1 · - 1 - keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor 52/kep/bsn/3/2020 tentang panduan penanganan pemenuhan kewajiban indonesia dalam pengembangan standar international

- 1 -

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 52/KEP/BSN/3/2020

TENTANG

PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM

PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan

kewajiban Indonesia dalam pengembangan standar

International Organization for Standardization (ISO),

perlu membuat panduan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Panduan

Penanganan Pemenuhan Kewajiban Indonesia dalam

Pengembangan Standar International Organization for

Standardization (ISO);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Komite

Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 579);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PANDUAN PENANGANAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM

PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION .

KESATU : Menetapkan Panduan Penanganan Pemenuhan Kewajiban

Indonesia dalam Pengembangan Standar International

Organization for Standardization (ISO) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020


TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 52/KEP/BSN/3/2020

TENTANG :

PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN STANDAR

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM

PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION (ISO)

1 Ruang lingkup

Panduan ini mengatur pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam

pengembangan standar International Organization for Standardization (ISO),

yang mencakup mekanisme untuk:

− penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal;

− penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite ISO;

− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan

Project Committee (PC) atau Technical Committee (TC) baru di ISO;

− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan

dokumen lain terkait pengembangan standar ISO;

− pengusulan standar ISO oleh Indonesia;

− partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis di

Komite ISO (TC/PC/SC); dan

− partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang Komite ISO

(TC/PC/SC).

- 4 -

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat

dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait pengembangan SNI,

serta istilah dan definisi berikut ini berlaku.

2.1

International Organization for Standardization (ISO)

organisasi yang mengembangkan standar internasional dan beranggotakan

perwakilan berbagai organisasi standar nasional

2.2

Komite ISO

komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh ISO yang beranggotakan badan

standar anggota ISO dan perwakilan dari organisasi lain yang berafiliasi

dengan ISO untuk lingkup tertentu, yang bertugas mengembangkan dan

memelihara standar dan deliverable ISO

CATATAN Komite di ISO dapat berupa Technical Committee (TC),

Subcommittee (SC) atau Project Committee (PC).

2.3

ISO Portal

laman ISO yang menyediakan layanan aplikasi elektronik untuk keperluan

mendukung proses pengembangan standar ISO

CATATAN Untuk keperluan pengembangan standar ISO, ISO Portal

(https://login.iso.org) memuat antara lain aplikasi ISO Documents Portal, ISO

Ballots Portal, ISO Meetings Portal, ISO Submissions Portal, ISO Mirror

Documents Portal, ISO Projects Portal, ISO OBP (online browsing platform),

termasuk aplikasi administratif pada ISO Portal yaitu ISO Global Directory

(GD).

https://login.iso.org/

- 5 -

3 Kebijakan pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar

internasional ISO

3.1 Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi

Nasional (BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan

para pemangku kepentingan.

3.2 Sesuai Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman

Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia maka

penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap pengembangan standar

ISO dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki ruang

lingkup yang relevan dengan ruang lingkup Komite ISO (Technical Committee

(TC), Project Committee (PC), Subcommittee (SC)).

3.3 Pemberian tanggapan/posisi Indonesia dalam pengembangan standar

internasional ISO harus memperhatikan status keanggotaan Indonesia (P-

member atau O-member) pada Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut. Indonesia

wajib menyampaikan tanggapan/posisi terhadap permintaan tanggapan/

posisi (balloting) dari Komite ISO (TC/PC/SC) dengan status keanggotaan

Indonesia sebagai P-Member.

3.4 Indonesia dapat meningkatkan status keanggotaannya pada Komite ISO

(TC/PC/SC), dengan memperhatikan:

a) kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;

b) perlindungan konsumen;

c) kebutuhan pasar;

d) perkembangan standardisasi regional dan internasional;

e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f) kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;

g) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;

h) keyakinan beragama; dan

i) budaya dan kearifan lokal; serta

j) sumber daya yang tersedia.

- 6 -

4 Peran atau kewenangan pada ISO Portal untuk mendukung

pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam pengembangan

standar ISO

ISO memiliki struktur organisasi seperti diuraikan pada Lampiran A.

Pengembangan standar ISO dilakukan oleh Technical Committee (TC). TC

dapat mendelegasikan sebagian dari lingkup pekerjaannya kepada

Subcommittee (SC), atau Working Group (WG). Apabila ISO berencana

mengembangkan 1 (satu) standar, namun lingkup standar tersebut tidak

termasuk lingkup TC yang telah ada, maka pengembangan standar ISO

tersebut dilakukan sebagai Project Committee (PC) dibawah koordinasi ISO

Technical Management Board (ISO/TMB).

Proses perumusan standar ISO dapat dimonitor oleh setiap anggota ISO

melalui akun yang memiliki kewenangan dalam aplikasi di ISO Portal.

Pembuatan, penunjukan atau pemberian kewenangan suatu akun pada ISO

Portal dapat dilakukan oleh setiap anggota ISO melalui aplikasi administratif

ISO Global Directory (GD).

Peran/kewenangan dalam ISO Portal untuk memonitor proses perumusan

standar ISO adalah sebagai berikut:

a) Member Body of User Administrator (MBUA) adalah personel/individu

(akun) yang memiliki kewenangan dan akses administrator untuk

mendaftarkan dan mengelola setiap peran yang terkait kegiatan

perumusan standar ISO, melalui portal ISO Global Directory (ISO GD)

yaitu:

1) committee member dalam Komite ISO (TC/PC/SC) dan dalam Working

Group (WG) dibawah Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut,

2) document monitor, ballot monitor, voter, meeting participant aprover,

meeting coordinator,

3) status keanggotaan nasional dalam Komite ISO (TC/PC/SC), yaitu

sebagai P-member atau O-member,

- 7 -

4) organisasi nasional, yaitu organisasi pada tingkat nasional seperti

asosiasi, perusahaan, konsorsium, dan institusi yang terlibat dalam

pengembangan standar di ISO.

MBUA di Indonesia adalah personel di BSN yang bertanggung jawab

terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan standar internasional

ISO. MBUA di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang. Untuk menunjang

pelaksanaan peran MBUA secara efektif, dapat ditunjuk Pelaksana Harian

MBUA (apabila diperlukan). Pelaksana Harian MBUA tidak didaftarkan

kepada ISO.

b) Committee member adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk

sebagai pakar dalam pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) dan/atau WG

tertentu, yang akan terlibat dalam pembahasan standar yang sedang

dirumuskan.

Committee member yang ditunjuk dalam suatu Komite ISO (TC/PC/SC):

− berperan sebagai pakar representatif Indonesia dalam keanggotaan di

komite ISO (TC/PC/SC),

− berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap Komite ISO

(TC/PC/SC), dan merupakan anggota Komite Teknis Perumusan SNI

yang relevan dengan ruang lingkup Komite ISO (TC/PC/SC) yang

ditangani.

Committee member yang ditunjuk dalam Working Group (WG):

− bertindak dalam kapasitas pribadi, namun harus tetap

menginformasikan kepada BSN dan Komite Teknis yang menunjuknya

sebagai committee member mengenai kemajuan dalam pekerjaan teknis

di WG,

− hanya dapat ditunjuk apabila Indonesia berstatus sebagai P-member di

Komite ISO (TC/PC/SC) yang membawahi WG tersebut,

− berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap WG, dan

merupakan anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan

- 8 -

dengan ruang lingkup WG yang ditangani, atau diluar anggota Komite

Teknis Perumusan SNI dengan kompetensi dan pengalaman yang

sesuai dengan subjek/ruang lingkup pekerjaan WG tersebut.

Committee member yang ditunjuk pada suatu ISO TC/PC/SC/WG harus

membuat pernyataan melindungi intellectual property rights, sebagaimana

formulir Lampiran B (Pasal B.1 atau B.2).

Committee member yang telah terdaftar pada ISO TC/SC/PC/WG di dalam

ISO GD, dapat menggunakan akunnya untuk:

1) mendapatkan informasi dan dokumen yang diterbitkan Komite ISO

(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi

ISO Documents Portal, antara lain pemberitahuan dan agenda rapat

atau sidang, resolusi/hasil rapat atau sidang, dokumen yang masih

dalam tahap perumusan standar, kompilasi komentar hasil balloting

dilengkapi tanggapan dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)

dan/atau WG, dan informasi lainnya,

2) mendapatkan dokumen balloting yang disusun Komite ISO (TC/PC/SC)

sesuai penunjukkannya melalui aplikasi ISO Ballots Portal, baik

balloting yang masih berjalan maupun sudah selesai, serta melihat

posisi/tanggapan/vote semua balloting yang telah disampaikan,

3) mendapatkan informasi setiap proyek pengembangan standar pada ISO

TC/SC/PC/WG sesuai penunjukkannya dan Komite lainnya, baik yang

sudah selesai maupun yang masih berjalan, melalui aplikasi ISO

Projects Portal, antara lain timeline proyek, status perkembangan

proyek, batas/target tanggal proyek, penanggung jawab proyek, dan

informasi lain,

4) mendapatkan informasi semua pertemuan/sidang ISO melalui aplikasi

ISO Meetings Portal,

5) menerima informasi dokumen yang baru diterbitkan Komite ISO

(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya dan informasi

- 9 -

lainnya, melalui email dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)

dan/atau WG,

6) melakukan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran secara mandiri

sebagai delegasi Indonesia pada meeting/rapat/sidang secara fisik atau

virtual melalui ISO Meetings Portal, setelah berkoordinasi dengan BSN

dan Komite Teknis yang menunjuknya sebagai committee member,

CATATAN Committee Member hanya dapat melakukan pendaftaran

mandiri sebagai delegasi sebelum deadline registration. Apabila telah

melewati waktu registrasi, pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh

Meeting Participant Approver (MPA) sebelum meeting dimulai.

7) khusus untuk committee member pada WG, committee member dapat

mengakses WG Consultation balloting dan memberikan vote melalui ISO

Ballots Portal.

c) Document monitor adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk untuk

memantau pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) dan/atau WG tertentu

sesuai penunjukkannya, serta memiliki kewenangan untuk:













informasi lain,

- 10 -


ISO Meetings Portal,

4) menerima informasi dokumen yang baru diterbitkan Komite ISO

(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya dan informasi

lainnya, melalui email dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)

dan/atau WG,

5) Khusus Document Monitor pada WG, dapat mengakses WG Consultation

balloting pada WG tertentu sesuai penunjukannya melalui ISO Ballot

Portal, namun tidak dapat memberikan vote.

Penunjukan document monitor pada WG hanya dapat dilakukan bila

Indonesia berstatus sebagai P-member pada Komite ISO (TC/PC/SC) yang

membawahi WG tersebut. Document monitor di Indonesia adalah personel

di BSN yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab terhadap penanganan

Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO

TC/PC/SC dan/atau WG yang ditangani.

Document monitor dapat menyebarluaskan informasi dan dokumen yang

diperoleh kepada anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan

dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC dan/atau WG, untuk penyusunan

posisi Indonesia.

d) Ballot monitor adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk untuk

memantau pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) tertentu sesuai

penunjukkannya, serta memiliki kewenangan untuk:








- 11 -






informasi lain,





4) menerima informasi mengenai waktu pelaksanaan balloting dokumen,

yang dikirim Sekretariat Pusat ISO melalui email,


ISO Meetings Portal.

Ballot monitor di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan

memiliki tanggung jawab terhadap penanganan Komite Teknis Perumusan

SNI dan/atau personel Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI yang

relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC yang ditanganinya. Untuk

personel di BSN, individu (akun) yang ditunjuk sebagai ballot monitor

dimungkinkan sama dengan individu (akun) yang ditunjuk sebagai

document monitor pada Komite ISO (TC/PC/SC) yang sama.

