PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAHPP NO 58 TAHUN 2005 PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007Oleh: Shiddiq Nur Rahardjo, SE, M.Si, Akt. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNDIP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEUANGANUU 32/2004 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 25/2004 UU 15/2004
Peraturan Pemerintah lain
PP 24 TAHUN 2005
PP 58 TAHUN 2005
PERDAPERATURAN KEPALA DAERAH
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGANPerencanaanInput Proses Output/Input
PelaksanaanProses
Pengawasan/ PengendalianProses Output
Output/Input
Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran RPJMD/RKPD Penjaringan APBD Aspirasi Penatausahan Prestasi Kerja Kinerja Masa & Akuntansi Lalu Perda APBD Laporan Asumsi Dasar Pelaksanaan Kebijakan APBD Formulir/Dokumen Pemerintah Catatan/Register (RPJM/RKP/ Prioritas Semesteran Pembangunan) Tahunan
Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi
PELAKSANAAN ANGGARAN PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI PELAPORAN
&PERTANGGUNGJAWABAN
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAANKEPMENDAGRI No. 29/2002i.
PP 58 TAHUN 2005RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
RETADA ATAU REPETADA RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYAi.
i.
ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
STRATEGI & PRIORITAS APBD
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKASKPD)
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAANKEPMENDAGRI No. 29/2002 PP 58 TAHUN 2005
RAPBD
RAPBD
APBDPENJABARAN APBD
APBDPENJABARAN APBD
DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD
PERUBAHAN DOKUMEN PENATAUSAHAANKEPMENDAGRI No. 29/2002SURAT KETETAPAN OTORISASI (SKO)SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
PP 58 TAHUN 2005SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SPP BEBAN TETAP (BT) SPP PENGISIAN KAS (PK)
SPP LANGSUNG (LS) SPP UANG PERSEDIAAN (UP) SPP GANTI UANG (GU) SPP TAMBAH UANG (TU)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SPM BEBAN TETAP (BT) SPM PENGISIAN KAS (PK)
SPM LANGSUNG (LS)
SPM UANG PERSEDIAAN (UP) SPM GANTI UANG (GU)SPM TAMBAH UANG (TU)
TIDAK ADA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SP2D
PERUBAHAN ORGANISASIKEPMENDAGRI No. 29/2002
PP 58 TAHUN 2005Fungsinya dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
SATUAN PEMEGANG KAS (SPK)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (PIMPRO)
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN: BAGIAN/ BIRO KEUANGAN
ENTITAS AKUNTANSI: SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)ENTITAS PELAPORAN: SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DARAH (SKPKD): BIRO/ BAGIAN/ BADAN KEU
PELAKSANAAN APBD PENATAUSAHAAN
STRUKTUR KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHKEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)
PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKD)
BENDAHARA PPTK
KUASA PA PPK-SKPD
KUASA BUD
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kepala Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.mempunyai kewenangan menetapkan : kebijakan pelaksanaan APBD; kebijakan pengelolaan barang daerah; kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; pejabat yang melakukan penerimaan daerah; pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah; pejabat yang mengelolan barang milik daerah; pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah; Kepala SKPKD selaku PPKD; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Koordinator Pengelolaan Keuangan DaerahSekretaris DaerahMembantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA Mempunyai tugas koordinasi di bidang : penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah; penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD; penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA; penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; memimpin TAPD; menyiapkan domlak APBD & pengelolaan barang daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPA- SKPD; dan
Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)Kepala SKPKD selaku PPKDmenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KEUDA; menyusun RAPBD dan RPAPBD; melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA; melaksanakan fungsi BUD; menyusun laporan keuda; melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH.
PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/ RPAPBD & melakukan dallak APBD, memungut pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama PEMDA, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA, menyajikan informasi KEUDA; & melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang: menyusun kebijakan dan domlak APBD; mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menetapkan SPD; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama PEMDA; melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA; menyajikan informasi KEUDA; melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPDPENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris)
BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN
PPTK
PPTK
PPK-SKPD
Pembantu BendaharaMembantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. Menyiapakan SPM
2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BENDAHARAPPKD Selaku BUDPENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA PENERIMAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
1. STS 2. RPH 3. SPJ - PDPT
1.SPP-UP/GU/TU/LS 2.BUKU2 3.SPJ - BELANJA
HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAHPPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)
SEKRETARIS
PPK - SKPD
BIDANG PENDAPATAN
BIDANG ANGGARAN
BIDANG AKUNTANSI
BIDANG ASET
BIDANG INVESTASI
KUASA BUD (KASDA)
1. Memungut Pendapatan 2. Mengelola Pendapatan 3. Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan
1. Menyusun APBD & Perubaha n APBD 2. Mengesah kan DPA SKPD
1. Melaksan akan Akuntansi 2. Menyusun Laporan Keuangan Pemda 3. Menyusun Laporan Semester
1. Mengelol a Aset Daerah
1. Mengelola Investasi Daerah
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAHKUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KASDA)
PENERIMAAN
URUSAN
PENGELUARAN
URUSAN
PELAPORAN
URUSAN
TATA USAHA
URUSAN
1. Menerima, Menyimpan Uang Daerah
1. Menyiapkan SPD 2. Menerbitkan SP2D 3. Membayar
1. Menyiapkan Anggaran Kas 2. Menyusun Laporan Arus Kas 3. Memantau Pelaksanaan APBD
1. Urusan Tata Usaha Internal
MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI SKPDKEPALA SKPDPengguna Anggaran
Sekretaris/TUPPK-SKPD
Ka UPTKuasa Pengguna Angg.
KabidKuasa Pengguna Angg.
KasubbidPPTK
KasubbidPPTK
MODEL 2 STRUKTUR ORGANISASI SKPDKEPALA SKPDPengguna Anggaran
Sekretaris/TUPPK-SKPD
Ka UPTPPTK
Kabid SKPDPPTK
MODEL 3 STRUKTUR ORGANISASI SKPD(KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH)SEKDAPengguna Anggaran
KARO/KABAGKuasa Pengguna Angg.
KABAG/ KASUBBAGPPTK
Kabag/ Kasubbag TUPPK-SKPD
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPKSKPD)
PENGGUNA ANGGARAN
PPK-SKPD(SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN)
PENYIAPAN SPM
VERIFIKASI SPJ
AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN
PENATAUSAHAAN KEUDA1. Penatausahaan pada SKPD :a. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan b. Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran:1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
2. Penatausahaan pada SKPKD :a. Prosedur Penatausaan Penerimaan Kas b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAHRPJMD/ RKPDEVALUASI
KUA
PPAS
PERDA APBDPENJABARAN APBD
RAPBD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
ANGGARAN KAS
DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARANSPP-LS SPD SPP-UP SPP-GU SPP-TUSPM-UP SPM-GU SPM-TU SPM-LS
SP2D
SP2D
SPJ
Deskripsi KegiatanDPA SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. (Permendagri 13/2006 pasal 123 dan 124) Rancangan DPA SKPD berisi: sasaran yang hendak dicapai program dan kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
DPA SKPD terdiri dari:
DPA SKPD 1 Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan DPA SKPD 2.1 Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan DPA SKPD 2.2.1 Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan DPA SKPD 2.2 Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD
DPA SKPD terdiri dari:
DPA SKPD 3.1 Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan DPA SKPD 3.2 Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan Ringkasan DPA-SKPD Merupakan kompilasi dari seluruh DPA SKPD
Langkah-Langkah Teknis1. Penyusunan Rancangan DPA oleh SKPDSKPD menyusun rancangan DPA SKPD berdasarkan surat pemberitahuan dari PPKD, Perda APBD, dan Per KDH penjabaran APBD.
