
pertumbuhan penduduk Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun
2009 – 2013.
Tabel 2.17
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
23/62
Pemerintah Kota Cirebon
Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2009-2013
No
. Tahun
Jenis Kelamin Jumlah
Laki dan
Perempua
n
L P PLaki-
laki
Perempua
n
2. 2009 148.392 155.760 304.152 1,72
3. 2010 148.600 147.789 296.389 0,86
4. 2011 150.628 149.806 300.434 1,18
5 2012 151.273 150.447 301.720 0,367
6 2013 152.573 151.740 304.313 Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013,
Hasil Proyeksi angka sementara
b.Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
Tabel berikut menggambarkan penduduk usia 10 tahun ke atas di
Kota Cirebon yang telah menamatkan pendidikan berdasarkan
jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009 – 2011.
Tabel 2.18
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang
Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cirebon
Tahun 2009 -2011
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011
1. Tidak/belum
memiliki ijazah
- - 34.976
2. SD sederajat - - 61.181
3. SLTP sederajat - 43.753
4. SLTA sederajat - - 79.006
5. Akadmi/Diploma - - 10.573
6. Perguruan
Tinggi/Universita
s
- - 16.124
J u m l a h - - 245.613
Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
24/62
Pemerintah Kota Cirebon
4)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
a.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan,
Lembaga Legislatif dan Swasta
Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan
gender perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap kaum
perempuan untuk lebih berperan aktif di segala bidang
kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif kaum perempuan salah
satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga
pemerintah/eksekutif, legislatif maupun swasta.
Tabel 2.19
Persentase Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintahan,
Lembaga Legislatif dan Swasta Tahun 2008-2011
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah pekerja
perempuan dilembaga
pemerintah
3.442 3.498 3.400 -
2. Jumlah pekerja
perempuan di
lembaga legislatif
2 2 3 -
3. Jumlah pekerja
perempuan di
lembaga swasta
7.812 7.861 7.894 -
Jumlah 1 s/d 3 11.256 11.361 11.297 -
4. Jumlah angkatan
kerja perempuan
117.31
5
108.27
7
109.75
3
5. Persentase 9,60 10,49 10,29
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Cirebon, BK-Diklat Kota Cirebondan CDA Kota Cirebon : 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
25/62
Pemerintah Kota Cirebon
b.Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
Jumlah kejadian kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon pada
tahun 2011 sebanyak 20 kasus, menurun sebanyak 28 kasus
dibandingkan tahun 2010. Sementara untuk kekerasan terhadap
perempuan tahun 2011 sebanyak 51 kasus, menurun sebanyak
13 kasus dibandingkan tahun 2010. Sementara itu sampai
dengan bulan Oktober 2012, kasus kekerasan terhadap anak
meningkat menjadi 25 kasus atau naik 5 (lima) kasus
dibandingkan dengan tahun 2011. Gambaran lengkap kasus
kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cirebon dalam
kurun waktu 2009 – bulan Oktober 2012 dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut.
Tabel 2.20
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2009-2012 di Kota Cirebon
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Kekerasan
terhadap anak
45 48 20 25*)
2. Kekerasan
terhadapperempuan
64 64 51 40*)
Jumlah 109 112 71 65*)
Sumber : BPMPPKB Kota Cirebon Tahun 2012.
*) Data sampai bulan Oktober 2012.
5)Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, salah satunya dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut.
a.Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
26/62
Pemerintah Kota Cirebon
Peserta KB Aktif adalah peserta KB baru dan peserta KB lama
secara terus menerus memakai alat kontrasepsi untuk mengatur
kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Jumlah peserta KB aktif
tahun 2011 sebanyak 34.711 orang atau 78,05% merupakan
persentase peserta KB aktif terhadap total Pasangan Usia Subur
(PUS) sebanyak 44.472 orang, meningkat sebanyak 1.918 orang
jika dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 32.793 orang.
Tabel 2.21
Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2008 – 2012
No
. Uraian
T a h u n
2009 2010 2011 2012*)
1. Jumlah PUS 45.23
7
44.60
9
44.47
2
43.16
2
2. Jumlah PUS
peserta KB Aktif
33.63
2
33.92
5
34.71
1
33.49
4
3. Jumlah PUS tidak
ikut KB
11.60
5
10.68
49.761 9.668
4. Rata-rata jumlah
anak Per Keluarga 3,70 3,65 3,60 3,56
4 4 4 4 Sumber : BPMPPKB Kota Cirebon Tahun 2012. *) keadaan sampai dengan bulan Oktober 2012.
b.Persentase Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi.
Peserta KB baru adalah Pasangan Usia Subur yang baru pertama
kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang
pasca keguguran, setelah melahirkan atau pasca istirahat
minimal 3 bulan. Jumlah PUS tahun 2011 sebanyak 44.472.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
27/62
Pemerintah Kota Cirebon
Cakupan peserta KB baru merupakan persentase KB baru yang
dilayani terhadap seluruh PUS di suatu wilayah kerja tertentu.
Cakupan peserta KB baru tahun 2011 melampaui dari target
yang ditetapkan sebesar 3.560 yaitu sebesar 3.680 atau 102,79%.
Capaian target ini diperoleh melalui peningkatan ketrampilan
pemberian konseling dengan memperhatikan pola kontrasepsi
yang rasional agar klien mampu memilih alat kontrasepsi yang
betul-betul efektif dan efisien dalam mencegah kehamilan yang
tidak diinginkan.