Ballot monitor dapat menyebarluaskan informasi dan dokumen yang

diperoleh kepada anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan

dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC, untuk penyusunan posisi

Indonesia. Ballot monitor tidak dapat melakukan voting, memodifikasi,

atau menghapus voting atau komentar yang telah dilakukan oleh Voter.

- 12 -

e) Voter adalah personel/individu (akun) yang memiliki kewenangan untuk

melakukan vote terhadap balloting yang sedang berjalan di dalam Komite

(TC/PC/SC) tertentu sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi ISO Ballots

Portal.

Voter memiliki kewenangan untuk:













informasi lain,





4) menerima informasi mengenai waktu pelaksanaan balloting dokumen,

yang dikirim Sekretariat Pusat ISO melalui email,

5) melakukan vote dan mengirimkan komentar terhadap balloting sebelum

batas akhir balloting tersebut,


ISO Meetings Portal.

Voter di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung

jawab terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan standar

- 13 -

internasional ISO. Voter di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang.

Untuk menunjang pelaksanaan peran Voter, dapat ditunjuk Pelaksana

Harian Voter (apabila diperlukan). Pelaksana Harian Voter tidak

didaftarkan kepada ISO.

Apabila jumlah Voter lebih dari 1 (satu) orang, maka perlu ditunjuk Voter

Utama sebagai centralized voter. Pada permintaan voting untuk “Vote to all

members” yaitu vote yang terkait dengan pembentukan Technical

Committee (TC) baru (TMB/TSP) dan pembentukan Project Committee (PC)

baru (TMB/NP), voting hanya dapat dilakukan oleh Voter Utama.

f) Meeting Participant Approver (MPA) adalah personel/individu (akun)

yang memiliki kewenangan dan akses untuk mendaftarkan

peserta/delegasi dari Indonesia untuk menghadiri sidang/pertemuan

teknis ISO (TC/PC/SC), serta menunjuk dan menugaskan Ketua Delegasi

pada pertemuan tersebut.

Dalam hal, committee member telah melakukan pendaftaran secara

mandiri untuk menghadiri sidang/pertemuan teknis ISO (TC/PC/SC),

MPA dapat membatalkan (disapprove) pendaftaran mandiri tersebut

dengan pertimbangan khusus, sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan.

CATATAN Pendaftaran sidang/pertemuan pada tingkat WG harus

dilakukan mandiri oleh committee member pada WG tersebut. MPA tidak

dapat melakukan pendaftaran/pembatalan meeting di tingkat WG.

MPA di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung

jawab terhadap pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar

internasional ISO. MPA di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang. Untuk

menunjang pelaksanaan peran MPA, dapat ditunjuk Pelaksana Harian

MPA (apabila diperlukan). Pelaksana Harian MPA tidak didaftarkan

kepada ISO.

- 14 -

g) Meeting Coordinator (MC) adalah personel/individu (akun) untuk

memfasilitasi pelaksanaan pertemuan ISO yang diselenggarakan di negara

asal MC. MC akan menerima informasi ketika usulan pertemuan ISO telah

dikonfirmasi dapat diselenggarakan di negara asal MC. MC memiliki akses

pada ISO Meetings Portal untuk memonitor permintaan invitation letter

dari calon peserta/delegasi dan memonitor peserta/delegasi yang telah

mendaftar pada pertemuan ISO tersebut.

MC di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung

jawab terhadap pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar

internasional ISO. MC di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang sesuai

dengan lingkup pekerjaan kegiatan ISO yang ditangani.

Dalam pelaksanaan tugasnya, MC di Indonesia dapat dibantu oleh

Pelaksana MC. Pelaksana MC didaftarkan di ISO GD oleh MBUA setelah

Indonesia mendapat konfirmasi/persetujuan melaksanakan pertemuan

ISO di Indonesia. Akun Pelaksana MC akan dicabut setelah pertemuan

ISO di Indonesia tersebut selesai diselenggarakan.

Pemetaan terhadap peran/kewenangan dalam ISO Portal untuk memonitor

proses perumusan standar ISO di Indonesia diuraikan pada Lampiran C.

5 Mekanisme pelaksanaan penanganan pengembangan standar ISO

5.1 Mekanisme penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal

Tahapan penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal adalah:

a) BSN menunjuk dan/atau mereview individu/akun untuk peran tertentu

dalam ISO Portal. Penunjukkan/review dilakukan dengan memperhatikan

pemetaan peran dalam ISO Portal pada Lampiran C.

b) Khusus untuk committee member, BSN dapat menunjuk dan/atau

mereview individu/akun untuk peran tersebut bersama dengan Komite

- 15 -

Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC

yang akan ditangani committee member.

c) Penunjukan atau perubahan individu/akun yang ditugaskan untuk

memiliki peran tertentu dalam ISO Portal tersebut disampaikan kepada

ISO oleh MBUA.

5.2 Mekanisme penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite

ISO

Status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC) dapat berupa non-

member, O-member atau P-member. Status keanggotaan tersebut dapat

ditingkatkan atau diturunkan.

Tahapan penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite ISO tersebut

adalah:

a) BSN dan/atau Komite Teknis Perumusan SNI melakukan review terhadap

status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC) dengan

memperhatikan kepentingan partisipasi Indonesia pada Komite ISO

(TC/SC) sesuai pasal 3.4. Sebagai pertimbangan, usulan rekomendasi

posisi Indonesia dipetakan pada Tabel 1.

b) Hasil review disampaikan kepada BSN sebagai dasar penetapan atau

perubahan status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC)

tersebut.

c) Penetapan atau perubahan status keanggotaan Indonesia, disampaikan

kepada ISO oleh MBUA.

- 16 -

Tabel 1 – Rekomendasi posisi Indonesia terhadap status partisipasi

Indonesia dalam Komite di ISO

Kebutuhan Indonesia

terhadap subjek/materi ruang lingkup TC/SC

Ketersediaan

sumber daya Komite Teknis

Rekomendasi Posisi

Indonesia pada TC/SC

Penting Biasa Tidak

terkait Ada

Tidak

ada

P-

member

O-

member

Non

member

V V V V

V V V V

V V V V

V V V

V V V V

V V V

CATATAN 1 Sebagai P-member dalam suatu Komite ISO, Indonesia

memiliki konsekuensi harus:

− memberikan suara (vote) pada semua pertanyaan dalam pemungutan

suara (balloting) dalam Komite ISO tersebut,

− berkontribusi pada pertemuan Komite ISO tersebut melalui partisipasi

langsung (hadir langsung atau virtual) atau penyampaian

tanggapan/posisi Indonesia melalui korespondensi. P-member hanya

diperbolehkan tidak berkontribusi pada pertemuan Komite ISO sebanyak

2 kali secara berturut-turut,

− menominasikan pakar pada pekerjaan teknis.

CATATAN 2 Setiap P-member dalam Komite ISO yang tidak dapat

memenuhi kewajiban sebagai P-member akan diturunkan status

keanggotaannya menjadi O-member selama periode 12 (dua belas) bulan.

- 17 -

5.3 Mekanisme penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan

pembentukan Project Committee (PC) atau Technical Committee (TC)

baru di ISO

ISO Technical Management Board (ISO/TMB) dapat mensirkulasikan usulan

pembentukan Project Committee (PC) baru (New Work Item Proposal, TMB/NP)

ataupun pembentukan Technical Committee (TC) baru (Technical Subject

Proposal, TMB/TSP) melalui “Vote to all members”.

Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan posisi

pada usulan tersebut. Apabila diperlukan, posisi Indonesia dapat ditetapkan

melalui mekanisme sebagai berikut:

a) BSN melakukan review terhadap usulan TMB/NP atau TMB/TSP tersebut

dengan memperhatikan kepentingan partisipasi Indonesia terhadap ruang

lingkup materi usulan tersebut, sesuai pasal 3.4. Sebagai pertimbangan,

usulan rekomendasi posisi Indonesia dipetakan pada Tabel 2.

b) Hasil review disampaikan kepada ISO oleh voter yang ditunjuk sebagai

Voter Utama atau centralized voter sesuai formulir pada Lampiran D.

c) Dalam hal Indonesia berposisi menyetujui usulan TMB/NP atau TMB/TSP

dan akan berpartisipasi sebagai P-member atau O-member dalam PC/TC

tersebut, maka apabila ISO menyetujui pembentukan TMB/NP atau

TMB/TSP tersebut, BSN akan menugaskan Komite Teknis Perumusan SNI

yang memiliki ruang lingkup terdekat dengan substansi pembahasan

TMB/NP atau TMB/TSP tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam

kegiatan TMB/NP atau TMB/TSP tersebut.

- 18 -

Tabel 2 – Rekomendasi posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan

Project Committee baru (TMB/NP) ataupun pembentukan Technical

Committee baru (TMB/TSP)

Kebutuhan Indonesia terhadap subjek/

materi usulan TMB/NP atau TMB/TSP

Ketersediaan sumber daya

Komite Teknis Perumusan SNI dengan ruang

lingkup terdekat

Ketersediaan sumber daya pakar sesuai

ruang lingkup

Rekomendasi Posisi Indonesia

Posisi terhadap

pembentukan

TMB/NP atau TMB/TSP

Partisipasi dalam

TMB/NP atau TMB/TSP

Penting Biasa Tidak

terkait Ada

Tidak ada

Ada Tidak ada

Setuju Tidak setuju

P-member

O-member

Non member

V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V

V V V V V V

V V V V V

V V V V V V V

V V V V V

V V V V V V V

V V V V V V V

V V V V V

V V V V V

5.4 Mekanisme penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draft

standar ISO dan dokumen lain terkait pengembangan standar ISO

Penyusunan tanggapan/posisi Indonesia dilakukan terhadap dokumen yang

sedang dirumuskan ISO, sesuai dengan tahapan perumusan standar ISO

yang diuraikan pada Lampiran E.

ISO akan menyampaikan dokumen balloting pengembangan standar melalui

ISO Ballots Portal untuk pemungutan suara (balloting), pada tahapan:

− Committee Internal Balloting (CIB),

− Draft International Standard (DIS),

− Final Draft International Standard (FDIS),

− Systematic Review (SR),

− Withdrawal Consultations (WDRL), maupun

- 19 -

− pembentukan Project Committee (PC) baru atau Technical Committee (TC)

baru ISO.

CATATAN 1 Indonesia wajib menyampaikan vote atau tanggapan/posisi

terhadap balloting yang berasal dari Komite ISO (TC/SC/PC) dimana status

keanggotaan Indonesia sebagai P-Member.

CATATAN 2 Balloting Withdrawal Consultations (WDRL) dan balloting

pembentukan PC baru (dokumen New Work Item Proposal, TMB/NP) ataupun

pembentukan TC baru (dokumen Technical Subject Proposal, TMB/TSP), tidak

wajib untuk ditanggapi.

Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi Indonesia

terhadap balloting ISO adalah sebagai berikut:

a) Informasi balloting ISO

Informasi dan dokumen balloting dapat diperoleh:

− Ballot monitor melalui ISO Ballots Portal;

− Committee member pada tingkat TC/PC/SC melalui ISO Ballots Portal

dan direct link yang disampaikan oleh Sekretariat Komite melalui email;

− Document monitor melalui direct link yang disampaikan oleh Sekretariat

Komite melalui email;

− Voter melalui ISO Ballots Portal.

