ASURANSI KESEHATAN BANDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 1
ASURANSI KESEHATAN
BANDIILMU KESEHATAN MASYARAKAT
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 1
EKONOMI & ASURANSI
KESEHATANKESEHATAN
Kuliah 1
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 2
Kuiah1: Ekonomi (economic), Kesehatan, dan
Ekonomi Kesehatan
• APA yang dimaksud ekonomi?
– APA yang bukan ekonomi?
• APA yang dimaksud kesehatan (“Health”)?
• APA yang dimaksud “ekonomi kesehatan”?
• Konsep ekonomi kunci
– Biaya kesempatan (Opportunity cost)
– Efisiensi
• Konsep Asuransi
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 3
PENDAHULUAN
• Ekonomi:
– cara membuat keputusan berdasarkan
kelangkaan sumber daya
• Ekonomi Kesehatan: • Ekonomi Kesehatan:
– cara membuat keputusan tentang kesehatan
berdasarkan kelangkaan sumber daya
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 4
PENDAHULUAN
Ekonomika adalah sekitar…
• Sumberdaya terbatas
• “keinginan” tak terbatas“keinginan” tak terbatas
• Memimilih di antara “keinginan”
yang “sesuai” dengan “anggaran”
sumberdaya kita
Ekonomika adalah sekitar pilihan
barang ‘B’
anggaran
barang ‘A’barang ‘B’
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 6
Konsep 1: biaya kesempatan
“Nilai atas hilangnya manfaat yang disebabkan
oleh penggunaan alternatif terbaik lainnya.”oleh penggunaan alternatif terbaik lainnya.”
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 7
IMPLIKASI BIAYA KESEMPATAN
• Memutuskan untuk melakukan A berimplikasi memutuskan untuk tidak melakukan B (i.e. Nilai manfaat dari A>B).
• Biaya dapat terjadi tanpa ada pengeluaran keuangan (secara langsung).
• Nilai tidak mesti ditentukan oleh “pasar”.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 8
Konsep: Asuransi• Asuransi
– adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis
– di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian
– dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit,
– di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu
tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
• Istilah "diasuransikan"
– merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan
• Wikipedia (2015)
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 9
DASAR HUKUM
• Kemenkes (2015)JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.
Setiap negara perlu
mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial untuk menjamin
pembiayaan kesehatan yang
yang berkelanjutan.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 10
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
yang berkelanjutan.
Pancasila
Sila ke 5
DASAR HUKUM: UUD 1945 PASAL 28H
• Kemenkes (2015)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 11
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
DASAR HUKUM: UUD 1945 Pasal 34 :
• Kemenkes (2015)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 12
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
DASAR HUKUM: UUD 1945 Pasal 34 :• Kemenkes (2015)
• Tentang SJSNUU No 40 / 2004
• Tentang KesehatanUU No 36 / 2009
• Tentang BPJSUU No 24 / 2011
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 13
• Tentang PBIPP No 101 / 2012
• Tentang Jaminan KesehatanPerpres No 12 / 2013
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan
DASAR HUKUM
• Kemenkes (2015)8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KES
•Peningkatan KIA & KB
•Perbaikan gizi masyarakat
•Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling
•Pemenuhan SDM Kes
•Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu,
7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
• Jaminan Kesehatan Nasional
•Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan& Kepulauan (DTPK)
•Ketersediaan Obat & Alkes di setiap fasilitas kesehatan
•Reformasi birokrasi
RPJMN 2010-2014
MDG 2015
Universal
Coverage
2014
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 14
keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan
•Jamkesmas
•Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana & krisis
•Peningkatan Yankes primer, sekunder & tersier
•Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan
•Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)
•Penanganan daerah bermasalah kesehatan
•RS Indonesia kelas dunia
MDG 2015
VISI :
Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan
PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004
� Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN
� Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke
DPR RI
� Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004
� Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
� Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004
� Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September
2004
� Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004
menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun
2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456
3
UU NO. 40 TAHUN 2004UU NO. 40 TAHUN 2004
L A N D A S A N
� Memenuhi amanat Konstitusi
� UUD Tahun 1945, Pasal 5
� UUD Tahun 1945, Pasal 20
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
� UUD Tahun 1945, Pasal 20
� UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
� UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)
4
UU NO. 40 TAHUN 2004UU NO. 40 TAHUN 2004
Jenis Program Jaminan Sosial
� Jaminan Kesehatan (JK)
� Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
� Jaminan Hari Tua (JHT)
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
� Jaminan Hari Tua (JHT)
� Jaminan Pensiun (JP)
� Jaminan Kematian (JKM)
5
UU NO. 40 TAHUN 2004UU NO. 40 TAHUN 2004
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
� Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial
� Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
� Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
� Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan,
keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya
untuk pengembangan program dan sebesar-besar
kepentingan peserta.