2. Verifikasi DPA SKPDTAPD memverifikasi rancangan DPA SKPD dan membandingkannya dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program pembangunan. Sekda memberikan persetujuan terhadap Rancangan DPA SKPD yang telah diverifikasi tersebut.
3. Pengesahan DPA SKPDSetelah PPKD mengesahkan Rancangan DPA SKPD menjadi DPA SKPD, DPA SKPD dibuat rangkap empat (SKPD, Bawasda, BPK, PPKD untuk pembuatan SPD).
PENYUSUNAN ANGGARAN KAS RKA -SKPDRAPERD A APBDRAPER KDH TTG PENJABARAN APBD
DPASKPD ANGGARAN KAS
Deskripsi KegiatanPenyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD.(Permendagri 13/2006 pasal 125 dan 126)
Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.
Langkah-Langkah Teknis1. Penyusunan Rancangan Anggaran Kas oleh
Kepala SKPDSKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas dan diserahkan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD.
2. Verifikasi RAK SKPDBUD melakukan kompilasi menjadi Rancangan Anggaran Kas Pemda. TAPD membahas RAK SKPD berkoordinasi dengan BUD untuk mencapai keseuaian dengan DPA SKPD.
3. Pengesahan RAK SKPDPPKD melakukan pengesahan atas Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk kemudian digunakan dalam proses pembuatan
Format Anggaran Kas Pemerintah daerahKode Rek Uraian Anggaran Tahun ini 3 Triwulan IJan Feb Mrt
Triwulam IIApr Mei Jun
Triwulan IIIJul Ags Sep
Triwulan IVOkt Nop Des
1
2 Saldo Awal Kas Pend Asli Daerah Pajak daerah Retribusi Pembiayaan Pnr
4
5
6
7
Jumlah pendapatan & pembiayaan Pnr Jlh Alokasi Kas yg tersedia utk Pengl Alokasi BTL dan Pembiayaa Penge Belanja Tdk Lang Belanja Pegawai Biaya Bunga
Lanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerahKode Rek Uraian Anggaran Tahun ini Triwulan I Triwulam II Triwulan III Triwulan IV
Jan
Feb
Mrt
Ap r
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
1 Belanja Langsung
2 Belanja Langsung
3
4
5
6
7
Kegiatan .Kegiatan . Jumlah Alokasi BL Per Bulan Jumlah Alokasi BL Per Triwulan Sisa Kas Setelah dikurangi BL per triwulan Jumlah Alokasi BTL & BL serta pembiayan Pengeluaran Sisa Kas setelah dikurangi BTL & BL serta pembiayan Pengeluaran
MEKANISME SPD
(Surat Penyediaan Dana) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) SPM (Surat Perintah Membayar) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
SPDSPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah.
SPD digunakan untuk pemberitahuan kesediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. SPD memberikan informasi ketersediaan dana untuk setiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD per kegiatan.
Langkah-Langkah Teknis
Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPA SKPD dan Anggaran Kas SKPD.
Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.PPKD menyerahkan SPD yang telah diotorisasi kepada PA/Kuasa PA
SPP1. SPP - Uang Persedian (SPP-UP) 2. SPP - Ganti Uang (SPP-GU) 3. SPP - Tambahan Uang (SPP-TU) 4. SPP - Langsung (SPP-LS)
KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-UP: Surat Pengantar SPP-UP Ringkasan SPP-UP Rincian SPP-UP Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain UP dll.
Kelengkapan Dokumen SPP-GU: Surat Pengantar SPP-GU
Ringkasan SPP-GU Rincian SPP-GU Salinan SPD Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU dll.
KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-TU: Surat Pengantar SPP-TU Ringkasan SPP-TU Rincian SPP-TU Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU dll. Karakteristik SPP-TU: 1. Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak 2. Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD 3. Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan 4. Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Periode/Bulan Permintaan
KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan: Surat Pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l.: a. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji b. SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan c. Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran d. Surat pindah/Surat kematian e. SSP PPh Pasal 21 f. dll.
Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya
KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa: Surat Pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Lampiran SPP-LS rekomendasi dari SKPD teknis terkait a. Salinan surat Pengadaan Barang dan Jasa a.l.: b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) c. Surat perjanjian kerjasama/kontrak d. Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah terima e. Kwitansi bermeterai/nota/faktur f. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan g. Berita acara pemeriksaan h. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjan i. Photo/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan j. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak
SPM1. SPM - Uang Persedian (SPM-UP)
2. SPM - Ganti Uang (SPM-GU)3. SPM - Tambahan Uang (SPM-TU)
4. SPM - Langsung (SPM-LS)Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP
SP2D1. Dapat Dicairkan pada Bank yang telah Ditunjuk 2. Bukan Alat Pembayaran 3. Dapat Diterbitkan, Jika:a. b. Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM 5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LSPEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
SPM PPK-SKPD
KUASA BUD SP2D BANK Uang
BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS)
(menyiapkan dokumen)
PPTK
Tagihan & Laporan Kegiatan
FIHAK III
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TUPEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
SPM-UP/GU/TU
KUASA BUDSP2D
PPK-SKPDSPP-UP/GU/TUBENDAHARA PENGELUARAN
UANG
BANK
PELAKSANAAN APBD
SKPKDPPKD selaku BUD/KUASA BUDAnggaran Kas Pemda
SKPDPEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD Selaku BUD)Draft SPD
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPDDPA-SKPD Anggaran Kas SKPD SPD
BENDAHARA PENGELUARANDPA-SKPD
BENDAHARA PENERIMAANDPA-SKPDAnggaran Kas SKPD
PPTKDPA-SKPDAnggaran Kas SKPD
SPDAnggaran Kas SKPD
Anggaran Kas SKPD
Menyusun draft SPD Draft SPDSurat Ketetapan Pajak Daerah
Menerbitkan SPD
Surat Ketetapan Pajak Daerah
SPDSurat Ketetapan Retribusi
SPD
SPD
Membuat Surat Ketetapan Retribusi
SPP-LS/ SPP-UP/GU/TU
Membuat SPP-UP/ GU/TU SPP-UP/GU/TU
Menerima dan Menyetor Penerimaan (membuat STS & bukti penerimaan lainnya
Membuat SPP-LS
Surat Ketetapan Retribusi SPM LS/SPM-UP/ GU/TU
Verifikasi dokumen SPP-LS/SPP-UP/GU/ TU & menerbitkan SPM yg ditandatangani oleh PPA-SKPD (memverifikasi SPJ atas pengajuan SPP-GU/TU dan SPJ Pendapatan)
SPP-LS
uangSP2D BANK
SAHVerifikasi dokumen SPM-LS/SPM-UP/ GU/TU & menerbitkan SP2D
TIDAK
YA BANK SPM LS/SPM-UP/ GU/TU Menatausahakan (mencatat di bukubuku dan membuat SPJ Pendapatan)
SAHYA SP2D
TIDAK Mengirim SPM LS/ SPM-UP/GU/TU kpd BUD/Kuasa BUD
uangMembayar sesuai peruntukan, menatausahakan (mencatat di bukubuku dan membuat SPJ)
Diterima oleh Pihak III SP2D
Laporan Pengesahan SPJ Pendapatan dan Belanja
Buku & Laporan (BKU, Buku Pajak, Laporan SPJ dll)
Buku & Laporan (BKU, Laporan SPJ dll)
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAANNo1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
UraianMemberi persetujuan pengesahan DPASKPD Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas Menerbitkan SPD Menerima & menyetor penerimaan SKPD Penyiapan dokumen SPP-LS Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD) Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Menerbitkan SP2D Pertanggungjawaban Dana (SPJ)
KeteranganSEKDA PPKD PPKD selaku BUD Bendahara Penerimaan PPTK Bendahara Pengeluaran Kepala SKPD Kuasa BUD Kepala SKPD
AKUNTANSI
PROSES AKUNTANSI POKOKDokumenSP2D-LS & SPJPencatatan & Penggolongan
CatatanPeringkasan
LaporanBuku BesarPelaporan
Buku Jurnal
Laporan Keuangan
Buku Pembantu Bukti PenerimaanKas
Kertas Kerja
Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku JurnalPengeluaran Kas
Bukti PengeluaranKas
Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)
Laporan RealisasiAnggaran
Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas LaporanKeuangan
Bukti Memorial
Buku Jurnal Umum
Kebijakan Akuntansi
Akuntansi pada SKPD
Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja.Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Landasan hukum Permendagri 13/2006(pasal 241 sampai dengan 264)
Konsep Akuntansi
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga, atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusankeputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan.