Informasi dan dokumen balloting dapat disebarluaskan kepada anggota

Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO

TC/PC/SC, sekurang-kurangnya oleh ballot monitor, untuk penyusunan

posisi Indonesia.

b) Pembahasan balloting ISO

Pembahasan balloting ISO dilakukan oleh Komite Teknis. Apabila

diperlukan, dapat melibatkan BSN dan dapat mengundang pihak-pihak

terkait. Pembahasan tanggapan/posisi Indonesia dilakukan melalui rapat

koordinasi, sirkulasi dokumen, atau metode lainnya sesuai kebutuhan.

- 20 -

Pembahasan balloting ISO diusahakan sedapat mungkin memperhatikan

kondisi dan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan

tanggapan/posisi Indonesia pada perumusan standar ISO di tahap

sebelumnya. Hasil pembahasan terhadap balloting ISO disampaikan ballot

monitor kepada individu yang ditunjuk sebagai Voter, menggunakan

formulir seperti contoh pada Lampiran F, sesuai tahap perumusan

standar ISO yang sedang dibahas.

c) Penyampaian tanggapan/posisi Indonesia

Voter melakukan verifikasi terhadap tanggapan/posisi Indonesia yang

telah disusun. Apabila diperlukan, Voter dapat meminta untuk dilakukan

pembahasan ulang.

Tanggapan/posisi Indonesia yang telah disetujui, disampaikan Voter

kepada ISO. Apabila Voter belum menerima tanggapan/posisi Indonesia

untuk balloting sampai 1 (hari) sebelum batas akhir balloting, maka Voter

menyampaikan posisi “abstain”. Apabila tidak ada pilihan “abstain” pada

vote yang akan disampaikan, Voter dapat mengambil pilihan posisi yang

dianggap tepat dengan berkonsultasi dengan ballot monitor.

d) Pendokumentasian tanggapan/posisi Indonesia

Voter melalui Pelaksana Harian Voter, melakukan pendokumentasian

tanggapan/posisi Indonesia yang telah disampaikan kepada ISO, untuk

ketertelusuran tanggapan/posisi Indonesia, sesuai formulir seperti contoh

pada Lampiran G.

Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi Indonesia

terhadap balloting ISO adalah sebagai berikut:

- 21 -

Tahapan Pelaksana

Document monitor, Ballot Monitor,

Committee member, Voter

Ballot Monitor kepada anggota Komite

Teknis

BSN, Komite Teknis, Pemangku

Kepentingan yang terkait

Voter

Voter (Pelaksana Harian Voter)

Gambar 1 – Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi

Indonesia terhadap balloting ISO

5.5 Mekanisme pengusulan standar ISO oleh Indonesia

Tahapan pengusulan standar ISO oleh Indonesia adalah sebagai berikut.

a) Usulan pengembangan standar ISO dapat berasal dari BSN, Komite Teknis

Perumusan SNI atau stakeholder lainnya.

b) BSN dan Komite Teknis Perumusan SNI melakukan pembahasan atas

usulan pengembangan standar ISO tersebut. Apabila usulan tersebut

disepakati untuk diajukan sebagai standar ISO, maka BSN dan Komite

Teknis Perumusan SNI melengkapi usulan tersebut dengan dokumen

pengusulan, yaitu:

1) Form New Work Item Proposal (NP) sesuai contoh pada Lampiran H atau

dapat diunduh pada www.iso.org/forms,

2) Working Draft (WD) atau outline dari WD yang diusulkan,

3) nominasi nama pakar yang memiliki keahlian pada bidang standar

yang akan diusulkan, sebagai calon project leader pada penyusunan

standar tersebut di Working Group ISO.

http://www.iso.org/forms

- 22 -

c) BSN, melalui personel yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan

kewajiban dalam pengembangan standar internasional ISO,

menyampaikan informasi usulan standar ISO kepada Sekretariat Komite

ISO yang relevan dengan ruang lingkup usulan standar.

d) Sekretariat Komite ISO akan melakukan review terhadap usulan standar

ISO tersebut. Apabila Sekretariat Komite ISO menyetujui usulan standar

ISO tersebut, usulan standar ISO akan disirkulasikan kepada anggota

Komite ISO untuk mendapatkan persetujuan anggota Komite ISO dan

kemudian dilakukan pembahasan sesuai tahapan pengembangan standar

ISO pada Lampiran E.

e) Apabila diperlukan, BSN dapat membentuk tim khusus/gugus kerja

untuk mendukung project leader dalam pembahasan usulan standar ISO

tersebut.

CATATAN Project leader harus hadir pada pertemuan pembahasan yang

diselenggarakan ISO. Untuk itu, BSN dan pihak yang terkait perlu

memastikan ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan.

5.6 Mekanisme partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri

sidang/pertemuan teknis di Komite ISO (TC/PC/SC)

Tahapan partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan

teknis pada tingkat Komite ISO (TC/PC/SC) adalah sebagai berikut:

a) Informasi sidang/pertemuan teknis ISO

Informasi sidang/pertemuan teknis ISO (waktu dan tempat pelaksanaan)

dapat diperoleh pada:

− ISO Meeting Calendar (https://www.iso.org/meeting-calendar.html)

yang dapat diakses oleh publik/masyarakat luas;

− dokumen resolusi atau minutes of meeting pada sidang/pertemuan

teknis yang telah dilaksanakan dan dokumen Notice of Meeting pada

sidang yang akan dilaksanakan, yang dapat diakses oleh Committee

Member, Document Monitor, Ballot Monitor dan Voter melalui ISO

https://www.iso.org/meeting-calendar.html

- 23 -

Documents Portal atau sirkulasi email dari Sekretariat Komite ISO

(TC/PC/SC) kepada Committee Member dan Document Monitor;

− informasi pada ISO Meetings Portal yang dapat diakses oleh Committee

Member, Document Monitor, Ballot Monitor, Voter, MC dan MPA.

Melalui ISO Documents Portal, Committee Member, Document Monitor,

Ballot Monitor dan Voter juga dapat memperoleh:

− dokumen sidang/pertemuan teknis ISO yang bersifat administratif

(seperti General Information, Draft Agenda, formulir pendaftaran),

− materi sidang/pertemuan.

Informasi dan dokumen sidang/pertemuan teknis ISO dapat

disebarluaskan kepada Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI yang

relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC, sekurang-kurangnya oleh

document monitor, untuk penyusunan posisi Indonesia.

b) Pembahasan materi dan usulan Delegasi Indonesia

Pembahasan materi dan usulan Delegasi Indonesia pada

sidang/pertemuan teknis ISO dilakukan BSN dan Komite Teknis, serta

dapat mengundang pihak-pihak terkait yang diperlukan. Pembahasan

tanggapan/posisi Indonesia dilakukan melalui rapat koordinasi, sirkulasi

dokumen, atau metode lainnya sesuai kebutuhan. Penetapan usulan

Delegasi Indonesia perlu mempertimbangkan persyaratan Delegasi

Indonesia pada sidang teknis ISO sesuai Pasal 6.

Dalam hal, Committee Member menerima undangan/informasi

sidang/pertemuan teknis secara langsung dari ISO dan memiliki rencana

untuk hadir pada sidang/pertemuan teknis tersebut, Committee Member

tetap harus menginformasikan kepada BSN dan Komite Teknis yang

menunjuknya sebagai Committee Member, mengenai rencana

kehadirannya tersebut.

Hasil pembahasan usulan Ketua dan Anggota Delegasi Indonesia pada

sidang/pertemuan teknis ISO disampaikan kepada personel yang

- 24 -

ditunjuk sebagai Meeting Participant Approver (MPA). Hasil pembahasan

materi sidang/pertemuan ISO disampaikan oleh Delegasi Indonesia pada

saat sidang/pertemuan sesuai Pasal 6.

c) Penyampaian/pendaftaran Delegasi Indonesia

MPA melakukan verifikasi terhadap usulan Delegasi Indonesia yang telah

disusun. Apabila diperlukan, MPA dapat melakukan pembahasan ulang.

Delegasi yang telah disetujui MPA dan telah terdaftar sebagai Committee

Member dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui ISO

Meetings Portal, atau didaftarkan oleh MPA.

Delegasi yang telah disetujui MPA namun belum terdaftar sebagai

Committee Member, maka pendaftarannya sebagai delegasi dilakukan oleh

MPA. Delegasi tersebut akan didaftarkan sebagai Committee Member pada

ISO TC/PC/SC sesuai penugasan sidang. Delegasi tersebut harus

membuat pernyataan melindungi intellectual property rights, sebagaimana

formulir pada Lampiran B (Pasal B.3). Statusnya sebagai Committee

Member pada ISO TC/PC/SC tersebut akan dicabut oleh MBUA dalam

waktu 10 hari kerja setelah sidang.

BSN dapat menyampaikan informasi pemberitahuan Delegasi Indonesia

kepada Kementerian Luar Negeri atau KBRI di negara pelaksanaan

sidang. Jika diperlukan, BSN menerbitkan surat ‘to whom it may concern’

kepada delegasi yang ditunjuk.

CATATAN Pertemuan WG hanya ditujukan untuk Commitee Member

pada WG tersebut. Pendaftaran pertemuan WG harus dilakukan oleh

Commitee Member pada WG tersebut.

d) Pencatatan Delegasi Indonesia

MPA melalui Pelaksana Harian MPA, melakukan pendokumentasian

- 25 -

nama Delegasi Indonesia pada pertemuan/sidang teknis ISO yang telah

disampaikan kepada ISO, untuk ketertelurusan, sesuai formulir seperti

contoh pada Lampiran I.

Tahapan partisipasi aktif Indonesia menghadiri sidang/pertemuan teknis ISO

adalah sebagai berikut:

Tahapan Pelaksana

Document Monitor

Document Monitor kepada

Sekretariat Komite Teknis

BSN, Komite Teknis

− Penyampaian Delegasi

Indonesia oleh MPA atau

committee member − Penyampaian materi oleh

Delegasi

MPA (Pelaksana harian MPA)

Gambar 2 – Tahapan partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri

sidang/pertemuan teknis ISO

- 26 -

5.7 Mekanisme partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang

Komite ISO (TC/PC/SC)

Tahapan partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara tuan rumah

sidang Komite ISO (TC/PC/SC) adalah sebagai berikut:

a) Indonesia (melalui BSN) mengajukan usulan/proposal kesediaan menjadi

tuan rumah sidang kepada Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC), sekurang-

kurangnya 2 tahun sebelum pelaksanaan sidang. Usulan disampaikan

melalui surat resmi, disertai usulan waktu dan tempat pelaksanaan

sidang, serta informasi personel di BSN yang ditunjuk sebagai contact

person pelaksanaan sidang.