6)Sosial
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Sosial,
salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
a.Persentase Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Berbagai masalah kesejahteraan sosial yang berkembang di
masyarakat pada tahun 2011 relatif masih cukup besar.
Persentase capaian kinerja dan jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial di Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun
2009 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.22
Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Tahun 2009-2012 di Kota Cirebon
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Anak Balita
Terlantar
a.Jumlah 250 236 227 221
b.Ditangani 14 9 6 -
2. Anak Terlantar
a.Jumlah 1.819 1.769 1.709 1.659
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
28/62
Pemerintah Kota Cirebon
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
b.Ditangani 50 60 50 -
3. Anak Nakal
a.Jumlah 50 48 46 44
b.Ditangani 2 2 2 -
4. Anak Jalanan
a.Jumlah 297 227 187 149
b.Ditangani 40 76 90 149
5. Wanita Rawan Sosek
a.Jumlah 5.016 4.966 4.916 4.866
b.Ditangani 50 50 50 -6. Korban tindak
kekerasan
a.Jumlah 169 147 128 112
b.Ditangani 22 19 16 -
7. Lanjut usia terlantar
a.Jumlah 999 984 964 954
b.Ditangani 15 20 10 -
8. Penyandang cacat
a.Jumlah 726 721 704 693 b.Ditangani 25 17 11 10
9. Tuna susila
a.Jumlah 29 30 32 36
b.Ditangani 25 28 30 34
10. Pengemis
a.Jumlah 25 27 28 30
b.Ditangani 21 26 27 25
11. Gelandangan
a.Jumlah 12 13 14 8 b.Ditangani 10 10 10 7
12. Bekas warga binaan
lembaga
kemasyarakatan
a.Jumlah 15 17 18 19
b.Ditangani - 10 - -
13. Korban
penyalahgunaan
Narkoba (NAPZA)
a.Jumlah 181 179 179 159
b.Ditangani 2 - 20 -
14. Keluarga fakir
miskin
a.Jumlah 84.30 66.63 66.63 66.63
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
29/62
Pemerintah Kota Cirebon
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
9 6 6 6
b.Ditangani 84.30
9
66.63
6
66.63
6
66.63
6
15. Rumah tidak layak
huni
a.Jumlah 18.18
6
16.72
8
15.98
0
15.46
9
b.Ditangani 1.458 748 511 533
16. Keluarga
bermasalah sosialpsikologis
a.Jumlah 127 121 118 118
b.Ditangani - 6 - -
17. Komunitas adat
terpencil
a.Jumlah - - - -
b.Ditangani - - - -
18. Korban bencana
alama.Jumlah - - - -
b.Ditangani - - - -
19. Pekerja imigran
terlantar
a.Jumlah - - - -
b.Ditangani - - - -
20. Penyandang
HIV/AIDs
a.Jumlah 362 398 400 514
b.Ditangani 146 146 162 -
21. Keluarga rentan
a.Jumlah - - - -
b.Ditangani - - - - Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon 2012
b.Tempat Ibadah.
Jumlah mesjid di Kota Cirebon pada tahun 2012 sebanyak 264
buah, meningkat sebanyak 30 buah dibandingkan tahun 2011
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
30/62
Pemerintah Kota Cirebon
sebanyak 234 buah. Sementara itu, jumlah gereja pada tahun
2011 sebanyak 28 buah atau menurun sebanyak 8 buah
dbandingkan tahun 2012 sebanyak 20 buah.
Tabel 2. 23
Tempat Ibadah di Kota Cirebon
Tahun 2009-2012
No.Bangunan
Tempat Ibadah
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Mesjid 213 213 234 264
2. Gereja 22 26 28 20
3. Pura 1 1 1 1
4. Vihara 3 4 4 4
5. Kelenteng 1 1 1 1Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013
7) Investasi
Berikut ini disajikan jumlah Investor PMDN maupun PMA yang ada di
Kota Cirebon perkembangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2012 sebagai berikut:
a.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan
kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.24
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 -2012
Kota Cirebon
Tahu
nUraian PMDN PMA Total
Kenaika
n (%)
2009 Jumlah Investor 1.039 11 1.050 2
2010 Jumlah Investor 1.079 10 1.089 4
2011 Jumlah Investor 1.112 10 1.122 3
2012 Jumlah Investor 1.112 10 1.122 0 Sumber Data: BPMPP Kota Cirebon dan Dinsosnakertran Kota Cirebon diolah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
31/62
Pemerintah Kota Cirebon
Perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala
nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan
dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. Jumlah
investor sejak tahun 2009 s/d 2012 menunjukan perkembangan
atau peningkatan jumlah dari 1.039 menjadi 1.122. Rata-rata
kenaikan sebesar 3,5 % setiap tahun. Kondisi investor perlu
disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas
Kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota
yang baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yangmau menginvestasikan modalnya di Kota Cirebon.
b.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon dapat disajikan dalam
tabel sebagai berikut :
Tabel 2.25 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2009-2012
Kota Cirebon
TahunRealisasi
Nilai Investasi Kenaikan (%)
2009261.698.000.00
04
2010328.823.000.00
0
26
2011463.823.000.00
041
2012
301.225.000.00
0
(s/d) triwulan
III
-35
Sumber Data: BPMPP Kota Cirebon diolah.