Konsep Akuntansi
Akuntansi intinya adalah melakukan klasifikasi atas informasi keuangan yang berlimpah menjadi informasi yang terstruktur dan informatif
Akuntansi =
Proses Klasifikasi
Siklus AkuntansiIdentifikasi Jurnal BalikNeraca Saldo Stlh tutupJurnal Penutup
PenjurnalanPosting Ke Buku Besar
Neraca SaldoPenyesuaian
Laporan Keuangan
Neraca Saldo Disesuaikan
Konsep Akuntansi
Transaksi
KLASIFIKASI
Laporan Keuangan
Input
Proses
Output
Konsep Akuntansi
Transaksi
KLASIFIKASI
Laporan Keuangan
Alat : JURNAL
Alat : Kode Rekening (BUKU BESAR)
Alat : NERACA SALDO
Konsep AkuntansiProses klasifikasi di akuntansi pemerintahan menggunakan Kode Rekening .dimana informasi keuangan diklasifikasikan menjadi : Aset (1) Hutang (2) Ekuitas (3) Pendapatan (4) Belanja (5) Pembiayaan (6)
Persamaan AkuntansiASET = HUTANG + EKUITAS DANAAset = Kas + Aset NonKas ED = ED Awal + Pendapatan Belanja + Investasi di Aset Cadangan utk Hutang
Kas + Aset NK = Hutang + ED awal + P - B + IA CH
AKUN LRA
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
AKUN NERACA
(1)
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
AKUN NERACA
(2)
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
Debit Kredit
Aturan Debit KreditAkuntansi Double EntrySetiap transaksi mempengaruhi dua atau lebih Kode Rekening
ASET =
HUTANG
MODAL
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Debit
Kredit
JurnalSetiap transaksi yang terjadi, diidentifikasi dan dipahami data-data & informasinya
Tentukan akun-akun yang dipengaruhi dan klasifikasikan akun tersebut Aset, Hutang, atau Modal
Tentukan apakah dicatat di Debet atau di Kredit
Masukkan transaksi ke dalam jurnal
Buku BesarMasing-masing jenis harta, hutang, ekuitas dana, pendapatan, belanja, serta pembiayaan dibuatkan satu catatan (buku) tersendiri. Catatan-catatan tersendiri tersebut lazim disebut perkiraan, akun, account, atau kode rekening
Kumpulan dari perkiraan, akun, atau kode rekening tersebut disebut dengan Buku Besar
STRUKTUR SAPD
Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis transaksi, yaitu:
Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan SKPKD) Transaksi pada level Pemda
Pendapatan Pendapatan Pajak Satuan Kerja Pendapatan Retribusi Lain-Lain Pendapatan Yang sah Pemda Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Yang sah Belanja Pegawai
Belanja
Pembiayaan
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
-
Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Penerimaan Pembiayaan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Pengeluaran Pembiayaan
STRUKTUR SAPD
Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu:
Akuntansi Satuan Kerja Akuntansi PPKD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip Home Office Branch Office
1. Akuntansi Satker
Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD PPK-SKPD menjurnal:
SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas.SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum
Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca Saldo SKPD
1. Akuntansi Satker
Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran
NeracaCatatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada PA untuk diotorisasi PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD
2. Akuntansi PPKD (SKPKD)
Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di BPKD Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD juga melaksanakan siklus yang sama : Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan
2. Akuntansi PPKD
Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan berupa :1. 2. 3.