CATATAN Dalam pengajuan usulan kesediaan menjadi tuan rumah

sidang dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun, sebaiknya dibuat justifikasi

kebutuhan pengajuan usulan tersebut.

b) Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) mempelajari proposal yang

disampaikan Indonesia.

c) Apabila proposal Indonesia tersebut diterima, Sekretariat Komite ISO

(TC/PC/SC) akan menginformasikan persetujuan Indonesia sebagai tuan

rumah sidang ISO TC/PC/SC, yang umumnya dilakukan melalui

korespondensi (e-mail) dan/atau melalui akun Meeting Coordinator (MC)

yang telah terdaftar di ISO GD.

d) Setelah Indonesia menerima informasi persetujuan sebagai tuan rumah

sidang ISO TC/PC/SC, sebaiknya Indonesia menyampaikan informasi

kesiapan sebagai tuan rumah sidang Komite ISO (TC/PC/SC) pada sidang

komite ISO (TC/PC/SC) sebelum penyelenggaraan sidang di Indonesia

untuk ditetapkan sebagai resolusi sidang atau minutes of meeting.

e) Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan sidang ISO (TC/PC/SC),

antara lain:

1) Indonesia membentuk Organizing Committee (OC) yang umumnya

diketuai oleh BSN. Ketua Organizing Committee dapat personel yang

sama dengan personel yang ditunjuk sebagi contact person pelaksanaan

- 27 -

sidang yang telah diinformasikan kepada Sekretariat Komite ISO

(TC/PC/SC). Organizing Committee memiliki tugas:

− melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat Komite

ISO (TC/PC/SC) untuk menyiapkan kebutuhan pelaksanaan

sidang, antara lain waktu dan tempat sidang; jumlah perkiraan

delegasi; kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan sidang;

jumlah dan kondisi ruangan yang diperlukan; serta peralatan

penunjang pelaksanaan sidang; dan kegiatan tambahan diluar

sidang (apabila diperlukan),

− menyusun General/Technical information yang mencakup informasi

antara lain: waktu dan tempat pelaksanaan sidang; transportasi

dari bandara terdekat ke tempat sidang; akomodasi peserta

(terutama informasi hotel dan contact person untuk reservasi hotel);

contact person pembuatan invitation letter bagi peserta sidang; tata

cara pembuatan VISA; perkiraan cuaca dan waktu lokal ditempat

pelaksanaan sidang; mata uang; dan electricity.

2) Indonesia menunjuk 1 (satu) orang personel sebagai Pelaksana Meeting

Coordinator (Pelaksana MC). Akun pelaksana MC didaftarkan ke ISO

GD oleh MBUA. Pelaksana MC akan membantu MC untuk memonitor

dan menindaklanjuti permintaan invitation letter khusus dari calon

peserta/delegasi sidang, serta memonitor jumlah peserta/delegasi yang

telah mendaftar pada sidang Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut, melalui

ISO Meetings Portal. Personel Pelaksana MC dapat personel yang sama

dengan personel yang ditunjuk sebagai contact person pembuatan

invitation letter pada General/Technical information.

3) Indonesia menyampaikan General/Technical information kepada

Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC), selambatnya 20 (dua puluh)

minggu sebelum pelaksanaan sidang.

f) Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) menyampaikan agenda sidang dan

General/Technical information kepada anggota Komite ISO (TC/PC/SC),

selambatnya 16 (enam belas) minggu sebelum pelaksanaan sidang.

- 28 -

g) Indonesia dan Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) melaksanakan sidang

Komite ISO (TC/SC/PC) sesuai dengan komunikasi, koordinasi dan

persiapan yang telah dilakukan.

CATATAN Pendaftaran Delegasi Indonesia pada sidang Komite ISO

(TC/SC/PC) yang diselenggarakan di Indonesia, dilakukan sesuai

mekanisme partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri

sidang/pertemuan teknis Komite ISO (TC/PC/SC) pada Pasal 5.6.

6 Persyaratan Delegasi Indonesia pada pertemuan pengembangan

standar internasional ISO

6.1 Persyaratan Delegasi Indonesia

a) Delegasi Indonesia diutamakan yang mempunyai kompetensi, keahlian

dan atau kepentingan sesuai dengan materi yang dibahas pada

sidang/pertemuan ISO.

b) Delegasi Indonesia sedapat mungkin berasal dari Komite Teknis

Perumusan SNI yang relevan dan stakeholder lain yang terlibat dalam

kegiatan ISO, yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, tenaga ahli,

organisasi profesi, dunia usaha dan atau konsumen.

c) Delegasi Indonesia mempunyai pemahaman mendalam terhadap hal-hal

yang menyangkut kebijakan pemerintah serta kepentingan nasional,

selain hal-hal yang bersifat teknis.

d) Delegasi Indonesia telah mempelajari dan memahami ketentuan

pengembangan standar ISO (antara lain ISO Guide, ISO/IEC Directive,

handbook) dan sedapat mungkin hadir dalam rapat persiapan sidang.

- 29 -

6.2 Tata Tertib mengikuti sidang

a) Delegasi Indonesia terdiri dari ketua dan anggota.

b) Ketua Delegasi Indonesia bertugas menyampaikan posisi Indonesia

sesuai dengan posisi yang telah disepakati dalam rapat persiapan

sidang.

c) Ketua Delegasi mengkoordinasikan pembagian tugas kepada anggota

sesuai dengan isu yang dibahas pada sidang.

d) Dalam hal tertentu, Ketua Delegasi dapat menunjuk anggotanya untuk

menyampaikan posisi Indonesia pada sidang.

e) Anggota Delegasi yang akan menyampaikan pendapatnya, harus

mendapat persetujuan Ketua Delegasi.

f) Ketua dan anggota Delegasi wajib mengikuti jalannya sidang dari awal

sampai akhir.

g) Delegasi Indonesia melaporkan dan berkoordinasi dengan

perwakilan/Kedutaan Indonesia setempat.

h) Apabila anggota Delegasi tidak dapat mengikuti jalannya sidang secara

keseluruhan, maka yang bersangkutan harus melapor dan mendapat

persetujuan dari Ketua Delegasi.

6.3 Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Delegasi Indonesia

a) Delegasi Indonesia harus terlibat secara aktif ikut dalam rapat persiapan

penyusunan posisi Indonesia pada sidang.

b) Ketua Delegasi wajib memeriksa terakomodirnya posisi Indonesia yang

telah disampaikan dalam dokumen sidang.

c) Delegasi Indonesia harus menyampaikan dan berusaha dengan

sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan Indonesia berdasarkan

posisi Indonesia yang telah ditetapkan.

d) Ketua Delegasi mempunyai kewenangan untuk

mengubah/menyesuaikan posisi Indonesia sesuai dengan

perkembangan pembahasan pada sidang, namun harus tetap

- 30 -

mempertimbangkan kepentingan Indonesia, dan menyampaikannya

dalam laporan sidang.

e) Anggota Delegasi mempunyai tugas membantu Ketua Delegasi, antara

lain membuat catatan jalannya persidangan, memberikan masukan

berdasarkan acuan yang terkait dan membuat rancangan laporan hasil

sidang sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.

6.4 Pelaporan hasil sidang

a) Delegasi Indonesia berkoordinasi dengan Kedutaan/perwakilan

Indonesia setempat dalam pelaporan ringkasan utama hasil sidang pada

hari terakhir penyelenggaraan sidang.

b) Ketua Delegasi wajib melaporkan hasil sidang lengkap kepada BSN dan

Komite Teknis Perumusan SNI, paling lambat 2 (dua) minggu setelah

sidang berakhir.

c) Laporan memuat informasi tentang susunan Delegasi, pengamatan

jalannya sidang, isu yang terkait dengan kepentingan Indonesia, status

penerimaan terhadap usulan/posisi Indonesia, perubahan posisi

Indonesia (bila ada), dan tindak lanjut yang diperlukan serta kesimpulan

dan saran.

d) Disamping pemenuhan poin a) dan b), delegasi yang menghadiri sidang

karena sponsorship dari organisasi/lembaga tertentu, wajib

menyampaikan laporan sidang sesuai ketentuan dari

organisasi/lembaga sponsorship.

7 Sumber dana

7.1 BSN dan Komite Teknis Perumusan SNI sedapat mungkin menyediakan

pendanaan untuk keperluan kegiatan ISO, termasuk rapat pembahasan

tanggapan/posisi dan penyediaan dana untuk keperluan mendapatkan data

kajian ilmiah dalam rangka mendukung posisi Indonesia, serta

- 31 -

mengalokasikan dana untuk menghadiri sidang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

7.2 Selain bersumber dari Pemerintah, dana untuk keperluan kegiatan ISO

dapat berasal dari sumber lain/pihak ketiga/lembaga sponsor, sepanjang

sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- 32 -

Lampiran A

(informatif)

International Organization for Standardization (ISO)

ISO adalah organisasi non-pemerintah pengembang standar internasional

yang independen dengan keanggotaan dari badan standar nasional

terkemuka di masing-masing negara. ISO memiliki tujuan untuk

mempromosikan pengembangan standardisasi dan kegiatan yang terkait di

dunia dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa

internasional, untuk meningkatkan manajemen proses bisnis, untuk

mendukung penyebaran praktik terbaik sosial dan lingkungan dan untuk

mengembangkan kerja sama di bidang aktivitas intelektual, ilmiah, teknologi

dan ekonomi. ISO didirikan pada Februari 1947 sebagai hasil dari konfrensi

yang dihadiri oleh 25 perwakilan badan standardisasi nasional di London,

Inggris, pada bulan Oktober 1946 dengan General Assembly sebagai otoritas

tertinggi dari ISO. Sekretariat Pusat ISO berada di Jenewa Swiss dan dalam

operasi kesehariannya dipimpin oleh Sekretaris Jendral ISO.

Komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh ISO beranggotakan badan standar

negara anggota ISO dan perwakilan dari organisasi lain yang berafiliasi

dengan ISO untuk lingkup tertentu dan bertugas mengembangkan dan

memelihara standar dan deliverable ISO. Struktur organisasi ISO diuraikan

pada Gambar A.1.

- 33 -

Gambar A.1 Struktur Organisasi ISO

Penjelasan terhadap struktur organisasi ISO:

1. General Assembly (GA)

General Assembly adalah organ dalam ISO yang memiliki otoritas tertinggi

dalam organisasi ISO untuk membahas dan menetapkan tujuan dan isu-

isu strategis ISO. Pertemuan General Assembly diadakan 1 (satu) kali

dalam setahun, dihadiri oleh delegasi dari anggota ISO dan pejabat ISO,

yaitu Presiden ISO, Wakil Presiden ISO untuk kebijakan, Wakil Presiden

ISO untuk manajemen teknis, Wakil Presiden ISO untuk keuangan,

Bendahara ISO dan Sekretaris Jenderal ISO.

2. Council

Council adalah badan tata kelola inti dari ISO yang bertanggung jawab

kepada General Assembly. Council terdiri dari 20 badan anggota ISO,

pejabat ISO dan ketua komite pengembangan kebijakan (CASCO,

COPOLCO dan DEVCO). Keanggotaan Council terbuka untuk semua

badan anggota ISO. Council mengadakan pertemuan tiga kali dalam

setahun dan memiliki sejumlah badan yang bertanggung jawab dan

melapor langsung kepada ISO/COUNCIL antara lain:

- 34 -

a) President’s Committee yang didirikan melalui keputusan dalam GA

2012, yang beranggotakan pejabat ISO (termasuk Presiden ISO terpilih

ketika relevan). Badan ini memberikan pertimbangan kepada Council

terhadap masalah yang harus diputuskan oleh Council, memastikan

komunikasi dan koordinasi antar governance groups, mengelola tujuan

kinerja Sekretaris Jenderal, serta memberikan panduan administrasi

kepada Sekretaris Jenderal.

b) Council Standing Committee yang terdiri atas CSC/FIN yang membahas

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, CSC/SP yang membahas

hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan, CSC/NOM yang

membahas hal-hal yang berkaitan dengan nominasi untuk posisi dalam

tata kelola, dan CSC/OVE yang membahas hal-hal yang berkaitan

dengan pengawasan praktik tata kelola organisasi.

c) Advisory Group yang memberikan saran tentang hal-hal yang berkaitan

dengan kebijakan komersial ISO (CPAG) dan Teknologi Informasi

(ITSAG).

d) CASCO (Committee on conformity assessment).

e) COPOLCO (Committee on consumer policy).

f) DEVCO (Committee on developing country matters).