Nilai investasi yang diinvestasikan di Kota Cirebon sejak tahun 2008
sampai dengan 2012 sebagaimana tabel diatas terus meningkat, dan
terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 26 %
dan pada tahun 2011 sebesar 41 %. Untuk tahun 2012 didapat data
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
32/62
Pemerintah Kota Cirebon
sampai dengan triwulan III, baru mencapai 301,2 Milyar, atau masih
35% dibawah tahun sebelumnya. Namun diyakini nilai investasi
tahun 2012 akan surplus dibanding tahun sebelumnya.
c.Rasio daya serap tenaga kerja
Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja Kota Cirebon, dapatdisajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:
Tabel 2.26
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2009-2012
Kota Cirebon
N
oUraian 2009 2010 2011 2012
1
Jumlah tenaga kerja yang
berkerja pada perusahaan
PMA/PMDN
27.87
9
28.80
4
29.51
0
29.52
0
2 Jumlah seluruh
PMA/PMDN1.050 1.089 1.122 1.122
3Rasio daya serap tenaga
kerja (org)26,55 26,45 26,30 26,31
Sumber Data: BPMPP Kota Cirebon dan Dinsosnakertrans Kota Cirebon diolah.
8)Ketenagakerjaan.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
ketenagakerjaan dapat digambarkan melalui perkembangan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebagai berikut :
Tabel 2.27
Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2008-2011
Kota Cirebon
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
33/62
Pemerintah Kota Cirebon
Tahun 2011
Kecamatan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)
Laki-
laki
Perempua
n
Laki-
laki+Permpuan
Harjamukti 75,84 36,41 56,1
Lemahwungku
k 74,94 40,45 57,93
Pekalipan 75,91 44,66 59,84
Kesambi 71,51 37,92 54,61
Kejaksan 74,05 40,27 56,52
Kota Cirebon 74,38 38,92 56,51
Tahun 2010
Kecamatan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)
Laki-
laki
Perempua
n
Laki-
laki+Permpuan
Harjamukti 68,95 37,75 52,29
Lemahwungku
k 72,99 42,26 56,72
Pekalipan 69,47 44,66 55,96
Kesambi 64,77 38,64 50,93Kejaksan 67,44 40,75 52,87
Kota Cirebon 68,47 39,9 53,18
Tahun 2009
Kecamatan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)
Laki-
laki
Perempua
n
Laki-
laki+Permpuan
Harjamukti 62,84 42,09 52,38Lemahwungku
k 67,02 38,39 52,41
Pekalipan 58,38 40,88 49,25
Kesambi 64,71 41,69 52,39
Kejaksan 50,4 40,63 45,43
Kota Cirebon 61,41 40,91 50,87
Tahun 2008
Kecamatan
Tingakat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)
Laki-
laki
Perempua
n
Laki-
laki+Permpuan
Harjamukti 64,84 37,06 50,89
Lemahwungku 66,34 36,12 50,35
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
34/62
Pemerintah Kota Cirebon
k
Pekalipan 61,46 35,24 48,19
Kesambi 65,57 40,07 52,28
Kejaksan 56 36,97 46,23
Kota Cirebon 63,46 37,38 50,06
Sumber : BPS Kota Cirebon
9)Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagain berikut.
a.Rasio Jumlah LINMAS per satuan penduduk.
Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2010 sebanyak 1.264
orang dengan jumlah penduduk 296.389, sehingga rasio jumlah
Linmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 234,48 artinya bahwa
setiap 1 orang anggota Linmas di Kota Cirebon memiliki tugas dan
tanggungjawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
sebanyak 234 sampai 235 orang.
Apabila dibandingkan dengan kelurahan yang ada, maka diketahui
bahwa pada tahun 2010 di Kota Cirebon rata-rata per kelurahan
memiliki 57 sampai 58 anggota satuan Linmas.
Tabel 2.28
Jumlah Anggota Linmas Tahun 2009 dan 2010
di Kota Cirebon
No. Uraian Tahun
2009 2010
1. Jumlah Linmas 1.264 1.264
2. Jumlah penduduk 304.152 296.389
3. Jumlah Kelurahan 22 224. Rasio anggota Linmas
terhadap jumlah
penduduk
1 :
240,63
1 :
234,48
5. Rasio anggota Linmas
per kelurahan
1 : 57,45 1: 57,45
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
35/62
Pemerintah Kota Cirebon
Sumber : Kantor Kesbangpol dan Poldagri Tahun 2012.
b.Rasio POS SIMKAMLING per Jumlah Kelurahan.
Rasio Pos Sistim Keamanan Lingkungan (Siskamling) per
kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos simkamling
pada setiap kelurahan dalam menjaga dan memelihara keamanan
lingkungan, ketentraman dan ketertiban masyarakat . Semakin
besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar kapasitas
pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk
berperan aktif dalam menjaga dan memelihara keamanan
lingkungan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat,
sehingga akan tercipta suasana kehidupan masyarakat yang
kondusif.
Jumlah pos siskamling di Kota Cirebon pada tahun 2011
sebanyak 507 buah dengan jumlah kelurahan sebanyak 22
kelurahan. Dengan demikian rasio jumlah pos siskamling di KotaCirebon pada tahun 2011 sebesar 1 : 23,05 artinya setiap
kelurahan di Kota Cirebon rata-rata memiliki pos siskamling
sebanyak 23 sampai 24 buah.
10) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
36/62
Pemerintah Kota Cirebon
a.Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat
berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses
pelayanan sosial dasar, yaitu layanan pendidikan, layanan
kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan
data PSED tahun 2010, jumlah rumah tangga miskin di Kota
Cirebon sebanyak 17.903 Rumah Tangga.
Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kelurahan di Kota
Cirebon Berdasarkan PSED Tahun 2010
Kode Nama KelurahanMendekati
MiskinMiskin
Sangat
Miskin Jumlah
3274010001 ARGASUNYA 198 814 234 1.246
3274010002 KALIJAGA 417 944 136 1.497
3274010003 HARJAMUKTI 619 477 39 1.1353274010004 KECAPI 303 459 34 796
3274010005 LARANGAN 178 36 2 216
3274020001 PEGAMBIRAN 731 1.013 53 1.797
3274020002 KESEPUHAN 662 691 46 1.399
3274020003 LEMAHWUNGKUK 161 406 49 616
3274020004 PANJUNAN 247 343 7 597
3274030001 JAGASATRU 421 394 4 819
3274030002 PULASAREN 362 188 0 550
3274030003 PEKALIPAN 242 201 4 447
3274030004 PEKALANGAN 320 391 39 7503274040001 KARYAMULYA 143 242 7 392
3274040002 SUNYARAGI 459 456 39 954
3274040003 DRAJAT 537 254 6 797
3274040004 KESAMBI 292 214 5 511
3274040005 PEKIRINGAN 304 142 4 450
3274050001 KEJAKSAN 340 190 2 532
3274050002 KEBONBARU 240 199 3 442
3274050003 SUKAPURA 218 994 49 1.261
3274050004 KESENDEN 338 349 12 699
Total 7.732 9.394 744 17.903 Sumber : Hasil Pendataan PSED, 2010.
11) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
37/62
Pemerintah Kota Cirebon
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, salah satunya dapat
dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
a.Jumlah LSM yang Aktif.
Besarnya jumlah LSM yang aktif dapat menggambarkan kapasitas
yang dimiliki pemerintah daerah dalam mewujudkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu, banyaknya jumlah LSM juga menunjukanketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah
daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM yang terdaftar di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon
dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 jumlahnya tetap
yaitu sebanyak 78 LSM, sementara jumlah Ormas mengalami
kenaikan dari 111 pada tahun 2008 menjadi 196 ormas pada
tahun 2012. LSM dan Ormas tersebut diantaranya bergerak
dalam berbagai bidang kegiatan seperti bidang pendidikan,
kesehatan dan sosial. Tabel berikut menggambarkan jumlah
LSM/Yayasan dan Ormas di Kota Cirebon selama kurun waktu
tahun 2009 – 2012.
Tabel 2.30
Jumlah LSM/Yayasan dan Ormas Tahun 2008-2012
Kota Cirebon
No. Tahun LSM/Yayasan Ormas Jumah
2. 2009 78 111 189
3. 2010 78 111 1894. 2011 78 196 274
5. 2012 78 196 274Sumber : Kantor Kesbangpol dan Poldagri Tahun 2012
12) Kearsipan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
38/62
Pemerintah Kota Cirebon
Gambaran kondisi umum daerah terkait urusan kearsipan, salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
a.Pengelolaan Arsip Secara Baku.
Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa
tahun ke belakang yang keberadaannya sangat penting untuk
mengingatkan peristiwa/kejadian/ kronologis penyelenggaraan
pemerintahan, oleh karena itu memerlukan pengelolaan secara
baku. Berdasarkan data dari Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah Kota Cirebon, pada tahun 2012 dari 70 SKPD di Kota
Cirebon sebanyak 50 SKPD telah mengelola arsip secara baku,
jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2008 yang hanya
sebanyak 7 SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.31
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Cirebon
Tahun 2009-2012
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah SKPD 70 70 70 70
2. Jumlah SKPD yang telah
menerapkan arsip secara
baku
21 30 42 50
3. Persentase SKPD yang
telah menerapkan arsip
secara baku
30 43 60 72
Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2012.
13) Perpustakaan.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
perpustakaan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja
sebagai berikut.
a.Jumlah Perpustakaan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
39/62
Pemerintah Kota Cirebon
Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan
kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan
pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selama
kurun waktu tahun 2008 – 2012, Kota Cirebon hanya memiliki 1
(satu) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun
jumlah perpustakaan lain seperti perpustakaan sekolah, pondok
pesantren maupun perpustakaan dinas/badan/kantor cukup
banyak yaitu pada tahun 2012 berjumlah 256 perpustakaan.
Tabel 2.32
Jumlah Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2009-2012
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah perpustakaanmilik Pemda
1 1 1 1
2. Jumlah perpustakaan
milik non Pemda
(sekolah, pontren, skpd)
248 250 256 256
3. Total perpustakaan 249 251 257 257
Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2012.
b.Jumlah Pengunjung Perpustakaan.
Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan dapat
dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan yang
juga menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat.
Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah Kota
Cirebon pada tahun 2011 sebanyak 45.846 orang meningkat dari
tahun 2010 yang berjumlah 40.277 orang. Namun pada tahun
2009 jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah
mengalami penurunan dari 44.892 orang pada tahun 2008
menjadi 40.266 orang tahun 2009.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
40/62
Pemerintah Kota Cirebon
Tabel 2.33
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2009-2012
No
.Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah pengunjung
perpustakaan milik
Pemda
40.266
40.277
45.846
39.641
2. Jumlah pengunjung
perpustakaan milik
non Pemda
2.446 2.578 2.663 2.779
3. Jumlah total
pengunjung
42.71
2
42.85
5
48.50
9
42.42
0 Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2012.
c.Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan
Ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan
kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka
kepada pengguna perpustakaan. Pada tahun 2012 jumlah buku
yang tersedia di perpustakaan milik Pemerintah Kota Cirebon
sebanyak 38.746 buah dengan total judul buku sebanyak 19.566
judul dengan rata-rata jumlah buku per judul sebanyak 2 buku
sampai 3 buku.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
41/62
Pemerintah Kota Cirebon
Tabel 2.34
Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan
Daerah Kota Cirebon Tahun 2009-2012
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah judul buku 11.91
9
18.11
3
19.06
0
19.56
6
2. Jumlah total buku 23.60
4
35.86
8
37.74
4
38.74
6
3. Rata-rata jumlah
judul buku2,2 2,2 2,2 2,3
Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2012.
d.Jumlah Kendaraan Perpustakaan.
Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan
pustaka yang ada di perpustakaan milik pemerintah Kota
Cirebon, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah menyediakan
kendaraan roda 4 (empat) yang berfungsi sebagai perpustakaan
keliling, namun jumlahnya sejak tahun 2008 sampai dengan
tahun 2012 baru sebanyak 2 unit. Sementara kendaraan roda
dua untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa ditembus oleh
kendaraan roda empat belum tersedia.
Tabel 2.35
Jumlah Kendaraan Perpustakaan
di Kota Cirebon Tahun 2008 – 2012
No
.
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah mobil unit
perpustakaan keliling
(roda 4)
2 2 2 2
2. Jumlah kendaraan roda - - - -
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
42/62
Pemerintah Kota Cirebon
2 (motor pintar) Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2012.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan
kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah,
fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya
manusia.
Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari :
a.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan
terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita,
pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total
daerah, dan nilai tukar petani.
Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan
ekonomi daerah sebagai berikut :
1)Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT
per kapita), hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikandalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.36
Angka Konsumsi Rumah Tangga (RT) Tahun 2008 - 2012
Kota Cirebon
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1.Rata-Rata TotalPengeluaran RT
per Bulan548.440 653.360 666.038 714.657
2.Jumlah RT 72.346 72.346 72.346 72.375
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
43/62
Pemerintah Kota Cirebon
3.Total Konsumsi
(Rp) 39.677.440.24047.267.982.56048.185.18514851.723.300.375
Kanaikan (%)45 19 2 7
Sumber: Data BPS diolah.
Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga baik untuk makanan
maupun non makanan, sesuai tabel diatas mengalami peningkatan
signifikan pada tahun 2009, yaitu kenaikan sebesar 45 % dari tahun
sebelumnya. Kondisi peningkatan konsumsi ini terus meningkatpada tahun 2010 sebesar 10 %, sedang pada tahun 2011 dan 2012
kenaikan hanya sebesar 2 % dan 7 %. Kenaikan nilai konsumsi ini
seiring dengan perubahan kondisi perekonomian yang menghendaki
pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tabel 2.37
Angka Konsumsi Makanan Rumah Tangga Tahun 2008-2012
Kota Cirebon
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1.Rata-Rata Total
Pengeluaran untuk
Makanan RT perBulan
214.497 300.404 320.346 324.322
2.Jumlah RT72.346 72.346 72.346 72.375
3.Total Konsumsi (Rp)15.517.999.96221.733.027.78423.175.751.71623.472.804.750
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
44/62
Pemerintah Kota Cirebon
Kanaikan (%)
27 40 7 1
Sumber: Data BPS diolah.
Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga untuk makanan, sesuai
tabel diatas mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2010,
yaitu kenaikan sebesar 40 % dari tahun sebelumnya. Kondisi
peningkatan konsumsi ini terus meningkat pada tahun 2011 sebesar
7 %, sedang pada tahun 2012 kenaikan hanya sebesar 1 %.
Kenaikan nilai konsumsi untuk makanan meningkat tajam sesuai
perubahan kondisi perekonomian yang berbanding juga dengan
pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan, sehingga
menghendaki pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan
makanan.
Tabel 2.38
Angka Konsumsi Non Makanan Rumah Tangga Tahun 2009-2012 KotaCirebon
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1.Rata-Rata Total
Pengeluaran Non
Makanan RT per
Bulan
333.943 352.956 345693 390335
2.Jumlah RT72.346 72.346 72.346 72.375
3.Total Konsumsi
(Rp) 24.159.440.27825.534.954.77625.009.505.77828.250.495.625
Kanaikan (%)
60 6 -2 13
Sumber: Data BPS diolah.
Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga untuk non makanan,
sesuai tabel diatas mengalami peningkatan signifikan pada tahun
2009, yaitu kenaikan sebesar 60 % dari tahun sebelumnya. Kondisi
peningkatan konsumsi ini terus meningkat pada tahun 2011 sebesar
7 %, sedang pada tahun 2012 kenaikan hanya sebesar 1 %.