Neraca PPKD LRA PPKD
Catatan atas LK
Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung di akhir periode
Konsolidasi Laporan KeuanganLAPORAN KEUANGAN SATKER DAN PPKDNERACA SATUAN KERJALRA SATUAN KERJA CATATAN ATAS LAP KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMDA
SATUAN KERJA
NERACA PPKD
NERACA PEMDA
PPKD
LRA PPKD
LRA PEMDA
CATATAN ATAS LAP KEUANGAN
CATATAN ATAS LAP KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS PEMDA
JurnalContoh bentuk buku JurnalJURNAL
Halaman :
Tgl
Kode Rekening
Uraian
Ref.
Debet
Kredit
Transaksi dicatat dalam buku jurnal secara kronologis Nama perkiraan yang didebet ditulis lebih awal, sedangkan nama perkiraan yang di kredit ditulis setelahnya dan ditulis dengan bergeser ke kanan Referensi (Ref) diisi dengan nomor bukti
Kas Pendapatan PajakKode Rekening Nama RekeningTanggal 1 Jan Ref
150.000 150.000
: 111 : KasUraian Penerimaan STS Debet 150.000 Kredit
Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 1 Jan Ref
: 401 : Pendapatan pajak Uraian Penerimaan STS Debet Kredit 150.000
Kas Pendapatan RetribusiKode Rekening Nama RekeningTanggal 1 Jan 2 Jan Ref
250.000 250.000
: 111 : KasUraian Penerimaan STS Penerimaan STS Debet 150.000 250.000 Kredit
Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 2 Jan Ref
: 402 : Pendapatan retribusi Uraian Penerimaan STS Debet Kredit 150.000
Belanja Gaji KasKode Rekening Nama RekeningTanggal 1 Jan 2 Jan 3 Jan Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 3 Jan Ref Ref
50.000 50.000: 111 : KasUraian Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji : 511 : Belanja Gaji Uraian Kas (SPM No) Debet 50.000 Kredit Debet 150.000 250.000 50.000 Kredit
Belanja Perjalanan KasKode Rekening Nama Rekening Tanggal 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 4 Jan Ref Belanja Ref : 111 : Kas Uraian Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan : 512 : Belanja Perjalanan Uraian
10.000 10.000
Debet 150.000 250.000
Kredit
50.000 10.000
Debet 10.000
Kredit
PENJURNALAN DENGAN BASIS CASH TOWARD ACCRUAL (KOROLARI)
Karakteristik transaksi yang membutuhkan jurnal korolari adalah transaksi yang mempengaruhi rekening di neraca, yaitu: 1. transaksi pengakuan aset 2. transaksi pengakuan/ pembayaran kewajiban 3. transaksi pengakuan/ pengurangan ekuitas
Belanja Gedung KasKode Rekening Nama Rekening Tanggal 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 5 Jan Ref Belanja Ref : 111 : Kas Uraian Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan Belanja Gedung : 522 : Belanja Gedung Uraian
150.000 150.000
Debet 150.000 250.000
Kredit
50.000 10.000 150.000
Debet 150.000
Kredit
Gedung Diinvestasikan dlm Aset TetapKode Rekening Nama Rekening Tanggal 5 Jan Ref Belanja : 122 : Gedung Uraian
150.000 150.000
Debet 150.000
Kredit
Kode Rekening Nama Rekening Tanggal 5 Jan Ref
: 302 : Diinvestasikan dlm Aset Tetap Uraian Gedung Debet Kredit 150.000
Neraca Saldo
Alat bantu dalam menyusun Laporan Keuangan adalah Neraca SaldoNeraca Saldo : sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar (kode rekening) dan saldonya pada tanggal tertentu.