3. Technical Management Board (TMB)

TMB mengelola pekerjaan teknis ISO dan bertanggung jawab langsung

kepada Council. TMB memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk

mengambil keputusan dalam tata kelola umum struktur komite (TC/PC)

termasuk pembentukan, koordinasi, pembubaran badan teknis ISO,

pengawasan kegiatan, serta pengembangan dan pemeliharaan aturan

untuk pekerjaan Technical Committee di ISO, yaitu, ISO/IEC Directives,

Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO beserta

revisinya.

- 35 -

4. Central Secretariat/ Sekretariat Pusat

Sekretariat Pusat bertindak sebagai sekretariat untuk General Assembly,

Council, policy development committees dan badan pendukungnya,

Technical Management Board dan committee on reference materials

(REMCO). Sekretariat Pusat yang berlokasi di Jenewa Swiss menjalankan

operasional ISO sehari-hari, dipimpin Sekretaris Jendral ISO.

5. Technical Committee (TC)

Technical Committee (TC) yang dibentuk oleh TMB dengan tugas

mengembangkan standar ISO. Technical Committee dapat mendelegasikan

sebagian dari lingkup pekerjaannya kepada Sub-Committee (SC) atau

Working Group (WG). Technical Committee berangotakan badan standar

setiap negara yang menjadi anggota ISO. Sampai akhir tahun 2019, ISO

memiliki 255 Technical Committee.

Apabila diperlukan untuk mengembangkan Standar ISO pada topik yang

sangat spesifik dan belum termasuk dalam ruang lingkup TC yang telah

ada, Project Committee (PC) dapat dibentuk melalui keputusan TMB. PC

beroperasi dengan cara yang sama dengan TC namun hanya

mengembangkan 1 (satu) standar. Setelah Standar ISO tersebut

diterbitkan, PC akan dibubarkan atau ditingkatkan menjadi TC. Badan

Nasional pemegang kesekretariatan PC, bertanggung jawab untuk

pemeliharaan standar dari PC. Apabila PC (melalui prosedur yang berlaku)

telah disetujui untuk menjadi TC maka tanggung jawab pemeliharaan

standar berada pada TC tersebut.

Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi

Nasional (BSN). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO

sejak tahun 1955. Sampai akhir tahun 2019, Indonesia menjadi P-Member

pada 96 TC/PC/SC dan menjadi O-Member pada 165 TC/PC/SC. Khusus

untuk PDC (Policy Development Committee), Indonesia menjadi P-Member

pada 4 komite PDC.

- 36 -

Lampiran B

(normatif)

Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights

B.1 Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights untuk

Committe Member di ISO TC/PC/SC

Pernyataan Melindungi Intellectual Property Rights

Dalam rangka mendukung peningkatan posisi ISO dalam kaitannya dengan

perlindungan kekayaan intelektual dan tujuan utama ISO dan anggotanya

untuk mencapai distribusi standar, dokumen draft standar maupun

referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh

dunia yang konsisten dengan perlindungan hak cipta dan model bisnis ISO,

sebagai tenaga ahli/pemangku kepentingan organisasi yang mewakili

keanggotaaan Indonesia di ISO,

Nama*) :

Instansi*) :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat*) :

e-mail*) :

No. Telp.*) :

No. Fax*) :

TC/PC/SC di ISO :

Jabatan pada Komite Teknis : Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Anggota**)

dengan ini menyatakan akan berkomitmen untuk melindungi Intellectual

Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC, logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan

ditetapkan ISO.

................, ...........................

(….………………………..)

*) wajib diisi

**) pilih salah satu

- 37 -


Committe Member di ISO WG





referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar

internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh




Nama*) :

Instansi*) :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat*) :

e-mail*) :

No. Telp.*) :

No. Fax*) :

TC/SC di ISO :

WG di ISO :

Keanggotaan pada Komite Teknis : Anggota/ bukan anggota

Komite Teknis**)

Jabatan pada Komite Teknis : Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/

Anggota/bukan Anggota**)


Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC,

logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan

ditetapkan ISO.

................, ...........................

(….………………………..)

*) wajib diisi

**) pilih salah satu

- 38 -


Delegasi Indonesia pada Sidang ISO TC/SC (non Committee Member)





referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar

internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh




Nama*) :

Instansi*) :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat*) :

e-mail*) :

No. Telp.*) :

No. Fax*) :

Sidang ISO TC/PC/SC

yang akan diikuti

:


Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC,

logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan

ditetapkan ISO.

................, ...........................

(….………………………..)

*) wajib diisi

- 39 -

Lampiran C

(normatif)

Pemetaan peran dalam ISO Portal di Indonesia

No Peran dalam

ISO Portal

Anggota Komite

Teknis

Pakar

di luar anggota

Komite

Teknis

Sekretariat Komite

Teknis

BSN

Penanggung

jawab kegiatan

pemenuhan kewajiban

dalam

pengembangan

standar ISO

Pelaksana

kegiatan

pemenuhan kewajiban

dalam

pengembangan

standar ISO

1. Member body

of user administration

(MBUA)

V

2. Committee

member, pada:

- TC/SC/PC V

- WG V V

3. Document

monitor

V

4. Ballot Monitor V V

5. Voter V

6. Meeting

Participant

Approver (MPA)

V

7. Meeting

Coordinator

V

- 40 -

Lampiran D

(informatif)

Formulir pemberian tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan

pembentukan Technical Committee (TC) atau

Project Committee (PC) baru di ISO

D.1 Formulir ISO TMB/TSP (usulan pembentukan Technical Committee)

ISO TMB/TSP ________________________

No Question Possible Answer

1 Do you approve, disapprove or abstain on

this proposal?

approve *

disapprove *

abstain

If your answer is disaprove/approve, please

provide justifiying statement

( In the case of a disapproval vote, if no such

statement is provided the vote will not be

registered and considered. Justification

statements for approval and abstaining votes

are also encouraged)

NOTE The reason for justification

statements is primarily to collect input on

market or stakeholder needs, and on market

relevance of the proposal, to benefit the

development of the proposed ISO

standard(s).

It is especially important that NSBs consider

and express why they vote the way they do.

2 Do you want to add comment(s) on the scope

statement of the proposed new committee?

Yes *

No

If your answers is YES, please indicate your

comments

3 Do you want to provide any additional

comments on this new field of activity?

Yes *

No

If your answers is YES, please indicate your

comments

- 41 -


4 Did you consult with the range of relevant

stakeholders identified in the proposal in the

development of this voting position and

related comments?

Yes

No

5 Please indicate whether you wish to be

registered as a participating (P) member or

as an observer (O) member of this new ISO

or IEC activity if it is established.

We are willing to undertake

the secretariat (if you check

this box, please provide

contact name and e-mail

address)(see 1.9 and annex

D of part 1 of the ISO/IEC

Directives)

We wish to participate

actively in the work (P-

member)

We wish to be kept informed

of the progress of work (O-

member)

We do not wish to be either

P- or O-member

If your answer is We are willing to

undertake the secretariat, please provide

contact name and e-mail address

(*) A Comment is required for this answer value.

Important note: This list is only to be used for disseminating the TMB/TSP (the

proposal for establisment a new Technical Committee (TC) in ISO) for questions

at the national level and shall not be used to upload final national positions to

the Vote to all member TMB/TSP balloting application.

- 42 -

D.2 Formulir ISO TMB/NP (usulan pembentukan Project Committee)

ISO TMB/NP ________________________

Title of proposal

English title

1. Do you approve, disapprove or abstain on this NWIP?

approve*

Please also select from one of the following options (note that if no option

is selected, the default will be the first option):

Draft document will be registered as new project in the committee's

work programme (stage 20.00)

Draft document can be registered as a Working Draft (WD – stage

20.20)

Draft document can be registered as a Committee Draft (CD – stage

30.00)

Draft document can be registered as a Draft International Standard

(DIS – stage 40.00)

disapprove*

In case of disapproval, do you believe that further study and

consultations are needed first among committee members on this

proposal as a preliminary work item before this proposal can be formally accepted?

Yes

No

Abstain

Justification of Market Relevance:

Please provide a statement justifying your approval or disapproval vote

on the market relevance of this proposal. If no such statement is

provided, the vote will not be registered and considered. Justification statements for abstention votes are also encouraged.

Did you consult with the range of relevant stakeholders identified in the proposal in the development of this voting position and related comments?

Yes

No

- 43 -

2. Relevant documents

Standard(s), regulation(s), and other relevant documentation existing in our

country, with any remarks concerning their application if necessary and

consequences for global relevance, as well as copyright information on these

documents, are attached:

Yes (references provided below) *

No

If "Yes", please give references here, or as a separate annex:

3. Comments

Please submit any additional comments that you wish to make, either

immediately below or indicate immediately below that you have attached an

annex providing additional comments?

Yes (comments provided below) *

No

If Yes, P lease submit any additional comments that you wish to make.

4. Participation

We are committed to participating actively in the development of the project,

at least by commenting on working drafts (P-members voting "Disapprove" on

question 1 may nevertheless nominate experts):

Yes (and we nominate an expert below) *

No

Name(s) and contact information (email) of nominated expert(s)


Important note: This list is only to be used for disseminating the TMB/NP (the

proposal for establisment a new Project Committee (PC) in ISO) for questions at

the national level and shall not be used to upload final national positions to the

Vote to all member TMB/TSP balloting application.

- 44 -

Lampiran E

(informatif)

Tahapan pengembangan standar ISO

Tahapan pengembangan standar ISO diuraikan pada Gambar E.1.

Gambar E.1 – Tahapan pengembangan standar ISO

- 45 -

Pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar ISO dapat

dilakukan melalui pendekatan sistematis yang telah dibuat ISO, yaitu

Harmonized Stage Code (HSC), seperti diuraikan pada Tabel E.1.

Tabel E.1 – Matrik Harmonized Stage Code (HSC)

- 46 -

Penjelasan terhadap matrik HSC:

➢ 00 – Preliminary stage (Optional)

Tahapan ini digunakan bagi usulan proyek yang belum cukup matang

untuk diproses, dan biasanya merupakan usulan proyek yang akan

datang atau terkait dengan teknologi yang baru berkembang. Tahapan ini

dapat digunakan untuk mengelaborasi sebuah "new work item proposal

(NP)" dan mengembangkan konsep awal proposal.

Semua preliminary work items (PWI) harus terdaftar dalam Program Kerja

TC/SC serta dilakukan review secara reguler oleh TC/SC untuk

mengevaluasi relevansi pasar dan sumber daya yang diperlukan.

Jika PWI disetujui untuk masuk ke tahap proposal maka akan dilakukan

voting untuk NP. Semua PWI yang tidak sampai ke tahap proposal dalam

waktu 3 tahun akan dibatalkan secara otomatis.

➢ 10 – Proposal stage

Sebuah New Work Item Proposal (NP) digunakan untuk mengusulkan:

− sebuah standar baru;

− bagian baru dari standar yang ada;

− spesifikasi teknis/Technical Specification (TS) atau sebuah spesifikasi

yang tersedia untuk umum/Publicly Available Specification (PAS).

NP tidak diperlukan terhadap amandemen atau revisi yang tidak

memperluas ruang lingkup standar, TS atau PAS yang telah ada, serta

apabila akan melakukan konversi dari sebuah TS atau PAS menjadi

standar. Apabila amandemen dan revisi menghasilkan perubahan ruang

lingkup, maka diperlukan NP.

NP dalam lingkup TC atau SC dapat dibuat dan diajukan oleh Badan

nasional; Sekretariat dari Komite teknis atau Sub Komite; Organisasi

dalam kategori Liaison A; Technical Management Board (TMB) atau salah

satu dari grup penasihat TMB; Chief Executive Officer (Sekjen) ISO.