Kenaikan nilai konsumsi untuk makanan meningkat tajam sesuai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
45/62
Pemerintah Kota Cirebon
perubahan kondisi perekonomian yang berbanding juga dengan
pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan, sehingga
menghendaki pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan
makanan.
2)Fokus Iklim Berinvestasi.
Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator
angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan
macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukungiklim usaha. Dalam kesempatan ini dapat disajikan data angka
kriminalitas dan jumlah demo, dimana secara praktis dapat
menggambarkan iklim ketenangan lingkungan untuk berinvestasi.
a.Angka kriminalitas.
Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh
tabel sebagai berikut :
Tabel 2.39
Angka Kriminalitas di Kota Cirebon 2009-2012
No Jenis Kriminal 2009 2010 2011 2012
1.Jumlah kasus narkoba 42 0 24 23
2.Jumlah kasus pembunuhan 0 2 0 0
3.Jumlah kejahatan seksual 9 30 27 16
4.Jumlah kasus penganiayaan 68 46 17 85
5.Jumlah kasus pencurian 217 193 95 383
6.Jumlah kasus penipuan 109 127 111 148
7. Jumlah kasus pemalsuanuang
2 0 0 1
8. Jumlah tindak kriminal
selama 1 tahun593 711 598 811
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
46/62
Pemerintah Kota Cirebon
No Jenis Kriminal 2009 2010 2011 2012
9.Jumlah penduduk 280.770 286.718 323.486 337.625
10.Angka kriminalitas (8)/(9) 21% 25% 18% 24%
Sumber Data: Kesbangpol Kota Cirebon dan Polresta Cirebon Kota diolah.
b.Jumlah Demonstrasi.
Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh
tabel sebagai berikut :
Tabel 2.40
Jumlah Demo di Kota Cirebon 2008-2012
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah unjuk
rasa71 78 87 94
Sumber Data: Kesbangpol Kota Cirebon dan Polresta Cirebon Kota diolah.
Angka demonstrasi sepanjang tahun 2009 sampai 2012 menunjukan
angka terendah 71 demo yaitu tahun 2009, dan angka tertinggi 94
demo yaitu tahun 2012. Angka demo ini apabila dikaitkan dengan
jadwal pemilihan Presiden tidak terlihat adanya kaitan yang kuat dan
berpengaruh langsung. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan
signifikan yaitu 94 demo, yang mana pada tahun 2012 ini juga dipicu
oleh kondisi sulit perekonomian diantaranya adanya kebijakan
kenaikan tarif dasar listrik/TDL, dan kenaikan harga BBM, serta
naiknya harga bahan makanan.
2.1.5. Kota Cirebon Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
47/62
Pemerintah Kota Cirebon
Kota Cirebon dalam penataan ruang nasional yaitu berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang
merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta
merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon
– Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian,
industri, perikanan, dan pertambangan
Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN berdasarkan karakteristik wilayah
yang merupakan:1.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan
internasional.
2.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa
provinsi; dan/atau
3.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN dipertegas juga dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2039. Fokus pengembangan
Kota Cirebon sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan (WP)
Ciayumajakuning diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan
prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland),
serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan
industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan
religi.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan dan realisasi RPJMD
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi atas
kebijakan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan hasil
pelaksanaan pembangunan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
48/62
Pemerintah Kota Cirebon
Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan menggunakan :
a.Melakukan perbandingan antar dokumen, dalam hal ini yang
diperbandingkan adalah dokumen rencana dengan dokumen
penganggaran (RKPD TA. 2013 dengan APBD TA. 2013). Adapun
perbandingan antara dokumen KUA PPAS TA. 2013 dengan APBD TA.
2013 dapat mengambil hasil perbandingan RKPD dengan APBD
mengingat isi materi KUA PPAS TA. 2013 sama dengan RKPD TA.
2013.
b.Identifikasi Realisasi Target Capaian TA. 2013 sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJMD TA. 2008 – 2013 untuk capaian tahun 2013.
c.Identifikasi kendala permasalahan yang muncul dari laporan evaluasi
akhir tahun dari seluruh SKPD.
2.2.1Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran
2013.
Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran yang kemudian menjadi acuan penyusunan APBD. Ini
berarti bahwa perencanaan dan penganggaran sebagai sebuah sistem
yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Dalam bagian ini akan dievaluasi sejauhmana konsistensi
perencanaan diterapkan dalam penganggaran.
Dari segi waktu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA.
2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 11Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 pada
tanggal 18 Januari 2013. Dari sisi ini penyelesaian dokumen rencana
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Dokumen
KUA dan PPAS Tahun 2013 ditetapkan pada 30 Juli 2012, sementara
dokumen APBD Tahun Anggaran 2013ditetapkan melalui Perda Nomor 1
Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 dan Penjabarannya melalui
Peraturan Walikota Nomor11Tahun 2013 tanggal 18Januari 2013. Dari
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
49/62
Pemerintah Kota Cirebon
segi waktu hal inibelum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah dalam Pasal 53 ayat (2) bahwa
“Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya”.
Adapun APBD Perubahan Tahun 2013 ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kota
Cirebon TA. 2013 Tanggal10 Oktober2013 dan Keputusan Pimpinan DPRD
Kota Cirebon Nomor 10Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2013 atas Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Perbandingan dokumen APBD dan RKPD /PPAS dimaksudkan
untuk melihat sejauhmana pedoman APBD yang dijadikan acuan yang
kemudian dituangkan dalam KUA dan PPAS diterapkan dalam Dokumen
APBD. Perbandingan antara RKPD Tahun 2013 dan APBD Tahun
Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6
Tabel 2.41
Perbandingan Antara RKPD dengan APBD
Tahun Anggaran 2013
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DI
APBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
1 2 3 4 5={(3)/(4)}X100%
6 = 100% -(5)
U!"#$ #&'
1.01 PENDIDIKAN
Dinas Penii!an
"0 "0 100% 0%
1.0# KESEHATAN
01. Dinas
Kesehatan
3$ 45 "#.##% 1$$$%
0#. &'D n*n+
,ati.1 1.% "3.33%
1.03PEKERJAANUMUM
01. DinasPe!eraan -m*m
4 #5 1% "4%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
50/62
Pemerintah Kota Cirebon
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DIAPBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
Per*mahan ner+ian '*mber Daainera2.
1.04 PERUMAHAN
01. DinasPe!eraan -m*mPer*mahan ner+ian '*mber Daainera2.
0 5 0% 100%
0#. DinasKebersihan anPertamanan.
# 3 .% 33.33%
1.05PENATAANRUANG
01. DinasPe!eraan m*mPer*mahan ner+ian '*mber Daainera2.
1 3 33.33% .%
1.0 PERENANAANPEMBANGUNAN
01. aanPerena-naanPemban+*nan.
30 35 "5.$1% 14.#"%
0#. Ke. Kea!san. 4 5 "0% #0%
03. Ke.Pe!a2ian.
4 6 44.44% 55.5%
04. Ke. Kesambi. 4 $ 5$.14% 4#."5%
05. Ke.7emah8*n+!!.
5 "3.33% 1.$%
0. Ke.
9aram*!ti.
4 $ 5$.14% 4#."5%
1.0$ PERHUBUNGAN
01.DinasPerh*b*n+an:n;ormati!a anKom*ni!asi.
14 #" 50% 50%
1.0"LINGKUNGANHIDUP
01. Kantor7in+!*n+an 9i*.
14 1$ "#.35% 1$.4%
0#. DinasKebersihan anPertamanan.
1# 1$ $05"% #641%
P1.06 PERTANAHAN
0#. 'e!retariatDaerah
1 1 100% 0%
P
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
51/62
Pemerintah Kota Cirebon
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DIAPBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
1.10 KEPENDUDUKANDAN ATATANSIPIL
DinasKeen**!an <Catatan 'ii2.
14 14 100% 0%
1.11 PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK.
aanPemberaaanasara!atPerem*-an anKe2*ar+aerenana.
1 3 33.33% .%
1.1# KELUARGABEREN*ANADAN KELUAR*GASEJAHTERA.
aanPemberaaanasara!atPerem*-an anKe2*ar+aerenana.
1 # 50% 50%
1.13 SOSIAL
Dinas 'osia2 ena+a Kera < ransmi+rasi
11 13 "4.1% 15.3"%
1.14 KETENAGAKERJA
AN
Dinas 'osia2 ena+a Kera < ransmi+rasi
6 6 100% 0%
1.15 KOPERASI DANUKM
DinasPerin*strianPera+an+an anKoerasi saha
i!ro Kei2enen+ah.
100% 0%
1.1 PENANAMANMODAL +PERIJINAN
aan Penanaman 11 11 100% 0%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
52/62
Pemerintah Kota Cirebon
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DIAPBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
oa2 anPeriinan.P
1.1$ KEBUDAYAAN Dinas Pem*a>2ah-ra+aKeb*aaan anPari8isata.
$ $ 100% 0%
1.1" KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA
Dinas Pem*a>2ah-ra+a
Keb*aaan anPari8isata.
11 1# 61.$% ".33%
1.16 KESATUANBANGSA DANPOLITIK DALAMNEGERI.
1. KantorKesat*anan+sa Po2iti!an 7inmas.
" " 100% 0%
#. 'at*an Po2isi
Pamon+ Praa.$ " "$.5% 1#.5%
1.#0 OTDA,
PEMERINTA*HANUMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAAIANDANPERSANDIAN.
01. :nse!torat 14 14 100% 0%0#. 'e!retariat
Daerah.45 46 61"4% "1%
03. 'e!retariatDP&D
$ " "$.5% 1#.5%
04.aan!ee+a8aianPenii!an anPe2atihan.
1$ ## 6130% "$0%
1.#1 KETAHANANPANGAN
Kantor KetahananPan+an.
$ $ 100% 0%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
53/62
Pemerintah Kota Cirebon
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DIAPBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
1.## PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA.01. PPPK0#. Ke. Kea!san
144
#04
$0%100%
30%0%
03. Ke. Pe!a2in04. Ke. Kesambi
10
54
#00%0%
"0%100%
1.#3 STATISTIK
01.aanPemberaa anasara!at
Pe-rem*an <K..
1 1 100% 0%
0#.aanPerenanaanPemban+*nanDaerah.
