BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian-pembagian keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah propinsi, kota dan kabupaten. Otonomi daerah yang sedang dilaksanakan dewasa ini menjadi satu diantara bentuk fenomena yang sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Awal Januari 2001 merupakan tekad bersama baik aparat pusat maupun aparat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah nasional Indonesia yang desentralisasi. Rakyat menghendaki keterbukaan, kemandirian, serta pemberian wewenang ataupun tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam menjalankan rumah tangganya. 1
20
Embed
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Otonomi ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan tersebut diberikan secara
profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian-pembagian keuangan pusat dan
daerah sesuai dengan ketetapan MPR Republik Indonesia.
Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat, daerah propinsi, kota dan kabupaten. Otonomi daerah yang sedang
dilaksanakan dewasa ini menjadi satu diantara bentuk fenomena yang sangat menarik
untuk dikaji oleh berbagai kalangan.
Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Awal Januari 2001 merupakan tekad bersama baik aparat pusat maupun
aparat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah nasional Indonesia yang
desentralisasi.
Rakyat menghendaki keterbukaan, kemandirian, serta pemberian wewenang
ataupun tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam menjalankan rumah
tangganya.
1
2
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah
menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.
Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi. Pemerintah daerah, dalam hal tugas dan wewenang memiliki
hubungan dengan pemerintah daerah lainnya, berdasarkan asas desentralisasi. Hal
yang mendasar dalam undang-undang ini adalah untuk mendorong pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan peran serta
masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah
menjelaskan pula bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban melaksanakan
rumah tangga sendiri. Perimbangan daerah harus memperlihatkan keuangan yang
adil, proporsional, transparan, serta mempertimbangkan keadaan daerah yang
terdesentralisasi.
Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru
terhadap anggaran daerah, yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada
kepentingan umum. Anggaran harus mampu memberikan transparansi dan
akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Namun yang menjadi masalah saat ini, kendati sudah
o
h
n
(
p
a
R
s
m
k
d
s
otonomi, pe
hal penerima
Komp
nasional dap
(PAD), dan
perimbangan
atau Rp432
Rp140,302
sebesar Rp7
Pene
membiayai
kabupaten d
daerahnya. B
secara nasio
Sumb
merintah da
aan pendapa
posisi pend
pat dibagi d
na perimban
n masih me
2,697 triliun
triliun dan
9,866 triliun
erimaan mur
pemerintaha
di Jawa Ba
Berikut tabe
nal:
ber: Data APBD
aerah belum
atan asli daer
apatan daer
dalam 3 (tig
ngan dan lai
endominasi
n, sedangka
pendapatan
n.
rni daerah y
an dan pem
arat dituntut
el mengenai
D Konsolidasi
Trend APB
mampu men
rah termasuk
rah pada A
ga) bagian u
in-lain. Pen
sumber pen
an PAD h
n lain-lain d
yang merupa
mbangunan d
t untuk ma
realisasi AP
2009 - 2013 (D
Grafik.1.1BD (dalam M
ngoptimalka
k kota dan ka
APBD Tahun
utama, yaitu
ndapatan dae
ndapatan dae
hanya sebes
daerah yang
akan modal
di daerahnya
ampu menin
PBD kota d
(Diolah)
Milyar Rp)
an kemandir
abupaten di
n Anggaran
u Pendapatan
erah terlihat
erah yaitu s
sar 21,5%
sah sebesa
utama bagi
a. Pemerinta
ngkatkan pe
dan kabupate
riannya, dala
Jawa Barat.
n 2013 seca
n Asli Daer
t bahwa da
sebesar 66,3
atau sebes
ar 12,2% at
daerah dala
ahan kota d
endapatan a
en konsolida
3
am
ara
rah
ana
3%
sar
tau
am
dan
asli
asi
h
p
2
2
B
N
p
d
m
Grafi
hingga tahu
peningkatan
2012 sebesa
2013. (Sumb
Berikut tabe
Sumber
Namun pen
perimbangan
daerah terha
Komp
masing kota
k tersebut di
un 2013, pe
n pada tahun
ar Rp551,3 t
ber : Kement
el mengenai k
: Data APBD K
ningkatan p
n daerah. K
adap pusat.
posisi rasio
a dan kabupa
Trend Ko
i atas dapat
endapatan d
n 2013 sebes
triliun menin
terian Keuan
komposisi p
Konsolidasi 20
pendapatan
Komposisi te
pendapatan
aten di Jawa
omposisi Pe
kita ketahui
daerah men
sar 18,4%, d
ngkat menjad
ngan RI – D
pendapatan d
009 - 2013 (Dio
daerah tab
ersebut mem
asli daerah
a Barat masi
Grafikendapatan D
bahwa setia
ningkat rata-
dimana pend
di sebesar R
Dirjen Perimb
daerah secara
olah)
el di atas
mbuktikan k
terhadap pe
ih sangat kec
k 1.2 Daerah (tah
ap tahun, sej
-rata sebesa
dapatan daer
Rp652,9 trili
bangan Dae
a nasional:
masih did
ketergantung
endapatan d
cil. Hal ini m
un 2009 s.d
jak tahun 20
ar 15,6% d
rah pada tah
iun pada tah
erah : 2013).
dominasi da
an pemerint
daerah masin
mencermink
d 2013)
4
009
dan
hun
hun
.
ana
tah
ng-
kan
5
belum tergalinya potensi pendapatan asli daerah masing-masing kota dan kabupaten.
Pendapatan asli daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2013 rasionya rata-rata hanya
13,92% dari total pendapatan daerah kota-kabupaten di Jawa Barat.
Sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : a) hasil pajak daerah.
b) hasil retribusi daerah. c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d.
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Tabel 1.1 Prosentase Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah
(Dalam %) No Kota kabupaten Tahun PAD
1 Kab Cianjur 2013 4,21%
2 Kab Bandung 2013 12,37%
3 Kab Garut 2013 6,01%
4 Kab Tasikmalaya 2013 4,39%
5 Kab Ciamis 2013 5,16%
6 Kab Kuningan 2013 6,68%
7 Kab Cirebon 2013 10,48%
8 Kab Majalengka 2013 7,07%
9 Kab Sumedang 2013 8,71%
10 Kab Indramayu 2013 6,77%
11 Kab Subang 2013 7,68%
12 Kab Purwakarta 2013 14,02%
13 Kab Karawang 2013 17,21%
14 Kab Bekasi 2013 29,37%
15 Kab Bandung Barat 2013 12,20%
16 Kab Bogor 2013 27,36%
17 Kab Sukabumi 2013 8,68%
18 Kota Bogor 2013 19,66%
19 Kota Sukabumi 2013 16,94%
20 Kota Bandung 2013 29,33%
21 Kota Cirebon 2013 18,01%
22 Kota Bekasi 2013 28,63%
23 Kota Depok 2013 23,67%
6
No Kota kabupaten Tahun PAD
24 Kota Cimahi 2013 14,96%
25 Kota Tasikmalaya 2013 12,68%
26 Kota Banjar 2013 9,63%
Rata‐Rata 13,92%
Sumber : data lampiran 1-3 yang diolah
Salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah adalah dengan cara
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Upaya ini ditempuh dengan usaha identifikasi. Usaha identifikasi adalah usaha untuk
mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah kota dan
kabupaten di Jawa Barat yang baru atau belum ada. Usaha identifikasi ini mempunyai
ciri utama yaitu usaha untuk memungut pendapatan sepenuhnya dan dalam batas-
batas ketentuan yang ada.
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penentu
peningkatan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu
indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, digunakan Produk