- 47 -

Setiap NP yang diajukan harus menggunakan formulir yang sesuai (Form

NWIP sesuai ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement) serta

terdapat justifikasi untuk pengajuannya dan didokumentasikan dengan

baik. Proposer yang mengajukan NP harus menominasikan project leader,

menyediakan konsep kerja/working draft (WD) awal atau setidaknya

menyediakan outline dari WD, melakukan diskusi dengan pimpinan

TC/SC untuk menentukan jalur pengembangan standar yang sesuai

(berdasarkan pada kebutuhan pasar) dan menyusun rencana proyek

temasuk menetapkan key milestone dan tanggal pertemuan pertama.

Sekretariat TC/SC akan mensirkulasikan NP selama 12 minggu (secara

khusus dapat diperpendek menjadi 8 minggu melalui keputusan resolusi

dari komite) kepada P-member untuk meminta tanggapan, serta kepada O-

Member dan Liason dari komite sebagai informasi.

NP dapat disetujui bila sekurangnya 2/3 P-member yang memberikan

tanggapan setuju mendukung NP tersebut dan setidaknya terdapat 5 P-

member (atau 4 P-member, untuk Komite ISO TC/SC dengan anggota16 P-

member atau kurang) yang memberikan tanggapan setuju, bersedia untuk

berpartisipasi aktif dengan menominasikan pakarnya. Dalam hal P-

Member memberikan posisi tidak setuju, maka wajib memberikan

justification atau votenya tidak akan dihitung, P-member yang belum

memberikan justification yang jelas mengenai mengapa ia memberikan

posisi tidak setuju, diberikan waktu 2 minggu setelah dihubungi oleh

Sekretariat TC/SC untuk menyampaikan penjelasan.

Hasil dari voting dilaporkan kepada Sekretariat Pusat ISO dalam waktu 4

minggu setelah balloting ditutup. Tahapan ini selesai ketika NP yang telah

disetujui diregistrasikan sebagai new project dalam program kerja TC/SC

yang relevan.

- 48 -

➢ 20 – Preparatory stage (optional)

Dalam tahap ini, WD awal atau outline WD mulai dikembangkan dalam

sebuah working grup yang dibentuk oleh Komite (TC/SC/PC), dipimpin

oleh convenor. Project leader bertanggung jawab atas perkembangan

proyek dan biasanya ditunjuk sebagai Convenor WG. Convenor harus

memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tetap berada dalam lingkup

yang telah ditentukan.

Komite (TC/SC/PC) harus menentukan tugas dan tanggal target

penyerahan hasil kerja dari WG. Tahap ini berakhir pada saat WD telah

selesai dan siap untuk disirkulasikan sebagai Committee Darft (CD) kepada

anggota Komite (TC/SC/PC). Komite (TC/SC/PC) dapat menentukan

publikasi final working draft sebagai PAS untuk menanggapi kebutuhan

pasar tertentu.

Dalam hal Komite (TC/SC/PC) telah memutuskan untuk melewatkan

tahap CD, maka tahap prepatory berakhir ketika equiry draft (DIS) siap

untuk disirkulasikan.

➢ 30 – Committee Stage (Optional)

Tahap Committee dimaksudkan sebagai tahap utama untuk mencapai

konsensus pada konten teknis yang mempertimbangkan

tanggapan/komentar dari Badan Nasional. CD akan disirkulasikan

kepada P-Member dan O-Member dari Komite (TC/SC/PC). Oleh karena itu,

Badan Nasional harus dengan cermat mempelajari teks dari CD dan

menyampaikan semua komentar yang terkait pada tahap ini.

Pilihan periode sirkulasi selama 8, 12 atau 16 minggu dapat dipilih setelah

disetujui Komite (TC/SC/PC), secara default CD akan disirkulasikan

selama 8 minggu. Paling lambat 4 minggu setelah batas akhir pemberian

tanggapan, Sekretariat harus mempersiapkan kompilasi komentar dan

mensirkulasikannya kepada P-Member dan O-Member dari Komite

- 49 -

(TC/SC/PC). Saat menyusun kompilasi, Sekretariat harus menyiapkan

usulan terkait kelanjutan projek dengan berkonsultasi dengan ketua

Komite (TC/SC/PC) dan jika diperlukan juga dengan Project Leader untuk

menentukan usulan opsi sebagai berikut:

a) mendiskusikan CD dan komentar pada pertemuan yang akan datang;

b) mensirkulasikan revisi CD untuk dipertimbangkan;

c) mendaftarkan CD untuk ketahap enquiry.

Sirkulasi CD revisi selanjutnya dapat dilakukan, sampai tercapai

konsensus. Dalam hal konsensus tidak tercapai, persetujuan oleh

mayoritas 2/3 dari P-member Komite (TC/SC/PC) dapat dianggap cukup

untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (posisi abstain dikecualikan

ketika suara dihitung, begitu pula dengan suara negatif yang tidak disertai

dengan alasan teknis). Committee Stage berakhir pada saat CD diterima

untuk diedarkan sebagai enquiry stage dan didaftarkan oleh Sekretariat

Pusat ISO.

Jika konsesus tidak tercapai atau tidak mendapatkan persetujuan yang

dipersyaratkan, dengan pertimbangan Komite ISO (TC/SC/PC), dapat

diterbitkan deliverable perantara dalam bentuk Technical Specification

(TS).

Adapun petunjuk bagi Komite ISO (TC/SC/PC) untuk opsi melewatkan

Committee Stage, terdapat pada Lampiran SS dalam ISO/IEC Directives,

Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2019.

➢ 40 – Enquiry Stage

Pada tahap ini Draft International Standard (DIS) disirkulasikan selama 12

minggu kepada semua Badan Nasional oleh Sekretariat Pusat ISO. Dalam

waktu 4 Minggu setelah batas akhir pemberian tanggapan, CEO ISO akan

mengirimkan hasil dari jajak pendapat beserta semua komentar yang

diterima kepada Ketua dan Sekretariat Komite ISO (TC/SC/PC).

- 50 -

Suara yang disampaikan oleh Badan Nasional harus eksplisit: positif,

negatif, atau abstain. Posisi suara positif dapat disertai dengan komentar

editorial atau teknis. Komentar ini akan dikonsultasikan oleh Sekretaris

kepada Ketua Komite ISO (TC/SC/PC) dan project leader, untuk

memutuskan bagaimana tanggapannya. Jika Badan Nasional

mengganggap DIS ini tidak dapat diterima, maka dapat memilih posisi

negatif dan menyatakan alasan teknis.

DIS disetujui bila terdapat mayoritas 2/3 suara yang diberikan oleh P-

member Komite ISO (TC/SC/PC) mendukung/setuju, dan jumlah suara

negatif yang masuk tidak lebih dari 1/4 dari total jumlah suara yang

diberikan. Posisi abstain dikecualikan ketika suara dihitung, begitu pula

dengan suara negatif yang tidak disertai dengan alasan teknis.

Pada saat menerima hasil pemungutan suara dan komentar yang masuk,

Ketua Komite ISO (TC/SC/PC) bekerja sama dengan sekretariat, project

leader, dan dengan berkonsultasi dengan Sekretariat Pusat ISO, harus

mengambil salah satu tindakan berikut:

a) ketika kriteria persetujuan terpenuhi dan tidak ada perubahan teknis

yang harus dilakukan, maka dapat langsung dilanjutkan ke tahap

publikasi;

b) ketika kriteria persetujuan terpenuhi namun terdapat perubahan

teknis yang harus dilakukan, maka modifikasi DIS dapat didaftarkan

untuk tahap approval sebagai final draft international standard (FDIS);

c) ketika kriteria persetujuan tidak terpenuhi, maka:

1) mensirkulasikan revisi dari DIS untuk dilakukan pemungutan suara

ulang, atau

2) mensirkulasikan revisi CD untuk mendapatkan komentar; atau

3) membahas DIS dan komentar pada pertemuan berikutnya.

CATATAN Revisi DIS akan disirkulasikan untuk dilakukan

pemungutan suara selama 8 minggu, yang dapat diperpanjang hingga

- 51 -

12 minggu, atas permintaan satu atau lebih P-member komite yang

bersangkutan.

Dalam waktu 12 minggu setelah periode pemungutan suara berakhir,

sebuah laporan lengkap harus disiapkan oleh Sekretariat Komite

(TC/SC/PC) dan diedarkan oleh Sekretariat Pusat ISO kepada Badan

Nasional. Laporan tersebut harus:

a) menunjukkan hasil pemungutan suara;

b) menyatakan keputusan ketua komite teknis atau subkomite;

c) mereproduksi teks (konsep standar) berdasarkan komentar yang

diterima; dan

d) memasukkan pengamatan sekretariat komite teknis atau subkomite

pada setiap komentar yang disampaikan.

Tahap ini berakhir dengan pendaftaran teks untuk diedarkan sebagai

draft FDIS atau publikasi Standar Internasional oleh Sekretariat Pusat

ISO.

➢ 50 – Approval (optional)

Pada tahap approval ini FDIS akan disirkulasikan selama 8 Minggu

kepada semua badan nasional oleh Sekretariat Pusat ISO. FDIS disetujui

bila terdapat mayoritas 2/3 suara yang diberikan oleh P-member Komite

(TC/SC/PC) mendukung/setuju, dan jumlah suara negatif yang masuk

tidak lebih dari 1/4 dari total jumlah suara yang diberikan. Posisi abstain

dikecualikan ketika suara dihitung, begitu pula dengan suara negatif yang

tidak disertai dengan alasan teknis.

Semua komentar yang diterima akan disimpan dan direkam pada formulir

pemungutan suara sebagai “noted for future consideration" untuk

peninjauan selanjutnya di masa mendatang. Perubahan teknis pada FDIS

yang disetujui, tidak diizinkan. Namun Sekretaris bersama dengan

Sekretariat Pusat ISO dapat memperbaiki kesalahan editorial.

- 52 -

Dalam waktu 2 minggu setelah periode pemungutan suara berakhir,

Sekretariat Pusat ISO akan mengedarkan sebuah laporan yang

menunjukkan hasil pemungutan suara, baik yang hasilnya berupa

persetujuan resmi oleh Badan Nasional untuk menerbitkan standar

internasional maupun penolakan resmi oleh Badan Nasional terhadap

FDIS ini.

Jika FDIS disetujui sesuai dengan persyaratan maka dapat dilanjutkan ke

tahap publikasi. Namun jika FDIS tidak disetujui sesuai dengan

persyaratan, maka dokumen tersebut harus dikembalikan ke Komite

(TC/SC/PC) terkait, untuk dapat mempertimbangkan kembali alasan

teknis yang diajukan pada suara negative terhadap FDIS tersebut.

Sehubungan dengan hal itu Komite (TC/SC/PC) dapat memutuskan

untuk:

− menyerahkan kembali modifikasi konsep sebagai CD, DIS atau didalam

ISO dan JTC 1 sebagai FDIS;

− menerbitkan Technical Specification (TS);

− menerbitkan Publicly Available Specification (PAS);

− membatalkan Proyek.

Tahap ini berakhir dengan disirkulasikanya laporan pemungutan suara

yang menyatakan bahwa FDIS telah disetujui untuk dipublikasikan

sebagai Standar Internasional, dipublikasikan sebagai Technical

Specification (TS) atau dokumen dikembalikan ke komite.

➢ 60 – Publication Stage

Dalam waktu 6 minggu, Sekretariat Pusat ISO harus telah selesai

mempersiapkan dokumen, mencetak dan mendistribusikan Standar

Internasional. Tahap publikasi berakhir dengan publikasi Standar

Internasional.