6
UU NO. 40 TAHUN 2004UU NO. 40 TAHUN 2004
S A S A R A N
� Perluasan kepesertaan
� Perluasan jenis program jaminan sosial
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
� Perluasan jenis program jaminan sosial
� Peningkatan manfaat
� Sebagai “UU Payung”
7
One Shildt (2013)
SJSNUU No. 40 tahun 2004 – Ruang Lingkup Jaminan
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 20
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
BPJS
One Shidt (2013)UU No. 24 tahun 2011 - Definisi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 21
imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lainnya.
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi
kerja, dan/atau Pemerintah.
Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
One Shildt (2013)
BPJS
UU No. 24 tahun 2011 - Ruang Lingkup BPJS
BPJS adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program :
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 22
a. jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program :
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.
One Shildt (2013)
BPJS
UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
pada tanggal 1 Januari 2014.
PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas
serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 23
hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan
One Shildt (2013)
BPJS
UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Ketenagakerjaan
PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.
• BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang
selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 24
selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima
peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43
sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456), paling lambat 1 Juli 2015
One Shildt (2013)
BPJS
UU No. 24 tahun 2011 - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan
program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT
TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29
sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 25
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat
tanggal 1 Juli 2015.
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke
BPJS ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan
paling lambat tahun 2029.
One Shildt (2013)
Jaminan KesehatanPerpres No. 12 tahun 2013 - Definisi
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI
Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 26
Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta
program Jaminan Kesehatan.
Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja
dengan menerima gaji atau upah.
Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang
yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.
PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai
peserta program Jaminan Kesehatan.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 27
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong
fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota
keluarganya;
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
peserta program Jaminan Kesehatan.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta Bukan PBI
Pekerja Penerima Upah terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI dan Polri;
c. Pejabat Negara;
d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
e. Pegawai swasta; dan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 28
e. Pegawai swasta; dan
f. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang
menerima Upah..
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta Bukan PBI
Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
Bukan Pekerja terdiri atas:
a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 29
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima pensiun;
d. Veteran dan Perintis Kemerdekaan
f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang mampu membayar iuran.
Penerima Pensiun terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d. Penerima pensiun selain huruf a, b, dan c
e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta WNA & Anggota Keluarga Pekerja
Pekerja termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6
(enam) bulan.
Sedangkan Anggota Keluarga dari Pekerja meliputi:
a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan
b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 30
b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah
dari Peserta, dengan kriteria:
1. tidak atau belum pernah menikah atau
tidak mempunyai penghasilan sendiri;
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau
belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih sekolah
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Pelaksanaan Pelayanan
Tahap Pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :
1. PBI Jaminan Kesehatan;
2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
anggota keluarganya;
3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 31
4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan
5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya
Tahap ke Dua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta
BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Layanan rawat inap sebagai berikut:
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 32
a. ruang perawatan kelas III bagi:
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas
III.
b. ruang perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota
keluarganya;
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 33
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan
tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota
keluarganya; dan
6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
c. Ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III
dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 34
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak
kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 35
kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Koordinasi dengan Asuransi Kesehatan
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada
haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi
kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang
dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat
peningkatan kelas perawatan.
Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 36
Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan
tambahan.