$ $ 100% 0%
1.#4 KEARSIPAN
aanPer*sta!aan anKearsian Daerah.
100% 0%
1.#5 KOMUNIKASIDANIN-ORMATIKA
DinasPerh*b*n+an an:n;o!om.
$ 10 $0% 30%
1.# PERPUSTAKAAN
aanPer*sta!aan <Kearsian Daerah.
5 "3.33% 1.$%
JUMLAH A 442 564 ,3% 21,63%
URUSANPILIHAN
P#.01 PERTANIAN +
0$##$
Dinas Ke2a*tanPeri-!ananPeterna!an anPertanian.
3 15 0% 40%
#.0# KEHUTANANDinas Ke2a*tanPeri-!anan
Peterna!an anPertanian.
1 1 100% 0%
#.03 ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
54/62
Pemerintah Kota Cirebon
NO URUSAN / SKPD
JML KEG. DIAPBD YANGSESUAI KUA
PPAS
JUMLAHTOTALKEG. DIAPBD
TINGKATKESESUAIAN
(%)
TINGKATPENYIMPANGAN (%)
Dinas Pe!eraanm*mPer*mahan ner+ian '*mber Daainera2.
0 0 0% 0%
#.04 PARIISATA
Dinas Pem*a>2ah-ra+aKeb*aaan anari8isata.
100% 0%
#.05 KELAUTAN
,PERIKA*NAN +PETERNAKAN
Dinas Ke2a*tanPeri-!ananPeterna!an anPertanian.
$ 11 3.3% 3.3%
#.0 PERDAGANGAN
DinasPerin*strianPera+an+an anKoerasi sahai!ro Kei2enen+ah.
5 " #.5% 3$.5%
#.0$ INDUSTRI
DinasPerin*strianPera+an+an anKoerasi sahai!ro Kei2enen+ah.
3 5 0% 40%
#.0" KETRANSMIGRASIAN
Dinas 'osia2 ena+a Kera < ransmi+rasi.
0 0 0% 0%
JUMLAH B 25 46 54% 46%
N 34 34
J!# A+B / R##*## 46 617 6,56% 23,44%
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun
Anggaran 2013
2.2.2.1 Target dan Realisasi Keuangan Daerah
Target dan realisasi belanja daerah Kota Cirebon dapat
disampaikan secara garis besar sebagai berikut: Realisasi belanja daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
55/62
Pemerintah Kota Cirebon
dalam Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp. 975.249.676.763,00 atau
90,69 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan sebesar Rp.
1.075.340.864.679,00. Dari realisasi ini terlihat target yang tidak dapat
dicapai adalah sebesar Rp. 100.091.187.916,00 atau 9,31 persen.
Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari kelompok Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi Belanja
Daerah secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.42
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013
N
8U#'#$
T#!$ A$99##$ 2713 P"
$
K8$'
!"'A$99##$ R#'"#"'
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
555.277.76.56
6,25
523.136.:21.2
16,77
:4,2
253,64
1 e2ana Pe+a8ai 504.#.#14.3"#5
4$.$0$.3#$.0300
644
4"""
# e2ana *n+a - - - 000
3 e2ana '*bsii - - - 000
4 e2ana 9ibah#".43$.6".1"00
0
#$.45#.#0#.1"0
00
65
3#"1
5 e2ana ant*an 'osia2#0.4#".3#.0000
0
1".165.130.000
00
"60
$1"$
e2ana a+i 9asi2!eaa Pro?insi/Kab/
Kota an Pemerintah
Desa
- - - 000
$
e2ana ant*an
Ke*an+an !eaa
Pro?./Kab/Kota an
Pemerintahan Desa an
Partai Po2iti!
53#.##.00000 53#.##.00000 100 005
" e2ana tia! ter*+a 1.140.000.00000 #50.000.00000#16
3
003
6 7ain-2ain - - - 000
BELANJA LANGSUNG527.147.75.11
2,5
452.112.55.5
4,77
6,:
246,36
1 e2ana Pe+a8ai .44$.51".4000 5$.$0$.#$3.4 "" 56#
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
56/62
Pemerintah Kota Cirebon
0 00 5
# e2ana aran+ an ,asa#5"."56.516.14
00
##4.643.030.11
00
"6
0
#30$
3 e2ana oa2164."33.0#0.54"
$5
16.4#.451.6
500
"6
"
1$3"
JUMLAH BELANJA1.75.347.64.
6:,77
:5.24:.66.
63,77
:7,6
:177,77
Grafik 2.2
Proporsi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2013
Berdasarkan Jenisnya
54."0
#."11."$0.050.03
#3.0$
1$.3"
e2ana Pe+a8ai
e2ana 9ibah
e2ana ant*an 'os ia2
e2ana ant*an Ke*an+an Keaa Pro?insi/Kab*aten/Kota an Pemerintahan Desa an Partai Po2iti!
e2ana ia! er*+a
e2ana aran+ an ,asa
e2ana oa2
Kontribusi Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja daerah
terhadap total realisasi belanja daerah tahun anggaran 2013, terlihat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 II -
8/17/2019 1. Bab II RKPD Kota Cirebon 2015
57/62
Pemerintah Kota Cirebon
sebesar 54,80% realisasi belanja bersumber dari belanja pegawai,
berikutnya sebesar 23,07% realisasi dari belanja barang dan jasa dan
sebesar 17,3