- 53 -

Tabel E.2 berikut memberikan informasi mengenai tahap proyek dan

dokumen dalam proses pengembangan standar ISO.

Tabel E.2 – Informasi tahapan proyek dan dokumen dalam

pengembangan standar ISO

Tahapan proyek Dokumen

Nama Singkatan

Preliminary stage Preliminary work item PWI

Proposal stage New work item proposal NP

Preparatory stage Working draft(s) WD

Committee stage Committee draft(s) CD

Enquiry stage Enquiry draft DIS

Approval stage final draft International

Standard

FDIS

Publication stage International Standard ISO atau ISO/IEC

➢ 90 – Review Stage

Setiap standar internasional dan deliverable yang diterbitkan ISO atau

berkerjasama dengan IEC, harus dilakukan tinjauan

sistematis/systematic review (SR) untuk menentukan apakah akan tetap

dikonfirmasi (confirmed), direvisi/diamandemen (revised/amended),

dikonversi kebentuk lain (converted to another form of deliverable), atau

ditarik (withdrawn). Acuan pelaksanaan review stage sesuai Tabel E.3.

- 54 -

Tabel E.3 – Ketentuan pelaksanaan review Stage standar ISO

Jenis deliverable

Waktu

maksimal untuk

dilakukan

review

Jumlah

maksimal

pelakanaan review

Umur maksimal

deliverable

Standar Internasional 5 tahun Tidak terbatas Tidak terbatas

Spesifikasi Teknis

(Technical Specification/ TS)

3 tahun Direkomenda-

sikan sekali

Direkomendasikan

6 tahun

Spesifikasi yang

tersedia untuk umum (Publicly Available

Specification/PAS)

3 tahun Sekali 6 tahun (jika tidak

dikonversi setelah periode ini,

diusulkan untuk

dilakukan penarikan

dokumen)

Laporan Teknis

(Technical Report/TR)

Tidak

ditentukan

Tidak

ditentukan

Tidak terbatas

Tinjauan sistematis biasanya dapat dilakukan terhadap:

- semua deliverable, atas inisiatif dan sebagai tanggung jawab

Sekretariat ISO TC/SC yang terkait, biasanya berdasarkan ketentuan

dari lamanya periode sejak publikasi atau konfirmasi terakhir dari

dokumen;

- untuk Standar Internasional dan Spesifikasi Teknis, tindakan default

dilakukan oleh Sekretariat Pusat ISO jika pelaksanaan tinjauan

sistematis dari Standar Internasional atau Spesifikasi Teknis yang

bersangkutan belum dimulai oleh Sekretariat ISO TC/SC yang

bertanggung jawab;

- semua deliverable, atas permintaan satu atau lebih Badan Nasional;

atau

- semua deliverable, atas permintaan CEO.

Waktu untuk melakukan tinjauan sistematis biasanya didasarkan pada

tahun publikasi atau tahun dokumen telah dikonfirmasi (tahun terakhir

- 55 -

dikonfirmasi). Namun untuk melakukan tinjauan sistematis, tidak perlu

menunggu periode maksimum peninjauan dokumen.

Untuk perubahan kecil, misalnya pembaruan dan perubahan editorial,

yang tidak berdampak pada konten teknis, prosedur singkat yang disebut

"minor revision" dapat diterapkan. Prosedur ini memerlukan proposal

untuk pengajuan minor revision oleh TC (melalui resolusi dan penyelesaian

formulir ISO 8B), tahap approval melalui pemungutan suara FDIS selama

8 minggu (FDIS dilakukan selama 12 minggu untuk dokumen yang terkait

Vienna agreement) dan tahap publikasi. Kata Pengantar pada edisi

berikutnya harus menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah

dokumen hasil dari minor revision dan tersedia daftar pembaruan serta

perubahan editorial yang dilakukan.

Sirkulasi untuk SR dilakukan selama 20 minggu kepada semua badan

nasional anggota ISO untuk meminta tanggapan. Keputusan akhir, untuk

merevisi, mengonfirmasi atau menarik standar, tetap tergantung pada

tanggapan yang dikirimkan oleh P-member pada TC/SC terkait.

Setelah pemungutan suara berakhir, usulan keputusan Sekretariat

berdasarkan hasil pemungutan suara akan disirkulasikan kepada anggota

ISO TC/SC. Selambatnya 6 bulan setelah pemungutan suara, ISO TC/SC

harus mengambil keputusan akhir (mengkonfirmasi, merevisi atau

menarik standar) untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Pusat

ISO. Adapun interpretasi dari hasil pemungutan suara untuk systematic

review (SR) adalah sebagai berikut:

− Opsi 1: Konfirmasi (retensi tanpa perubahan teknis)

Ketika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut

digunakan, dokumen tersebut harus terus disediakan, dan bahwa

tidak ada perubahan teknis yang diperlukan, maka suatu deliverable

dapat diusulkan untuk dikonfirmasi. Kriterianya adalah:

- 56 -

• standar telah diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau digunakan

paling sedikit di lima negara (ketika kriteria ini tidak terpenuhi,

standar harus ditarik); dan

• mayoritas sederhana dari P-member dari ISO TC/SC mengusulkan

konfirmasi dalam pemungutan suara.

− Opsi 2: Amandemen atau revisi (retensi, dengan perubahan)

Ketika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut

digunakan, dokumen tersebut harus terus disediakan, tetapi

diperlukan perubahan teknis, maka suatu deliverable dapat diusulkan

untuk amandemen atau revisi. Kriterianya adalah:

• standar telah diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau digunakan

paling sedikit di lima negara (ketika kriteria ini tidak terpenuhi,

standar harus ditarik); dan

• mayoritas sederhana dari P-member dari ISO TC/SC

mengusulkan/menganggap ada kebutuhan untuk dilakukan

amandemen atau revisi.

− Opsi 3: Penarikan

Ketika standar belum diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau tidak

digunakan paling sedikit di lima negara, maka standar harus ditarik.

− Opsi 4: Konversi ke Standar Internasional (TS dan PAS).

Selain tiga opsi yang menjadi dasar konfirmasi, amandemen/revisi,

atau penarikan, dalam kasus tinjauan sistematis (SR) untuk TS dan

PAS, maka opsi keempat adalah konversi ke Standar Internasional.

Untuk melakukan konversi ke Standar Internasional, sebuah konsep

yang telah diperbarui sesuai keperluan, diserahkan untuk menjalani

prosedur pengembangan normal sebagaimana ditentukan untuk

Standar Internasional.

➢ 95 – Withdrawal Stage

Dalam hal usulan penarikan standar, Sekretariat Pusat ISO akan

mensirkulasikan jajak pendapat selama 8 minggu kepada semua Badan

Nasional untuk memberikan persetujuan atau keberatan terhadap

- 57 -

keputusan itu. Setiap keberatan yang diterima harus dirujuk kepada TMB

ISO untuk dilakukan pertimbangan dan diambil keputusan.

Jika, setelah penarikan suatu Standar Internasional, TC/SC memutuskan

bahwa ternyata standar itu masih diperlukan, maka TC/SC dapat

mengusulkan agar standar tersebut dipulihkan kembali. Selanjutnya

standar tersebut harus diterbitkan baik sebagai DIS atau FDIS,

sebagaimana diputuskan oleh TC/SC, untuk dilakukan pemungutan

suara oleh badan-badan anggota dengan kriteria persetujuan yang biasa

berlaku. Jika disetujui, standar harus diterbitkan sebagai edisi baru

dengan tanggal publikasi baru. Kata pengantar harus menjelaskan bahwa

standar ini hasil dari pemulihan kembali dari edisi sebelumnya.

- 58 -

Lampiran F

(informatif)

Formulir pemberian tanggapan/posisi Indonesia terhadap balloting ISO

Penyampaian tanggapan/posisi Indonesia terhadap balloting ISO dilakukan melalui elektronik vote pada aplikasi balloting dalam portal ISO. Untuk

memudahkan penggunaan aplikasi tersebut, berikut formulir yang dapat

digunakan untuk menanggapi balloting sesuai dengan tahapan perumusan

standar ISO.

F.1 Form Balloting CD

ISO/CD ______________

No. Questions Possible Answers

1 Do you approve the circulation of the

draft as a DIS?

Approval

Approval with comments * Disapproval *

Abstention


F.2 Form Balloting DIS

ISO/DIS ______________

Question being asked, and voting options


1 Do you approve the technical content of

the draft?

Approval

Approval with comments *

Disapproval *

Abstention

(*) A Comment is required for this position.

- 59 -

F.3 Form Balloting DTS

ISO/DTS ______________

Question being asked, and voting options


1 Do you approve the draft for Publication? Approval

Approval with comments *

Disapproval *

Abstention


F.4 Form Balloting FDIS

ISO/FDIS ______________ Question being asked, and voting options


1 Do you approve the technical content of

the final draft?

Approval

Approval with corrections *

Disapproval * Abstention


- 60 -

F.5 Form NWIP

VOTE ON NEW WORK ITEM PROPOSAL

Date of circulation

Reference number ISO/TC / SC N

Closing date for voting

Member body voting

ISO/TC / SC

Reference

P-members of the technical committee or subcommittee concerned have an

obligation to vote.

NOTE 1 All P members of the committee must vote and complete all questions on this form or their votes may be invalidated and not counted in the decision on this proposal.

Title of proposal

English title

1. Do you approve, disapprove or abstain on this NWIP?

approve

Please also select from one of the following options (note that if no option is selected, the default will be the first option):

Draft document will be registered as new project in the committee's work programme (stage 20.00)

Draft document can be registered as a Working Draft (WD – stage 20.20)

Draft document can be registered as a Committee Draft (CD – stage 30.00)

Draft document can be registered as a Draft International Standard (DIS – stage 40.00)

disapprove

In case of disapproval, do you believe that further study and consultations are needed first among committee members on this proposal as a preliminary work item before this proposal can be formally accepted?

Yes

No

Abstain due to lack of consensus

Abstain due to lack of national expert input

- 61 -

Justification of Market Relevance: Please provide a statement justifying your approval or disapproval vote on the market relevance of this proposal. If no such statement is provided, the vote will not be registered and considered. Justification statements for abstention votes are also encouraged.

Did you consult with the range of relevant stakeholders identified in the proposal in the development of this voting position and related comments?

Yes No

2. Relevant documents

Standard(s), regulation(s), and other relevant documentation existing in our

country, with any remarks concerning their application if necessary and consequences for global relevance, as well as copyright information on these documents, are attached:

Yes

No

If "Yes", please give references here, or as a separate annex:

3. Comments

Do you wish to add any additional comments?

If Yes, P lease submit any additional comments that you wish to make, either immediately below or indicate immediately below that you have attached an

annex providing additional comments.

4. Participation

We are committed to participating actively in the development of the project, at least by commenting on working drafts:

Yes

No

Name(s) and contact information (email) of nominated expert(s)

NOTE 2 P-members voting "Yes" above must nominate an expert or this vote will not be counted.

NOTE 3 P-members voting "Disapprove" on question 1 may nevertheless nominate experts.

- 62 -

An annex is attached to this form

Member body voting

Date

Name

Important note: This list is only to be used for disseminating the NWIP

questions at the national level and shall not be used to upload final national positions on International Standards to the NWIP balloting application.

- 63 -

F.6 Form SR

ISO Systematic Review questions

_________________________


1 Recommended action Withdraw *

Revise/Amend *

Confirm

Abstain due to lack of consensus

Abstain due to lack of national expert input

If your answer is Withdraw or Revise/Amend, please

provide comments supporting the recommended action you selected either immediately on the provided column or as an attached comment file

2 Has this International Standard been adopted or is it intended to be adopted in the future as a national standard or other publication?