Neraca Saldo
Neraca Saldo pada umumnya dibuat pada setiap akhir bulan, akhir triwulan, dan akhir tahun Neraca Saldo yang sudah benar dapat mempermudah penyusunan Laporan Keuangan
Contoh Neraca Saldo:Neraca Saldo Dinas xxx Per 31 Desember 2003
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kode Rekening 401 402 511 512 522 111 122 302
Akun Pendapatan Pajak Pendapatan Retribusi Belanja Gaji Belanja Perjalanan Belanja Gedung Kas Gedung Diinvestasikan dlm AT
Debet
Kredit
Worksheet (Kertas Kerja)Kode Rekening Uraian Neraca Saldo D K Penyesuaian D K Neraca Saldo Setelah Penyesuaian D K Laporan Realisasi Anggaran D K D Neraca K
Laporan Keuangan SKPD
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
Neraca vs Laporan Realisasi Anggaran
Neraca : Posisi Keuangan Neraca : Posisi Kekayaan LRA : Proses perubahan kekayaan LRA : Kinerja
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
LAPORAN SEMESTERANLAPORAN SEMESTERAN - SKPD1. 2.
Disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama (10 Juli)
Laporan Realisasi Semester Pertama Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya
LAPORAN SEMESTERAN - PEMDA1. 2.
Laporan Realisasi Semester Pertama Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya
Disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester pertama (31 Juli)
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN1.
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD : a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD b. Neraca SKPD c. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri dengan : (1) Laporan Kinerja (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
2.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD1.
Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit.Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2.
3.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD1. 2.
BATANG TUBUH PERDA LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA - Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 : : : : : : : : : : Ringkasan LRA mnrt Urusan dan Organisasi Rincian LRA mnrt Urusan, Org, Pdpt, Bel dan PembRekap RA Bel Drh mnrt Urusan, Org, Program & Kegiatan
Rekap RA Bel Drh u/ Keselarasan Urusan & Fungsi Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Tetap Daerah Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Lainnya Daftar Kegiatan yg Belum Diselesaikan s.d. Akhir Tahun Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10
Lampiran I.11
:
Daftar Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah
- Lampiran II - Lampiran III - Lampiran IV
: Neraca : Laporan Arus Kas : Catatan Atas Laporan Keuangan (1) Laporan Kinerja PP 8/2006 (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD PP 8/2006
NO1. 2.
Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDURAIAN WAKTUPenyusunan Laporan Realisasi Semester I Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dari pengguna anggaran ke PPKD Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuda Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari Sekda kepada Kepala Daerah Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari Kepala Daerah kepada DPRD Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD Persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK Minggu kedua bulan Juni 7 hari kerja setelah semester pertama berakhir Minggu kedua bulan Juli
KETERANGAN
3.
4.
Minggu ketiga bulan Juli
5.
Akhir bulan Juli
6. 7. 8. 9. 10.
2 bulan berakhir 3 bulan berakhir 3 bulan berakhir 6 bulan berakhir
setelah setelah setelah
tahun tahun tahun
anggaran anggaran anggaran
Bulan Februari Bulan Maret Akhir bulan Maret Bulan Mei
2 bulan setelah disampaikan setelah tahun anggaran
Akhir bulan Juni
11.
1 bulan setelah disampaikan
Akhir bulan Juli
NO12.
URAIANRancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah dan DPRD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan
WAKTUPaling lama 3 (tiga) hari kerja
KETERANGAN
13. 14.
Paling lama 15 (limabelas) hari kerja Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
SEKIANTERIMA KASIH