BPJS Kesehatan dan penyelenggara program
asuransi kesehatan tambahan dapat melakukankoordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta
Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan
program asuransi kesehatan tambahan.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Bukan Pekerja terdiri atas:
a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima Pensiun;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 37
c. Penerima Pensiun;
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan;
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang mampu membayar iuran.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Penerima Pensiun terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 38
hak pensiun;
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun;
e. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun
dengan hak pensiun.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Anggota Keluarga
Anggota keluarga meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari
perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang.
Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah,
dengan kriteria:
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 39
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilansendiri; dan
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh
lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga
yang lain.
Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan
mertua.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Kewajiban Perusahaan
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya
sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar
iuran.
Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan maka
iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 40
iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib
bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai dengan
manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh
Pemerintah.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 41
daerah dibayar oleh pemerintah daerah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh
Pemberi Kerja dan Pekerja.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
peserta Bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
Besaran Iuran Jaminan Kesehatan ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran dibayar Pemerintah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk
yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.19.225,- (sembilan belas
ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji / Upah per
bulan.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 42
bulan.
Iuran tsb. dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
Kewajiban Pemerintah dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah untuk PNS Pusat, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri Pusat;
b. Pemerintah Daerah untuk PNS Daerah dan pegawai pemerintah non pegawai
negeri Daerah.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pekerja Penerima Upah
Nilai Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah mulai
tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma
lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 43
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%
(lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Bukan Penerima Upah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah danpeserta bukan pekerja:
a. sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 44
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas III. b. sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas II. c. sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas I.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pensiunan, Veteran dll
Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga per bulan.
Iuran tsb dibayar oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan
2% (dua persen) dibayar oleh Penerima Pensiun.
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 45
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Penerima Pensiun.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis
Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu
dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat
puluh lima persen) gaji pokok PNS golongan ruang III/a
dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan,
dibayar oleh Pemerintah
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Anggota Keluarga
Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Peserta.
Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain ditetapkan
sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per
orang per bulan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 46
orang per bulan
Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota
keluarga bagi peserta pekerja bukan penerima
upah dan peserta bukan pekerja ditetapkan
sesuai manfaat yang dipilih.
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
ruang Perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang
I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 47
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non PegawaiNegeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali
penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat
ruang perawatan kelas I bagi:
1.Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. PNS dan pensiunan PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta
anggota keluarganya;
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 48
anggota keluarganya;
3. Anggota TNI, pensiunan TNI, anggota Polri, pensiunan Polri yang setara PNS
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya
4. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya
One Shildt (2013)
Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat
ruang perawatan kelas I bagi:
5. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
6. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah mulai 1,5 (satu koma lima) sampai
dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 49
dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan
1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya
7. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
REFERENSI• Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
• Teerawattananon, Yot . 2014. Lecture 1: Introduction to Health Economic
Evaluation. [email protected] atau www.si.mahidol.ac.th/...
• Victor R. Fuchs. 2003. Health Economics and Health Policy. Stanford University,
Department of Health, London, 9 May 2003, www.pitt.edu/~super7/14011-15001/14271.ppt
• Smith, Richard & David Wright. 2014. Health Economics for Prescribers. www.economicsnetwork.ac.uk/health/CAP_lecture_1.ppt
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Kemenkes (Kementerian Kesehatan RI). 2015. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
• dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx. Diunduh Senin, 5 Jauari 2016,
5:00:27 PM
• Wikipedipedia. 2015. Asuransi. https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi. Diunduh Senin, 5 Jauari 2016, 6:00:27 PM
• One Shildt. 2013. SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan, Modul Perencanaan Keuangan tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. www.fpsbindonesia.net/download/inagurasi/sjsn_riza_bambang.ppt. Tuesday, January 5,
2016, 5:16:21 PM.
• Sulastomo. 2015. SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL ( S J S N ). kebijakankesehatanindonesia.net/.../Substansi%20&%20Filosofi%20UU. Tuesday,
January 5, 2016, 5:08:36 PM
04/01/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 50