Yes * No*

If your answers is YES, please indicate the number(s) of the corresponding national publication(s)

If your answers is No, please indicate the reason why

3 (Reply only if the answer to Question 2 is "Yes") Is the national publication identical to the

International Standard or was it modified?

Identical Modified *

If your answer is MODIFIED, please indicate

differences in relation to the International Standard

4 If this International Standard has not been nationally adopted, is it applied or used in your country without national adoption or are

products/processes/services used in your country based on this standard?

Yes *

No

If your answer is YES, please indicate the reasons why

5 Is this International Standard, or its national adoption, referenced in regulations in your

country?

Yes * No

If your answer is YES, please indicate the relevant regulation

6 In case the committee decides to Revise/Amend, will/are you committed to participate actively in

the development of the project?

Yes (experts nominated) *

No

If your answer is YES, please indicate your

nomination expert name and email


Important note: This list is only to be used for disseminating the Systematic

Review questions at the national level and shall not be used to upload final national positions on International Standards to the Systematic Review

balloting application.

- 64 -

F. 7 Template for comments and secretariat observations

Template for comments and secretariat observations Date: Document: Project:

MB/

NC1

Line

number

(e.g. 17)

Clause/

Subclause

(e.g. 3.1)

Paragraph/

Figure/ Table/

(e.g. Table 1)

Type of

comment2 Comments Proposed change

Observations of the

secretariat

1 MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)

2 Type of comment: ge = general te = technical ed = editorial

- 65 -

Lampiran G

(informatif)

Contoh Formulir rekapitulasi tanggapan/posisi Indonesia terhadap dokumen ISO

Rekapitulasi tanggapan/posisi Indonesia terhadap dokumen ISO

TC/SC/

lainnya

Status

Member

Balloting Tanggal

penyampaian posisi

Posisi

Indonesia

Penanggung

Jawab Keterangan Tahapan

dokumen

Nomor

dokumen Judul dokumen

Tanggal

mulai

Tanggal

Berakhir

- 66 -

Lampiran H

(informatif)

Contoh Formulir New Work Item Proposal (NP)

Form 4: V1 2019

New Work Item Proposal (NP)

Circulation date

Click here to enter a date.

Closing date for voting Click here to enter a date.

Reference number: Enter Number

(to be given by ISO Central

Secretariat)

ISO/TC Enter Number /SC Enter

Number

☐ Proposal for a new PC

N Click here to enter text.

Proposer

☐ ISO member body:

Click here to enter text.

☐ Committee, liaison or other¹:


Secretariat Click here to enter text.

A proposal for a new work item within the scope of an existing committee

shall be submitted to the secretariat of that committee.

¹The proposer of a new work item may be a member body of ISO, the

secretariat itself, another technical committee or subcommittee, an

organization in liaison, the Technical Management Board or one of the

advisory groups, or the Secretary-General*. See ISO/IEC Directives Part 1,

Clause 2.3.2.

The proposer(s) of the new work item proposal shall:

• make every effort to provide a first working draft for discussion, or at

least an outline of a working draft;

• nominate a project leader;

• discuss the proposal with the committee leadership prior to submitting

the appropriate form, to decide on an appropriate development track

(based on market needs) and draft a project plan including key

milestones and the proposed date of the first meeting.

The proposal will be circulated to the P-members of the technical

committee or subcommittee for voting, and to the O-members for information.

https://www.iso.org/sites/directives/current/part1/index.xhtml#_idTextAnchor138

- 67 -

IMPORTANT NOTE

Proposals without adequate justification risk rejection or referral to originator.

Guidelines for proposing and justifying a new work item are contained in

Annex C of the ISO/IEC Directives, Part 1.

☐ The proposer has considered the guidance given in the Annex C during the

preparation of the NP.

Resource availability:

☐ There are resources available to allow the development of the project to

start immediately after project approval* (i.e. project leader, related WG

or committee work programme).

* if not, it is recommended that the project is first registered as a preliminary work item (a Form 4 is not required for this) and when the

development can start, Form 4 should be completed to initiate the NP

ballot.

Proposal (to be completed by the proposer, following discussion with the

committee leadership)

Title of the proposed deliverable

English title


French title (if available) Click here to enter text.

(In the case of an amendment, revision or a new part of an existing document,

include the reference number and current title)

Scope of the proposed deliverable


http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230452&objAction=browse&sort=subtype


- 68 -

Purpose and justification of the proposal


Consider the following: Is there a verified market need for the proposal?

What problem does this document solve?

What value will the document bring to end-users?

See Annex C of the ISO/IEC Directives part 1 for more information.

See the following guidance on justification statements in the brochure ‘Guidance

on New work’: https://www.iso.org/publication/PUB100438.html

Please select any UN Sustainable Development Goals (SDGs) that this

document will support. For more information on SDGs, please visit our website at www.iso.org/SDGs."

☐ GOAL 1: No Poverty

☐ GOAL 2: Zero Hunger

☐ GOAL 3: Good Health and Well-being

☐ GOAL 4: Quality Education

☐ GOAL 5: Gender Equality

☐ GOAL 6: Clean Water and Sanitation

☐ GOAL 7: Affordable and Clean Energy

☐ GOAL 8: Decent Work and Economic Growth

☐ GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure

☐ GOAL 10: Reduced Inequality

☐ GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

☐ GOAL 12: Responsible Consumption and Production

☐ GOAL 13: Climate Action

☐ GOAL 14: Life Below Water

☐ GOAL 15: Life on Land

☐ GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions

N/A GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

Preparatory work

(An outline should be included with the proposal)

☐ A draft is attached

☐ An outline is attached

☐ An existing document will serve as the initial basis

The proposer or the proposer's organization is prepared to undertake the

preparatory work required: ☐ Yes ☐ No


https://www.iso.org/publication/PUB100438.html

http://www.iso.org/SDGs

- 69 -

If a draft is attached to this proposal

Please select from one of the following options (note that if no option is

selected, the default will be the first option):

☐ Draft document can be registered at Working Draft stage (WD – stage

20.00)

☐ Draft document can be registered at Committee Draft stage (CD – stage

30.00)

☐ Draft document can be registered at Draft International Standard stage

(DIS – stage 40.00)

☐ If the attached document is copyrighted or includes copyrighted content,

the proposer confirms that copyright permission has been granted for ISO

to use this content in compliance with clause 2.13 of the ISO/IEC Directives, Part 1 (see also the Declaration on copyright).

Is this a Management Systems Standard (MSS)?

☐ Yes ☐ No

NOTE: if Yes, the NP along with the Justification study (see Annex SL of the

Consolidated ISO Supplement) must be sent to the MSS Task Force

secretariat ([email protected]) for approval before the NP ballot can be launched.

Indication of the preferred type or types of deliverable to be developed

☐ International Standard

☐ Technical Specification

☐ Publicly Available Specification

Proposed Standard Development Track (SDT)

To be discussed between proposer and Secretary considering, for example,

when does the market (the users) need the document to be available, the maturity of the subject etc.

☐ 18 months* ☐ 24 months ☐ 36 months ☐ 48 months

* Projects using SDT 18 are eligible for the ‘Direct publication process’ offered

by ISO /CS which reduces publication processing time by approximately 1

month.


https://www.iso.org/declaration-for-participants-in-iso-activities.html



mailto:[email protected]

- 70 -

Draft project plan (as discussed with committee leadership)

Proposed date for first meeting: Click here to enter a date.

Proposed dates for key milestones: Click here to enter a date. 1st Working Draft (if any) circulated to experts: Click here to enter a date.

Committee Draft ballot (if any): Click here to enter a date.

DIS submission*: Click here to enter a date.

Publication*: Click here to enter a date.

* Target Dates on DIS submission and Publication should preferably be set a

few weeks ahead of the limit dates (automatically given by the selected SDT).

For guidance and support on project management; descriptions of the key milestones; and to help you define your project plan and select the

appropriate development track, see: go.iso.org/projectmanagement

NOTE: The draft project plan is later used to create a detailed project plan, when the project is approved.

Known patented items (see ISO/IEC Directives, Part 1, clause 2.14 for

important guidance)

☐ Yes ☐ No

If "Yes", provide full information as annex

Co-ordination of work

To the best of your knowledge, has this or a similar proposal been submitted

to another standards development organization?

☐ Yes ☐ No

If “Yes”, please specify which one(s):


A statement from the proposer as to how the proposed work may relate

to or impact on existing work, especially existing ISO and IEC deliverables. The proposer should explain how the work differs from

apparently similar work, or explain how duplication and conflict will be

minimized


A listing of relevant existing documents at the international, regional

and national levels


https://go.iso.org/projectmanagement-keymessages


- 71 -

Please fill out the relevant parts of the table below to identify relevant

affected stakeholder categories and how they will each benefit from or be

impacted by the proposed deliverable(s)

Benefits/impacts

Examples of

organizations/compani

es to be contacted

Industry and commerce – large industry

Click here to enter text. Click here to enter text.

Industry and commerce

– SMEs


Government Click here to enter text. Click here to enter text.

Consumers Click here to enter text. Click here to enter text.

Labour Click here to enter text. Click here to enter text.

Academic and research

bodies


Standards application

businesses


Non-governmental

organizations


Other (please specify) Click here to enter text. Click here to enter text.

Liaisons

A listing of relevant external international organizations or internal

parties (other ISO and/or IEC

committees) to be engaged as liaisons

in the development of the deliverable(s).


Joint/parallel work

Possible joint/parallel work with

☐ IEC (please specify committee ID)


☐ CEN (please specify committee ID)


☐ Other (please specify)


A listing of relevant countries which are not already P-members of the

committee


NOTE: The committee manager shall distribute this NP to the ISO members

of the countries listed above to ask if they wish to participate in this work

- 72 -

Proposed Project Leader

(name and e-mail address)


Name of the Proposer

(include contact information)


This proposal will be developed by

☐ An existing Working Group (please specify which one: Click here to enter

text.)

☐ A new Working Group (title: Click here to enter text.)

(Note: establishment of a new WG must be approved by committee resolution)

☐ The TC/SC directly

☐ To be determined

Supplementary information relating to the proposal

☐ This proposal relates to a new ISO document;

☐ This proposal relates to the adoption as an active project of an item

currently registered as a Preliminary Work Item;

☐ This proposal relates to the re-establishment of a cancelled project as an

active project.

☐ Other:


Maintenance agencies (MA) and registration authorities (RA)

☐ This proposal requires the service of a maintenance agency.

If yes, please identify the potential candidate:


☐ This proposal requires the service of a registration authority.

If yes, please identify the potential candidate: Click here to enter text.

NOTE: Selection and appointment of the MA or RA is subject to the procedure

outlined in the ISO/IEC Directives, Annex G and Annex H, and the RA policy

in the ISO Supplement, Annex SN.

☐ Annex(es) are included with this proposal (give details)


Additional information/questions



- 73 -

Lampiran I

(informati)

Contoh Formulir rekapitulasi Delegasi Indonesia pada

Sidang/Pertemuan Teknis ISO

Rekapitulasi Delegasi Indonesia pada Sidang/Pertemuan Teknis ISO

No Komite ISO

(TC/SC/WG)

Judul

Komite

Keanggotaan

Indonesia (P/O member)

Tempat

Sidang

Waktu

Sidang

Nama

Delegasi

Instansi

Delegasi

Jabatan

Delegasi

Sumber

Pendanaan


TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu